Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Conflict of Laws Commons

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Antitrust and Trade Regulation

Institution
Keyword
Publication Year
Publication
Publication Type

Articles 151 - 180 of 415

Full-Text Articles in Conflict of Laws

Beberapa Masalah Dalam Hukum Tanah Indonesia, Erman Radjagukguk Feb 2026

Beberapa Masalah Dalam Hukum Tanah Indonesia, Erman Radjagukguk

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Kapasitas Membuat Perjanjian Internasional Dari Asean, Augusdin Aminoedin Feb 2026

Kapasitas Membuat Perjanjian Internasional Dari Asean, Augusdin Aminoedin

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Sifat Hukum Dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Arifin Soeria Atmadja Feb 2026

Sifat Hukum Dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Arifin Soeria Atmadja

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Operasi Penggantian Kelamin Beberapa Masalah Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Moh. Daud Ali Feb 2026

Operasi Penggantian Kelamin Beberapa Masalah Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Moh. Daud Ali

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Yurisdiksi Negara Pada Instalasi-Instalasi Dilandas Kontinen, D. Sidik Suraputra Feb 2026

Yurisdiksi Negara Pada Instalasi-Instalasi Dilandas Kontinen, D. Sidik Suraputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Menyongsong Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu Dalam Pelita Iii, Tatang Suganda Feb 2026

Menyongsong Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu Dalam Pelita Iii, Tatang Suganda

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Perusahaan Daerah Dan Beberapa Permasalahannya, Felix Oentoeng Soebagjo Feb 2026

Perusahaan Daerah Dan Beberapa Permasalahannya, Felix Oentoeng Soebagjo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Pertumbuhan Majalah Hukum Di Indonesia (Dahulu Hindia Belanda) Antara Tahun 1849-1942, Soelistio Basuki Feb 2026

Pertumbuhan Majalah Hukum Di Indonesia (Dahulu Hindia Belanda) Antara Tahun 1849-1942, Soelistio Basuki

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu Dalam Praktek Pengadilan, Wahyu Afandi Feb 2026

Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu Dalam Praktek Pengadilan, Wahyu Afandi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Kasus Vivian Beberapa Permasalahan Hukum, Adnan Buyung Nasution Feb 2026

Kasus Vivian Beberapa Permasalahan Hukum, Adnan Buyung Nasution

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Arbitrase, Soebekti Prof. R Feb 2026

Arbitrase, Soebekti Prof. R

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


"Zekerheidsoverdracht & Zekerheidscessie", Ridwan Suselo Feb 2026

"Zekerheidsoverdracht & Zekerheidscessie", Ridwan Suselo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Sedikit Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (U.U.P.A.) Dan Praktek Pelaksanaannya, Abdurahman S.H. Feb 2026

Sedikit Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (U.U.P.A.) Dan Praktek Pelaksanaannya, Abdurahman S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Pertanggungan Jawaban Hukum Mengenai Masalah "Tanah Oloran" "Tanah Bantaran" Pada Aliran Bengawan Solo, Wisnu Susanto Feb 2026

Pertanggungan Jawaban Hukum Mengenai Masalah "Tanah Oloran" "Tanah Bantaran" Pada Aliran Bengawan Solo, Wisnu Susanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Aspek Hukum Pasar Modal (Bagian 2), Soemantoro Fhui Feb 2026

Aspek Hukum Pasar Modal (Bagian 2), Soemantoro Fhui

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Penegakan Peraturan Lalu Lintas Dan Kepatuhan Terhadapnya (Dengan Minat Khusus Kota Jakarta), Soerjono Soekanto Feb 2026

Penegakan Peraturan Lalu Lintas Dan Kepatuhan Terhadapnya (Dengan Minat Khusus Kota Jakarta), Soerjono Soekanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Kedudukan Hukum Eks-Kreditor Pasca Debt To Equity Swap Yang Dihomologasi Dalam Pkpu Kedua Dan Kepailitan Debitor Akibat Pembatalan Perdamaian, Reza Rahmawati Jan 2026

Kedudukan Hukum Eks-Kreditor Pasca Debt To Equity Swap Yang Dihomologasi Dalam Pkpu Kedua Dan Kepailitan Debitor Akibat Pembatalan Perdamaian, Reza Rahmawati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Debt to Equity Swap (DES) under a composition plan in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) proceedings constitutes a restructuring mechanism that transforms the legal status of a Creditor into that of a shareholder upon homologation. Legal issues arise when The Debtor subsequently enters a Second PKPU due to newly incurred debts or is declared bankrupt following the annulment of the composition, while Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment does not expressly regulate the legal consequences of a DES under such circumstances. This normative legal research aims to analyze the legal standing and legal …


Dualisme Tujuan Pembebanan Uang Pengganti: Analisis Putusan Angelina Sondakh Di Berbagai Tingkat Peradilan, Valencia Puspa Novandra Ali, Tamsil . Jan 2026

Dualisme Tujuan Pembebanan Uang Pengganti: Analisis Putusan Angelina Sondakh Di Berbagai Tingkat Peradilan, Valencia Puspa Novandra Ali, Tamsil .

Jurnal Hukum & Pembangunan

Studi ini meneliti perbedaan interpretasi dan penerapan hukuman tambahan berupa restitusi (uang pengganti) dalam kasus korupsi melalui analisis komparatif keputusan Angelina Sondakh di pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, pengadilan kasasi, dan pengadilan peninjauan yudisial. Muncul interpretasi ganda antara memandang restitusi sebagai kompensasi atas kerugian keuangan negara dan sebagai mekanisme untuk menyita keuntungan ilegal. Judex facti menolak penerapan restitusi dengan alasan bahwa tidak terjadi kerugian negara dalam kasus suap dan gratifikasi, sementara judex juris di tingkat kasasi menafsirkan restitusi sebagai instrumen pemulihan aset yang ditujukan untuk keuntungan yang diperoleh secara ilegal. Orientasi konseptual yang bertentangan ini menghasilkan perbedaan signifikan dalam penjatuhan …


Tinjauan Frasa “Setiap Orang” Dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Fajar Hidayansyah Ilham, Luna Dezeana Ticoalu Jan 2026

Tinjauan Frasa “Setiap Orang” Dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Fajar Hidayansyah Ilham, Luna Dezeana Ticoalu

Jurnal Hukum & Pembangunan

Copyright is one form of legal protection for intellectual works, occupying an important position within the intellectual property law system. The Copyright Law explicitly grants exclusive rights to creators, encompassing both moral rights and economic rights. Economic rights, as stipulated in Article 9 paragraph (1), allow creators to obtain economic benefits from their works, ranging from publication, reproduction, distribution, performance, to communication to the public. This provision shows that creators hold a primary position as legal subjects entitled to protection, while also serving as central actors in the creative industry ecosystem. In practice, the mechanism for copyright protection requires implementing …


Kedudukan Putusan Peradilan Etik Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman, Satrio Febriyanto Jan 2026

Kedudukan Putusan Peradilan Etik Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman, Satrio Febriyanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

As an effort to concretize ethics, there is a process of formalizing ethics into a set of rules through a code of ethics. The code of ethics needs institutional enforcement instruments so that it can be effectively applied through ethical trials. Ethical courts, as institutions that adjudicate violations of the code of ethics, have the authority to issue decisions as a follow-up to cases of violations of the code of ethics that they handle. In carrying out its duties, ethical courts use ethical and moral analysis to assess the appropriateness of an action. This analytical approach differs from legal decisions …


Penggunaan Metode Socrates Dalam Mengembangkan Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia, Syarifah Lisa Andriati, Inneke Kiki Rizki, Ain Najwa Binti Mohd Malian Dec 2025

Penggunaan Metode Socrates Dalam Mengembangkan Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia, Syarifah Lisa Andriati, Inneke Kiki Rizki, Ain Najwa Binti Mohd Malian

Jurnal Hukum & Pembangunan

The ability to think critically and have the ability as a problem solver is needed in higher education Law in Indonesia. One of the methods used is the Socratic Method. Critical thinking is one of the aspects that law students must have to improve their ability as problem solvers. This research was conducted to contribute that the application of the Socratic method is effective to be applied in the learning process of higher education in Indonesia, as well as to provide evaluation and knowledge about the challenges and obstacles that will be faced in the process of applying the Socratic …


Tapera: Melindungi Hak Atas Tempat Tinggal Atau Mengancam Kehidupan Yang Layak, Elizabeth Jeneva Samuella, Ida Susanti Dec 2025

Tapera: Melindungi Hak Atas Tempat Tinggal Atau Mengancam Kehidupan Yang Layak, Elizabeth Jeneva Samuella, Ida Susanti

Jurnal Hukum & Pembangunan

This study examines the People's Housing Savings (TAPERA) policy in the context of protecting the right to adequate housing and its impact on the decent living conditions of workers. Under TAPERA regulations, all workers are required to set aside a portion of their salary, including those who already own a home. While this policy aims to improve access to adequate housing, it raises questions about its impact on purchasing power and the fulfillment of other basic needs. The study employs an interdisciplinary approach using socio-legal methods to evaluate whether the mandatory TAPERA contributions can be considered a violation of the …


Mogok Kerja Tenaga Medis: Problematika Pada Uu Ketenagakerjaan Dan Pilihan Model Pengaturannya, Rama Agung Dec 2025

Mogok Kerja Tenaga Medis: Problematika Pada Uu Ketenagakerjaan Dan Pilihan Model Pengaturannya, Rama Agung

Jurnal Hukum & Pembangunan

The issue of healthcare workers' strikes remains complex in terms of regulatory frameworks. On one hand, there is a conflict of interest between public interest in access to healthcare services and, on the other, the Labor Law, which regards the right to strike as a fundamental right of workers, integral to collective bargaining. This paper examines the challenges in regulating healthcare workers' strikes by analyzing Article 139 of the Labor Law and exploring regulatory models that support the provision of high-quality healthcare services. The findings highlight several key points. First, Article 139 of the Labor Law does not yet provide …


Lahirnya Tensi Metafisik Di Urat-Leher Projek-Projek Interpretasi Konstruktif, Herman Bakir, Mukhtasar Syamsuddin Dec 2025

Lahirnya Tensi Metafisik Di Urat-Leher Projek-Projek Interpretasi Konstruktif, Herman Bakir, Mukhtasar Syamsuddin

Jurnal Hukum & Pembangunan

This project is a legal hermeneutics. The aim is to elaborate the paradigm of the law as integrity theory, Ronald Dworkin’s work, which has received recognition as one of the most influential philosophical systems in the world of law throughout the last century. The issues discussed are divided into three subjects: (1) the interpretation role in legitimizing “law” as a corpus that has a “soul”; (2) a concept of interpretation from the womb of the law as integrity theory; (3) the dual capacity of “constructive interpretation” in [a] “returning” law to its roots; and [b] housing “morals” within the body …


Diskursus Kriminalisasi Pemidanaan Terhadap Pemberi Gratifikasi, Muhammad Fatahillah Akbar Dec 2025

Diskursus Kriminalisasi Pemidanaan Terhadap Pemberi Gratifikasi, Muhammad Fatahillah Akbar

Jurnal Hukum & Pembangunan

This article aims to examine the legal basis to prosecute gratifiers in Indonesian Corruption Justice System. Samin Tan as the giver of gratification to Eni Maulani Saragih had been acquitted by the Corruption Court of Jakarta Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst on 30th August 2021. Then, the Cassation to Supreme Court had also been rejected by Supreme Court Decision Number 2205 K/Pid.sus/2022 on 9th June, 2022. Hence, Samin Tan stays acquitted. The decision majorly focuses on the “absence” of law which criminalizes gratifiers or gratification givers. Therefore, this article elaborates how similar cases shall be handled in the future. In …


Pembuktian Sederhana Dalam Proses Kepailitan Terhadap Perusahaan Pengembang Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Maya Iswandi Dec 2025

Pembuktian Sederhana Dalam Proses Kepailitan Terhadap Perusahaan Pengembang Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Maya Iswandi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

After the issuance of Sema No. 3/2023, there were various pros and cons to its implementation. This is because the sema has limited and in quotes has protected development companies from bankruptcy proceedings. Sema No. 3/2023 provides immunity to development companies from bankruptcy because they are deemed not to meet the simple proof that must be met in the bankruptcy process. This provision seems to deny the judicial system that should determine the evidence in a case. This certainly causes degradation of legal certainty and consumer protection. Therefore, this research will discuss simple proof in development companies after the …


Greenhat’S Greenlight To The Cftc: The Case For A Jurisdictional Shift Of Financial Transmission Rights From The Federal Energy Regulatory Commission To The Commodity Futures Trading Commission, Timothy K. Shaw Ii Dec 2025

Greenhat’S Greenlight To The Cftc: The Case For A Jurisdictional Shift Of Financial Transmission Rights From The Federal Energy Regulatory Commission To The Commodity Futures Trading Commission, Timothy K. Shaw Ii

DePaul Business & Commercial Law Journal

Regional Transmission Organizations and Independent System Operators are a relatively new platform to buy and sell wholesale electricity and transmission service of that electricity. These groundbreaking organizations have been around since 1996 after the Federal Energy Regulatory Commission (“FERC”) issued Order 888. FERC regulates the physical electricity wholesale sale and transmission service market managed by a Regional Transmission Organization (“RTO”) or Independent System Operator (“ISO”),through its Federal Power Act mandate. Many RTOs and ISOs offer a product called a Financial Transmission Right (“FTR”). Traditionally, FTRs assist the holder by providing price certainty, or a hedge, in the capacity market. This …


Choosing The Best Entity For Investments Trading After Understanding The Tax Limitations And Restrictions, Ray A. Knight, Joseph Lakatos Dec 2025

Choosing The Best Entity For Investments Trading After Understanding The Tax Limitations And Restrictions, Ray A. Knight, Joseph Lakatos

DePaul Business & Commercial Law Journal

The trading of various securities is subject to market rules. However, when securities trading is completed within a business entity, the entity is subject to tax limitations and restrictions. The tax benefits cannot be the dominant purpose for the entity structure; economic substance including profit motive and business purpose for each transaction must be able to be shown.

The trading of investment securities must be housed in the right entity to gain the best economic results as well as to minimize the tax burden. The entity selection process must first consider the characteristics and nature of the securities (e.g., currencies, …


Volume 23 - Front Matter Dec 2025

Volume 23 - Front Matter

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.


Doktrin Penyalahgunaan Hak (Abus Des Droit), Syukron Salam Dec 2025

Doktrin Penyalahgunaan Hak (Abus Des Droit), Syukron Salam

Jurnal Hukum & Pembangunan

The present article examines the emergence of the doctrine of abus de droit in France in the mid-twentieth century through an analysis of key judicial decisions and the debates that followed them. The study commences with an exposition of the manner in which the evolution of capitalism, concomitant with the escalating economic disparity and the propagation of societal challenges, has influenced the judicial approach to the abstract Roman-law tradition of absolute rights. In light of this, the article contends that the civil-law tradition exhibited a fundamental flaw in its conceptualisation of rights as absolute, thereby overlooking objections that were firmly …