Commercial Law Commons^™

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/Pdt/2019), Ni Putu Vinka Rinjani

Indonesian Notary

Artikel ini membahas tentang pembatalan sertipikat hak atas tanah yang distudi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/PDT/2019. Dalam putusan tersebut, sertipikat hak atas tanah dibatalkan karena pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat bukan pemilik yang sah atas obyek tanah yang bersangkutan. Dengan adanya pembatalan maka sertipikat hak atas tanah sudah tidak berlaku lagi. Hal ini selanjutnya menimbulkan masalah lain karena obyek tanah yang bersangkutan sudah dijual kepada pihak lain. Pembeli menjadi dirugikan karena sertipikat hak atas tanah dibatalkan sehingga ia kehilangan haknya atas obyek tanah tersebut. Untuk itu permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum …

Analisis Tumpang Tindih Penguasaan Bidang Tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sppfbt) Dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/K/Tun/2018), Agripina Tanto

Indonesian Notary

Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan sengketa tumpang tindih penguasaan bidang tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) dengan sertifikat hak pengelolaan di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Banyak ditemukan masyarakat Desa Kuta yang menguasai tanah dengan berlandaskan SPPFBT karena belum melaksanakan pendaftaran tanah pertamakali. Dengan demikian, BPN Kab. Lombok Tengah wajib berhati-hati dalam mengumpulkan data fisik dan yuridis tanah dalam hal pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertamakali agar kelak terhindar dari adanya konflik pertanahan. Adapun masalah yang timbul dimana BPN Kab. Lombok Tengah lengah dalam menerbitkan Sertifikat HPL No. 73/Kuta, terdapat beberapa prosedur yang terlewati sehingga sebagian bidang tanah …

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Atas Objek Tanah Dengan Luasan Kurang Dari 5 Hektar Dan Dibebani Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada Pembangunan Gis 150 Kv Grogol Ii), Natasha Meutia Emiliania

Indonesian Notary

This research explains how land acquisition for public interest such electricity energy (GIS 150 kV Grogol II) happened on object under 5 hectar and mortgage rights. Land acquisition for public interest is an activity which provide land to excalating nation welfare and prosperity, country and it citizens, by giving a guaranteed legal interest toward entitled party. The status of land which prepared for acquisition in the public interest were often under collateral security. Thus to solve the problem, writer use normative legal research methods by compare the law on books with the facts. The data analysis was carried out descriptively, …

Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris Yang Melfteakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun Atau Lebih, Rio Cahya Nandika

Indonesian Notary

This research discusses the imposition of sanctions to a Notary who is convicted with 5 (five) years or more imprisonment penalty charge. A notary as a public official who has the authority to make an authentic (notarial) deed as a perfect means of proof must maintain the dignity of his position. For this reason, in carrying out their positions, Notaries are supervised by the Notary Supervisory Board. The form of supervision is not only in the scope of the Notary’s duty but also on the behavior of a Notary outside their authority such as a crime that can be committed …

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Pemalsuan Foto Identitas Para Pihak Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum (Putusan Nomor 371/Pid.B/2018/Pnsda), Muhamad Irfan Ramadhan

Indonesian Notary

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum bagi Notaris sebagai Pejabat Umum atas pemalsuan foto identitas yang disampaikan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma mengenai perlindungan hukum bagi Notaris atas pemalsuan foto identitas yang disampaikan oleh para pihak dan dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang–undang, pendekatan konseptual, dan analisis kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pegumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris atas …

Kode Etik Notaris Dan Undang – Undang Jabatan Notaris Dalam Pasar Modal, Venny Talitha

Indonesian Notary

An embodiment of a country's development which is the formation of an independent and stable economy with a more evenly distributed increase in people's prosperity growth is quite high. One way to advance the economy is to grow capital market operations, where the stock market plays a major role as a source of business funds and as an investment place for the people. In an increasingly modern society, legal relationships in business activities are usually focused on contractual arrangements between parties, and are no longer focused on trust-related behaviors. In a country that promotes economic growth, the importance of legal …

Tanah Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan Surat Kuasa Menjual Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Syifa Septiriani Indrayadi Putri

Indonesian Notary

Lending and borrowing money is an activity that is widely carried out to support the development of one’s business and economy. The borrowing is carried out between individuals and/or individuals and legal entities. In a loan money, it is necessary to have the words needed in the credit agreement followed by the provision of land as collateral for debt repayment. Debt guarantees are useful if the debtor cannot fulfill his achievements, then the collateral can be sold by the creditor in order to pay off the debt. In practice, it is often found that there are failures to make credit …

Status Kepemilikan Objek Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Perjanjian Pura-Pura Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 392k/Pdt/2018, Fitriah Trisniawati Sutrisna

Indonesian Notary

Perjanjian pada umumnya berisi pernyataan para pihak untuk melakukan tindakan tertentu. Namun kadang kala isi suatu perjanjian hanya pura-pura belaka, hal tersebut dikenal sebagai perjanjian pura-pura. Pada praktiknya perjanjian pura-pura dapat berupa akta perjanjian pengikatan jual beli yang dijadikan sebagai jaminan dalam rangka perjanjian utang piutang. Penelitian ini menganalisis keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura dan status kepemilikan objek dalam akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Berdasarkan hasil …

Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Tanggal 26 Maret 2018 Yang Di Buat Dihadapan Notaris X Di Kabupaten Karawang), Ratih Rahmatiar Safifah

Indonesian Notary

Notaries as public officials authorized to make an authentic deed must comply with all applicable provisions, related to the marriage agreement. This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research type, the type of data used is secondary data with data collection techniques through document study. The results of the study stated that the marriage agreement can basically contain whatever is desired by the parties who made it as long as it does not violate the boundaries of law, religion and morality. The polygamy or anti -polygamy clause can be included in the marriage contract, only if the …

Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2525 K/Pdt/2018), Hayyik Lana Lie Ulin Nuha

Indonesian Notary

PPAT actions that do not include the heirs in the making of the sale and purchase deed (AJB) can be accounted for administratively and civilian for illegal acts in Article 1366 of the Civil Code. PPAT can be subject to administrative sanctions in accordance with Article 62 PP No. 24 of 1997 and Article 6 of the IPPAT Code of Ethics. Defendant I's act of selling inheritance without the plaintiff's knowledge constitutes an illegal act regulated in Article 1365 of the Civil Code so that the sale and purchase of other people's goods is null and can provide a basis …

An Ineffective Institutional Investors Law In Indonesia? Why Bother, Luther Lie, Yetty Komalasari Dewi

Indonesia Law Review

Corporate governance failures are one of the major factors that have crippled the Indonesian economy through financial crises. In response, the OECD has prescribed Principles II and III of the G20/OECD Principles of Corporate Governance to ensure the rights and equitable treatment of all shareholders and the acknowledged role of institutional investors in improving corporate governance. Institutional investors play a significant role as corporate monitors in protecting the public investors’ money and improving corporate financial performance. They are therefore acknowledged as the policies of economic crises, creators of firm values, and drivers of economic development. However, as this paper explains, …

Rejecting Word Worship: An Integrative Approach To Judicial Construction Of Insurance Policies, Jeffrey W. Stempel, Erik S. Knutsen

University of Cincinnati Law Review

Insurance coverage litigation is a quest for discerning meaning: Does the insurance policy cover the loss at issue? Construing the insurance policy, courts attempt to give legal effect to what the document purports to command. But what were the intentions and expectations of insurer and insured? Do those intentions even matter? Or is only the written text of the policy relevant to the coverage result? Courts addressing these questions typically frame the interpretative choice as one of strict textualism versus contextual functionalism.

In many, perhaps even most situations, text and context align to create an “easy” case. If a factory …

Moby-Dick As Corporate Catastrophe: Law, Ethics, And Redemption, David Yosifon

University of Cincinnati Law Review

Herman Melville’s Moby-Dick serves here as a vehicle through which to interrogate core features of American corporate law and excavate some of the deeper lessons about the human soul that lurk behind the pasteboard mask of the law’s black letter. The inquiry yields an illuminating vantage on the ethical consequences of corporate capital structure, the law of corporate purpose, the meaning of voluntarism, the ethical stakes of corporate fiduciary obligations, and the role of lawyers in preventing or facilitating corporate catastrophe. No prior familiarity with the novel or corporate law is required.

The Arkansas Code And Georgia V. Public.Resource.Org, Daniel Bell

Arkansas Law Notes

The United States Supreme Court decided Georgia v. Public.Resource.Org, Inc. (“PRO”) in late April, 2020, a case with major implications for those who rely on the Arkansas statutes. The case addressed whether extra materials Georgia includes in its official statutes, the annotations, can be copyrighted, or if they are in the public domain and can be freely distributed without permission. The case pitted two important competing interests against each other: the ability of citizens to freely access the official versions of laws of their state, versus the interests of a third-party publisher in being compensated for its work. Arkansas produces …

Cancelling Capitalism?, Christina P. Skinner

Notre Dame Law Review

Grow the Pie’s defense of capitalism is a tremendous contribution, albeit one which Edmans himself downplays. While the author largely bills his work as one aiming to correct the factual record about profitmaximization— while providing pointers for managers and policymakers—Edmans reaffirms the validity and viability of corporate capitalism as an ideology that, in practice, advances human welfare.

Injecting this viewpoint into the academic debate is critically important at a time when voices of stakeholderists seem the loudest. Sociological research long ago confirmed that societal expectations (as often shaped by academic discourse) have real impact on our social systems and …

Hostile Restructurings, Diane L. Dick

Washington Law Review

The conventional wisdom holds that out-of-court loan restructurings are mostly consensual and collaborative. But this is no longer accurate. Highly aggressive, nonconsensual restructuring transactions—what I call “hostile restructurings”—are becoming a common feature of the capital markets. Relying on hypertechnical interpretations of loan agreements, one increasingly popular hostile restructuring method involves issuing new debt that enjoys higher priority than the existing debt; another involves transferring the most valuable collateral away from existing lenders to secure new borrowing.

These transactions are distinguishable from normal out-of-court restructurings by their use of coercive tactics to overcome not only the traditional minority lender holdout problem, …

Commercial Transportation, Madeline E. Mcneeley, Sarah L. Adle, Elizabeth M. Brooks, Joshua H. Dorminy, Stephen G. Lowry

Mercer Law Review

Commercial transportation involves all the significant forms of passenger and freight transportation across the United States. This Article surveys significant judicial, regulatory, and legislative developments in Georgia commercial transportation law from June 1, 2020, through May 31, 2021.

Personal Insolvency In China: Necessities, Difficulties, And Possibilities, Rebecca Parry, Haizheng Zhang, Jiahui Fu

Brooklyn Journal of International Law

There has long been demand for personal insolvency laws in China, yet such laws have hitherto been unavailable, in part due to ideological resistance. In more recent years there has been an increase in borrowing by individuals, which has led to increased calls for honest but unfortunate debtors to be able to obtain a fresh start. Yet there is significant public mistrust of defaulting debtors and in particular there is a shadow cast by those termed the Lao Lai that has led many to question the desirability of such a reform. There has also been a need for change in …

An Analysis Of The Patent Linkage System And Development Of The Biosimilar Industry In Taiwan, Jerry I-H Hsiao

Brooklyn Journal of International Law

In 2019, as an effort to join the Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement (now Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)), Taiwan has implemented the patent linkage system which covers both small molecule generic drugs and large molecule biosimilar into the Pharmaceutical Affair Act. The system modeled after the U.S.’s patent linkage system designed for small molecule drugs under the Hatch Waxman Act (HWA). Based on the experience of the patent linkage system under the HWA, biosimilar industry representatives in Taiwan contended that the adoption of the patent linkage system will be detrimental to the development of local industry. By …

The Coming Shift In Shareholder Activism: From “Firm-Specific” To “Systematic Risk” Proxy Campaigns (And How To Enable Them), John C. Coffee, Jr.

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

This article distinguishes two types of shareholder activism: (1) firm-specific activism, which has a long history and focuses on changes at a specific target company, and (2) systematic risk activism, which seeks to reduce the systematic risk in a portfolio and thereby benefit diversified investors. Typically, such a systematic risk campaign may force a portfolio company to internalize negative externalities to benefit the other companies in the portfolio (such as by reducing carbon emissions or undertaking climate risk reforms). But, systematic risk activism faces an inherent difficulty: the party that leads this campaign and invests in the target company may …

Business Information And Nondisclosure Agreements: A Public Policy Framework, Rex N. Alley

Northwestern University Law Review

Trade secret law, as codified in the Uniform Trade Secrets Act, gives businesses in nearly every U.S. jurisdiction a uniform, clearly defined right to protect secret and valuable business information from misappropriation. But how can businesses protect information that, while potentially useful, falls short of the legal definition of a trade secret? Businesses often require their employees to sign nondisclosure agreements (NDAs) to protect this category of information, which this Note refers to as “confidential business information” or “CBI.” These CBI NDAs are often drafted so broadly that, read literally, they would encompass every piece of information an employee learns …

Corporate Personhood And Limited Sovereignty, Elizabeth Pollman

Vanderbilt Law Review

This Article, written for a symposium celebrating the work of Professor Margaret Blair, examines how corporate rights jurisprudence helped to shape the corporate form in the United States during the nineteenth century. It argues that as the corporate form became popular because of the way it facilitated capital lock-in, perpetual succession, and provided other favorable characteristics related to legal personality that separated the corporation from its participants, the Supreme Court provided crucial reinforcement of these entity features by recognizing corporations as rights-bearing legal persons separate from the government. Although the legal personality of corporations is a distinct concept from their …

The Regulatory And Procedural Examination Of Trademarks In Saudi Arabia: Deficiencies In The Similarities Factor And The Registration Requirements, Abdulaziz Mohammad Aleiban

Maurer Theses and Dissertations

The purpose of trademarks is to protect consumers from confusion between products and to support fair competition in the market. However, in Saudi Arabia, to determine the similarities between trademarks, the Trademark Registration Office relies on the class number, rather than the goods and services category. This is a prevailing issue in the Kingdom’s practice of trademark examination. Therefore, this dissertation investigates how improper understanding and application of Nice Classification by the Gulf Cooperation Council (GCC) Trademark Law and the Registration Office at the Saudi Authority for Intellectual Property generate overlapping between goods and services. This study ascertains that there …

Chimanga Changa Limited V. Export Trading Limited Caz Appeal No. 76/2020 And Caz Appeal No. 053/2021, Chanda Chungu

SAIPAR Case Review

The Court of Appeal delivered two judgments with respect two separate Rulings delivered by the Commercial Division of the High Court of Zambia. The facts that led to the Rulings stemmed from a judgment rendered against Chimanga Changa Limited whereby the Commercial Division of the High Court of Zambia awarded Export Trading Limited a sum of money relating to unpaid goods supplied. Thereafter, Chimanga Changa failed to pay the judgment sum and entered business rescue proceedings.

The first Ruling dealt with a preliminary objection raised by Chimanga Changa Limited with respect to the need for leave or permission from the …

A Response To Calls For Sec Mandated Esg Disclosure, Amanda M. Rose

Vanderbilt Law School Faculty Publications

This Article responds to recent proposals calling for the SEC to adopt a mandatory ESG-disclosure framework. It illustrates how the breadth and vagueness of these proposals obscures the important--and controversial-- policy questions that would need to be addressed before the SEC could move forward on the proposals in a principled way. The questions raised include some of the most contested in the field of corporate and securities law, such as the value of interjurisdictional competition for corporate charters, the right way to conceptualize the purpose of the corporation, the proper allocation of managerial power as between the board and shareholders, …

Fiduciary Duties And Corporate Climate Responsibility, Cynthia A. Williams

Vanderbilt Law Review

Corporate-law scholarship for decades has been occupied with agency costs and how to mitigate them. But when I teach the basic business organizations class, starting with agency law and looking at the fiduciary duties of care, loyalty, and full disclosure of any agent to her principal, we explore both costs and benefits of agency relationships. I do so by introducing Ronald Coase’s theory of the firm. Using an example close to most second-year law students’ experience, that of buying a suit for interviews, I contrast Brooks Brothers establishing its own factories (the “make” decision) with Brooks Brothers using supply chains, …

Force Majeure, Vis Major, Impossibility, And Impracticability Under Ohio Law Before And After Covid-19, Laura Gates

University of Cincinnati Law Review

No abstract provided.

Market Power And Switching Costs: An Empirical Study Of Online Networking Market, Shin-Ru Cheng

University of Cincinnati Law Review

In recent years, states have launched several antitrust investigations targeting digital platforms. A major difficulty in these investigations is demonstrating the extent of a digital platform’s market power. Market power is defined as the control of the output or the price without the loss of business to competitors. As will be explored in this Article, market power is a critical component in an antitrust analysis. On several occasions, courts have adopted the switching costs approach in their analysis of market power. According to this approach, market power may be inferred when the costs of switching from one supplier to another …

Antitrust Law’S Harm To Competition: A New Understanding Of Exclusivity, Ittai Paldor

Buffalo Law Review

One of the long-accepted axioms of antitrust law is that the competitive danger posed by exclusivity agreements increases as the market share foreclosed by these arrangements increases. The larger the market share foreclosed by an exclusivity agreement, the less likely the arrangement is to be upheld by courts. And exclusivity arrangements foreclosing extremely large market shares are practically never upheld. The business community has responded by forsaking such arrangements (or concealing them). This Article challenges this very intuitive axiom. It shows that due to an unobserved feature of exclusivity, when extremely large market shares are foreclosed, the competitive danger posed …

Corporate Governance Gaming: The Collective Power Of Retail Investors, Sergio Alberto Gramitto Ricci, Christina M. Sautter

Faculty Works

The GameStop saga and meme stock frenzy have shown the pathway to the most disruptive revolution in corporate governance of the millennium. New generations of retail investors use technologies, online forums, and gaming dynamics to coordinate their actions and obtain unprecedented results. Signals indicate that these investors, whom we can dub wireless investors, are currently expanding their actions to corporate governance. Wireless investors’ generational characteristics suggest that they will use corporate governance to pursue social and environmental causes. In fact, wireless investors can set in motion a social movement able to bring business corporations to serve their original partly-private-partly-public purpose. …