Commercial Law Commons^™

Pembatalan Perkawinan Karena Tipu Muslihat Pada Perkawinan Yang Telah Ba’Da Al Dhukul Terhadap Anak Yang Akan Lahir Dan Harta Benda Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 408/Pdt.G/2018/Pa.Yk), Effrida Ayni Fikri

Indonesian Notary

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu, perkawinan dapat diputus baik melalui perceraian atau pembatalan perkawinan. Dikatakan di dalam Putusan Nomor 408/Pdt.G/2018/PA.YK bahwa beberapa bulan sebelum perkawinan dilaksanakan, Termohon memaksa Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri. Tidak lama setelah itu, Pemohon menyadari bahwa Termohon sedang dalam keadaan hamil. Keadaan Termohon yang hamil tersebut akhirnya membuat keluarga Termohon menuduh Pemohon telah menghamili Termohon, dan menuntut Pemohon untuk menikahi Termohon. Dalam keadaan dipaksa dan di bawah …

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pt Bandung Nomor 256/Pdt/2020/Pt.Bdg), Novia Dwi Cahyani Fauzal

Indonesian Notary

Notaris terkadang terlibat dalam perkara hukum yang disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan pihak yang menghadap. Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya membuat akta autentik terkadang tidak mengetahui adanya keterangan dan/atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para penghadap, yang kemudian dijadikan dasar pembuatan akta. Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut mengenai akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum pemalsuan tanda tangan oleh penghadap dalam akta Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam hal akta yang dibuat Notaris mengandung unsur pemalsuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui studi …

Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nurul Farahzita

Indonesian Notary

Kekerasan adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap seseorang dengan melakukan tindak kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran terhadap anggota keluarganya. Maka berdasarkan hal tersebut untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga perlu dibuat perjanjian tertulis dalam suatu perkawinan sebagai hukum yang konkrit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar dapat melindungi hak dan kewajiban suami dan istri dalam bentuk yuridis formal melalui perjanjian perkawinan. Tujuan utama penelitian ini untuk mengkaji masalah mendasar yaitu: (1) Bagaimanakah keefektifan hukum di Indonesia terkait kasus KDRT yang terjadi selama ini? (2) Bagaimanakah upaya pencegahan KDRT dengan Perjanjian Perkawinan? Penelitian ini disebut …

Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian, Hizkia Immanuel Toban

Indonesian Notary

Seringkali pasangan suami isteri dalam berlangsungnya kehidupan perkawinan tidak akur. Timbulnya ketidak akuran dalam rumah tangga tersebut diakibatkan oleh banyak factor. Salah satunya adalah sering terjadinya percekcokan antara pasangan suami isteri tersebut. Tentu saja hal tersebut dapat membuat pasangan suami isteri pada akhirnya menjadi renggang dan memilih untuk berpisah dalam artian bercerai. Dalam terjadinya perceraian banyak dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai pasangan suami isteri yang sudah memiliki anak dalam rumah tangganya. Adanya perceraian antara pasangan suami isteri tersebut mengakibatkan hal lain yaitu adanya hak asuh anak. Hak asuh anak dibawah umur pada banyaknya kasus-kasus perceraian seringkali jatuh kepada orangtua perempuan …

Penggelapan Terhadap Uang Titipan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama, Melyana .

Indonesian Notary

Berdasarkan Pasal 16iAyat (1) huruf a Undang-UndangmNomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atasiUndang-UndangiNomor 30 Tahun 2004 tentangiJabatan Notaris (UUJN), Notaris dilarang bersikap tidak jujur. Namun pada praktiknya masih terdapat Notaris yang melakukan penggelapan. UUJN belum diatur tanggung jawab Notaris yang melakukan penggelapan, melainkan hanya sanksi terkait ketidakjujuran. Adapun rumusan yang dibahas adalah 1) Bagaimana akibat hukum dan tanggung jawab Notaris yang menerima uang titipan dalam pembuatan perjanjian kerjasama? 2) Bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang melakukan penggelapan dengan pemberatan dalam pembuatan perjanjian kerja sama? . Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah Metode Penelitian Normatif dengan tipe penelitian yaitu dengan penelitian deskriptif analitis …

Implikasi Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Obyeknya Milik Pihak Lain Dan Tanggung Jawab Notarisnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 559/Pdt.G/2018/Pn. Sby), Intan Nabila

Indonesian Notary

Perwarisan berdasarkan surat wasiat (testamentair) dibagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu wasiat pengangkatan waris (testamentair erfrecht/erfstelling) dan wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat/legaat). Perbedaan antara pengangkatan wasiat (erfstelling), atas hak umum dengan memberikan wasiat tidak ditentukan bendanya secara tertentu sedangkan hibah wasiat (legaat), atas hak khusus yaitu memberikan wasiat dengan ditentukan jenisnya, yang mana objek hibah wasiat itu harus dimiliki pada saat pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Pembuatan suatu wasiat tersebut dapat dibuat dengan akta tertulis yang berkaitan dengan peran Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan …

Pembatalan Akta Kuasa Menjual Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yang Mengandung Klausul Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang Nomor 54/Pdt.G/2020/Pn.Tpg), Hagana Ginting

Indonesian Notary

Salah satu bentuk pelanggaran syarat materil dalam peralihan hak atas tanah adalah penggunaan Akta Kuasa yang mengandung klausul kuasa mutlak yang digunakan sebagai dasar penerbitan Akta Jual Beli. Kasus yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini mengenai pembatalan segala pembuatan akta oleh Majelis Hakim guna peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.TPG. Pembeli merasa dirugikan karena Sertifikat Hak Milik yang telah dibeli tidak dapat dikuasai karena pemilik asli merasa tidak pernah mengalihkan kepada pihak manapun. Adapun permasalahan yang diangkat adalah mengenai akibat hukum …

Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Adanya Pembuatan Akta Dengan Tanggal Mundur (Antidatir) Yang Dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 19 Pk/Pdt/2016), Nur Aulia Habibah

Indonesian Notary

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, pada implementasinya tidak menutup kemungkinan adanya pembuatan akta antidatir yang mana hal tersebut melanggar ketentuan pembuatan akta Notaris sehingga menyebabkan degradasi dari akta tersebut. Pembuatan akta dengan tanggal mundur (antidatir) yaitu dimana perbuatan hukum belum dilakukan namun Notaris telah membuatkan aktanya dan mencatatkannya dalam sela-sela kosong diantara akta Notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta. Dengan melakukan pencatatan seperti itu menyebabkan aktanya menjadi degradasi dan cacat hukum ataupun dapat kehilangan keotentikannya. Dalam hal ini Notaris telah bertindak tidak jujur. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai pembuatan akta dengan tanggal mundur (antidatir) yang dapat …

Tanggung Jawab Pidana Notaris Terhadap Pembuatan Akta Palsu Yang Merugikan Para Penghadap (Studi Kasus Notaris Agus Satoto, Wilayah Kedudukan Jabatan Daerah Denpasar), Muhammad Fadhil Aditya

Indonesian Notary

Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana. Penelitian ini membahas tentang akibat hukum dari akta autentik yang dibuat oleh Notaris dengan keterangan palsu dan tanggung jawab Notaris terhadap adanya keterangan palsu pada akta dalam kasus yang dilakukan Notaris Agus Satoto berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk penelitian, hukum yuridis normatif dengan bahan pustaka yamg merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder melalui …

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Saham Tanpa Disertakan Surat Kuasa Sah Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/Pn.Lbp, Fira Adhisa Rivanda

Indonesian Notary

Peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham sangat dibutuhkan untuk pembuatan akta autentik. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham banyak peristiwa-peristiwa hukum yang disaksikan langsung oleh notaris, salah satunya adalah mengenai hibah saham. Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan kewajibannya dan menjaga kepentingan para pihak. Apabila notaris tidak menjalankan jabatannya sesuai dengan aturan perundang-undangan maka secara umum notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta hibah saham tanpa disertakan surat kuasa yang sah dengan menganalisis putusan nomor 87/Pdt.G/2017/PN. Lbp. Notaris menjadi turut tergugat pada kasus karena …

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Dipanggil Dan Diperiksa Lebih Dari Sekali Oleh Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Dengan Kasus Dan Alasan Yang Sama (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 77/G//2018/Ptun-Mdn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 246/B/2018/Pt. Tun-Mdn), Vena Pricilia

Indonesian Notary

Pemanggilan dan pemeriksaan lebih dari sekali oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) atas permohonaan penyidik dan didapatkan keputusan yang berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Notaris. MKN merupakan lembaga yang menjamin bahwa pelaksanaan jabatan Notaris tidak terhambat dengan adanya permasalahan dalam isi akta. Oleh karenanya, keputusan yang diambil oleh MKN harus dilakukan secara cermat. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang dipanggil dan diperiksa lebih dari sekali oleh MKN terhadap akta dengan kasus dan alasan yang sama serta kekuatan mengikat dari putusan MKN berkaitan dengan akta yang sama dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 77/G/2018/PTUN-MDN jo. Nomor 246/B/2018/PT. TUN.MDN. …

Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/Pn Sby), Nikita Fikricinta

Indonesian Notary

Pembagian waris seharusnya diselesaikan secara adil dan sesuai fakta yang sebenar-benarnya, khususnya mengenai identitas para ahli waris. Jika terdapat dokumen palsu dalam pembagian waris, hal tersebut dapat merugikan ahli waris lainnya. Seseorang yang seharusnya bukan ahli waris lalu mendapatkan harta warisan, dapat menjadikan perhitungan harta warisan tidak sesuai dengan perhitungan dalam hukum waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari surat Keterangan Waris jika dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu dan tanggungjawab notaris pembuat surat keterangan waris yang dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisa data yang digunakan adalah preskriptif. Jenis data yang …

Peranan Ppat Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hak Pakai Terhadap Warga Negara Asing, Nadya Farras Indriati

Indonesian Notary

Tanah adalah suatu bagian penting bagi kehidupan manusia. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di dunia khusus nya di Indonesia, kebutuhan akan tanah terus meningkat. Kebutuhan nya terkadang menimbulkan perselisihan kepentingan sehingga masalah pertanahan menjadi salah satu hal yang sering di hadapi oleh masyarakat Indonesia. Seperti salah satu contoh permasalahan adalah masalah tumpang tindih kepemilikan lahan, masalah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah, masalah kesulitan mengurus sertifikat tanah, dan masih banyak permasalahan tanah yang lain nya. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki wewenang dalam pembuatan akta autentik terkait dengan tanah untuk memberikan kepastian hukum. Peranan PPAT dalam pembuatan suatu akta perjajian dan …

Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris, Gana Prajogo

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai autentikasi akta partij dalam tanda tangan elektronik (Digital Signature). Seiring dengan perkembangan zaman tentu kebutuhan manusia akan terus bertambah. Selain itu, perkembangan zaman juga akan mempengaruhi teknologi yang semakin maju, tidak terkecuali dengan informasi dan transaksi elektronik yang tak lepas dari tanda tangan elektronik. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, salah satunya akta partij. Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. Tanda tangan elektronik dalam akta partij saat ini masih terkendala yang disebabkan …

Testimony Before The U.S. House Of Representatives Committee On Financial Services On “Addressing Climate As A Systemic Risk: The Need To Build Resilience Within Our Banking And Financial System” In June 2021, Hilary J. Allen

Legislative Testimony & Comments

No abstract provided.

No Time To Waste: Can A State Prevent Nuclear Waste Transportation Within Its Borders Once Yucca Mountain Becomes Operational?, Ryan Franklin

William & Mary Environmental Law and Policy Review

Following the drop of the first atomic bomb over Hiroshima on August 6th, 1945, the United States seriously began contemplating the use of atomic energy not just as a weapon, but as an efficient energy source. President Eisenhower delivered his “Atoms for Peace” speech in front of the United Nations eight years later, effectively launching a massive American campaign to build numerous nuclear power plants to generate enough clean energy to power the entire nation. As these plants were being constructed, however, policymakers and lawmakers who were champions of this endeavor failed to consider the problem of nuclear waste generated …

Legal Protection Of Shareholders Of The Company Targeted By Friendly Takeover Bid: Analytical Study In Uae Law, Dr. Alaa Al-Nuaimi

UAEU Law Journal

Takeover is an important way of economic concentration. The bidder, with a large share holding of company's shares, is expanding his scope economically and geographically, which increases his competitiveness in the market. Takeover also enhances the competitiveness of the company targeted by it, and can improve its performance by leveraging the bidder economic capabilities. However, these advantages are offset by certain flaws, and do not compromise the risks that may be incurred by the shareholders of the company targeted by the takeover bids, as their agreement to sell their shares and thus enable the bidder to achieve his aim should …

Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Shandy Aditya Pratama

Indonesian Notary

Pendirian Perseroan Terbatas seharusnya diatur dengan jelas namun diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pengaturan pendirian Perseroan Terbatas.. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-deskriptif melalui studi kepustakaan dan bertujuan untuk menelaah proses pendirian Perseroan Terbatas pasca perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan pendirian Perseroan Terbatas pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengalami perubahan dalam dua hal besar, yakni terdapat pengaturan pendirian untuk Perseroan Terbatas Perorangan dan perubahan ketentuan umum untuk pendirian PT khususnya terkait simplikasi tahapan pendirian Perseroan Terbatas de jure dan …

Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris, Ari Irfano

Indonesian Notary

Pasar modal Indonesia sebagai salah satu pusat aktivitas keuangan di Indonesia juga tak lepas terkena dampak dari kemajuan IT. Regulator pasar modal, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai mengatur penggunaan media elektronik sebagai salah satu pendukung aktivitas di pasar modal. Salah satu kebijakan penggunaan media elektronik yang dikeluarkan OJK adalah peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Peraturan tersebut mengatur tata cara syarat-syarat untuk perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik. Penulis berpendapat bahwa kebijakan pelaksanaan …

Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus : Penetapan Pn Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel.), Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangun

Indonesian Notary

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Namun, dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) disebutkan bahwa …

Fair Lending For Cannabis Banking Justice, Benjamin T. Seymour

University of Michigan Journal of Law Reform Caveat

This Comment offers a fair lending solution to promote racial equity in cannabis banking reform: amend the Equal Credit Opportunity Act to ensure individuals previously arrested, charged, or convicted for selling, cultivating, or possessing marijuana will not therefore be precluded from loans to start legal cannabis businesses. Given disparities in the criminal enforcement of marijuana laws, this amendment would provide racial justice benefits, while also encouraging entrepreneurship. As a market-based social justice effort, this amendment offers a bipartisan approach to one of the most vexing and contentious issues in marijuana banking reform.

Part II of this Comment briefly surveys the …

Predatory Fintech And The Politics Of Banking, Christopher K. Odinet

Faculty Scholarship

With American families living on the financial edge and seeking out high-cost loans even before COVID-19, the term financial technology or “fintech” has been used like an incantation aimed at remedying everything that’s wrong with America’s financial system. Scholars and supporters from both the public and private sector proclaim that innovations in financial technology will “bank the unbanked” and open new channels to affordable credit. This exuberance for all things tech in finance has led to a quiet yet aggressive deregulatory agenda, including, as of late, a federal assault via rulemaking on the ability of states to police the cost …

Contract Design When Relationship-Specific Investment Produces Asymmetric Information, Albert H. Choi, George Triantis

Articles

Under conventional contract theory, contracts may be efficient by protecting relationship specific investment from holdup in subsequent (re)negotiation over terms of trade. This paper demonstrates a different problem when specific investment also provides significant private information to the investing party. This is fairly common: for example, a manufacturer invests to learn about its buyer's idiosyncratic needs or a collaborator invests to learn about a joint venture. We show how such private information can lead to subsequent bargaining failure and suboptimal ex ante relationship-specific investment. We also show that this inefficiency is worse if the parties enter into a binding and …

A Revised Monitoring Model Confronts Today's Movement Toward Managerialism, Randall S. Thomas, James D. Cox

Vanderbilt Law School Faculty Publications

There are many lessons to be drawn from the sweep of history. In law, the compelling story repeatedly told is the observable co-movement of law on the one hand, and economic, social, and political changes on the other hand. Aberrations, however, do arise but generally do not persist in the long term. Contemporary corporate law seems to be on the cusp of such an abnormality as legal developments and proposed reforms for corporate law are currently conflicting with the direction in which the host environment is moving. This article identifies a series of contemporary judicial and regulatory corporate governance developments …

Qualified Opportunity Funds: Private Equity Exemptions From Public Responsibility, Audrey E. Abate

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

The historic Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), passed and signed into law in 2017, included a pilot program of a new kind of tax advantage: the Qualified Opportunity Zone. The obscure provision has since spawned novel investment vehicles, called Qualified Opportunity Funds, through which qualified individuals and entities participate in what are often significant tax advantages, including deferral of capital gains for up to ten years. Because Qualified Opportunity Funds have come into existence so recently, regulation has been slow to catch up to the ways in which this tax program is rapidly attracting capital from private equity, investment …

A Rejection Of Absolutist Duties As A Barrier To Creditor Protection: Facilitating Directorial Decisivness Surrounding Insolvency Through The Business Judgment Rule, Philip Gavin

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

This Article draws attention to the difficulties that directors may face when seeking to discharge their duties as a corporation approaches insolvency, in particular when directors must discern the point at which a corporation has become insolvent. It argues that discretion allowed to directors by the business judgment rule will be crucial to overcoming these difficulties. To do this, this article examines the nature of duties owed by directors both before and after insolvency, and accepts the stance taken by Delaware courts in recent years towards an expansive understanding of a corporation’s interests upon insolvency. It then considers unresolved issues …

Let's Stop Playing Games: Why Better Congressional Interaction Is Required To Protect Young Gamers, Dominick Tarantino

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

This Note addresses the predatory nature of video game microtransactions, the serious risks they pose, and why an improved plan of legislative intervention is necessary to protect young, vulnerable video game consumers. With loot box microtransactions driving a flourishing industry that has reached unprecedented levels of success, adequate consumer protection cannot properly be achieved through self-regulation. Senator Josh Hawley’s Protecting Children from Abusive Games Act is a step in the right direction, but its broad language will result in unintended consequences that can cripple the entire industry. Revising the bill’s language will protect the intended young consumer and allow for …

Independent Craft Breweries Struggle Under Distribution Laws That Create A Power Imbalance In Favor Of Wholesalers, Daniel Croxall

William & Mary Business Law Review

Independent craft breweries are facing historic challenges under the COVID-19 pandemic. To make matters worse, many states prohibit a brewery from terminating a distribution contract with a wholesaler absent statutorily defined “good cause,” which typically means fraud, bankruptcy, or other illegal conduct. In this context, lagging sales or poor distribution performance are not grounds for a brewery to terminate a distribution contract. This means that it is nearly impossible, legally or financially, for an independent craft brewery to terminate a distribution contract with an unsatisfactory wholesaler. In essence, states have statutorily tipped the balance of power in favor of distributors …

Understanding The Economic And Political Effects Of Trump's China Tariffs, Daniel C. K. Chow, Ian M. Sheldon

William & Mary Business Law Review

Although President Trump has persistently claimed that China is paying billions of dollars in tariffs imposed on Chinese imports to the United States, empirical evidence indicates that U.S. consumers are bearing the cost of the tariffs: $51 billion in increased prices and a net loss of $7.2 billion to the U.S. economy. The unilateral power-based approach to trade used by the Trump Administration has also resulted in unexpected economic and political costs in key Midwestern states that helped propel Trump to the U.S. presidency in 2016. These costs have led to reverses for the Trump Administration in the mid-term elections …

Getting Away With Murder: How California State Law Determined Recovery In First Roundup Cancer Case Johnson V. Monsato Co., Eliza L. Quattlebaum

Villanova Environmental Law Journal (1991 - )

No abstract provided.