Commercial Law Commons^™

Akibat Hukum Terhadap Ppat Yang Melakukan Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penjual Dan Saksi Oleh Pembeli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pdt.G/2018/Pn.Dpk), Abi Muzahid Abdillah

Indonesian Notary

Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Akta tersebut pada dasarnya adalah perjanjian yang harus memenuhi ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap kedudukan akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Depok Nomor 226/PDT.G/2018/PN.DPK sebagai alat bukti yang sah dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta yang telah dibuat olehnya. Akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan karena kesalahan dari …

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengalihan Kekayaan Perusahaan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Juli 2019 Nomor 1515k/Pdt/2019), Bachtiar Noly Wijaya

Indonesian Notary

Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan penyuluhan dan mengambil langkah yang tepat dalam pembuatan akta autentik dengan memastikan kebenaran formil dari suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengalihan kekayaan perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan bersamaan dengan perubahan pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan yang belum berstatus badan hukum. Permasalahan yang diangkat adalah keabsahan dari akta pengalihan kekayaan perseroan dan tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, …

Tanggung Jawab Perdata Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pegawainya Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/Pn-Mtr)”, Annisa Setyaningsih

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat Umum yang berwenang sebagai perpanjangan tangan Badan Pertanahan Nasional tidak jarang bertindak lalai dalam menjalankan jabatannya. Kelalaian tersebut dapat memberikan kesempatan dan sarana bagi pegawainya untuk melakukan tindak pidana pemalsuan akta jual beli yang mana merugikan para pihak dalam akta secara materiil maupun immaterial. Seperti hal nya pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/PN-MTR, dimana seorang pegawai PPAT melakukan tindak pidana pemalsuan

Akta Jual Beli sebanyak 56 akta. Perbuatan pidana pemalsuan tersebut juga memenuhi unsur- unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terdapat pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam …

Akibat Hukum Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Dan Dijual Kembali Secara Pura-Pura Oleh Penjual Serta Diagunkan Kepada Bank Oleh Pihak Ketiga, Zikra Fitrianti

Indonesian Notary

Berdasarkan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 164/K/Pdt/2018 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 36/Pdt/2017/PT.MDN Juncto Putusan Pengadilan Negri Tebing Tinggi Nomor 34/ Pdt. G/2015/PT.MDN dimana jual beli tanah telah dilakukan dengan dibawah tangan dan atas tanah tersebut dijual kembali oleh penjual secara pura-pura kepada pihak ketiga dan selanjutnya oleh pihak ketiga, tanah tersebut dijadikan agunan dengan Hak Tanggungan kepada Bank. Yang menjadi pokok permasalahan adalah, Bagaimanakah akibat hukum terhadap jual beli tanah dibawah tangan dan dijual kembali serta dijadikan agunan kepada Bank dalam putusan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan tersebut dikaitkan dengan …

Arbitration (Tahkim) And Reconciliation (Sulh) In Islam As Alternative Dispute Resolution Mechanisms, Saidilyos Khakimov

The Light of Islam

The main reason behind this work is to illustrate the current need for Islamic alternative dispute resolution methods and offer analysis to show the benefts of their applications. There has been a vivid rise in ADRs’ recognition globally as a substitute for litigation and related issues that would be better if addressed with an Islamic perspective. The wide usage of the term has been intensifed uninterruptedly after the second half of the 20th century. This paper intends to introduce a 1,5-centuryyear-old background of legally institutionalized arbitration
(Tahkim) and reconciliation (Sulh), Islamic means or ways of alternative dispute resolution. I will …

The Rise Of Transnational Commercial Courts: The Astana International Financial Centre Court, Ilias Bantekas

Pace International Law Review

The proliferation of international commercial courts aims to boost income from legal services and serve as a catalyst for newly found rules of law and thus attract investor confidence. The latter is the underlying purpose for the creation of the Astana International Financial Centre (AIFC) and its Court. The Court’s legal framework is set out in the tradition of its competitors in the Gulf and similarly employs an impressive lineup of former senior judges from the United Kingdom. It is a unique experiment because it strives to create a balance between maintaining a judicial institution of the highest caliber while …

Dispute Settlement Under The African Continental Free Trade Area Agreement: A Preliminary Assessment, Olabisi D. Akinkugbe

Articles, Book Chapters, & Popular Press

The African Continental Free Trade Area Agreement (AfCFTA) will add a new dispute settlement system to the plethora of judicial mechanisms designed to resolve trade disputes in Africa. Against the discontent of Member States and limited impact the existing highly legalized trade dispute settlement mechanisms have had on regional economic integration in Africa, this paper undertakes a preliminary assessment of the AfCFTA Dispute Settlement Mechanism (DSM). In particular, the paper situates the AfCFTA-DSM in the overall discontent and unsupportive practices of African States with highly legalized dispute settlement systems and similar WTO-Styled DSMs among other shortcomings. Notwithstanding the transplantation of …

Enough Is As Good As A Feast, Noah C. Chauvin

Seattle University Law Review

Ipse Dixit, the podcast on legal scholarship, provides a valuable service to the legal community and particularly to the legal academy. The podcast’s hosts skillfully interview guests about their legal and law-related scholarship, helping those guests communicate their ideas clearly and concisely. In this review essay, I argue that Ipse Dixit has made a major contribution to legal scholarship by demonstrating in its interview episodes that law review articles are neither the only nor the best way of communicating scholarly ideas. This contribution should be considered “scholarship,” because one of the primary goals of scholarship is to communicate new ideas.

The Unified Field Solution To The Battle Of The Forms Under The U.N. Sales Convention, Michael P. Van Alstine

William & Mary Law Review

Ours is not an age of nuance. Simple and certain answers are the preferred course, the more so for complicated questions. But human affairs do not come in neat little boxes, and most forms of human interaction are messy, complicated, and idiosyncratic. The station of the law nonetheless is to distill commonalities, draw lines, and craft generally applicable norms of conduct. The problem is that as the subject of regulation grows in complexity and diversity, the ability of the law to make just generalizations decreases. And many fields of human activity reflect a true spectrum, such that certain rules and …

Law And Covid-19, Aurelio Gurrea-Martinez, Yihan Goh, Mark Findlay

Research Collection Yong Pung How School Of Law

This book is a collection of essays from scholars at Singapore Management University School of Law analysing the challenges and implications of COVID-19 from the perspective of different areas of law, including private law, corporate law, insolvency law, data protection, financial laws, public law, privacy law, commercial law, constitutional law, law and technology, and dispute resolution. It also analyses how the COVID-19 pandemic will affect the judicial system, the study of law, and the future of the legal profession. Beyond considerations of the pandemic’s influence on law and legal service delivery the authors consider how law can help facilitate the …

Pengaruh Gender Dalam Pembuatan Akta Notaris (Kajian Atas Transgender Dan Khuntsa), Anna Mulia Ludy

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas pengaruh gender dalam pembuatan akta Notaris, dengan studi khusus pada transgender dan khuntsa. Ketika Notaris membuatkan akta, terdapat komparisi yang berisikan mengenai identitas para pihak. Saat pihak ini merupakan seorang transgender atau khuntsa, yang biasanya terdapat perbedaan antara fisik yang ditampilkan dan jenis kelamin yang terdapat di kartu identitas, maka penulisan identitas di dalam komparisi akan membingungkan. Penentuan hak para transgender dan khuntsa dalam hal kewarisan akan menjadi masalah tersendiri. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah mengenai hak kewarisan terhadap pelaku seorang berkelamin ganda (khuntsa) dan seorang transgender ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia …

Kewenangan Notaris Berkaitan Dengan Surat Pernyataan Oper Hak Atas Tanah Garapan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122pk/Pdt/2019), Aziza Adlien Nabila

Indonesian Notary

Tanah garapan adalah tanah kosong dan kemudian adanya penguasaan secara fisik tanpa adanya dasar hak yang resmi, notaris tidak akan membuat akta mengenai tanah garapan karena penggarap tidak punya hak apa pun terhadap tanah tersebut. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana keabsahan surat pernyataan hak tanah garapan dan kewenangan notaris berkaitan dengan surat pernyataan oper hak atas tanah garapan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 122PK/Pdt/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penelitian ini menggunakan metode …

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Memeriksa Dan Mengadili Notaris Yang Sedang Menjalankan Jabatannya Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02.Um.Mpwn/Ix/2019), Cannary Desfira

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa dan mengadili Notaris yang sedang menjalankan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Seorang Notaris dapat merangkap jabatan sebagai PPAT. Namun masyarakat kurang memahami baik jabatan Notaris maupun PPAT dan menganggap kedua profesi ini memiliki fungsi yang sama. Pada dasarnya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik. Namun sejatinya keduanya adalah suatu profesi hukum yang berbeda baik dari aturan hukum jabatannya, instansi pemerintahan yang membawahi, produk hukum yang dibuat, instansi yang mengangkat dan memberhentikan jabatannya, badan …

Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Tinggi Surabaya Nomor 693/Pdt/2017/Pt Sby), Devi Liana Isabella Siagian

Indonesian Notary

Artikel ini membahas mengenai keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sieraf Teknik Perkasa (“PT Sieraf”) yang diseleggarakan tanpa kehadiran dan sepengetahuan dari pemegang saham mayoritas dan telah mengambil keputusan untuk memberhentikan pemegang saham mayoritas tersebut sebagai Direktur dalam PT Sieraf. Penyelenggaraan RUPSLB tersebut kemudian dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB (Kedua) PT Sieraf Teknik Perkasa Nomor 3 tertanggal 5 Mei 2015, yang dibuat oleh Wachid Hasyim, Notaris di Surabaya. Permasalahan dalam artikel ini adalah mengenai keabsahan dari penyelenggaraan RUPSLB PT Sieraf dan keputusan yang telah diambil serta tanggung jawab dari Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB …

Akibat Hukum Surat Wasiat Atas Harta Yang Disengketakan (Studi Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2019/Pa. Tnk), Dhita Ariyani Wibowo

Indonesian Notary

Waris adalah perintah dari Allah SWT akan tetapi dalam proses pelaksanaannya sering terjadi sengketa dan perebutan di antara ahli waris. Maka dari itu kita membutuhkan sebuah profesi pendukung yang dianggap memiliki pengetahuan yang sangat baik di bidang itu untuk mencegah perselisihan di antara ahli waris yakni profesi notaris, karena kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat bahwa akta otentik adalah bukti sempurna. Penelitian ini mengaji bagaimana akibat hukum surat wasiat yang dibuat oleh Ayah dan Istri dari Perkawinannya yang kedua atas sengketa harta dalam kasus berdasarkan Putusan Nomor 1274/Pdt.g/2019/Pa. TnkJenis penelitian ini bersifat …

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pelaksanaan Pengalihan Piutang Secara Cessie Dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/Pdt/2018/Pt Bdgperlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pelaksanaan Pengalihan Piutang Secara Cessie Dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/Pdt/2018/Pt Bdg, Dicky Hertanto

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap kreditur atas pelaksanaan piutang secara cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/PDT/2018/PT BDG tentang perkara pengalihan piutang secara cessie. Permasalahan dari penelitian adalah mengenai bentuk pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelusuran data sekunder melalui studi kepustakaan, sedangkan pendekatan analisis dilakukan secara kualitatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari notaris dapat dilakukan dengan menerapkan asas-asas formil dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Profesi dan …

Implikasi Yuridis Berakhirnya Jangka Waktu Sertipikat Hak Guna Bangunan (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 102/Pk/Tun/2018), Elvin Maulani Ma’Ruf

Indonesian Notary

Artikel ini membahas perihal kedudukan pemegang sertipikat hak guna bangunan yang telah habis jangka waktu haknya dan mengenai keabsahan pengusaan tanah oleh pihak lain. Persoalan berupa bagaimana kedudukan, tanggung jawab serta hak dan kewajiban dari pemegang hak atas tanah berupa hak guna bangunan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang belum dibalik nama dan telah habis jangka waktu haknya. Sehingga ada pihak lain yang mendaftarkan tanah tersebut ke BPN Bekasi. Namun tanah tersebut tidak bisa didaftarkan karena tanah tersebut telah terdaftar sertipikah hak guna bangunan atas nama PT Jembatan Kencana Raya yang serkarang sertipikatnya dipegang oleh PT Pertani (Persero) …

Pembatalan Akta Jual Beli Dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Karena Adanya Penggelapan Oleh Penjual Atas Pembeli Sebelumnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn.Pwt Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 525/Pdt/2019/Pt.Smg), Finona Raissa Anselma

Indonesian Notary

Jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan tidak memiliki bukti yang kuat sehingga berpeluang menimbulkan masalah di kemudian hari yang dapat merugikan, seperti kasus dalam tesis ini. Pokok permasalahan dalam tesis ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan Akta Jual Beli karena adanya penggelapan oleh penjual atas pembeli sebelumnya di mana jual beli dilakukan di bawah tangan dan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli kedua dan kreditur bersangkutan yang telah beritikad baik serta tanggung jawab PPAT berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Pwt juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 525/PDT/2019/PT.SMG. Berdasarkan putusan yang dianalisis dalam tesis ini …

Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Akta Notaris Atas Pencabutan Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100k/Tun/2018), Giovanni Karilla Ayu

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai adanya Kasus Pencabutan Sertifikat Hak Milik Tergugat Intervensi dalam Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100K/TUN/2018). Pada kasus tersebut, Tergugat Intervensi mempunyai Akta Pengoperan Hak sebagai bukti pengalihan tanah yang ia lakukan. Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dibuat di hadapan ES di Palembang. Notaris sebagai pejabat umum yaitu orang yang dengan syarat syarat tertentu memperoleh kewenangan dari negara secara atributif untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara khususnya dalam bidang hukum perdata untuk membuat alat bukti otentik. Akta merupakan suatu tulisan ditandantangani dan dibuat untuk dijadikan alat bukti. Akta sendiri mempunyai kekuatan pembuktian …

Akibat Hukum Terhadap Akta Pengakuan Hutang Yang Jaminannya Belum Diserahkan (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor 08/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/X/2019), Gita Frilia

Indonesian Notary

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya, merupakan kewajiban bagi Notaris untuk mematuhi segala aturan dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus tunduk pada kode etik Notaris serta bertanggung jawab terhadap kliennya, Organisasi Profesi yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia), maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap Notaris yang mengabaikan martabat jabatannya dapat dikenakan sanksi, ditegur, ataupun dipecat dari profesinya. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris …

Kewenangan Bertindak Orang Asing Sebagai Pihak Dalam Akta Perjanjian Mengulangsewakan Tanah Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2099 K/Pdt/2017, I Made Hendrawan Dwi Saputra

Indonesian Notary

Penelitian ini Membahas mengenai Kewenangan Bertindak dari Orang Asing sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Mengulangsewakan. Penting bagi Notaris untuk memperhatikan dan mengetahui Kewenangan bertindak bagi Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagai Pihak dalam Akta. Hal ini disebabkan kelalaian atau ketidaktahuan Notaris terhadap hal tersebut akan mengakibatkan kedudukan dan kewenangan Orang Asing sebagai pihak dalam Akta menjadi tidak sah, sehingga membuat Akta Perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini adalah mengenai Kewenangan bertindak Orang Asing sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Mengulangewakan Tanah. Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini, peneliti akan meninjau …

Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah Pada Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 147/Pdt.G/2017/Pn.Jap), Irena Lucy Ishimora

Indonesian Notary

Artikel ini membahas mengenai pendaftaran tanah yang dilakukan berdasarkan pelepasan hak atas tanah adat Suku Dawir di Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan. Hal ini menjadi permasalahan karena proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dilakukan berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang terbit atas pendaftaran tersebut terjadi pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa Jayapura. Penulis menganalisis mengenai akibat hukum dari pendaftaran dan peralihan hak atas tanah tersebut berdasarkan kasus yang menjadi pokok Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Jap. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Penuls melakukan analisis menggunakan teori pendaftaran …

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma Dan Sanksinya. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/Pn.Tjk), Maimunah Nurlete

Indonesian Notary

Fungsi Notaris sebagai pejabat umum sangat penting karena undang-undang memberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna sampai pada saat adanya pembuktian di pengadilan, bahwa aktanya palsu. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi perdata dan administratif namun tidak mengatur mengenai sanksi pidana terhadap Notaris, namun dalam praktek bila ditemukan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan Notaris secara pidana maka dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta yang mengandung kepalsuan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yakni pengkajian terhadap ilmu-ilmu hukum dan hukum positif …

Kedudukan Dan Akibat Hukum Dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/Pdt/2018), Naflah Naafilah

Indonesian Notary

Perjanjian antar pemegang saham adalah perjanjian yang dibuat oleh seluruh pemegang saham atau beberapa pemegang saham mengenai beberapa hal yang menyangkut kepentingan mereka atau kepentingan Perseroan. Salah satunya adalah mengenai pembagian jatah komposisi direksi dan dewan Komisaris yang berasal dari masing-masing calon yang diajukan oleh para pemegang saham pada Perseroan Terbatas. Perbuatan hukum seperti ini dianggap wajar dilakukan didalam dunia bisnis, namun apakah perjanjian seperti ini tidak dilarang di dalam peraturan yang ada, serta pada kenyataannya pelaksanaan prestasi dari perjanjian ini tidaklah selalu berjalan mulus dikarenakan adanya pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, lalu bagaimakah akibat hukum dari perjanjian ini …

Perkawinan Bagi Perempuan Hamil Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0384/Pdt.P/2017/Pa.Ta), Nida Riliantiza

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh perempuan hamil karena zina yang masih dalam masa iddah. Iddah merupakan waktu tunggu bagi seorang janda sebagai akibat dari perceraian ataupun kematian. Penetapan mengenai lamanya jangka waktu tunggu tergantung pada keadaan dari perempuan tersebut ketika perkawinannya putus. Bagi perempuan hamil, Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan waktu tunggu yaitu sampai melahirkan. Namun dalam praktek, seringkali masih banyak ditemukan perkawinan yang dilangsungkan pada saat perempuan dalam kondisi hamil. Oleh karena itu, permasalahan dalam tesis ini membahas keberlakuan masa iddah bagi perempuan hamil karena zina serta keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh perempuan hamil tersebut. Metode …

Akibat Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan X Yang Dibuat Dihadapan Notaris Berdasarkan Surat Kuasa Yang Cacat Materil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 08/Pdt/2019/Pt Bna), Putri Baszlina Aprilia

Indonesian Notary

Undang-Undang Yayasan (UUY) mewajibkan yayasan yang berdiri sebelum lahirnya UUY untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan UUY. Yayasan X melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan membuat akta pendirian Yayasan X yang baru dihadapan Notaris R. Pada tahun 2010, Yayasan X kemudian melakukan perubahan anggaran dasar kembali dengan Notaris R. Yayasan X ketika menghadap Notaris R diwakili oleh salah satu pengurusnya berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai. Hal ini kemudian digugat oleh para pengurus Yayasan X lainnya karena perbuatan hukum tersebut menurut keterangan mereka tidak pernah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan pembuatan akta di hadapan Notaris R. Artikel ini mengangkat permasalahan …

Pluralisme Hukum Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) Pt Bank X Syariah Dikaitkan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Hukum Islam), Rani Dwi Septeria

Indonesian Notary

Sistem atau aturan hukum pada pembiayaan akad mudharabah di lembaga perbankan syariah di Indonesia seharusnya tidak mengacu pada lebih dari satu aturan hukum. Karena hal ini mengakibatkan pembiayaan dengan akad mudharabah tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah hukum Islam. Lembaga perbankan syariah membutuhkan jasa hukum notaris dalam setiap kegiatan bisnisnya terutama terkait dengan pembuatan akta akad pembiayaan khususnya akad pembiayaan mudharabah. Pada pelaksanaannya, akta akad pembiayaan mudharabah tersebut kerap menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan. Dalam tesis ini penulis akan mengkaji peristiwa hukum tersebut dengan pokok pembahasan mengenai pluralisme hukum dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah sebagai hambatan dalam …

Keabsahan Perjanjian Alih Debitur Kredit Pemilikan Rumah Di Bawah Tangan Tanpa Sepengetahuan Pihak Kreditur (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/Pn.Cbn), Silmi Kaffa

Indonesian Notary

Novasi atau pembaharuan utang adalah salah satu cara berakhirnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat 3 (tiga) jalan dalam melakukan novasi, yaitu pergantian perikatan lama dengan perikatan baru (novasi objektif), pergantian kreditur lama dengan kreditur baru (novasi subjektif aktif), dan pergantian debitur lama dengan debitur baru (novasi subjektif pasif). Perjanjian alih debitur merupakan salah satu contoh peristiwa novasi subjektif pasif karena adanya pergantian antara debitur lama menjadi debitur baru. Selain harus memenuhi syarat-syarat perjanjian, dalam peristiwa novasi subjektif pasif ini juga harus memenuhi syarat-syarat lain agar novasi dapat dikatakan telah terjadi dan sah. Salah …

Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66pk/Pid/2017), Siska Widia Astuti

Indonesian Notary

Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) dimana Notaris dan PPAT menawarkan kepada pihak penjual untuk menitipkan sertipikat dengan iming-iming tipu muslihat atas dasar pembuatan Pengikatan Jual Beli yang belum dibayar lunas tetapi Hak Atas Bangunan tersebut sudah dialihkan oleh Notaris/PPAT dari pembeli ke penjual sehingga menyebabkan pihak penjual mengalami kerugian. Dalam hal ini apabila akta yang dibuat mengandung cacat hukum karena kesalahan dari Notaris dan PPAT maka harus mempertanggung jawabkanya karena notaris dan PPAT harus menjalankan kewenangan dan kewajiban dengan jujur,seksama,mandiri, tidak berpihak …

Kedudukan Anak Angkat Bagi Golongan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dalam Pewarisan Di Indonesia Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 251/Pdt/2019/Pt.Bdg, Wazhi Al Athor

Indonesian Notary

Tesis ini menganalisis tentang Putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 460/Pdt.G/2018/PN.Bks yang berlanjut dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, nomor 251/PDT/2019/PT.Bdg. Putusan ini membahas mengenai ahli waris anak angkat dalam proses pewarisan Golongan WNI keturunan Tionghoa. Pemasalahan dalam tesis ini adalah pengaturan hak mewaris dari anak asuh dan anak angkat serta prosedur maupun mekanisme pengangkatan anak baik menurut Staatsblad No 129 tahun 1917 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif dalam analisisnya. Penelitian ini menggunakan sumber utama berupa data sekunder dengan penelusuran literatur bahan hukum dan …