Commercial Law Commons^™

Peran Notaris Terhadap Pengambilalihan Aset Nasabah (Ayda) Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 258/Pdt/2020/Pt.Dki, Kevin Muhammad

Indonesian Notary

Notaris mempunyai peran yang penting dalam setiap operasional transaksi perbankan terutama dalam pembuatan akta-akta terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Salah satu fungsi bank syariah yaitu menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu peran Notaris terhadap pelaksanaan pengambilalihan aset nasabah (AYDA) dan Bank Muamalat dapat melakukan pengambilalihan aset nasabah (AYDA) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah …

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/Pdt/2019), Ni Putu Vinka Rinjani

Indonesian Notary

Artikel ini membahas tentang pembatalan sertipikat hak atas tanah yang distudi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/PDT/2019. Dalam putusan tersebut, sertipikat hak atas tanah dibatalkan karena pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat bukan pemilik yang sah atas obyek tanah yang bersangkutan. Dengan adanya pembatalan maka sertipikat hak atas tanah sudah tidak berlaku lagi. Hal ini selanjutnya menimbulkan masalah lain karena obyek tanah yang bersangkutan sudah dijual kepada pihak lain. Pembeli menjadi dirugikan karena sertipikat hak atas tanah dibatalkan sehingga ia kehilangan haknya atas obyek tanah tersebut. Untuk itu permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum …

Analisis Tumpang Tindih Penguasaan Bidang Tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sppfbt) Dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/K/Tun/2018), Agripina Tanto

Indonesian Notary

Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan sengketa tumpang tindih penguasaan bidang tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) dengan sertifikat hak pengelolaan di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Banyak ditemukan masyarakat Desa Kuta yang menguasai tanah dengan berlandaskan SPPFBT karena belum melaksanakan pendaftaran tanah pertamakali. Dengan demikian, BPN Kab. Lombok Tengah wajib berhati-hati dalam mengumpulkan data fisik dan yuridis tanah dalam hal pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertamakali agar kelak terhindar dari adanya konflik pertanahan. Adapun masalah yang timbul dimana BPN Kab. Lombok Tengah lengah dalam menerbitkan Sertifikat HPL No. 73/Kuta, terdapat beberapa prosedur yang terlewati sehingga sebagian bidang tanah …

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Atas Objek Tanah Dengan Luasan Kurang Dari 5 Hektar Dan Dibebani Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada Pembangunan Gis 150 Kv Grogol Ii), Natasha Meutia Emiliania

Indonesian Notary

This research explains how land acquisition for public interest such electricity energy (GIS 150 kV Grogol II) happened on object under 5 hectar and mortgage rights. Land acquisition for public interest is an activity which provide land to excalating nation welfare and prosperity, country and it citizens, by giving a guaranteed legal interest toward entitled party. The status of land which prepared for acquisition in the public interest were often under collateral security. Thus to solve the problem, writer use normative legal research methods by compare the law on books with the facts. The data analysis was carried out descriptively, …

Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris Yang Melfteakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun Atau Lebih, Rio Cahya Nandika

Indonesian Notary

This research discusses the imposition of sanctions to a Notary who is convicted with 5 (five) years or more imprisonment penalty charge. A notary as a public official who has the authority to make an authentic (notarial) deed as a perfect means of proof must maintain the dignity of his position. For this reason, in carrying out their positions, Notaries are supervised by the Notary Supervisory Board. The form of supervision is not only in the scope of the Notary’s duty but also on the behavior of a Notary outside their authority such as a crime that can be committed …

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Pemalsuan Foto Identitas Para Pihak Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum (Putusan Nomor 371/Pid.B/2018/Pnsda), Muhamad Irfan Ramadhan

Indonesian Notary

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum bagi Notaris sebagai Pejabat Umum atas pemalsuan foto identitas yang disampaikan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma mengenai perlindungan hukum bagi Notaris atas pemalsuan foto identitas yang disampaikan oleh para pihak dan dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang–undang, pendekatan konseptual, dan analisis kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pegumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris atas …

Kode Etik Notaris Dan Undang – Undang Jabatan Notaris Dalam Pasar Modal, Venny Talitha

Indonesian Notary

An embodiment of a country's development which is the formation of an independent and stable economy with a more evenly distributed increase in people's prosperity growth is quite high. One way to advance the economy is to grow capital market operations, where the stock market plays a major role as a source of business funds and as an investment place for the people. In an increasingly modern society, legal relationships in business activities are usually focused on contractual arrangements between parties, and are no longer focused on trust-related behaviors. In a country that promotes economic growth, the importance of legal …

Tanah Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan Surat Kuasa Menjual Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Syifa Septiriani Indrayadi Putri

Indonesian Notary

Lending and borrowing money is an activity that is widely carried out to support the development of one’s business and economy. The borrowing is carried out between individuals and/or individuals and legal entities. In a loan money, it is necessary to have the words needed in the credit agreement followed by the provision of land as collateral for debt repayment. Debt guarantees are useful if the debtor cannot fulfill his achievements, then the collateral can be sold by the creditor in order to pay off the debt. In practice, it is often found that there are failures to make credit …

Status Kepemilikan Objek Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Perjanjian Pura-Pura Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 392k/Pdt/2018, Fitriah Trisniawati Sutrisna

Indonesian Notary

Perjanjian pada umumnya berisi pernyataan para pihak untuk melakukan tindakan tertentu. Namun kadang kala isi suatu perjanjian hanya pura-pura belaka, hal tersebut dikenal sebagai perjanjian pura-pura. Pada praktiknya perjanjian pura-pura dapat berupa akta perjanjian pengikatan jual beli yang dijadikan sebagai jaminan dalam rangka perjanjian utang piutang. Penelitian ini menganalisis keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura dan status kepemilikan objek dalam akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Berdasarkan hasil …

Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Tanggal 26 Maret 2018 Yang Di Buat Dihadapan Notaris X Di Kabupaten Karawang), Ratih Rahmatiar Safifah

Indonesian Notary

Notaries as public officials authorized to make an authentic deed must comply with all applicable provisions, related to the marriage agreement. This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research type, the type of data used is secondary data with data collection techniques through document study. The results of the study stated that the marriage agreement can basically contain whatever is desired by the parties who made it as long as it does not violate the boundaries of law, religion and morality. The polygamy or anti -polygamy clause can be included in the marriage contract, only if the …

Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2525 K/Pdt/2018), Hayyik Lana Lie Ulin Nuha

Indonesian Notary

PPAT actions that do not include the heirs in the making of the sale and purchase deed (AJB) can be accounted for administratively and civilian for illegal acts in Article 1366 of the Civil Code. PPAT can be subject to administrative sanctions in accordance with Article 62 PP No. 24 of 1997 and Article 6 of the IPPAT Code of Ethics. Defendant I's act of selling inheritance without the plaintiff's knowledge constitutes an illegal act regulated in Article 1365 of the Civil Code so that the sale and purchase of other people's goods is null and can provide a basis …

Rejecting Word Worship: An Integrative Approach To Judicial Construction Of Insurance Policies, Jeffrey W. Stempel, Erik S. Knutsen

University of Cincinnati Law Review

Insurance coverage litigation is a quest for discerning meaning: Does the insurance policy cover the loss at issue? Construing the insurance policy, courts attempt to give legal effect to what the document purports to command. But what were the intentions and expectations of insurer and insured? Do those intentions even matter? Or is only the written text of the policy relevant to the coverage result? Courts addressing these questions typically frame the interpretative choice as one of strict textualism versus contextual functionalism.

In many, perhaps even most situations, text and context align to create an “easy” case. If a factory …

Hostile Restructurings, Diane L. Dick

Washington Law Review

The conventional wisdom holds that out-of-court loan restructurings are mostly consensual and collaborative. But this is no longer accurate. Highly aggressive, nonconsensual restructuring transactions—what I call “hostile restructurings”—are becoming a common feature of the capital markets. Relying on hypertechnical interpretations of loan agreements, one increasingly popular hostile restructuring method involves issuing new debt that enjoys higher priority than the existing debt; another involves transferring the most valuable collateral away from existing lenders to secure new borrowing.

These transactions are distinguishable from normal out-of-court restructurings by their use of coercive tactics to overcome not only the traditional minority lender holdout problem, …

Business Information And Nondisclosure Agreements: A Public Policy Framework, Rex N. Alley

Northwestern University Law Review

Trade secret law, as codified in the Uniform Trade Secrets Act, gives businesses in nearly every U.S. jurisdiction a uniform, clearly defined right to protect secret and valuable business information from misappropriation. But how can businesses protect information that, while potentially useful, falls short of the legal definition of a trade secret? Businesses often require their employees to sign nondisclosure agreements (NDAs) to protect this category of information, which this Note refers to as “confidential business information” or “CBI.” These CBI NDAs are often drafted so broadly that, read literally, they would encompass every piece of information an employee learns …

Force Majeure, Vis Major, Impossibility, And Impracticability Under Ohio Law Before And After Covid-19, Laura Gates

University of Cincinnati Law Review

No abstract provided.

The Uniform Commercial Code Survey: Introduction, Jennifer S. Martin, Colin P. Marks, Wayne Barnes

Faculty Scholarship

The survey that follows highlights the most important developments of 2020 dealing with domestic and international sales of goods, personal property leases, payments, letters of credit, documents of title. investment securities, and secured transactions.

Creating Cryptolaw For The Uniform Commercial Code, Carla L. Reyes

Washington and Lee Law Review

A contract generally only binds its parties. Security agreements, which create a security interest in specific personal property, stand out as a glaring exception to this rule. Under certain conditions, security interests not only bind the creditor and debtor, but also third-party creditors seeking to lend against the same collateral. To receive this extraordinary benefit, creditors must put the world on notice, usually by filing a financing statement with the state in which the debtor is located. Unfortunately, the Uniform Commercial Code (U.C.C.) Article 9 filing system fails to provide actual notice to interested parties and introduces risk of heavy …

Pembatalan Akta Jual Beli Saham Dalam Pelaksanaan Akuisisi Pt Sls (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt/2019), Hertaty Sianturi

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu: (i) mengenai keabsahan akta jual beli saham pada Putusan Nomor 3201 K/PDT/2019; (ii) mengenai bentuk kelalaian Notaris dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah; dan (iii) mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta jual beli saham dalam pelaksanaan akuisisi PT SLS yang tidak sah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah: (i) …

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Penggelapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 738/Pid.B/2018/Pn Smg, Viny Dwivi

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 738/Pid.B/2018/PN Smg pada perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak menuntaskan pengurusan pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dititipkan oleh klien. Hal ini berujung kepada tindak pidana penggelapan uang pajak yang dilakukan oleh PPAT sehingga klien mengalami kerugian. Adapun Permasalahan yang diangkat adalah mengenai kewenangan PPAT dalam penerimaan penitipan pembayaran pajak BPHTB dan tanggung jawab PPAT dalam penggelapan pajak BPHTB pada transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil analisa adalah …

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Kepalsuan Intelektual Dan Materiil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143/K/Pid/2019), Andri Setiawan

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam praktiknya menjalankan jabatan berbagai bentuk kepalsuan yang mungkin melekat pada suatu akta autentik yaitu kepalsuan intelektual dan kepalsuan materiil. Permasalahan tersebut biasanya terjadi karena kurangnya kehati-hatian dalam proses pembuatan akta. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab PPAT dalam kasus di Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143 K/Pid/2019 dan mengidentifikasi peran PPAT dalam mencegah terjadinya kembali kasus pemalsuan seperti di Putusan tersebut. Metode penelitian ini yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dalam hal para penghadap tidak dapat memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil dalam pembuatan akta, maka PPAT berhak menolak membuatkan akta. PPAT juga harus lebih …

Penyelundupan Hukum Kepemilikan Tanah Pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Memuat Klausul Hak Membeli Kembali (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 539 Pk/Pdt/2020), Elvira .

Indonesian Notary

Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada praktiknya banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya disebabkan oleh muatan Klausul Hak Membeli Kembali yang memberikan hak kepada Penjual untuk dapat membeli kembali objek tanah dan bangunan yang telah dijualnya kepada Pembeli. Sampai dengan saat ini tidak ada peraturan yang mengatur kebolehan atau larangan penggunaan hak tersebut, oleh karenanya banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah kasus pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 539 PK/Pdt/2020 di mana hakim justru menyatakan sah dan mengikat atas Akta PPJB yang memuat Klausul Hak Membeli Kembali. Berangkat dari hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai …

Tanggung Jawab Keperdataan Dan Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Notaris Yang Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/Pn.Sby), Azizah Amatullah Fitri

Indonesian Notary

Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap Notaris dengan studi pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam putusan tersebut, notaris dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena akta yang dibuat di hadapan notaris memuat keterangan palsu. Dalam hal ini, notaris telah melanggar kewajiban hukumnya sebagai seorang pejabat umum. Untuk itu, permasalahan yang diangkat adalah mengenai tanggung jawab keperdataaan notaris, yang telah membuat dan menerbitkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah dan sanksi hukum terhadap notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum yang diperoleh …

Akta Jual Beli Berdasarkan Akta Kuasa Mutlak Sebagai Pengikat Perjanjian Hutang Piutang, Ghina Rezki Putri

Indonesian Notary

Kuasa mutlak dalam pemindahan hak atas tanah adalah dilarang, hal ini berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penggunaan kuasa mutlak merupakan suatu penyelundupan hukum penguasaaan atas tanah. Salah satu kasus penggunaan kuasa mulak yaitu kuasa mutlak digunakan sebagai pengikat perjanjian hutang-piutang yang kemudian dijadikan dasar pembuatan akta jual beli, hal ini terjadi di Purwokerto. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pembuatan akta jual beli dengan dasar kuasa mutlak dan pertanggungjawaban PPAT terkait akta jual beli yang didasari kuasa mutlak perlindungan terhadap pihak yang kehilangan hak atas tanahnya …

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perjanjian Yang Penghadapnya Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Bertindak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/Pn Pbr), Annisa Saraswati

Indonesian Notary

Bertindak secara teliti dan saksama merupakan salah satu kewajiban Notaris. Ketidaktelitian seorang Notaris dapat berakibat fatal terhadap akta yang dibuatnya, yang kemudian dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Salah satu bentuk kelalaian Notaris adalah tidak memperhatikan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh penghadap dalam pembuatan akta. Kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian Notaris ini seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari akta yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak, serta tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pb. Pembahasan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan …

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Suci Febrianti

Indonesian Notary

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik mengatur kembali sertipikat tanah yang semula seperti buku menjadi sebuah sertipikat elektronik yang bagaimana bentuk dan prosesnya akan ditentukan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang sertipikat tanah elektronik bertujuan untuk mewujudkan modernisasi pendaftaran pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kendala yang akan dihadapi dengan adanya …

Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Kesalahan Ketik Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 114/Pdt.P/2018/Pn.Clp), Faradilla Asyatama

Indonesian Notary

Seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pada masa jabatannya berlangsung harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, bahkan tanggung jawab dari tugas dan kewenangan tetap melekat walaupun masa jabatan Notaris telah berakhir hingga Notaris meninggal dunia. Usia pensiun Notaris adalah 65 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun. Notaris yang sudah pensiun secara otomatis tidak diperkenankan lagi untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam membuat akta autentik. Kewajiban seorang Notaris yang telah berakhir masa jabatannya ialah memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang Protokol Notaris, akan tetapi tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap …

Perbuatan Melawan Hukum Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Waris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 747 K/Pdt/2020, Cut Priska Putri Handika

Indonesian Notary

Pewarisan harta peninggalan pewaris (boedel waris) untuk para ahli warisnya yang berhak mewaris sudah seharusnya didahului dengan pembuatan surat keterangan waris oleh instansi atau notaris yang berwenang membuatnya, terkadang diperlukan untuk dibuat juga akta pernyataan waris oleh notaris. Hal ini disebabkan keterangan ahli waris yang berhak mewaris dan berapa masing-masing bagiannya akan dituangkan dalam surat keterangan waris dan akta pernyataan waris sehingga hak mutlak (legitieme portie) dari ahli waris golongan kesatu, lurus ke atas dan/atau ke bawah (legitimaris) akan mendapatkan pembuktian yang kuat dan dapat menuntut haknya apabila dilanggar. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan …

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Diberikan Sanksi Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Yang Diatur Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/Ptun.Jkt), Daniel Estefan Parmonang Sianipar

Indonesian Notary

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang secara hukum. Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik juga merupakan warga negara yang mendapat perlindungan hukum. Pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Tetapi apabila notaris mendapatkan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan, seharusnya diperiksa dan diadili sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam memberikan sanksi berupa usul pemberhentian dengan tidak hormat; dan, upaya hukum terhadap notaris yang diberikan sanksi tidak …

Studi Komparatif Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Di Korea Selatan Dan Di Indonesia, Ria Anggara

Indonesian Notary

Protokol Notaris merupakan salah satu dokumen negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh para Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Proses penyimpanan dan pemeliharaannya selama ini masih terkendala pada tempat dan biaya perawatan. Saat ini teknologi menawarkan solusi yang memudahkan Notaris dalam menjalankan tugasnya tersebut dengan diubahnya media kertas menjadi kertas elektronik untuk mengakomodasi kendala tersebut dengan sistem keamanan yang mendukung dan terus berkembang. Korea Selatan merupakan salah satu Negara yang telah menerapkan sistem penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perbandingan ketentuan penerapan penyimpanan Protokol Notaris di Korea Selatan dan di Indonesia serta bagaimana …

Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Di Hadapan Ppat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 602/Pdt.G/2020/Pa.Jmb, Natasya Asdina

Indonesian Notary

Penelitian ini mengenai pembatalan akta hibah yang telah dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan PPAT dan dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Pemberian hibah oleh orang tua kepada anak diberikan atas dasar kasih sayang demi kesejahteraan anak. Permasalahan muncul ketika orang tua sebagai pemberi hibah menarik kembali atau melakukan pembatalan terhadap hibah yang telah diberikan. Seperti hal yang terjadi pada gugatan perkara nomor Putusan Pengadilan Agama Jambi No. 602/pdt.g/2020/PA.Jmb. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pembatalan akta hibah yang telah dibuat di hadapan PPAT dan akibat hukum terhadap pembatalan akta hibah yang telah terjadi peralihan orang …