Civil Law Commons^™

Politik Hukum Kedudukan Wakil Presiden Dalam Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Maleakhi Samuel Pasalli, Yamuna Nurafifah, Pranaldo Gunawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

The legal policy regarding the amendment of Law Number 21 of 2001 into Law Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua marks a paradigm shift from asymmetric decentralization towards controlled autonomy or leading to the centralization of power, notably through the establishment of the Steering Committee for Acceleration of Development of Special Autonomy for Papua (BP3OKP), which is chaired directly by the Vice President. This research is motivated by juridical issues wherein the Academic Paper (Naskah Akademik) of the amendment fails to provide scientific justification regarding the urgency of establishing this special body or the involvement of the …

Doktrin Penyalahgunaan Hak (Abus Des Droit), Syukron Salam

Jurnal Hukum & Pembangunan

The present article examines the emergence of the doctrine of abus de droit in France in the mid-twentieth century through an analysis of key judicial decisions and the debates that followed them. The study commences with an exposition of the manner in which the evolution of capitalism, concomitant with the escalating economic disparity and the propagation of societal challenges, has influenced the judicial approach to the abstract Roman-law tradition of absolute rights. In light of this, the article contends that the civil-law tradition exhibited a fundamental flaw in its conceptualisation of rights as absolute, thereby overlooking objections that were firmly …

Metode Harmonisasi Kewenangan Mengadili Sengketa Pertanahan Yang Terpencar Antara Publik Dan Privat, Umar Dani

Jurnal Hukum & Pembangunan

To obtain the land ownership rights divided into two legal sources, that is private law and public law. The ownership criterion should not be used as the only reference to measure which judicial authority would be competent whether Administrative Courts or Civil Courts. To discover the intersection of judicial authority, it must be based on the source, characteristic, type and touchstone of adjudication. It intends to revised the law and to avoid legal misperception. The aims of this research are, firstly, to understand the differences between land ownership rights dispute in the fields of private law and public law in …

Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkat Akan Hak Anak, Fahrul Rozi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Dalam konteks sosial yang dinamis, kesadaran akan hak anak telah meningkat, terlihat dari perhatian masyarakat terhadap isu-isu seperti kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Meskipun UU No. 35 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, tantangan dalam pelaksanaannya masih ada, termasuk kurangnya sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Anak jalanan, sebagai kelompok yang paling rentan, sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan stigma sosial, yang menghambat upaya perlindungan. Menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai hak anak, serta peran aktif masyarakat dan media dalam mendukung perlindungan anak. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, diharapkan hak-hak anak …

Inovasi Kolaboratif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Optimalisasi Teknologi Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Legislasi, Hermawan Prasojo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meaningful public participation in the legislative process in Indonesia is a fundamental element in fostering an inclusive and transparent democracy. Despite the legal mandate for public involvement, as outlined in Law No. 13 of 2022 and Constitutional Court Decision No. 82/PUU-XXI/2023, such participation often remains formalistic and limited in practice. This article highlights the potential of digital technology, particularly the concept of CrowdLaw, as an alternative approach to enhancing public engagement. Case studies from Estonia, Iceland, and Brazil demonstrate that digital participation can effectively increase public involvement and improve the quality of legislative outcomes. With sufficient infrastructure and improved …

Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Wiupk) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan “Keagamaan”, Ananda Putri Salsabila

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Priority offering of Special Mining Business License Areas (WIUPK) to business entities owned by religious community organizations without going through an auction process has caused legal polemics in Indonesia, especially after the enactment of Government Regulation (PP) Number 25 of 2024 concerning Amendments to Government Regulation Number 96 of 2024 2021 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. This research aims to examine whether the policy is in accordance with applicable laws and regulations, especially in the context of implementing mineral and coal mining business activities. Apart from that, this research will also analyze the legal consequences …

Konstitusionalitas Model Putusan Bawaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Muhammad Rifai Yusuf, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

As one of the institutions that carries out quasi-judicial functions in the field of general elections, Bawaslu could issue a decision through an adjudication process. In 2017, Bawaslu was criticized for its several decisions in the Sipol case held by the KPU for the registration of participants in the 2019 general elections, mainly because it was considered that Bawaslu equated its position with the Supreme Court by assessing that Sipol in the KPU Regulation was not in line with the Election Law. In 2024, decisions on election administrative violations appear to be softer or seem to avoid the same potential …

Peran Sharia Venture Capital Corporation Dan Venture Debt Corporation Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia, Khotibul Umam, Berlian Widya Tama

Jurnal Hukum & Pembangunan

The limited number of Sharia-compliant venture capital companies results in restricted access for Micro, Small, and Medium Enterprises (Usaha Mikro, Keci, dan Menengahl/UMKM) to alternative funding sources. This limitation may also stem from a lack of literacy regarding Islamic economics and finance among venture capital business players and the broader business community. Therefore, it is necessary to examine the implementation of Sharia Principles within the framework of Venture Capital Corporations (VCC) and Venture Debt Corporations (VDC), as well as the expected role of VCC and VDC in the development of UMK in Indonesia. The findings indicate that both VCC and …

Calderbank Offer Sebagai Instrumen Untuk Meningkatkan Efisiensi Di Bani Arbitration Center, Lalu Adhim, Sinta Dewi, Mursal Maulana

Jurnal Hukum & Pembangunan

This article explores the shifting landscape of international arbitration, traditionally valued for its efficiency. Today, increased costs and prolonged dispute resolution processes change this perception. The article introduces the Calderbank offer, a strategic instrument from common law that promotes early settlement. By integrating civil law’s adversarial approach and practice to settle with settlement offer in common law, this concept aligns with peace theory and could enhance efficiency in BANI Arbitration Center. This instrument allows arbitral tribunals to impose cost penalties on parties who reject settlement offers and subsequently fail to achieve a more favorable award. In this research, the authors …

Quo Vadis Hak Atas Kesehatan Reproduksi: Analisis Rekonstruksi Pengaturan Aborsi Di Indonesia (Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Perancis), Dian Kencana Putri, Erna Dyah Kusumawati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pembatasan akses aborsi di Indonesia menyebabkan banyak perempuan dengan kehamilan tidak diinginkan terpaksa berhadapan dengan hukum. Pembatasan aborsi yang mengakibatkan kriminalisasi ini dapat menyebabkan dilema moral bagi banyak perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Padahal aborsi berpotensi terjadi pada setiap perempuan berusia produktif di Indonesia. Aborsi di Indonesia merupakan tindakan ilegal dan aborsi hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi saja, yakni kedaruratan medis dan kehamilan yang disebabkan perkosaan. Artikel ini menganalisa bagaimana sebenarnya substansi aborsi dapat dimasukkan pada kategori hak kesehatan reproduksi perempuan dan mengapa negara Indonesia perlu mengubah kebijakan dan hukum mengenai aborsi. Untuk melihat seberapa pentingnya negara harus …

Orientasi Rigid Dan Moderat Dalam Penafsiran Original Intent Dan Praktiknya Di Indonesia, Muhammad Alwi Khoiri Ramdani, Susi Dwi Harijanto, Lailani Sungkar

Jurnal Hukum & Pembangunan

Metode original intent lazimnya menghasilkan penafsiran yang bersifat rigid sesuai niat perumusnya. Selama konstitusi tidak diubah, maka tafsiran original intent pun tidak berubah. Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnya tidak berganti. Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Ini merupakan penelitian doktriner dengan pendekatan konsep dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran …

Quo Vadis Desain Pengamanan Hakim Dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (Pmkh) Di Indonesia, Zainatul Ilmiyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Judges, as the main judicial actors in law enforcement, have an independent nature, both in terms of institutions and in terms of determining their decisions. However, in exercising their authority, judges are often faced with the risk of injury, both physical and psychological, by the public, who are not satisfied with the decisions made by the judges. With an empirical legal research method and using a conceptual approach, statute approach, and comparative approach, this study aims to find the best form in the design of an institutional model for judge and court security units. In this study, it was found …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

Aspek Keperdataan Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien Dengan Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, Lintang Zandra Camellia, Adhitya Widya Kartika

Jurnal Hukum & Pembangunan

Medical disputes in the civil field are disputes that can occur between patients and doctor as a medical-professionals and are related to the full fillment of the rights and obligations of the binding relationship as a legal result in the provision of medical services. Medical disputes can lead to losses suffered by patients which can be in the form of limb disability, even death. The emergence of law and health provides a beneficial collaboration, where the health field can be used to face public health challenges and the law can be used to maintain peace and order in society. The …

Disruption Events Sebagai Peristiwa Yang Tak Terduga Dalam Pelaksanaan Kewajiban Kontraktual, Natasya Yunita Sugiastuti, Ari Wahyudi Hertanto, Anda Setiawati, Agung Wijaya, Ghayana Aditya Putra

Jurnal Hukum & Pembangunan

An agreement creates an obligation, which is a legal relationship between the parties. If one party fails to fulfill its duties to the other party as promised, it is considered a breach of contract by one party against the other. One of the external factors that disrupt contract execution is a disruption event. In contrast to the concepts of force majeure and hardship, which have been acknowledged in Indonesian law, the argument of disruption events has not been recognized, even in the context of legal literature. However, in certain contracts with extended durations, the concept of disruption event has been …

Pelindungan Data Pribadi Pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Gita Theresa, Henny Marlyna

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Information Technology-Based Crowdfunding Services (LPBBTI) continue to encounter challenges related to legal protections, such as breaches of privacy and the misuse of personal data belonging to consumers and the public. This paper analyzes the implementation of personal data protection through LPBBTI operational compliance, the drafting of privacy policies and LPBBTI agreements, as well as the role of authorities in overseeing LPBBTI operators in implementing personal data protection following the enactment of Law No. 27 of 2022 (UU PDP) and Law No. 4 of 2023 (UU P2SK). This study aims to provide information and input on the implementation of consumer …

Meninjau Alasan “Tidak Dipenuhinya Kuota Domestic Market Obligation” Sebagai Dasar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batubara, Zaki Priambudi, Bima Rico Pambud, M. Ghifari Fardhana Bahar, Rivan Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

The revocation of 2,078 Mining Business Licenses (IUP) on January 10, 2022, some of which was based on non-compliance with the Domestic Market Obligation (DMO) policy, is alleged to have been conducted arbitrarily, without regard for the principles and procedures of licensing management. Therefore, this research aims to analyze two legal issues: (1) Whether the revocation of the IUPs belonging to coal mining business entities that failed to meet the DMO quota by the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board (Head of BKPM) is a lawful decision; (2) What are the legal consequences of revoking the coal IUPs …

Implikasi Pengaturan Konglomerasi Keuangan Terhadap Sektor Perbankan Di Indonesia Pasca Ditetapkannya Undang-Undang 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Gumelar Taufik Yugo Rahmanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

This paper focuses on the regulatory implications of financial conglomeration on the banking sector in Indonesia after Law 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector. Financial conglomeration have a negative impact, which can create systemic risk in the financial sector. Therefore, the activities of financial conglomerates need to be regulated and supervised in a comprehensive and integrated manner. Through Law 4 of 2023, the Government regulates financial conglomerates and strengthens the OJK institution in conducting integrated regulation and supervision of financial conglomerate activities. With the issuance of Law 4 of 2023, it has implications for …

Penalaran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/Puu-X/2012 Dalam Kaitannya Dengan Pelindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan Di Indonesia, Yosea Iskandar

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Title: The Significance of Constitutional Court Decision No. 64/PUU-X/2012 on Banking Customer Data Protection in Indonesia: An Analysis of Legal Interpretation and Implications

This article delves into the pivotal role played by Constitutional Court Decision No. 64/PUU-X/2012 in shaping the concept and regulations governing the protection of personal banking data in Indonesia. The decision redefined the obligations of banks to maintain confidentiality, particularly concerning information about depositors and their deposits. Widely acclaimed as a legal breakthrough, the decision prompted the government to amend banking laws in 2022 to reflect the Court's new interpretation. In contrast to existing scholarly works …

Perjanjian Perkawinan: Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69/Puu-Xiii/2015, Hening Hapsari

Jurnal Hukum & Pembangunan

Marriage agreements remain a frequently debated and somewhat sensitive issue within the context of matrimony in Indonesia, notwithstanding their explicit existence in the country's legal regulations. Governed by the Marriage Law Number 1 of 1974 and addressed in the Civil Code (KUHPerdata/BW), marriage agreements are formulated by spouses before the solemnization of the marriage. However, a significant development occurred in 2015 when a constitutional challenge was raised against Article 29 of the Marriage Law Number 1 of 1974. In its definitive decision, the Constitutional Court ruled that marriage agreements could be established before, during, or after the marriage ceremony. This …

Konsep Kecakapan Subjek Hukum Dalam Kewenangan Bertindak Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Psikologis, Imelda Martinelli, Joko Priyono, Yunanto Yunanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

This study explores the concept of 'injustice' in legal policy, focusing on the 'criterion of injustice' from the perspective of the individual's legal rights. The study identifies several differences in Indonesian legal systems, but focuses on the 'injustice' principle as a common principle in the legal system. The study also discusses the concept of 'injustice' as a legal principle that can be applied both in the public and private sectors. The study also highlights the role of 'law' in legal policy, which is a central aspect of legal research and is still present in the legal system. The study distinguishes …

Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde), Dhimas Haris Anggara Mukti

Jurnal Hukum & Pembangunan

This article discusses the legal force of peace deeds (acte van dading) made outside of court which contents are different from a legally binding decision (in kracht van gewijsde). The research used as writing material is research using philosophical approaches, normative juridical methods and literature review, which is carried out by examining library materials or secondary data. The results of the research conclude that a peace agreement is valid according to law if it meets the requirements set out in statutory regulations, either in the form of a private agreement or an authentic deed, which will have power for the …