Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Discipline
-
- Administrative Law (1002)
- Constitutional Law (988)
- Criminal Law (984)
- Rule of Law (864)
- Internet Law (862)
-
- Business Organizations Law (858)
- Courts (856)
- Human Rights Law (854)
- International Trade Law (853)
- Conflict of Laws (852)
- Criminal Procedure (850)
- Comparative and Foreign Law (748)
- Natural Resources Law (732)
- Agriculture Law (730)
- Energy and Utilities Law (730)
- Legal Education (730)
- Air and Space Law (729)
- Antitrust and Trade Regulation (729)
- Election Law (729)
- International Law (257)
- Contracts (177)
- Torts (162)
- Family Law (159)
- Banking and Finance Law (140)
- Transnational Law (134)
- Oil, Gas, and Mineral Law (132)
- Law and Economics (127)
- Bankruptcy Law (126)
- Keyword
-
- Copyright (11)
- Human Rights (9)
- Wanprestasi (9)
- Indonesia (8)
- Investment (7)
-
- Authority (6)
- Perjanjian (6)
- Corruption (5)
- Deposit Insurance Corporation (5)
- Legal Protection (5)
- Perbuatan Melawan Hukum (5)
- Business Competition (4)
- Corporation (4)
- Insurance (4)
- Law enforcement (4)
- Administrative Court (3)
- Agreement (3)
- Arbitration (3)
- Artificial intelligence (3)
- Bank (3)
- Banking (3)
- Compensation (3)
- Constitution (3)
- Constitutional Court (3)
- Consumer Protection (3)
- Copyrights (3)
- Credit (3)
- Fiduciary Guarantee (3)
- Foreign Direct Investment (3)
- Insurance Company (3)
- Publication Year
Articles 721 - 750 of 1090
Full-Text Articles in Civil Law
Quo Vadis Hak Atas Kesehatan Reproduksi: Analisis Rekonstruksi Pengaturan Aborsi Di Indonesia (Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Perancis), Dian Kencana Putri, Erna Dyah Kusumawati
Quo Vadis Hak Atas Kesehatan Reproduksi: Analisis Rekonstruksi Pengaturan Aborsi Di Indonesia (Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Perancis), Dian Kencana Putri, Erna Dyah Kusumawati
Jurnal Hukum & Pembangunan
Pembatasan akses aborsi di Indonesia menyebabkan banyak perempuan dengan kehamilan tidak diinginkan terpaksa berhadapan dengan hukum. Pembatasan aborsi yang mengakibatkan kriminalisasi ini dapat menyebabkan dilema moral bagi banyak perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Padahal aborsi berpotensi terjadi pada setiap perempuan berusia produktif di Indonesia. Aborsi di Indonesia merupakan tindakan ilegal dan aborsi hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi saja, yakni kedaruratan medis dan kehamilan yang disebabkan perkosaan. Artikel ini menganalisa bagaimana sebenarnya substansi aborsi dapat dimasukkan pada kategori hak kesehatan reproduksi perempuan dan mengapa negara Indonesia perlu mengubah kebijakan dan hukum mengenai aborsi. Untuk melihat seberapa pentingnya negara harus …
Peran Sharia Venture Capital Corporation Dan Venture Debt Corporation Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia, Khotibul Umam, Berlian Widya Tama
Peran Sharia Venture Capital Corporation Dan Venture Debt Corporation Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia, Khotibul Umam, Berlian Widya Tama
Jurnal Hukum & Pembangunan
The limited number of Sharia-compliant venture capital companies results in restricted access for Micro, Small, and Medium Enterprises (Usaha Mikro, Keci, dan Menengahl/UMKM) to alternative funding sources. This limitation may also stem from a lack of literacy regarding Islamic economics and finance among venture capital business players and the broader business community. Therefore, it is necessary to examine the implementation of Sharia Principles within the framework of Venture Capital Corporations (VCC) and Venture Debt Corporations (VDC), as well as the expected role of VCC and VDC in the development of UMK in Indonesia. The findings indicate that both VCC and …
Calderbank Offer Sebagai Instrumen Untuk Meningkatkan Efisiensi Di Bani Arbitration Center, Lalu Adhim, Sinta Dewi, Mursal Maulana
Calderbank Offer Sebagai Instrumen Untuk Meningkatkan Efisiensi Di Bani Arbitration Center, Lalu Adhim, Sinta Dewi, Mursal Maulana
Jurnal Hukum & Pembangunan
This article explores the shifting landscape of international arbitration, traditionally valued for its efficiency. Today, increased costs and prolonged dispute resolution processes change this perception. The article introduces the Calderbank offer, a strategic instrument from common law that promotes early settlement. By integrating civil law’s adversarial approach and practice to settle with settlement offer in common law, this concept aligns with peace theory and could enhance efficiency in BANI Arbitration Center. This instrument allows arbitral tribunals to impose cost penalties on parties who reject settlement offers and subsequently fail to achieve a more favorable award. In this research, the authors …
Konstitusionalitas Model Putusan Bawaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Muhammad Rifai Yusuf, Syarif Hidayat
Konstitusionalitas Model Putusan Bawaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Muhammad Rifai Yusuf, Syarif Hidayat
Jurnal Hukum & Pembangunan
As one of the institutions that carries out quasi-judicial functions in the field of general elections, Bawaslu could issue a decision through an adjudication process. In 2017, Bawaslu was criticized for its several decisions in the Sipol case held by the KPU for the registration of participants in the 2019 general elections, mainly because it was considered that Bawaslu equated its position with the Supreme Court by assessing that Sipol in the KPU Regulation was not in line with the Election Law. In 2024, decisions on election administrative violations appear to be softer or seem to avoid the same potential …
Orientasi Rigid Dan Moderat Dalam Penafsiran Original Intent Dan Praktiknya Di Indonesia, Muhammad Alwi Khoiri Ramdani, Susi Dwi Harijanto, Lailani Sungkar
Orientasi Rigid Dan Moderat Dalam Penafsiran Original Intent Dan Praktiknya Di Indonesia, Muhammad Alwi Khoiri Ramdani, Susi Dwi Harijanto, Lailani Sungkar
Jurnal Hukum & Pembangunan
Metode original intent lazimnya menghasilkan penafsiran yang bersifat rigid sesuai niat perumusnya. Selama konstitusi tidak diubah, maka tafsiran original intent pun tidak berubah. Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnya tidak berganti. Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Ini merupakan penelitian doktriner dengan pendekatan konsep dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran …
Quo Vadis Desain Pengamanan Hakim Dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (Pmkh) Di Indonesia, Zainatul Ilmiyah
Quo Vadis Desain Pengamanan Hakim Dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (Pmkh) Di Indonesia, Zainatul Ilmiyah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Judges, as the main judicial actors in law enforcement, have an independent nature, both in terms of institutions and in terms of determining their decisions. However, in exercising their authority, judges are often faced with the risk of injury, both physical and psychological, by the public, who are not satisfied with the decisions made by the judges. With an empirical legal research method and using a conceptual approach, statute approach, and comparative approach, this study aims to find the best form in the design of an institutional model for judge and court security units. In this study, it was found …
Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi
Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …
Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah
Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …
Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah
Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …
Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani
Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani
Jurnal Hukum & Pembangunan
The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …
Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi
Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …
Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra
Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra
Jurnal Hukum & Pembangunan
This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …
Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab
Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab
Jurnal Hukum & Pembangunan
The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …
Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat
Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat
Jurnal Hukum & Pembangunan
Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …
Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini
Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …
Aspek Keperdataan Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien Dengan Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, Lintang Zandra Camellia, Adhitya Widya Kartika
Aspek Keperdataan Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien Dengan Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, Lintang Zandra Camellia, Adhitya Widya Kartika
Jurnal Hukum & Pembangunan
Medical disputes in the civil field are disputes that can occur between patients and doctor as a medical-professionals and are related to the full fillment of the rights and obligations of the binding relationship as a legal result in the provision of medical services. Medical disputes can lead to losses suffered by patients which can be in the form of limb disability, even death. The emergence of law and health provides a beneficial collaboration, where the health field can be used to face public health challenges and the law can be used to maintain peace and order in society. The …
Analisis Pengalihan Utang (Take Over Kredit) Di Bawah Tangan Pada Perjanjian Leasing (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/Pn Pgp), Dhiyaa Dibrina Fa Atin, Togi Marolop Pangaribuan
Analisis Pengalihan Utang (Take Over Kredit) Di Bawah Tangan Pada Perjanjian Leasing (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/Pn Pgp), Dhiyaa Dibrina Fa Atin, Togi Marolop Pangaribuan
Lex Patrimonium
Credit takeover in a leasing financing agreement can be carried out in accordance with the provisions of the financing agreement, namely with the knowledge of the leasing party or finance company and must be carried out based on the legal provisions of novation. However, in practice, credit takeovers are often carried out without the knowledge and approval of the finance company or also known as underhand credit takeovers. This paper will discuss the case of Decision No. 3/Pdt.G/2019/PN. PgP regarding an unofficial credit takeover that resulted in the detention of the car's BPKB, even though repayment has been made by …
Akibat Hukum Harta Bersama Yang Masih Menjadi Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Terhadap Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian, Sonia Regita Irawan, Lauditta Humaira, Surini Ahlan Sjarif
Akibat Hukum Harta Bersama Yang Masih Menjadi Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Terhadap Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian, Sonia Regita Irawan, Lauditta Humaira, Surini Ahlan Sjarif
Lex Patrimonium
Perkawinan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap hadirnya harta bersama, baik yang berupa aktiva maupun pasiva atau utang bersama. Tidak jarang apabila terdapat suatu objek berupa harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan untuk suatu utang bersama berupa perjanjian kredit yang dilakukan dengan pihak bank. Suatu permasalahan akan timbul ketika perkawinan harus berakhir karena adanya perceraian. Perceraian pun akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap harta dan utang bersama. Setelah perceraian, harta dan utang bersama seharusnya dibagi dengan besaran yang sama untuk suami dan istri. Akan tetapi, dalam praktiknya bisa saja terdapat salah satu pihak yang hanya menginginkan harta bersama tanpa mengingat bahwa …
Analisis Implementasi Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Gross Split Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia, Indira Ryandhita, Dr. Akhmad Budi Cahyono
Analisis Implementasi Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Gross Split Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia, Indira Ryandhita, Dr. Akhmad Budi Cahyono
Lex Patrimonium
This writing compares two schemes of Production Sharing Contract for Oil and Gas in Indonesia, namely the Cost Recovery and the Gross Split Scheme. It also analyzes how the application of the principle of balance and aspects of contract law are fulfilled in the Gross Split Scheme. This writing is structured using a normative juridical research approach. The Gross Split Production Sharing Contract is an agreement in Upstream Oil and Gas Business activities based on the principle of sharing gross production without an operational cost recovery mechanism. This scheme is a governmental effort aimed at continuously optimizing the management of …
Keabsahan Dan Eksekusi Invoice Sebagai Jaminan Pembiayaan Pada Produk Digital Lending Pt Pegadaian, Josephine Felicia Putri Bramanto -, Abdul Salam
Keabsahan Dan Eksekusi Invoice Sebagai Jaminan Pembiayaan Pada Produk Digital Lending Pt Pegadaian, Josephine Felicia Putri Bramanto -, Abdul Salam
Lex Patrimonium
This thesis analyzes the validity and execution of invoices as collateral for financing digital lending products offered by PT Pegadaian in the event of default or fictitious invoices based on doctrinal research methods and supported by the results of interviews with PT Pegadaian. In 2020, PT Pegadaian launched a digital lending-based Productive Capital Loan product with invoice guarantees. Through this product, MSME players who want to get a business capital loan can apply for a loan secured by an online debt collection letter (invoice), which is then charged with a fiduciary guarantee. An invoice is basically a document that proves …
Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga Yang Berindikasi Pada Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Segi Keperdataan (Analisis Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Hki/2019/Pn.Smg Jo. Putusan Nomor 882.K/Pdt.Sus-Hki/2019), Putti Zahra Dwi Athifah Wilyadi
Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga Yang Berindikasi Pada Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Segi Keperdataan (Analisis Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Hki/2019/Pn.Smg Jo. Putusan Nomor 882.K/Pdt.Sus-Hki/2019), Putti Zahra Dwi Athifah Wilyadi
Lex Patrimonium
This legal research aims to analyze the validity of a license agreement that has legal implications for third parties, which can lead to unlawful acts. An agreement that should provide benefits to the parties bound by the agreement can cause losses in its implementation. Meanwhile, the loss is caused by a third party for unlawful acts. With the enactment of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright ("UUHC 2014"), the parties bound in the license agreement can be better protected, coupled with the enactment of the implementing regulations of the regulation in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number …
Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015 – 2021, Auliya Yasyfa Anwar
Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015 – 2021, Auliya Yasyfa Anwar
Lex Patrimonium
This paper analyzes the legal consequences of violating the obligation to use the Indonesian language in agreements involving Indonesian parties, based on Article 31 paragraph (1) of Law Number 24 of 2009 ("Law 24/2009") in the context of contract law. Both the Language Law and its implementing regulations do not specify the legal consequences of violating Article 31 paragraph (1) of this law. Therefore, the legal consequences depend on the judge's decision in court cases. This research is normative juridical and utilizes a qualitative approach. In the analysis, the legal consequences of the agreement are examined based on contract law, …
Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Hukum Perdata, Mayangsari Nurul Imani, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H
Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Hukum Perdata, Mayangsari Nurul Imani, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H
Lex Patrimonium
This research analyzes how dispute resolution efforts can be made in the event of a construction dispute due to default committed by a party in a construction service agreement. This research is prepared using a doctrinal research method. The author describes and analyses three problems in this research, namely the factors that cause construction disputes based on the provisions in the construction service agreement, efforts to resolve construction disputes due to default by the parties in the construction service agreement, and the court's opinion in resolving construction disputes in Case No. 692/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. The results show that construction disputes usually occur …
Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia Dan Hukum Inggris, Muhammad Ihsan Abdurrahman, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H
Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia Dan Hukum Inggris, Muhammad Ihsan Abdurrahman, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H
Lex Patrimonium
Indonesian law, originating from the Dutch law, includes the lawsuit for Perbuatan Melawan Hukum or PMH, which originates from onrechtmatige daad in the Netherlands. Despite undergoing developments, PMH in Indonesia still focuses on compensation for parties experiencing losses, in contrast to the concept of the Law of Torts in England, which aims not only to provide compensation but also to prevent future trots and deter perpetrators. A notable difference lies in the consideration of the perpetrator's intention, where PMH in Indonesia does not take intention into account, while the Law of Torts in United Kingdom incorporates the perpetrator's intention as …
Analisis Efektivitas Jaminan Perorangan Sebagai Pemenuhan Hak Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Yang Wanprestasi Pada Bank X, Maria Audy Vania Putri, Akhmad Budi Cahyono
Analisis Efektivitas Jaminan Perorangan Sebagai Pemenuhan Hak Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Yang Wanprestasi Pada Bank X, Maria Audy Vania Putri, Akhmad Budi Cahyono
Lex Patrimonium
This paper analyzes how the effectiveness of personal guarantees in supporting the fulfillment of creditor rights in resolving defaulted loans at banks. This paper is prepared using a non-doctrinal research method. Understanding the role of personal guarantees in the context of defaulted credit settlement is essential to optimize the process and final results of credit settlement. The results show that personal guarantees play an important role in the fulfillment of creditor rights in defaulted credit settlements. The analysis of the effectiveness of personal guarantees includes an evaluation of the collateral registration process, collateral value assessment procedures, and credit settlement mechanisms. …
Pertanggungjawaban Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Kepailitan: Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst., Yasmin Ghaisani Sya'bina, Togi Marolop Pangaribuan
Pertanggungjawaban Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Kepailitan: Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst., Yasmin Ghaisani Sya'bina, Togi Marolop Pangaribuan
Lex Patrimonium
Agreement as a personal guarantee places oneself in a quite risky position. As regulated in Article 1820 of the Civil Code, a personal guarantee is obligated to pay off the debts of a debtor who fails to pay their debts. However, in carrying out the agreement, a personal guarantee is given a privilege based on Article 1831 of the Civil Code in the form of the right to demand execution of the principal’s beforehand. Furthermore, Article 1832 paragraph (1) of the Civil Code which regulates the relinquishment of personal guarantee’s privilege indicated the possibility of personal guarantee being …
Penetapan Pengampuan Berdasarkan Putusan Mk No. 93/Puu-Xx/2022 Dan Uu No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Sisilya -, Lauditta Humaira, Iffah Karimah
Penetapan Pengampuan Berdasarkan Putusan Mk No. 93/Puu-Xx/2022 Dan Uu No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Sisilya -, Lauditta Humaira, Iffah Karimah
Lex Patrimonium
Curatele is a legal determination applied to individuals unable to manage their own needs and interests, designates them as legally incompetent. Despite its intent, the curatele system faces challenges due to misuse, resulting in violations of the rights of those placed under curatele. Governed by Article 433 of the Civil Code, curatele underwent significant changes following Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022. This decision rendered curatele is now no longer a necessity, but rather can be, for individuals with conditions such as dungu, sakit otak, and mata gelap, provided these conditions aren't interpreted as indicative of mental or …
Peleburan Terhadap Hukum Waris Perdata Barat Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat Batak Berkaitan Dengan Kedudukan Dan Hak Ahli Waris Perempuan (Studi Kasus Putusan), Laurensia Lefina Mulauli, Lauditta Humaira
Peleburan Terhadap Hukum Waris Perdata Barat Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat Batak Berkaitan Dengan Kedudukan Dan Hak Ahli Waris Perempuan (Studi Kasus Putusan), Laurensia Lefina Mulauli, Lauditta Humaira
Lex Patrimonium
This paper is prepared with doctrinal research methods and focuses on the applicability of Batak customary inheritance law by analyzing how to resolve inheritance disputes that occur in Batak families today, whether the Judges still applies the provisions of Batak customary inheritance law in full, which only gives inheritance shares to sons, or also heeds the shift in the value of patrilineal customary inheritance that gives inheritance shares to daughters based on rules Supreme Court Jurisprudence Law No. 179 K/SIP/1961 which equates the position and rights of women and men in the patrilineal customary inheritance system. The consideration of the …
Legal Basis And Procedures Unification On Oil Spill Damage Compensation In International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage (1992) And The International Convention On Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage (2001): On Indonesian International Private Law Perspective, Cindy A. Prasasti, Kania P. Rahmadiani, Fayza N. Muthmainnah
Legal Basis And Procedures Unification On Oil Spill Damage Compensation In International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage (1992) And The International Convention On Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage (2001): On Indonesian International Private Law Perspective, Cindy A. Prasasti, Kania P. Rahmadiani, Fayza N. Muthmainnah
Journal of Private International Law Studies
Oil spills into the sea have always been a major threat to the environment since the increase of oil and hazardous substances trade by sea-going vessels and seaborne craft since the 1960s. Consequently, it became necessary to ensure sufficient compensation for persons who suffer from damage caused by pollution emerging from the discharge of oil from ships. The 1969 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (Civil Liability Convention/CLC) and The 2001 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (Bunker Convention) grant compensation for parties suffering from damages of oil pollution. Despite being established as …
Disruption Events Sebagai Peristiwa Yang Tak Terduga Dalam Pelaksanaan Kewajiban Kontraktual, Natasya Yunita Sugiastuti, Ari Wahyudi Hertanto, Anda Setiawati, Agung Wijaya, Ghayana Aditya Putra
Disruption Events Sebagai Peristiwa Yang Tak Terduga Dalam Pelaksanaan Kewajiban Kontraktual, Natasya Yunita Sugiastuti, Ari Wahyudi Hertanto, Anda Setiawati, Agung Wijaya, Ghayana Aditya Putra
Jurnal Hukum & Pembangunan
An agreement creates an obligation, which is a legal relationship between the parties. If one party fails to fulfill its duties to the other party as promised, it is considered a breach of contract by one party against the other. One of the external factors that disrupt contract execution is a disruption event. In contrast to the concepts of force majeure and hardship, which have been acknowledged in Indonesian law, the argument of disruption events has not been recognized, even in the context of legal literature. However, in certain contracts with extended durations, the concept of disruption event has been …