Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Institution
-
- Universitas Indonesia (856)
- Seattle University School of Law (209)
- Touro University Jacob D. Fuchsberg Law Center (91)
- Pepperdine University (35)
- Roger Williams University (28)
-
- Brooklyn Law School (19)
- UIC School of Law (18)
- University of Richmond (18)
- St. Mary's University (16)
- Maurer School of Law: Indiana University (14)
- Saint Joseph University of Beirut (14)
- University of Georgia School of Law (14)
- University of Maine School of Law (12)
- Fordham Law School (11)
- BLR (9)
- Georgia State University College of Law (9)
- University of Michigan Law School (9)
- Penn State Dickinson Law (8)
- Villanova University Charles Widger School of Law (8)
- Vanderbilt University Law School (6)
- University of Washington School of Law (5)
- Yeshiva University, Cardozo School of Law (5)
- Columbia Law School (4)
- University of Missouri-Kansas City School of Law (4)
- University of Nebraska - Lincoln (4)
- American University in Cairo (3)
- Barry University School of Law (3)
- Florida International University College of Law (3)
- Loyola Marymount University and Loyola Law School (3)
- Northwestern Pritzker School of Law (3)
- Keyword
-
- Constitution (50)
- State (40)
- Courts (37)
- Federal (35)
- Supreme Court (32)
-
- Litigation (29)
- New York (29)
- Court (28)
- Law (26)
- Due process (21)
- Civil procedure (20)
- Discrimination (20)
- Supreme court (19)
- Constitutional law (18)
- Court of Appeals (17)
- Equal protection (17)
- 1990) (16)
- Arbitration (16)
- Judge (16)
- Jurisdiction (16)
- § 1 (16)
- Appellate Division (15)
- Civil rights (15)
- Judges (15)
- Legislation (15)
- Remedies (14)
- Civil Law (13)
- Government (13)
- Mediation (13)
- Access to justice (12)
- Publication Year
- Publication
-
- Jurnal Hukum & Pembangunan (731)
- Seattle University Law Review (205)
- "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI (121)
- Touro Law Review (89)
- Pepperdine Dispute Resolution Law Journal (22)
-
- UIC Law Review (16)
- Life of the Law School (1993- ) (15)
- University of Richmond Law Review (15)
- Proche-Orient, Études juridiques (14)
- Pepperdine Law Review (13)
- Faculty Scholarship (12)
- Georgia Journal of International & Comparative Law (12)
- Maine Law Review (12)
- Brooklyn Law Review (10)
- ExpressO (9)
- Fordham Law Review (9)
- Indiana Law Journal (9)
- Dickinson Law Review (2017-Present) (8)
- Georgia State University Law Review (8)
- Villanova Environmental Law Journal (1991 - ) (8)
- School of Law Conferences, Lectures & Events (6)
- St. Mary's Law Journal (5)
- Faculty Articles (4)
- The Scholar: St. Mary's Law Review on Race and Social Justice (4)
- Articles (3)
- Articles by Maurer Faculty (3)
- Faculty Works (3)
- Federal Judicial Center Reports (3)
- Honors Undergraduate Theses (3)
- Journal of Law and Policy (3)
- Publication Type
- File Type
Articles 841 - 870 of 1514
Full-Text Articles in Civil Law
Exploring The Impact Of Attorneys With Exposed Tattoos On Jurors, Diego F. Mahoney
Exploring The Impact Of Attorneys With Exposed Tattoos On Jurors, Diego F. Mahoney
Honors Undergraduate Theses
Within the legal field, there appears to be a pervasive stigmatization of exposed tattoos. Law firms justify their explicit or implicit bans on exposed body art by arguing that tattoos could negatively prejudice jurors who may be biased against people with tattoos. This thesis intends to put that notion to the test via a digital survey. Subjects who meet the qualifications to serve as a juror in the United States were shown one of two identical videos of an opening statement. However, in one video the attorney has a neck tattoo, whereas in the other the attorney does not. Subjects …
Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi
Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …
Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah
Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …
Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah
Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …
Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani
Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani
Jurnal Hukum & Pembangunan
The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …
Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi
Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …
Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra
Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra
Jurnal Hukum & Pembangunan
This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …
Assembling Pieces Of Accountability For The Srebrenica Genocide, Annick Pijnenburg, Nataša Nedeski
Assembling Pieces Of Accountability For The Srebrenica Genocide, Annick Pijnenburg, Nataša Nedeski
Genocide Studies and Prevention: An International Journal
The Srebrenica genocide has been the subject of multiple legal proceedings against various actors before different courts, at both the national and international level. Amongst others, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia has sentenced various individual perpetrators, the International Court of Justice has ruled on the responsibility of the Serbian state, and Dutch courts have been asked to rule on the liability of the Dutch state and the United Nations. This raises the following question: to what extent have multiple adjudicatory mechanisms across legal regimes managed to deliver accountability for the Srebrenica genocide and what are the remaining …
In Defense Of Civil Juries, Peter W. Culley
In Defense Of Civil Juries, Peter W. Culley
Maine Law Review
Criticism of the civil jury system is nothing new. In fact, virtually since its inception the civil jury has been embroiled in controversy. Typically critics argue that: the jury cannot handle the complex or technical case; there is great expense and delay attendant to trial by jury; jury adjudication is of low quality; verdicts rendered by different juries in cases involving similar facts often appear inconsistent. Recently, Justice Donald Alexander of the Maine Superior Court stated that "[t]he civil jury system has outlived its usefulness." In support of his basic premise that the civil jury system is merely an historical …
Restraining The Prosecutor: Restrictions On Threatening Prosecution For Civil Ends, James A. Trowbridge
Restraining The Prosecutor: Restrictions On Threatening Prosecution For Civil Ends, James A. Trowbridge
Maine Law Review
Prosecutors in some cases agree to dismiss criminal charges, admit a defendant to a diversion program, or enter a nolle prosequi in exchange for the defendant signing a waiver of any civil claims against law enforcement agents, governments, or private persons. The practice of a prosecutor bargaining for the release of law enforcement personnel or others from civil liability raises serious questions concerning the independence of the prosecutorial function, the relationship of prosecutors to other legal institutions, and the application of rules of professional responsibility. Generally, courts have been critical of these arrangements. The Model Code of Professional Responsibility (Code) …
Tuttle V. Raymond: Drawing The Line On Punitive Damages, Elting H. Smith
Tuttle V. Raymond: Drawing The Line On Punitive Damages, Elting H. Smith
Maine Law Review
In Tuttle v. Raymond, the Maine Supreme Judicial Court, sitting as the Law Court, reconsidered the appropriateness of Maine's common law doctrine of punitive damages. Under the doctrine, punitive or exemplary awards are permitted in tort actions, at the factfinder's discretion, for the purpose of deterring wrongful conduct. Prior to Tuttle, a plaintiff raised a claim for such an award if he proved by a preponderance of the evidence that the defendant was guilty of intentional, wanton, malicious, reckless, or grossly negligent behavior. Because of the doctrine's uncertain justification and vague standards, however, punitive damages had become the subject of …
Beyond The Equity Power Of Bankruptcy Courts: Toxic Tort Liabilities In Chapter 11 Cases, Kaighn Smith
Beyond The Equity Power Of Bankruptcy Courts: Toxic Tort Liabilities In Chapter 11 Cases, Kaighn Smith
Maine Law Review
In 1982, three asbestos product manufacturers filed voluntary petitions for business reorganization under Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code. The common reason for each of these filings was that tort liabilities threatened the financial survival of the corporation. Never, in the history of United States bankruptcy law, had any business sought bankruptcy relief for such a reason. By 1985, two more firms, another asbestos product manufacturer and a pharmaceutical company, filed Chapter 11 petitions for the same reason. The torts of these "debtors" in bankruptcy are similar; they extend from the manufacture and wide-spread marketing of products that …
Affirmative Judicial Case Management: A Viable Solution To The Toxic Product Litigation Crisis, Patrick Francis Harrigan
Affirmative Judicial Case Management: A Viable Solution To The Toxic Product Litigation Crisis, Patrick Francis Harrigan
Maine Law Review
With increasing frequency, federal courts throughout the nation have confronted a multiplicity of "toxic tort" claims, claims for relief arising from chronic and latent illnesses or diseases allegedly caused by toxic substances. Toxic substances are substances whose manufacture, processing, distribution, use, or disposal presents or will present an unreasonable risk of injury to a person's health or to the environment. Because many of these unreasonable health risks are caused by consumer and industrial products, many toxic tort claims are actually "toxic product" claims. Examples of toxic product claims include those arising from the use, exposure to, or consumption of chemicals …
Vertical Restraints In An Amazon World, Martin Edwards
Vertical Restraints In An Amazon World, Martin Edwards
Dickinson Law Review (2017-Present)
Vertical restraints are a peculiarity, even among the dizzying array of contracts subject to antitrust scrutiny. While current law treats vertical restraints permissively, antitrust reformers have added this permissive treatment of vertical restraints to their list of proposed reforms. The reformers have softly proposed that courts apply a presumption of illegality standard for vertical restraints— greater scrutiny than the current standard, the rule of reason. This Article argues that doing so is inadvisable.
Producers and their consumers both want the same thing: the best overall product experience for the money. The critical economic functions of vertical restraints are to enable …
The Liv Golf V. Pga Tour Antitrust Case As A Case Study In Federal Civil Procedure, Michael J. Dube
The Liv Golf V. Pga Tour Antitrust Case As A Case Study In Federal Civil Procedure, Michael J. Dube
Dickinson Law Review (2017-Present)
This Article uses LIV Golf Inc. v. PGA Tour, Inc., a sophisticated and headline-grabbing antitrust matter, as a means of instantiating federal civil procedure concepts. The first Part of this Article addresses the unsuccessful motion for a temporary restraining order that in many ways shaped how the litigation proceeded. The second Part examines the dance that is discovery through a focus on a drawn-out dispute regarding a single interrogatory. The final Part drills down on a more novel discovery dispute that began the path towards settlement, namely whether the Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 and related common-law doctrine …
Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab
Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab
Jurnal Hukum & Pembangunan
The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …
Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat
Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat
Jurnal Hukum & Pembangunan
Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …
Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini
Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …
Law School News: No Outsiders In Rwu Law Professor's Classroom (8-29-2024), Suzi Morales, Roger Williams University School Of Law
Law School News: No Outsiders In Rwu Law Professor's Classroom (8-29-2024), Suzi Morales, Roger Williams University School Of Law
Life of the Law School (1993- )
No abstract provided.
University Of The District Of Columbia Law Review, University Of The District Of Columbia Law Review
University Of The District Of Columbia Law Review, University Of The District Of Columbia Law Review
University of the District of Columbia Law Review
No abstract provided.
Penetapan Pengampuan Berdasarkan Putusan Mk No. 93/Puu-Xx/2022 Dan Uu No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Sisilya -, Lauditta Humaira, Iffah Karimah
Penetapan Pengampuan Berdasarkan Putusan Mk No. 93/Puu-Xx/2022 Dan Uu No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Sisilya -, Lauditta Humaira, Iffah Karimah
Lex Patrimonium
Curatele is a legal determination applied to individuals unable to manage their own needs and interests, designates them as legally incompetent. Despite its intent, the curatele system faces challenges due to misuse, resulting in violations of the rights of those placed under curatele. Governed by Article 433 of the Civil Code, curatele underwent significant changes following Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022. This decision rendered curatele is now no longer a necessity, but rather can be, for individuals with conditions such as dungu, sakit otak, and mata gelap, provided these conditions aren't interpreted as indicative of mental or …
26th Annual Open Government Summit: Your Guide To The Access To Public Records Act & Open Meetings Act, Peter F. Neronha, Roger Williams University School Of Law
26th Annual Open Government Summit: Your Guide To The Access To Public Records Act & Open Meetings Act, Peter F. Neronha, Roger Williams University School Of Law
School of Law Conferences, Lectures & Events
No abstract provided.
Office Of Attorney General: Peter F. Neronha, Attorney General: Access To Public Records Act ; Open Meetings Act (Powerpoint Presentation), Office Of The Attorney General Of Rhode Island, Roger Williams University School Of Law
Office Of Attorney General: Peter F. Neronha, Attorney General: Access To Public Records Act ; Open Meetings Act (Powerpoint Presentation), Office Of The Attorney General Of Rhode Island, Roger Williams University School Of Law
School of Law Conferences, Lectures & Events
No abstract provided.
Law School News: Mandell-Boisclair Justice Camp Prepares Young Scholars To Become Future Lawyers, Social Justice Advocates 7-26-2024, Jordan J. Phelan, Roger Williams University School Of Law
Law School News: Mandell-Boisclair Justice Camp Prepares Young Scholars To Become Future Lawyers, Social Justice Advocates 7-26-2024, Jordan J. Phelan, Roger Williams University School Of Law
Life of the Law School (1993- )
No abstract provided.
Unintended Consequences: The New Test For Interlocutory Mandatory Injunctions, Jeff Berryman
Unintended Consequences: The New Test For Interlocutory Mandatory Injunctions, Jeff Berryman
Brooklyn Law Review
Interlocutory mandatory injunctions can be an important remedy during the pendency of a trial. With its decision in R. v. Canadian Broadcasting Corp, the Supreme Court of Canada revised its test for an interlocutory mandatory injunction, holding that it should require a higher threshold and be therefore harder to obtain than an interlocutory prohibitive injunction. This higher threshold requires that the applicant demonstrate a strong prima facie case that it will succeed at trial based on law and evidence. This change adds uncertainty to the process, ultimately complicating and adding costs to litigation.
Nationwide Injunctions And The Administrative State, Russell L. Weaver
Nationwide Injunctions And The Administrative State, Russell L. Weaver
Brooklyn Law Review
Where an administrative regulation is deemed by a court to be illegal, unconstitutional, or otherwise invalid, courts sometimes issue nationwide injunctions. In other words, instead of holding that the regulation cannot be applied to the individuals before the court, the court prohibits the agency from applying the regulation anywhere in the country, including to others not before the court. This article explores the debate surrounding the appropriateness of nationwide injunctions. While at first glance such injunctions may seem to make sense, they can have serious consequences, including risk of abuse and forum shopping, amplification of erroneous decisions, and the negative …
Summary Eviction Proceedings As A Debt Collection Tool: How Landlords Use Serial Eviction Filings To Collect Rent, Grace Vetromile
Summary Eviction Proceedings As A Debt Collection Tool: How Landlords Use Serial Eviction Filings To Collect Rent, Grace Vetromile
Brooklyn Law Review
This note explores how landlords use housing court as a debt collection tool, impacting the rights of tenants and their ability to fairly adjudicate claims in summary eviction proceedings. Disparities in the number of evictions that are filed, as compared to evictions that are ultimately executed, indicate that landlords do not always use eviction proceedings to kick out a tenant, but rather as a method of debt collection. Using these proceedings in this manner affects a tenant’s ability to defend against eviction, even when the tenant has meritorious claims that their landlord did not provide a habitable apartment. This note …
Nonparty Litigation Holds: Clear To Implement. Complex To Lift., Alexis Bianco-Burrill
Nonparty Litigation Holds: Clear To Implement. Complex To Lift., Alexis Bianco-Burrill
Brooklyn Law Review
Legal holds have long been used by parties, and nonparties alike, as a fundamental tool to preserve information that could be needed in litigation. There are a breadth of statutes, case law, and scholarly work clarifying when a party has the duty to preserve documents and therefore issues legal holds under federal law, as well as when nonparties share this same duty. Although the question of when to issue a legal hold has a clear answer, the problem of when a nonparty can lift a litigation hold is much more complex. Often, nonparties who have been requested to preserve documents …
Governance And Islam In East Africa: Muslims And The State In Kenya And Tanzania, Farouk Topan, Kai Kresse, Erin E. Stiles, Hassan Mwakimako
Governance And Islam In East Africa: Muslims And The State In Kenya And Tanzania, Farouk Topan, Kai Kresse, Erin E. Stiles, Hassan Mwakimako
Exploring Muslim Contexts
Explores the relationship between Muslim communities and the State in East Africa in political, institutional and legal contexts
- Focuses on the relationship between Muslims and the State in Kenya and Tanzania
- Asks which factors, both within and outside the Muslim community, shape and affect this relationship in contemporary times
- Presents 13 case studies exploring governance issues within and across the categories of politics, institutions and law in Kenya and Tanzania
- Identifies cross-cutting issues of governance and Muslim communities which are relevant beyond East Africa
Recent studies of Muslims in Kenya and Tanzania have tended either to examine governance of Muslims …
Letter Of Credit Related Trade Disputes - Court Decisions Legal Certainty In Indonesia, Rori Achir, Mella Ismellina Farma Rahayu, Ahmad Sudiro
Letter Of Credit Related Trade Disputes - Court Decisions Legal Certainty In Indonesia, Rori Achir, Mella Ismellina Farma Rahayu, Ahmad Sudiro
Indonesia Law Review
This study examines the legal certainty surrounding commercial letters of credit (L/C) within the context of Indonesian judicial practice, focusing on how courts conduct hearings and render decisions in L/C-related trade disputes. The term “L/C” in this research encompasses both international L/C and the domestic equivalent, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). The analysis explores whether Indonesian courts have undertaken comprehensive judicial examinations across five key dimensions: (1) the determination of whether a breach of contract or a tort occurred; (2) the characterization of contractual relationships among the disputing parties; (3) the application of the L/C independence principle; (4) the …