Civil Law Commons^™

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

University Of The District Of Columbia Law Review, University Of The District Of Columbia Law Review

University of the District of Columbia Law Review

No abstract provided.

Meninjau Alasan “Tidak Dipenuhinya Kuota Domestic Market Obligation” Sebagai Dasar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batubara, Zaki Priambudi, Bima Rico Pambud, M. Ghifari Fardhana Bahar, Rivan Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

The revocation of 2,078 Mining Business Licenses (IUP) on January 10, 2022, some of which was based on non-compliance with the Domestic Market Obligation (DMO) policy, is alleged to have been conducted arbitrarily, without regard for the principles and procedures of licensing management. Therefore, this research aims to analyze two legal issues: (1) Whether the revocation of the IUPs belonging to coal mining business entities that failed to meet the DMO quota by the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board (Head of BKPM) is a lawful decision; (2) What are the legal consequences of revoking the coal IUPs …

Dol Fiduciary Rule 3.0 Strikeout, Base Knock, Or Home Run?, Antolin Reiber

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

Money Is Morphing - Cryptocurrency Can Morph To Be An Environmentally And Financially Sustainable Alternative To Traditional Banking, Clovia Hamilton

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

Survey Evidence In Trademark Actions, Ioana Vasiu And Lucian Vasiu

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

Corporate Governance And Compelled Speech: Do State-Imposed Board Diversity Mandates Violate Free Speech?, Salar Ghahramani

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

The Real Persons Are The Corporations We Made Along The Way, Leonard Brahin

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

Front Matter

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

Slapp-Ed Around: Examining The Use Of State Anti-Slapp Laws In Federal Cases, Jacob Dryer

Senior Honors Theses

This thesis explains Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) and examines the applicability of state anti-SLAPP laws in federal cases. Currently, the Federal Circuits are split on this issue, and the United States Supreme Court has not granted certiorari to any cases that have addressed this issue. This thesis reviews the jurisprudence related to the application of state anti-SLAPP laws in federal court. The author further examines what the Circuits have held about the applicability of anti-SLAPP laws and the rationales of each decision. Based on this information, this thesis argues that if the U.S. Supreme Court were to hear …

A History Of Corporate Law Federalism In The Twentieth Century, William W. Bratton

Seattle University Law Review

This Article describes the emergence of corporate law federalism across a long twentieth century. The period begins with New Jersey’s successful initiation of charter competition in 1888 and ends with the enactment of the Sarbanes-Oxley Act in 2002. The federalism in question describes the interrelation of state and federal regulation of corporate internal affairs. This Article takes a positive approach, pursuing no normative bottom line. It makes six observations: (1) the federalism describes a division of subject matter, with internal affairs regulated by the states and securities issuance and trading regulated by the federal government; (2) the federalism is an …

Stakeholder Capitalism’S Greatest Challenge: Reshaping A Public Consensus To Govern A Global Economy, Leo E. Strine Jr., Michael Klain

Seattle University Law Review

The Berle XIV: Developing a 21st Century Corporate Governance Model Conference asks whether there is a viable 21st Century Stakeholder Governance model. In our conference keynote article, we argue that to answer that question yes requires restoring—to use Berle’s term—a “public consensus” throughout the global economy in favor of the balanced model of New Deal capitalism, within which corporations could operate in a way good for all their stakeholders and society, that Berle himself supported.

The world now faces problems caused in large part by the enormous international power of corporations and the institutional investors who dominate their governance. These …

Henderson And The Objective Observer Standard: The Future Of Race-Conscious Standards Post-Students For Fair Admissions, Gabriela Dionisio

Seattle University Law Review

On June 29, 2023, the Supreme Court of the United States decided Students for Fair Admissions v. President & Fellows of Harvard College, which struck down race-conscious admissions policies. Within just a year after its ruling, Students for Fair Admissions has already had a sweeping impact, reaching beyond higher education. Although the Supreme Court did not indicate whether Students for Fair Admissions applies to sectors beyond higher education, law firms, and other employers have already modified their diversity policies and initiatives, erasing race and company diversity considerations. Given those dramatic changes, there is growing fear that Students for Fair Admissions …

Same Crime, Different Time: Sentencing Disparities In The Deep South & A Path Forward Under The Fourteenth Amendment, Hailey M. Donovan

Seattle University Law Review

The United States has the highest incarceration rate of any country in the world. The American obsession with crime and punishment can be tracked over the last half-century, as the nation’s incarceration rate has risen astronomically. Since 1970, the number of incarcerated people in the United States has increased more than sevenfold to over 2.3 million, outpacing both crime and population growth considerably. While the rise itself is undoubtedly bleak, a more troubling truth lies just below the surface. Not all states contribute equally to American mass incarceration. Rather, states have vastly different incarceration rates. Unlike at the federal level, …

Anglo-Saxon Res Judicata Culture For Civil Law Systems, Cesare Cavallini

Northwestern Journal of International Law & Business

One traditional aspect distinguishing the common law system from the civil law one lies in the perceived disparities in the inspiration of the law-making process. The Anglo-Saxon system typically grounds its rules in explicit and discernible policies spanning social, anthropological, and economic realms directly relevant to the circumstances. In contrast, the civil law tradition frequently necessitates a fixed conceptual framework, sometimes detached from the practical needs of society. Or, at least, this dynamic persisted until recent changes prompted by the “doing business” model, which has timidly ascended to the forefront of the State agenda, particularly across Europe, notably in Italy. …

The Need For Corporate Guardrails In U.S. Industrial Policy, Lenore Palladino

Seattle University Law Review

U.S. politicians are actively “marketcrafting”: the passage of the Bipartisan Infrastructure Law, the CHIPS and Science Act, and the Inflation Reduction Act collectively mark a new moment of robust industrial policy. However, these policies are necessarily layered on top of decades of shareholder primacy in corporate governance, in which corporate and financial leaders have prioritized using corporate profits to increase the wealth of shareholders. The Administration and Congress have an opportunity to use industrial policy to encourage a broader reorientation of U.S. businesses away from extractive shareholder primacy and toward innovation and productivity. This Article examines discrete opportunities within the …

Securities Regulation And Administrative Deference In The Roberts Court, Eric C. Chaffee

Seattle University Law Review

In A History of Securities Law in the Supreme Court, A.C. Pritchard and Robert B. Thompson write, “Securities law offers an illuminating window into the Supreme Court’s administrative law jurisprudence over the last century. The securities cases provide one of the most accessible illustrations of key transitions of American law.” A main reason for this is that the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) is a bellwether among administrative agencies, and as a result, A History of Securities Law in the Supreme Court is a history of administrative law in the Supreme Court of the United States as well.

Delegated Corporate Voting And The Deliberative Franchise, Sarah C. Haan

Seattle University Law Review

Starting in the 1930s with the earliest version of the proxy rules, the Securities and Exchange Commission (SEC) has gradually increased the proportion of “instructed” votes on the shareholder’s proxy card until, for the first time in 2022, it required a fully instructed proxy card. This evolution effectively shifted the exercise of the shareholder’s vote from the shareholders’ meeting to the vote delegation that occurs when the share-holder fills out the proxy card. The point in the electoral process when the binding voting choice is communicated is now the execution of the proxy card (assuming the shareholder completes the card …

Capitalism Stakeholderism, Christina Parajon Skinner

Seattle University Law Review

Today’s corporate governance debates are replete with discussion of how best to operationalize so-called stakeholder capitalism—that is, a version of capitalism that considers the interests of employees, communities, suppliers, and the environment alongside (if not before) a company’s shareholders. So much focus has been dedicated to the question of capitalism’s reform that few have questioned a key underlying premise of stakeholder capitalism: that is, that competitive capitalism does not serve these various constituencies and groups. This Essay presents a different view and argues that capitalism is, in fact, the ultimate form of stakeholderism. As such, the Essay urges that the …

The Esg Information System, Stavros Gadinis, Amelia Miazad

Seattle University Law Review

The mounting focus on ESG has forced internal corporate decision-making into the spotlight. Investors are eager to support companies in innovative “green” technologies and scrutinize companies’ transition plans. Activists are targeting boards whose decisions appear too timid or insufficiently explained. Consumers and employees are incorporating companies sustainability credentials in their purchasing and employment decisions. These actors are asking companies for better information, higher quality reports, and granular data. In response, companies are producing lengthy sustainability reports, adopting ambitious purpose statements, and touting their sustainability credentials. Understandably, concerns about greenwashing and accountability abound, and policymakers are preparing for action.

In this …

Table Of Contents, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Table of Contents

The Marijuana Insurgency: Federalism And Social Reframing In Policy Reform, Matthew P. Cavedon

Seattle University Law Review

After fifty years of federal prohibition, marijuana reform efforts have won political and legal success. These victories hold lessons for anyone seeking to resist federal law without being able to directly affect it.

Victory can come from reframing an issue. For marijuana reform, social reframing—not formal legal analysis or material factors—provides the best explanation for how advocates achieved change. Their unconventional political tactics, akin to those used by insurgents in wartime, undercut federal prohibition by winning hearts and minds.

This is an analysis of the sociology of legal change. It is also the story of how ordinary Americans retook personal …

What Is In Your Tampon? Increasing Transparency In Menstrual Products, Elianna Spitzer

Seattle University Law Review

The average person who menstruates will bleed for an average of five days, every twenty-four to thirty-eight days, over several decades and could use thousands of disposable menstrual products in their lifetime. Menstrual products line retail shelves. They can be found in homes, bags, and bodies—but until 2021, manufacturers were not required to disclose the ingredients used to make these products to consumers at all. In fact, they still are not federally required to disclose menstrual product ingredients on product packaging. Instead, in recent years, changes to menstrual product labels have largely been the result of state legislation. In 2019, …