Civil Law Commons^™

Understanding The Big Three’S Wavering Support Of Environmental And Social Shareholder Proposals, Jeff Schwartz, Jefferson Jensen

Seattle University Law Review

Because of their substantial equity portfolios, BlackRock, Vanguard, and State Street (the Big 3) are central players in corporate governance. It is, therefore, critical to understand how they vote. One puzzle is that their support for shareholder proposals on environmental and social matters appears to waiver. In 2020, for instance, BlackRock supported 11.1% of environmental proposals at S&P 500 firms. In 2021, it seemingly reversed course, supporting 55.2%. It then flipped again, supporting 32.1% in 2022. Such statistics suggest that the Big 3 are constantly changing their views on these topics. This Article seeks to better understand whether this is …

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Green Dividends: A Case Study In Green Dividends And The Conditions For Private Ordering Solutions, Anne M. Tucker

Seattle University Law Review

This Essay introduces a novel private ordering solution to facilitate corporate investments in pro-social and environmental initiatives: Green dividends. Green dividends are an optional increase in shareholder dividends that are returned to the company to be reinvested in environmental initiatives or kept by a shareholder.

Green dividends pose an alternative to the current gridlocked debate that corporations can’t, won’t, shouldn’t, and shouldn’t even try to act in pro-social or environmental ways. Turning the common refrains on their head converts each narrative into an element for a successful private ordering solution: authority, accountability, shareholder buy-in, and government- backed enforcement. With Green …

Does Climate Disclosure Work To Reduce Greenhouse Gas Emissions? Emerging Evidence Suggests Cautious Optimism, Cynthia A. Williams

Seattle University Law Review

Significant regulatory resources have been spent developing global, voluntary climate and sustainability disclosure standards, such as the TCFD, TNRD, and ISSB’s Sustainability and Climate Disclosure standards, or domestically required disclosures, such as in the EU and in the U.S. Thus, it is important to evaluate whether this disclosure, particularly voluntary, qualitative disclosure, will have the power to shift the allocation of capital, will have a significant effect on the management of climate risk within firms, and ultimately will reduce climate change risk and biodiversity loss.

In this Article, several interrelated questions will be discussed. First, what does the empirical evidence …

Opioid Settlements And Profitable Public Nuisances, Clayton J. Masterman

Touro Law Review

The global settlements between state and local governments and opioid manufacturers, distributors, and retailers require opioid defendants to transform their businesses and pay more than $40 billion to abate the ongoing opioid epidemic. The $40 billion in abatement funds is a substantial pool of money that is likely to help states combat opioid use and abuse. Large as the payments are, however, they are significantly smaller than the profits that the opioid defendants made over the course of the epidemic or the total harm that they caused. This Article argues that the global opioid settlements incentivize future defendants to create …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Litigation, Reform, And The Opioid Crisis: From Mdl To Bankruptcy, Abbe R. Gluck

Touro Law Review

Can bankruptcy solve a public health crisis? Bankruptcy has taken center stage in complex civil litigation, and the massive opioid litigation is no exception. The U.S. Supreme Court in 2024 decided its first recent case about the intersection of bankruptcy and modern public harms litigation in Harrington v. Purdue Pharma L.P., a decision that brought to the fore pressing questions about the increasing use of bankruptcy in mass torts. In raising concerns about bankruptcy courts being used as a “roving commission to solve all such problems” in complex civil litigation,” the case potentially signals the Court’s growing discomfort with creative …

Crypto & The Climate: Will Local & National Environmental Regulation Save Or Stifle The Cryptocurrency Boom?

Fordham Environmental Law Review

As cryptocurrencies continue to gain traction among mainstream investors and consumers, regulators and lobbyists are increasingly taking note of the potential environmental impacts of the industry. At its core, the process of mining new currency for virtual wallets is energy intensive, which can place strains on electrical grids and accelerate the impacts of climate change. However, these effects are felt very differently depending on what source of electricity the mining operation utilizes and the methodology behind the specific currency. These variable factors are on the minds of legislators and regulators as public pressure to better understand and regulate the industry …

A Shifting Focus: How Algal Turf Scrubbers (Ats) In Natural Waterways Can Prevent Toxic Blooms And Could Save The Algae Energy Industry

Fordham Environmental Law Review

Biofuels have generated global interest among oil companies and governments. In particular, algal biofuels are slated to be more promising than traditional biofuel feedstocks, like corn and sugarcane, which are simultaneously cultivated as food products. However, the drawbacks of harvesting algae on a large industrial scale has led to intense criticism. Most critics focus on issues of sustainability, scalability of production, and the legal and ethical concerns of genetically modified crops. New research in cyanobacteria, however, illustrates algae’s potential to produce clean electricity in addition to oil, ethanol, and gasoline. Moreover, using Algal Turf Scrubbers (“ATS”) in natural waterways offers …

Why We Need A Constitutional Right To Healthy Environment In Canada

Fordham Environmental Law Review

The increasing demand for constitutional recognition of the right to a healthy environment (‘RTHE’) has been a matter of public concern and debate in many countries, including Canada.2 This paper asks, will a constitutional RTHE within the Canadian Constitution add any value when statutes already exist to protect the environment (and thereby health)? The present environmental statutes work towards protecting the environment, and by protecting the environment, public health can be protected.3 Together, both of them form a ‘healthy environment’, ie., an environment that fosters a healthy life.4 This paper will argue that there is additional value in recognizing a …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

University Of The District Of Columbia Law Review, University Of The District Of Columbia Law Review

University of the District of Columbia Law Review

No abstract provided.

Pelindungan Data Pribadi Pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Gita Theresa, Henny Marlyna

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Information Technology-Based Crowdfunding Services (LPBBTI) continue to encounter challenges related to legal protections, such as breaches of privacy and the misuse of personal data belonging to consumers and the public. This paper analyzes the implementation of personal data protection through LPBBTI operational compliance, the drafting of privacy policies and LPBBTI agreements, as well as the role of authorities in overseeing LPBBTI operators in implementing personal data protection following the enactment of Law No. 27 of 2022 (UU PDP) and Law No. 4 of 2023 (UU P2SK). This study aims to provide information and input on the implementation of consumer …

Meninjau Alasan “Tidak Dipenuhinya Kuota Domestic Market Obligation” Sebagai Dasar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batubara, Zaki Priambudi, Bima Rico Pambud, M. Ghifari Fardhana Bahar, Rivan Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

The revocation of 2,078 Mining Business Licenses (IUP) on January 10, 2022, some of which was based on non-compliance with the Domestic Market Obligation (DMO) policy, is alleged to have been conducted arbitrarily, without regard for the principles and procedures of licensing management. Therefore, this research aims to analyze two legal issues: (1) Whether the revocation of the IUPs belonging to coal mining business entities that failed to meet the DMO quota by the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board (Head of BKPM) is a lawful decision; (2) What are the legal consequences of revoking the coal IUPs …

Regulatory Takings In Climate Change: Geo- Engineering One’S Way Around The Fifth Amendment, Noah Chase

Fordham Environmental Law Review

Picture yourself as the owner of a small business located in the downtown area of a large city; your business consists of a shop and an adjoining parking lot. A new regulation has just been passed which requires any owner of property within the city limits to paint all roofs and parking areas with a new reflective coating, in order to reduce the heat which is absorbed by such structures. The idea of closing your business down for this time, along with other connected issues, scares you, and you begin to wonder if your local government truly has your best …

Arizona V. Navajo Nation And Systemic Failures In The Tribal Water Allocation Scheme, Jennifer Horkovich

Fordham Environmental Law Review

When the United States Supreme Court’s decision in Arizona v. Navajo Nation was published in June 2023, Indian Country was hardly surprised with the Court’s ruling. There, the Court found that the United States had no affirmative duty to affirmatively protect the Navajo Nation’s water rights under the 1868 Treaty.1 The Court was clear: the treaty is insufficient for the Navajo’s current water needs, but the judiciary is unable to step in to find relief.2 This decision is another in a long series of cases on water allocation and the federal reserved water right, where tribes have been unable to …

Environmental Protection, Sustainability And The Prevention Of Satellite Collisions In Outer Space, Yun Zhao

Fordham Environmental Law Review

With space commercialization and privatization continuing apace, more space objects are expected to be launched and put into operation in the future, adding to the already large number of defunct satellites and space debris present in outer space. Hence, serious study should be devoted to possible mechanisms for dealing with potential collisions in outer space for the purpose of realizing environmental protection and space sustainability. In view of the inadequacy of the existing legal regime, this article explores possible such mechanisms (including a preventive mechanism, avoidance mechanism and compensation mechanism) from the perspective of interdependence theory and puts forward a …

Dol Fiduciary Rule 3.0 Strikeout, Base Knock, Or Home Run?, Antolin Reiber

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

Money Is Morphing - Cryptocurrency Can Morph To Be An Environmentally And Financially Sustainable Alternative To Traditional Banking, Clovia Hamilton

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

Survey Evidence In Trademark Actions, Ioana Vasiu And Lucian Vasiu

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

Corporate Governance And Compelled Speech: Do State-Imposed Board Diversity Mandates Violate Free Speech?, Salar Ghahramani

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

The Real Persons Are The Corporations We Made Along The Way, Leonard Brahin

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

Front Matter

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.