Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Business Organizations Law Commons™

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

2025

Discipline
Institution
Keyword
Publication
Publication Type
File Type

Articles 301 - 305 of 305

Full-Text Articles in Business Organizations Law

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah Jan 2025

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Go to article

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani Jan 2025

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Go to article

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi Jan 2025

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Go to article

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra Jan 2025

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Go to article

Urgensi Optimalisasi Regulasi Ico Dan Regulatory Sandbox Di Indonesia: Studi Komparatif Malaysia, Singapura, Dan Uea, Arfan Yanayir Akbar Sabillilah Jan 2025

Urgensi Optimalisasi Regulasi Ico Dan Regulatory Sandbox Di Indonesia: Studi Komparatif Malaysia, Singapura, Dan Uea, Arfan Yanayir Akbar Sabillilah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Regulasi aset kripto di Indonesia sedang mengalami transisi mendasar menyusul diberlakukannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengalihkan pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Meskipun demikian, kerangka kerja saat ini masih menyisakan celah yang signifikan, khususnya terkait mekanisme penggalangan dana publik seperti Initial Coin Offering (ICO), Initial Exchange Offering (IEO), dan Security Token Offering (STO), serta tidak adanya Regulatory Sandbox khusus untuk inovasi berbasis kripto. Celah-celah ini menciptakan ketidakpastian hukum, meningkatkan risiko penipuan, dan melemahkan perlindungan investor. Studi ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan hukum komparatif, menganalisis model regulasi di Malaysia, Singapura, …

Go to article

First Prev