Agriculture Law Commons^™

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Green Dividends: A Case Study In Green Dividends And The Conditions For Private Ordering Solutions, Anne M. Tucker

Seattle University Law Review

This Essay introduces a novel private ordering solution to facilitate corporate investments in pro-social and environmental initiatives: Green dividends. Green dividends are an optional increase in shareholder dividends that are returned to the company to be reinvested in environmental initiatives or kept by a shareholder.

Green dividends pose an alternative to the current gridlocked debate that corporations can’t, won’t, shouldn’t, and shouldn’t even try to act in pro-social or environmental ways. Turning the common refrains on their head converts each narrative into an element for a successful private ordering solution: authority, accountability, shareholder buy-in, and government- backed enforcement. With Green …

Does Climate Disclosure Work To Reduce Greenhouse Gas Emissions? Emerging Evidence Suggests Cautious Optimism, Cynthia A. Williams

Seattle University Law Review

Significant regulatory resources have been spent developing global, voluntary climate and sustainability disclosure standards, such as the TCFD, TNRD, and ISSB’s Sustainability and Climate Disclosure standards, or domestically required disclosures, such as in the EU and in the U.S. Thus, it is important to evaluate whether this disclosure, particularly voluntary, qualitative disclosure, will have the power to shift the allocation of capital, will have a significant effect on the management of climate risk within firms, and ultimately will reduce climate change risk and biodiversity loss.

In this Article, several interrelated questions will be discussed. First, what does the empirical evidence …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Yellowstone National Park's Record Of Decision On Bison Management, Lila Bennett

Public Land & Resources Law Review

Bison herds once roamed the American Plains by the millions and were a staple in the lives of Native Americans. By the late 1800’s, bison were nearly extinct due to the westward expansion of European settlers and over hunting. Now, there is a population of merely 30,000 wild bison in North America. Although bison no longer face threats of immediate extinction, wild herds face stark realities of disease, habitat loss, and genetic degradation.

Schutter V. State Board Of Land Commissioners, Gillian P. Ellison

Public Land & Resources Law Review

In Schutter v. State Board of Land Commissioners, the Montana Supreme Court addressed the State’s fiduciary obligation in the context of water rights appurtenant to school trust lands. Central to the Court’s holding was the State’s fiduciary duty in managing lands held in trust for the benefit of the State. By upholding the State’s claim to partial ownership of a water right originating on private land, the Schutter Court underscored the tension between private property rights and the State's trust fiduciary duties.

Flathead-Lolo-Bitterroot Citizen Task Force V. Montana, Sarah J. Leopard

Public Land & Resources Law Review

Flathead-Lolo-Bitterroot Citizen Task Force v. Montana evaluates the efficacy of the proposed 2024 gray wolf floating season in preventing harm to grizzly bears, a protected species in Montana. The Court of Appeals for the Ninth Circuit affirmed the implementation of a “serious questions” test for preliminary injunctions that is specific to Endangered Species Act cases. The Court agreed with the district court’s grant of a preliminary injunction that limited the 2024 floating season temporally, but modified the injunction in two respects, thereby narrowing its application. The Court’s holding signifies the continuation of a preliminary injunction standard that values protections for …

Corner Post V. Board Of Governors Of Federal Reserve System, Alexis Karbowicz

Public Land & Resources Law Review

Corner Post v. Board of Governors of the Federal Reserve System resolved a circuit split on when claims against the federal government “accrue” under 28 U.S.C.A. § 2401(a). The Supreme Court clarified whether plaintiffs must file challenges within six years of a regulation’s enactment or may wait until they are directly affected by an agency action, even if that occurs years later. Examining the case’s factual and procedural background provides insight into the relevant regulatory context. The Court’s analysis offers a detailed interpretation of statutory language and establishes principles of claim accrual, alongside the policy considerations of regulatory finality and …

The Biopiracy Of Traditional Knowledge In United States Patent Law, Hannah Green

Public Land & Resources Law Review

The United States intellectual property (“IP”) system is deeply intertwined with our country’s history and constitution. t is foundational in favoring young American inventors. George Washington signed the first patent act in 1790 in hopes of promoting the innovation and progress of science and useful arts. Yet, our patent system was also built around the Western tradition of individualism and competition, which failed to recognize the communal nature and traditional knowledge of tribal communities. This disparity allows the biopiracy of traditional knowledge to be lawful. This comment will explore the harmful toll that United States patent law has taken on …

Crypto & The Climate: Will Local & National Environmental Regulation Save Or Stifle The Cryptocurrency Boom?

Fordham Environmental Law Review

As cryptocurrencies continue to gain traction among mainstream investors and consumers, regulators and lobbyists are increasingly taking note of the potential environmental impacts of the industry. At its core, the process of mining new currency for virtual wallets is energy intensive, which can place strains on electrical grids and accelerate the impacts of climate change. However, these effects are felt very differently depending on what source of electricity the mining operation utilizes and the methodology behind the specific currency. These variable factors are on the minds of legislators and regulators as public pressure to better understand and regulate the industry …

A Shifting Focus: How Algal Turf Scrubbers (Ats) In Natural Waterways Can Prevent Toxic Blooms And Could Save The Algae Energy Industry

Fordham Environmental Law Review

Biofuels have generated global interest among oil companies and governments. In particular, algal biofuels are slated to be more promising than traditional biofuel feedstocks, like corn and sugarcane, which are simultaneously cultivated as food products. However, the drawbacks of harvesting algae on a large industrial scale has led to intense criticism. Most critics focus on issues of sustainability, scalability of production, and the legal and ethical concerns of genetically modified crops. New research in cyanobacteria, however, illustrates algae’s potential to produce clean electricity in addition to oil, ethanol, and gasoline. Moreover, using Algal Turf Scrubbers (“ATS”) in natural waterways offers …

Why We Need A Constitutional Right To Healthy Environment In Canada

Fordham Environmental Law Review

The increasing demand for constitutional recognition of the right to a healthy environment (‘RTHE’) has been a matter of public concern and debate in many countries, including Canada.2 This paper asks, will a constitutional RTHE within the Canadian Constitution add any value when statutes already exist to protect the environment (and thereby health)? The present environmental statutes work towards protecting the environment, and by protecting the environment, public health can be protected.3 Together, both of them form a ‘healthy environment’, ie., an environment that fosters a healthy life.4 This paper will argue that there is additional value in recognizing a …

Negara Hukum Kesejahteraan Di Batas Pantai: Paradoks Perlindungan Negara Terhadap Masyarakat Pesisir Di Tengah Perubahan Iklim, Aji Baskoro

Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial

Climate change poses significant challenges to vulnerable coastal communities in Indonesia. As a welfare state, the Indonesian government is expected to safeguard these vulnerable groups through policies that promote their welfare and sustainable livelihoods. However, current policies create a paradox. This article explores this paradox: on the one hand, Indonesia adheres to the welfare state principle, which demands that all government actions be grounded in law, ensuring public safety and welfare. On the other hand, the policies focus on exploiting natural resources, exacerbating the vulnerabilities of coastal communities, particularly in the face of climate change. The article employs a normative …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

“Food Of Their Own Choosing”: Improving Access To Locally Grown, Sustainable, And Real Food, Alexia M. Kulwiec, Tom Starck

Maine Law Review

The State of Maine is leading the nation in efforts not only to promote production of locally and sustainably grown food, but the right of consumers to grow, produce, and consume the food of their choosing. This includes creation of a constitutional right to food, a right recognized in the global community but not throughout the United States. Many advocates in the United States emphasize the right to food as a human right, advocating for the same attention and protection as other human rights such as the right to life, liberty, freedom from slavery, and freedom from discrimination. The right …

Sowing Seeds Of Restriction: Cultivating Insight Into Foreign Agricultural Holdings And Equal Protection Concerns, Payton R. Flower

Arkansas Law Review

Twenty-four states have enacted laws to restrict foreign land ownership, with many placing an emphasis on agricultural land in some capacity. This Comment will argue that state restrictions on foreign land ownership should be vulnerable to equal protection violations when presented squarely to the Supreme Court. Additionally, it will explore the specific implications for agricultural land given its increasing value and economic importance. This analysis is illustrated by the issue presented in Shen v. Simpson, a recent constitutional challenge to Florida’s land ownership restrictions. Part II will discuss the pertinent history and legal landscape that frames the issue. Part III …

Table Of Contents

Public Land & Resources Law Review

No abstract provided.

Letter To The Reader

Public Land & Resources Law Review

No abstract provided.

The Public Trust Doctrine And Wildlife Management In Montana: A Primer, Martin Nie

Public Land & Resources Law Review

No abstract provided.

Strange Bedfellows: States, Tribes, And Water Rights, Ada Montague Stepleton, Sapphire Carter

Public Land & Resources Law Review

No abstract provided.

Co-Stewardship In Practice: Yellowstone Bison, Patrick J. White

Public Land & Resources Law Review

No abstract provided.

Nnalsa Briefs Introduction

Public Land & Resources Law Review

No abstract provided.