Administrative Law Commons^™

Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Wiupk) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan “Keagamaan”, Ananda Putri Salsabila

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Priority offering of Special Mining Business License Areas (WIUPK) to business entities owned by religious community organizations without going through an auction process has caused legal polemics in Indonesia, especially after the enactment of Government Regulation (PP) Number 25 of 2024 concerning Amendments to Government Regulation Number 96 of 2024 2021 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. This research aims to examine whether the policy is in accordance with applicable laws and regulations, especially in the context of implementing mineral and coal mining business activities. Apart from that, this research will also analyze the legal consequences …

Orientasi Rigid Dan Moderat Dalam Penafsiran Original Intent Dan Praktiknya Di Indonesia, Muhammad Alwi Khoiri Ramdani, Susi Dwi Harijanto, Lailani Sungkar

Jurnal Hukum & Pembangunan

Metode original intent lazimnya menghasilkan penafsiran yang bersifat rigid sesuai niat perumusnya. Selama konstitusi tidak diubah, maka tafsiran original intent pun tidak berubah. Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnya tidak berganti. Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Ini merupakan penelitian doktriner dengan pendekatan konsep dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran …

Quo Vadis Desain Pengamanan Hakim Dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (Pmkh) Di Indonesia, Zainatul Ilmiyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Judges, as the main judicial actors in law enforcement, have an independent nature, both in terms of institutions and in terms of determining their decisions. However, in exercising their authority, judges are often faced with the risk of injury, both physical and psychological, by the public, who are not satisfied with the decisions made by the judges. With an empirical legal research method and using a conceptual approach, statute approach, and comparative approach, this study aims to find the best form in the design of an institutional model for judge and court security units. In this study, it was found …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Pertanggungjawaban Etik Dokter Dalam Melakukan Aksi Mogok Kerja Di Indonesia, Farel Rifandanu

Jurnal Hukum & Pembangunan

The implementation of strikes by doctors is a complex phenomenon with significant implication that give rise to ethical dilemma. Doctors have a responsibility to provide health services, so that a strike can endanger the health care system. On the other hand, doctors also have the right to fight for fair and decent working conditions. In view of these problems, this study has two (2) problem formulations, how the legal regulations regarding the actions of doctors who go on strike and how the ethical responsibilities of doctors who go on strike. This study uses a normative legal research method that …

Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Sebagai Upaya Preventif Kebocoran Data Pribadi, Salsa Hardafi

Jurnal Hukum & Pembangunan

The rapid advancement of information technology has intensified the risks of personal data breaches and violations of privacy rights. Although Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) has established a comprehensive legal framework for personal data protection in Indonesia, its effective implementation remains constrained by the absence of the Personal Data Protection Supervisory Authority (PDP Authority). This institutional absence creates a structural authority vacuum that weakens preventive measures, law enforcement mechanisms, and alternative dispute resolution in personal data protection. Through normative legal analysis using Hans Kelsen’s Stufenbau Theory, Nonet and Selznick’s Responsive Law Theory, and Satjipto …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Tanggung Jawab Negara Terhadap Eksistensi Masyarakat Pemukim Di Atas Air (Studi Kasus: Suku Bajo Desa Samabahari, Kabupaten Wakatobi), Aditya Nurahmani An

Jurnal Hukum & Pembangunan

The settler communities on the water are like the Bajo tribe, they have had a tradition of living on the water and in coastal areas for generations even before Indonesia became independent. The settler communities on the water have faced various problems such as legal certainty for settlements, threats of eviction, difficulty in accessing clean water and acts of discrimination. In this research, there are 2 (two) things to be studied, firstly what is the position of the settler community on the water in terms of the principle of common property resources in marine management and secondly what is …

Analisis Perbandingan Struktural Dan Karakteristik Badan Usaha Milik Negara Indonesia Dengan Malaysia, Raihan Fathurrahman

Jurnal Hukum & Pembangunan

The comparative analysis of the structural and characteristic aspects of State-Owned Enterprises (BUMN) in Indonesia and Malaysia highlights differences in their approaches to managing these state-owned companies. In Indonesia, BUMN are regulated by Law No. 19 of 2003, which divides BUMN into Persero and Perum. However, bureaucratic structures with strict hierarchies and political intervention often hinder market efficiency and responsiveness. Meanwhile, Government-Linked Companies (GLCs) in Malaysia, under the supervision of Khazanah Nasional Berhad, demonstrate a more streamlined and flexible structure. They operate with higher autonomy and tight supervision, enabling quicker responses to market changes. In terms of governance, Indonesia applies …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

Sengketa Pajak Atas Penugasan Pemerintah Pada Perusahaan Bumn (Studi Kasus Pertamina, Pos Indonesia Dan Reasuransi Indonesia Utama), Raja Darius Sutardjo Sinaga

Jurnal Hukum & Pembangunan

State-owned enterprises (BUMN) are legal entities which the government has more than 51% ownership. The purpose of BUMN being established is to carry out national development by seeking profits that can become income for the government as well as carrying out public activities through carrying out public services such as providing telecommunications, electricity, water, and construction of public facilities which cannot be fully fulfilled by the government. Therefore, the government hands over the completion of public services to BUMN to carry them out because of their expertise in their respective fields. In every business process carried out by a legal …

Perubahan Paradigma Dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Yang Berkelanjutan Dan Menjamin Kepastian Hukum Pasca Politik Hukum Cipta Kerja Di Indonesia, Maret Priyanta, Cut Sabina Anasya Zulkarnain

Jurnal Hukum & Pembangunan

The amendment to the RDTR enactment in Law Number 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law is aimed at ensuring the essence of hierarchy and the operationalization of general plans runs in accordance with the concept of plan hierarchy. Previously, equality of enactment forms were applied by the principle of lex specialis derogat legi generalis, which essentially caused the RDTR to be able to correct RTRW content material due to the equality of the enactment forms. In practice, the synergy of the position and content …

Peran Baru Dan Kewenangan Khusus Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara, Rozi Beni

Jurnal Hukum & Pembangunan

After the relocation of the National Capital to the Nusantara, Jakarta has a new role as the National Economic Center and Global City. This new role also becomes the basis for maintaining Jakarta's special status as the National Capital. Jakarta's new role and special authority are outlined in the Jakarta Special Regional Law (JSR Law). As a special region, Jakarta also has special authority. At the conceptual level, the regulation and management of Jakarta's special authority apply the types of administrative decentralization, political decentralization, and fiscal decentralization. Furthermore, in addition to changing its role as the National Economic Center and …

Pelindungan Data Pribadi Pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Gita Theresa, Henny Marlyna

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Information Technology-Based Crowdfunding Services (LPBBTI) continue to encounter challenges related to legal protections, such as breaches of privacy and the misuse of personal data belonging to consumers and the public. This paper analyzes the implementation of personal data protection through LPBBTI operational compliance, the drafting of privacy policies and LPBBTI agreements, as well as the role of authorities in overseeing LPBBTI operators in implementing personal data protection following the enactment of Law No. 27 of 2022 (UU PDP) and Law No. 4 of 2023 (UU P2SK). This study aims to provide information and input on the implementation of consumer …

Meninjau Alasan “Tidak Dipenuhinya Kuota Domestic Market Obligation” Sebagai Dasar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batubara, Zaki Priambudi, Bima Rico Pambud, M. Ghifari Fardhana Bahar, Rivan Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

The revocation of 2,078 Mining Business Licenses (IUP) on January 10, 2022, some of which was based on non-compliance with the Domestic Market Obligation (DMO) policy, is alleged to have been conducted arbitrarily, without regard for the principles and procedures of licensing management. Therefore, this research aims to analyze two legal issues: (1) Whether the revocation of the IUPs belonging to coal mining business entities that failed to meet the DMO quota by the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board (Head of BKPM) is a lawful decision; (2) What are the legal consequences of revoking the coal IUPs …

Penyelesaian Kerugian Negara Yang Disebabkan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Di Badan Usaha Milik Negara Pt. Asabri (Persero), Bayu Saputro

Jurnal Hukum & Pembangunan

This article aims to examine the settlement of state losses caused by criminal acts of corruption in the management of state finances at the State-Owned Enterprise PT. Asabri (Persero). The research results show that the financial status of BUMN PT. Asabri is state finance, so when a criminal act of corruption occurs, a mechanism is needed to resolve state losses. Criminal law enforcement has been carried out as well as a mechanism for paying compensation to the state to resolve state losses. However, it seems that the settlement of state losses by convicts through the payment of compensation money to …

Good Sport Governance: Perspektif Teoretis, Yuridis Dan Kontekstualisasinya Di Indonesia, Endra Wijaya, Nina Silvana

Jurnal Hukum & Pembangunan

The sport sector is not only a matter of health or the pride of a nation. More than that, the sport is closely related to social welfare aspect. Therefore, it needs to be managed optimally by referring to the principles of good governance specifically in the sport sector. This study discusses the concept of Good Sport Governance, both from theoretical and legal perspectives, and its contextualization in Indonesia. This study uses doctrinal legal research methods and utilizes secondary data. Data analysis is carried out qualitatively using conceptual and statute approaches. This study concludes that the principles of Good Sport Governance …

Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis Di Indonesia, Fanny Aprilia

Jurnal Hukum & Pembangunan

Indonesia has demonstrated a strong commitment to international arbitration by participating in various international conventions, such as the 1958 New York Convention, and by implementing supportive domestic legislation, such as Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. International arbitration offers advantages such as neutrality, specialized expertise, and legal certainty, making it a preferred mechanism for resolving foreign investment disputes. However, the implementation of arbitration in Indonesia still faces several challenges, including a lack of understanding of arbitration procedures among court officials and concerns about potential domestic court interference in the arbitration process. This paper highlights the …

Konstitusionalitas Open Legal Policy Mengenai Kebijakan Earmarking Pajak Karbon Di Indonesia, Mahaarum Kusuma Pertiwi, Praditya Janu Wisaksono

Jurnal Hukum & Pembangunan

The Law on Harmonization of Tax Regulation mandates government regulation to regulate the allocation of carbon tax revenue for controlling climate change. Based on Article 13 paragraph (12) and paragraph (15) letter b of the Law on Harmonization of Tax Regulation as well as the Constitutional Court's judicial review decisions regarding open legal policies and tax earmarking, this article answers questions regarding the legal construction of open legal policy options in Indonesia which confirms further delegation of carbon tax earmarking through government regulation. The government may allocate state revenue from carbon tax to control climate change. This means that carbon …

Hak Warga Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemutusan Akses Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Yang Tidak Terdaftar, Rinalvin Achmad Wiryawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

The policy of terminating access to Private Scope Electronic System Providers (Private Scope PSE), to several internet platforms including: Paypal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, and Origin, which occurred on July 30, 2022. The termination of Private Scope PSE Access is due to the unregistered Private Scope PSE, whose provisions are regulated in the Permenkominfo PSE Private Scope. The policy of terminating access to the Private Scope PSE by the government is detrimental to citizens as users of the Private Scope PSE platform services whose access is terminated by the Government. Citizens have the right to communicate …

Putusan Pengadilan Mengenai Biaya Ganti Rugi Lingkungan: Aplikasinya Dalam Pemulihan Lingkungan, Rizqya Nafila Putri, Dadang Epi Sukarsa, Imamulhadi Imamulhadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Indonesia through Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management regulates the government has the right to file claims for compensation and certain actions. Minister of the Environment Regulation Number 7 of 2014 concerning Compensation for Environmental Pollution and/or Damage, as a derivative regulation, regulates that environmental compensation costs that have been paid are entered into the Treasury Fund as Non-Tax State Revenue (PNBP). This research identifies the mechanism for using environmental compensation costs, the implementation of court decisions containing environmental compensation before Supreme Court Regulation Number 1 of 2023 concerning Guidelines for Adjudicating Environmental Cases, and …

Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Syarif Anwar Said Al-Hamid, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Otorita of the capital city of the nusantara is a state institution formed by Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital which is then regulated in more detail through Presidential Regulation Number 62 of 2022 concerning Otorita of the capital city of the nusantara which becomes a special regional government for the national capital in implementing the development of the capital city archipelago. Head of otorita the capital city of the nusantara is the head of the regional government specifically for the national capital who is elected, appointed and dismissed by the president with the approval of the …

Penanaman Modal Asing Di Ibu Kota Nusantara Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha, Riki Taufik Rakhmani

Jurnal Hukum & Pembangunan

One of the sources of funding for the development of Ibu Kota Nusantara is through the Public-Private Partnership (PPP) scheme. From the private sector's perspective, the PPP scheme provides access, particularly for foreign investors, to participate in providing infrastructure for the public's benefit. In order to attract foreign investors to participate in PPP for Ibu Kota Nusantara, the government can provide support, including transaction preparation and implementation facilities, feasibility support, tax incentives, government guarantees, and/or the use of state-owned assets. Guarantee for infrastructure provision through PPP is given against infrastructure risks caused by factors determined in the Minister of Finance …