Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Institution
-
- Universitas Indonesia (549)
- Seattle University School of Law (185)
- The Peter A. Allard School of Law (8)
- University of Michigan Law School (8)
- Villanova University Charles Widger School of Law (8)
-
- Columbia Law School (5)
- Pepperdine University (4)
- Saint Joseph University of Beirut (4)
- American University in Cairo (3)
- Fordham Law School (2)
- Liberty University (2)
- Maurer School of Law: Indiana University (2)
- Vanderbilt University Law School (2)
- Washington and Lee University School of Law (2)
- Yeshiva University, Cardozo School of Law (2)
- American University Washington College of Law (1)
- Beirut Arab University (1)
- Duke Law (1)
- Georgetown University Law Center (1)
- Institute of Social Sciences, TOYO University (1)
- Loyola Marymount University and Loyola Law School (1)
- Loyola University Chicago, School of Law (1)
- Mississippi State University (1)
- National Law School of India University (1)
- New York Law School (1)
- Penn State Dickinson Law (1)
- Schulich School of Law, Dalhousie University (1)
- Singapore Management University (1)
- Texas A&M University School of Law (1)
- The Catholic University of America, Columbus School of Law (1)
- Keyword
-
- Law (16)
- Administrative law (8)
- Copyright (8)
- Constitution (7)
- Rule of law (7)
-
- SFFA (7)
- Affirmative Action (6)
- ESG (6)
- Investment (6)
- Regulation (6)
- Supreme Court (6)
- Diversity (5)
- Governance (5)
- Indonesia (5)
- Judicial independence (5)
- Judicial review (5)
- Securities and exchange commission (5)
- Technology (5)
- Addiction (4)
- Administrative state (4)
- Artificial intelligence (4)
- Corporation (4)
- Federal agencies (4)
- Federalism (4)
- Human Rights (4)
- Privacy (4)
- Public health (4)
- Rulemaking (4)
- SEC (4)
- Securities (4)
- Publication Year
- Publication
-
- Jurnal Hukum & Pembangunan (417)
- Seattle University Law Review (185)
- "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI (122)
- Indonesia Law Review (10)
- All Faculty Publications (8)
-
- Villanova Environmental Law Journal (1991 - ) (8)
- Michigan Law Review (6)
- Faculty Scholarship (5)
- Journal of the National Association of Administrative Law Judiciary (4)
- Proche-Orient, Études juridiques (4)
- Theses and Dissertations (3)
- Fordham Law Review (2)
- Indiana Journal of Constitutional Design (2)
- Library Scholarship (2)
- Vanderbilt Law School Faculty Publications (2)
- Arkansas Law Review (1)
- Articles (1)
- Articles & Chapters (1)
- BAU Journal - Journal of Legal Studies - مجلة الدراسات القانونية (1)
- Book Chapters (1)
- Cardozo Law Review (1)
- Catholic University Law Review (1)
- Dalhousie Law Journal (1)
- Dickinson Law Review (2017-Present) (1)
- Emancipations: A Journal of Critical Social Analysis (1)
- Faculty Works (1)
- Georgetown Law Faculty Publications and Other Works (1)
- Georgia Law Review (1)
- Harvey M. Applebaum ’59 Award (1)
- Helm's School of Government Conference - 2021-2024 (1)
- Publication Type
Articles 391 - 420 of 809
Full-Text Articles in Administrative Law
Persetujuan Hukum Perdata Internasional Antara Ri Dan Kerajaan Thailand Mengenai Kerjasama Di Bidang Peradilan Dalam Rangka Asean, S. Gautama Prof. Mr. Dr.
Persetujuan Hukum Perdata Internasional Antara Ri Dan Kerajaan Thailand Mengenai Kerjasama Di Bidang Peradilan Dalam Rangka Asean, S. Gautama Prof. Mr. Dr.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Peranan Demografi Hukum Dalam Pembangunan (Fungsi Aspek Demografi Dalam H.A.N), Martina Oscar
Peranan Demografi Hukum Dalam Pembangunan (Fungsi Aspek Demografi Dalam H.A.N), Martina Oscar
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Beberapa Perbandingan Ketetapan-Ketetapan Mpr & Permasalahannya, Budiman B. Sagala
Beberapa Perbandingan Ketetapan-Ketetapan Mpr & Permasalahannya, Budiman B. Sagala
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penyediaan Dan Penguasaan Tanah Transmigrasi Di Proyek Sitiung Serta Masalah-Masalahnya, Arie Sukanti
Penyediaan Dan Penguasaan Tanah Transmigrasi Di Proyek Sitiung Serta Masalah-Masalahnya, Arie Sukanti
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Beberapa Masalah Dalam Hukum Tanah Indonesia, Erman Radjagukguk
Beberapa Masalah Dalam Hukum Tanah Indonesia, Erman Radjagukguk
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kapasitas Membuat Perjanjian Internasional Dari Asean, Augusdin Aminoedin
Kapasitas Membuat Perjanjian Internasional Dari Asean, Augusdin Aminoedin
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Sifat Hukum Dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Arifin Soeria Atmadja
Sifat Hukum Dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Arifin Soeria Atmadja
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Operasi Penggantian Kelamin Beberapa Masalah Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Moh. Daud Ali
Operasi Penggantian Kelamin Beberapa Masalah Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Moh. Daud Ali
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Yurisdiksi Negara Pada Instalasi-Instalasi Dilandas Kontinen, D. Sidik Suraputra
Yurisdiksi Negara Pada Instalasi-Instalasi Dilandas Kontinen, D. Sidik Suraputra
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Menyongsong Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu Dalam Pelita Iii, Tatang Suganda
Menyongsong Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu Dalam Pelita Iii, Tatang Suganda
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Perusahaan Daerah Dan Beberapa Permasalahannya, Felix Oentoeng Soebagjo
Perusahaan Daerah Dan Beberapa Permasalahannya, Felix Oentoeng Soebagjo
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pertumbuhan Majalah Hukum Di Indonesia (Dahulu Hindia Belanda) Antara Tahun 1849-1942, Soelistio Basuki
Pertumbuhan Majalah Hukum Di Indonesia (Dahulu Hindia Belanda) Antara Tahun 1849-1942, Soelistio Basuki
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu Dalam Praktek Pengadilan, Wahyu Afandi
Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu Dalam Praktek Pengadilan, Wahyu Afandi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kasus Vivian Beberapa Permasalahan Hukum, Adnan Buyung Nasution
Kasus Vivian Beberapa Permasalahan Hukum, Adnan Buyung Nasution
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Arbitrase, Soebekti Prof. R
"Zekerheidsoverdracht & Zekerheidscessie", Ridwan Suselo
"Zekerheidsoverdracht & Zekerheidscessie", Ridwan Suselo
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Sedikit Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (U.U.P.A.) Dan Praktek Pelaksanaannya, Abdurahman S.H.
Sedikit Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (U.U.P.A.) Dan Praktek Pelaksanaannya, Abdurahman S.H.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pertanggungan Jawaban Hukum Mengenai Masalah "Tanah Oloran" "Tanah Bantaran" Pada Aliran Bengawan Solo, Wisnu Susanto
Pertanggungan Jawaban Hukum Mengenai Masalah "Tanah Oloran" "Tanah Bantaran" Pada Aliran Bengawan Solo, Wisnu Susanto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Aspek Hukum Pasar Modal (Bagian 2), Soemantoro Fhui
Aspek Hukum Pasar Modal (Bagian 2), Soemantoro Fhui
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penegakan Peraturan Lalu Lintas Dan Kepatuhan Terhadapnya (Dengan Minat Khusus Kota Jakarta), Soerjono Soekanto
Penegakan Peraturan Lalu Lintas Dan Kepatuhan Terhadapnya (Dengan Minat Khusus Kota Jakarta), Soerjono Soekanto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Dualisme Tujuan Pembebanan Uang Pengganti: Analisis Putusan Angelina Sondakh Di Berbagai Tingkat Peradilan, Valencia Puspa Novandra Ali, Tamsil .
Dualisme Tujuan Pembebanan Uang Pengganti: Analisis Putusan Angelina Sondakh Di Berbagai Tingkat Peradilan, Valencia Puspa Novandra Ali, Tamsil .
Jurnal Hukum & Pembangunan
Studi ini meneliti perbedaan interpretasi dan penerapan hukuman tambahan berupa restitusi (uang pengganti) dalam kasus korupsi melalui analisis komparatif keputusan Angelina Sondakh di pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, pengadilan kasasi, dan pengadilan peninjauan yudisial. Muncul interpretasi ganda antara memandang restitusi sebagai kompensasi atas kerugian keuangan negara dan sebagai mekanisme untuk menyita keuntungan ilegal. Judex facti menolak penerapan restitusi dengan alasan bahwa tidak terjadi kerugian negara dalam kasus suap dan gratifikasi, sementara judex juris di tingkat kasasi menafsirkan restitusi sebagai instrumen pemulihan aset yang ditujukan untuk keuntungan yang diperoleh secara ilegal. Orientasi konseptual yang bertentangan ini menghasilkan perbedaan signifikan dalam penjatuhan …
Tinjauan Frasa “Setiap Orang” Dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Fajar Hidayansyah Ilham, Luna Dezeana Ticoalu
Tinjauan Frasa “Setiap Orang” Dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Fajar Hidayansyah Ilham, Luna Dezeana Ticoalu
Jurnal Hukum & Pembangunan
Copyright is one form of legal protection for intellectual works, occupying an important position within the intellectual property law system. The Copyright Law explicitly grants exclusive rights to creators, encompassing both moral rights and economic rights. Economic rights, as stipulated in Article 9 paragraph (1), allow creators to obtain economic benefits from their works, ranging from publication, reproduction, distribution, performance, to communication to the public. This provision shows that creators hold a primary position as legal subjects entitled to protection, while also serving as central actors in the creative industry ecosystem. In practice, the mechanism for copyright protection requires implementing …
Ai Deference, Kevin Frazier
Ai Deference, Kevin Frazier
Loyola University Chicago Law Journal
Existing AI tools allow administrative agencies to chart a more aggressive regulatory path. AI can identify which statutes and regulations, if reinterpreted, would further the agency's agenda. AI can also draft new regulations and forecast their likely effects.
No laws explicitly ban agencies from using AI. In fact, successive presidential administrations have encouraged agencies to increase their use of AI. Cities and states have already been integrating AI into ever more substantive governance tasks. Governments around the world are likewise finding novel ways to incorporate AI into drafting, enforcing, and adjudicating laws. In short, it is a matter of when, …
Rebooting Administrative Enforcement For The Information Economy, Nina-Simone Edwards
Rebooting Administrative Enforcement For The Information Economy, Nina-Simone Edwards
Library Scholarship
This concept paper considers how to strengthen the enforcement of public mandates to deter harmful practices and business models. The paper offers principles for reinvigorated enforcement such as enhanced visibility, the increased use of design as a remedial lever, and personal responsibility for responsible individuals, not only the corporations that employ them.
To advance these principles, we call for new or amended laws that require companies to document how policy becomes code, grant agencies authority to order design changes to products and services, create pathways for charging responsible individuals, and cabin some forms of prosecutorial discretion. We would support these …
Legitimacy And Accountability In The Information-Era Administrative State, Nina-Simone Edwards
Legitimacy And Accountability In The Information-Era Administrative State, Nina-Simone Edwards
Library Scholarship
The current assault on administrative institutions and the rapid influx of automated “solutions” have exacerbated the problems of a system that was already buckling under the strains of functional opacity, technical opacity, unequal access and influence, process proliferation and paralysis, and inaction. An overarching reason for the legitimacy and accountability challenges confronting the administrative state is a paradigm for administrative legitimacy and accountability that is court-centered and no longer fit for purpose.
In this concept paper, we describe two core requirements of legitimacy and accountability–which, as we will explain, are interdependent concepts–and then articulate three component requirements–transparency and demystification, care …
Kedudukan Putusan Peradilan Etik Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman, Satrio Febriyanto
Kedudukan Putusan Peradilan Etik Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman, Satrio Febriyanto
Jurnal Hukum & Pembangunan
As an effort to concretize ethics, there is a process of formalizing ethics into a set of rules through a code of ethics. The code of ethics needs institutional enforcement instruments so that it can be effectively applied through ethical trials. Ethical courts, as institutions that adjudicate violations of the code of ethics, have the authority to issue decisions as a follow-up to cases of violations of the code of ethics that they handle. In carrying out its duties, ethical courts use ethical and moral analysis to assess the appropriateness of an action. This analytical approach differs from legal decisions …
Kedudukan Hukum Eks-Kreditor Pasca Debt To Equity Swap Yang Dihomologasi Dalam Pkpu Kedua Dan Kepailitan Debitor Akibat Pembatalan Perdamaian, Reza Rahmawati
Kedudukan Hukum Eks-Kreditor Pasca Debt To Equity Swap Yang Dihomologasi Dalam Pkpu Kedua Dan Kepailitan Debitor Akibat Pembatalan Perdamaian, Reza Rahmawati
Jurnal Hukum & Pembangunan
Debt to Equity Swap (DES) under a composition plan in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) proceedings constitutes a restructuring mechanism that transforms the legal status of a Creditor into that of a shareholder upon homologation. Legal issues arise when The Debtor subsequently enters a Second PKPU due to newly incurred debts or is declared bankrupt following the annulment of the composition, while Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment does not expressly regulate the legal consequences of a DES under such circumstances. This normative legal research aims to analyze the legal standing and legal …
Penggunaan Metode Socrates Dalam Mengembangkan Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia, Syarifah Lisa Andriati, Inneke Kiki Rizki, Ain Najwa Binti Mohd Malian
Penggunaan Metode Socrates Dalam Mengembangkan Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia, Syarifah Lisa Andriati, Inneke Kiki Rizki, Ain Najwa Binti Mohd Malian
Jurnal Hukum & Pembangunan
The ability to think critically and have the ability as a problem solver is needed in higher education Law in Indonesia. One of the methods used is the Socratic Method. Critical thinking is one of the aspects that law students must have to improve their ability as problem solvers. This research was conducted to contribute that the application of the Socratic method is effective to be applied in the learning process of higher education in Indonesia, as well as to provide evaluation and knowledge about the challenges and obstacles that will be faced in the process of applying the Socratic …
Tapera: Melindungi Hak Atas Tempat Tinggal Atau Mengancam Kehidupan Yang Layak, Elizabeth Jeneva Samuella, Ida Susanti
Tapera: Melindungi Hak Atas Tempat Tinggal Atau Mengancam Kehidupan Yang Layak, Elizabeth Jeneva Samuella, Ida Susanti
Jurnal Hukum & Pembangunan
This study examines the People's Housing Savings (TAPERA) policy in the context of protecting the right to adequate housing and its impact on the decent living conditions of workers. Under TAPERA regulations, all workers are required to set aside a portion of their salary, including those who already own a home. While this policy aims to improve access to adequate housing, it raises questions about its impact on purchasing power and the fulfillment of other basic needs. The study employs an interdisciplinary approach using socio-legal methods to evaluate whether the mandatory TAPERA contributions can be considered a violation of the …
Mogok Kerja Tenaga Medis: Problematika Pada Uu Ketenagakerjaan Dan Pilihan Model Pengaturannya, Rama Agung
Mogok Kerja Tenaga Medis: Problematika Pada Uu Ketenagakerjaan Dan Pilihan Model Pengaturannya, Rama Agung
Jurnal Hukum & Pembangunan
The issue of healthcare workers' strikes remains complex in terms of regulatory frameworks. On one hand, there is a conflict of interest between public interest in access to healthcare services and, on the other, the Labor Law, which regards the right to strike as a fundamental right of workers, integral to collective bargaining. This paper examines the challenges in regulating healthcare workers' strikes by analyzing Article 139 of the Labor Law and exploring regulatory models that support the provision of high-quality healthcare services. The findings highlight several key points. First, Article 139 of the Labor Law does not yet provide …