Administrative Law Commons^™

Menjajagi Penggunaan Projective Test Dalam Penelitian Hukum, Valerine J.L. Krikhoff

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Sekedar Tinjauan Mengenai Undang-Undang No 11/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Adnan Buyung Nasution

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Disertasi Hukum Di Indonesia Sebagai Informasi Hukum, Sulistyo Basuki

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penentuan Batas-Batas Wilayah Administrasi/Daerah Otonom: Suatu Pemikiran Berorentasi Pada Pembangunan, B. Hoessein

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Menyempurnakan Dan Melengkapi Peraturan-Peraturan Perundangan Pertanahan, Boedi Harsono, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Beberapa Permasalahan Pada Pengajaran Dan Penelitian Hukum Adat Di Fakultas Hukum, Dr. Soerjono Soekanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Laporan Lengkap Promosi Doktor Tapi Omas Ihromi, Tapi Omas Ihromi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Adat Perkawinan Toraja Sa'dan Dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini, Tapi Omas Ihromi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Persetujuan Hukum Perdata Internasional Antara Ri Dan Kerajaan Thailand Mengenai Kerjasama Di Bidang Peradilan Dalam Rangka Asean, S. Gautama Prof. Mr. Dr.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Demografi Hukum Dalam Pembangunan (Fungsi Aspek Demografi Dalam H.A.N), Martina Oscar

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Beberapa Perbandingan Ketetapan-Ketetapan Mpr & Permasalahannya, Budiman B. Sagala

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penyediaan Dan Penguasaan Tanah Transmigrasi Di Proyek Sitiung Serta Masalah-Masalahnya, Arie Sukanti

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Beberapa Masalah Dalam Hukum Tanah Indonesia, Erman Radjagukguk

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kapasitas Membuat Perjanjian Internasional Dari Asean, Augusdin Aminoedin

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Sifat Hukum Dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Arifin Soeria Atmadja

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Operasi Penggantian Kelamin Beberapa Masalah Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Moh. Daud Ali

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Yurisdiksi Negara Pada Instalasi-Instalasi Dilandas Kontinen, D. Sidik Suraputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Menyongsong Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu Dalam Pelita Iii, Tatang Suganda

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perusahaan Daerah Dan Beberapa Permasalahannya, Felix Oentoeng Soebagjo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pertumbuhan Majalah Hukum Di Indonesia (Dahulu Hindia Belanda) Antara Tahun 1849-1942, Soelistio Basuki

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu Dalam Praktek Pengadilan, Wahyu Afandi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kasus Vivian Beberapa Permasalahan Hukum, Adnan Buyung Nasution

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Arbitrase, Soebekti Prof. R

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

"Zekerheidsoverdracht & Zekerheidscessie", Ridwan Suselo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Sedikit Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (U.U.P.A.) Dan Praktek Pelaksanaannya, Abdurahman S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pertanggungan Jawaban Hukum Mengenai Masalah "Tanah Oloran" "Tanah Bantaran" Pada Aliran Bengawan Solo, Wisnu Susanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Aspek Hukum Pasar Modal (Bagian 2), Soemantoro Fhui

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penegakan Peraturan Lalu Lintas Dan Kepatuhan Terhadapnya (Dengan Minat Khusus Kota Jakarta), Soerjono Soekanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Rebooting Administrative Enforcement For The Information Economy, Nina-Simone Edwards

Library Scholarship

This concept paper considers how to strengthen the enforcement of public mandates to deter harmful practices and business models. The paper offers principles for reinvigorated enforcement such as enhanced visibility, the increased use of design as a remedial lever, and personal responsibility for responsible individuals, not only the corporations that employ them.

To advance these principles, we call for new or amended laws that require companies to document how policy becomes code, grant agencies authority to order design changes to products and services, create pathways for charging responsible individuals, and cabin some forms of prosecutorial discretion. We would support these …

Legitimacy And Accountability In The Information-Era Administrative State, Nina-Simone Edwards

Library Scholarship

The current assault on administrative institutions and the rapid influx of automated “solutions” have exacerbated the problems of a system that was already buckling under the strains of functional opacity, technical opacity, unequal access and influence, process proliferation and paralysis, and inaction. An overarching reason for the legitimacy and accountability challenges confronting the administrative state is a paradigm for administrative legitimacy and accountability that is court-centered and no longer fit for purpose.

In this concept paper, we describe two core requirements of legitimacy and accountability–which, as we will explain, are interdependent concepts–and then articulate three component requirements–transparency and demystification, care …