Administrative Law Commons^™

What’S The Difference Without Deference: How The Eleventh Circuit Stopped Deferring To The Sentencing Commission And Shaped A New Landscape Of Federal Sentencing, Katherine Howard, Conrad Kahn

University of Miami Law Review

The Sentencing Guidelines shape nearly every federal sentence. Judges must calculate and consider the Guidelines’ recommended range before deciding how long someone goes to prison. For decades, though, courts treated the Sentencing Commission’s commentary about the Guidelines as controlling—even when the guideline’s text was clear and unambiguous.

That changed with United States v. Dupree. Sitting en banc, the Eleventh Circuit held that the Supreme Court’s decision in Kisor v. Wilkie—which limits when courts may defer to an agency’s interpretation of its own rules—applies to the Sentencing Guidelines. After Dupree, courts may not defer to the commentary unless, …

Metrics Not Thresholds: How To Regulate Ai And Other Expert Methods For Use In Criminal Investigations And Proceedings, Rebecca Wexler

Faculty Scholarship

Should regulators set performance thresholds for AI tools used in the criminal legal system? This Article draws on U.S. evidence law for guidance. Its answer is ... don’t. Instead of gatekeeping with ex ante performance thresholds, regulators should require or incentivize metrics of reliability that can be clearly communicated to end-user decisionmakers.

Putusan Arbitrase Asing Dapat Dibatalkan Di Indonesia, Tineke Teugeh Longdong

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Dimensi Hukum Tentang Penanganan Ketertiban Di Dki Jakarta, Mura P. Hutagalung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Azas·Azas Pemilu Dalam Undang-Undang Pemilu (Studi Kasus Dki Jakarta Tahun 1987), Abdu! Bari Azed

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Menanti Lahirnya Undang-Undang Pinjaman Luar Negeri, Yuli Indrawati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Mereposisi Hubungan Yudikatif Dengan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Konteks Amandemen Uud 1945, Abdul Bari Azed

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pembatasan Hak Presiden Untuk Menuangkan Kebijakannya Melalui Pembuatan Keppres, Heri Tjandrasari

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Efektivitas Dan Reorientasi Sistem Pendidikan Dalam Menciptakan Aparat Penegak Hukum Yang Terpercaya Dan Profesional, M. Hamdan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Ketentuan More Valuable Right (Mfr) Pasal Vii (I) Dalam Pelaksanaan Konvensi New York 1958, Tineke Tuegeh Longdong

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Masalah-Masalah Kewarganegaraan Dalam Konteks Perubahan Uu Tentang Kewarganegaraan Ri, Abdul Bari Azed

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penerapan Lembaga "Rechtsverwerking” Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah, Arie S. Hutagalung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perbandingan Hukum Dan Pendidikan Hukum, Wahyono Darmabrata

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penanggulangan Masalah Preman Ditinjau Dari Sudut Politik Kriminil, M. Hamdan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Evaluasi Terhadap Undang-Undang Pemilu Dan Peraturan Pelaksanaannya Kearah Penyempurnaan Sistim Pemilu, M. Riza Sihbudi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Aspek Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta, Abdul Bari Azed

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perang Irak- Iran Mengancam Keamanan Pelayaran Kapal Negara Netral, Rusdi Malik, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Advokat Dan Penegakan Hukum Dalam Perspektif Peradilan Pidana, Luhut M.P. Pangaribuan, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Ibu Kota Nusantara Sebagai Daerah Khusus Berdasarkan Desentralisasi Asimetris, Krisna Bagas Purwopangestu, Sri Wahyuningsih

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research examines the legal issue concerning the administration of regional government in Nusantara Capital City (IKN) which has been consider by some scholars as demonstrating deviations from the principle of decentralization. This research takes a position contrary to the mainstream legal discourse that argues there is a conceptual deviation in the model of regional governance in IKN. This research is normative legal research employing a conceptual approach and statutory approach with data collected through library research. This research argues that the administration of regional government in IKN does not indicate any deviation from the principle of decentralization. IKN is …

Berbagai Masalah Hukum Bersangkutan Dengan Rumah Susun Dan Pemilikan Satuan Rumah Susun, Prof. Boedi Harsono, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Menanti Janji Mpr, Ujang Bahar, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Sekelumit Tinjauan Tentang Hubungan Antara Azas Audi Et Alteram Partem Dengan Azas-Azas Lainnya Dalam Hukum Acara Perdata, Achmad Ali

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Yang Perlu Diperhatikan Pada Pembentukan Undang-Undang Perikatan Nasional, S. Gautama

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Etika Profesi Dan Hukum Kedokteraan Ditinjau Dari Sosiologi Hukum, Soerjono Soekanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Euthanasie Dan Transplantasi Organ : Suatu Tinjauan Dari Sudut Hukum Pidana, Bachtiar Agus Salim

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Korupsi Dan Pengelolaan Proyek Pembangunan, Andi Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Peneterapannya, Oemar Seno Adji

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Tinjauan Singkat Tentang Kebijaksanaan Ekspor Januari 1982, Victor Purba

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Segenggam Catatan Mengenai Pinjam-Meminjam Dengan Bunga Yang Diperjanjikan, H. Ruhulessin Ruhulessin

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Badan-Badan Usaha Negara Di Indonesia, Andjar Pachta W.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract