Administrative Law Commons^™

Does Climate Disclosure Work To Reduce Greenhouse Gas Emissions? Emerging Evidence Suggests Cautious Optimism, Cynthia A. Williams

Seattle University Law Review

Significant regulatory resources have been spent developing global, voluntary climate and sustainability disclosure standards, such as the TCFD, TNRD, and ISSB’s Sustainability and Climate Disclosure standards, or domestically required disclosures, such as in the EU and in the U.S. Thus, it is important to evaluate whether this disclosure, particularly voluntary, qualitative disclosure, will have the power to shift the allocation of capital, will have a significant effect on the management of climate risk within firms, and ultimately will reduce climate change risk and biodiversity loss.

In this Article, several interrelated questions will be discussed. First, what does the empirical evidence …

Reframing Puerto Rican Advocacy: How The Emerging U.S.-China Rift Can Help Puerto Rico Realize Greater Autonomy, Michael Angelo Tabrizi

Cardozo International & Comparative Law Review

The note advocates for reframing Puerto Rican decolonization efforts as a foreign policy issue rather than solely a domestic matter, leveraging the U.S.-China rivalry to gain international support and alignment with the United Nations' principles on self-governance.

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Voting Matters: Materiality Considerations And The Shareholder Vote, Renee M. Jones

Seattle University Law Review

For the shareholder franchise to have meaning, shareholders must have access to relevant information to inform their voting decisions. The securities laws’ disclosure requirements play an essential role in informing the shareholder vote.

This Essay focuses on the question of the materiality of information in the context of shareholder voting. It addresses the question of whether ESG-related information is material, positioning the materiality inquiry within the context of shareholders’ voting decisions. It explores the definition of materiality with a focus on the “reasonable investor” concept embedded within the definition. The Essay argues that the implicit expectations of many commentators that …

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Understanding The Big Three’S Wavering Support Of Environmental And Social Shareholder Proposals, Jeff Schwartz, Jefferson Jensen

Seattle University Law Review

Because of their substantial equity portfolios, BlackRock, Vanguard, and State Street (the Big 3) are central players in corporate governance. It is, therefore, critical to understand how they vote. One puzzle is that their support for shareholder proposals on environmental and social matters appears to waiver. In 2020, for instance, BlackRock supported 11.1% of environmental proposals at S&P 500 firms. In 2021, it seemingly reversed course, supporting 55.2%. It then flipped again, supporting 32.1% in 2022. Such statistics suggest that the Big 3 are constantly changing their views on these topics. This Article seeks to better understand whether this is …

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Violence In The Administrative State, Emily R. Chertoff

Georgetown Law Faculty Publications and Other Works

Drawing on an original, interview-based case study of Immigration and Customs Enforcement (ICE) and a synthesis of six decades of social science literature, this Article offers a theory of physical violence in the administrative state that challenges foundational assumptions about administrative law. Approximately one-fifth of federal employees work for administrative agencies that police, fight wars, enforce immigration law, or incarcerate people—in other words, agencies that use force to execute the laws. These agencies are saturated with administrative law that obligates front-line administrators to confer due process, give notice, behave non-arbitrarily, and comply with law. Yet this law often fails to …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Analisis Perbandingan Struktural Dan Karakteristik Badan Usaha Milik Negara Indonesia Dengan Malaysia, Raihan Fathurrahman

Jurnal Hukum & Pembangunan

The comparative analysis of the structural and characteristic aspects of State-Owned Enterprises (BUMN) in Indonesia and Malaysia highlights differences in their approaches to managing these state-owned companies. In Indonesia, BUMN are regulated by Law No. 19 of 2003, which divides BUMN into Persero and Perum. However, bureaucratic structures with strict hierarchies and political intervention often hinder market efficiency and responsiveness. Meanwhile, Government-Linked Companies (GLCs) in Malaysia, under the supervision of Khazanah Nasional Berhad, demonstrate a more streamlined and flexible structure. They operate with higher autonomy and tight supervision, enabling quicker responses to market changes. In terms of governance, Indonesia applies …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

Will Federal Compassionate Release Survive The Death Of Chevron?, Jaden M. Lessnick

Nevada Law Journal

No abstract provided.

University Of The District Of Columbia Law Review, University Of The District Of Columbia Law Review

University of the District of Columbia Law Review

No abstract provided.

Presidents, Congress, And Classified Information: The Constitutional Limitations And Processes Required To Declassify Information, Nick Dunard

Catholic University Law Review

On August 8 2022, the Federal Bureau of Investigation executed a search warrant at former President Donald Trump’s Mar-a-Lago Resort. The search uncovered hundreds of documents bearing various classification and governmental markings. On June 8, 2023, Trump was indicted in the Southern District of Florida on thirty-seven counts of unlawful retention of national defense information. Almost immediately after the search, the former President and his allies advanced a theory that Trump’s retention of classified documents was permissible because he had declassified the documents before leaving office on January 20, 2021. The former President has repeatedly mentioned these arguments in both …

Penyelesaian Kerugian Negara Yang Disebabkan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Di Badan Usaha Milik Negara Pt. Asabri (Persero), Bayu Saputro

Jurnal Hukum & Pembangunan

This article aims to examine the settlement of state losses caused by criminal acts of corruption in the management of state finances at the State-Owned Enterprise PT. Asabri (Persero). The research results show that the financial status of BUMN PT. Asabri is state finance, so when a criminal act of corruption occurs, a mechanism is needed to resolve state losses. Criminal law enforcement has been carried out as well as a mechanism for paying compensation to the state to resolve state losses. However, it seems that the settlement of state losses by convicts through the payment of compensation money to …

6ppd-Q, Tires, And Salmon, Oh My: Policies And Remedies For Tribes In The Acute Mortality Of Coho Salmon In The Puget Sound Region., Meralina Morales

American Indian Law Journal

The pervasive reliance on automobiles within society exacerbates environmental degradation in low-income and communities of color, notably in Native and tribal communities. The leaching of Tread Wear Particles (TWP), including the detrimental 6PPD-quinone (“6PPD-q”), into waterways, significantly impacts aquatic ecosystems. This issue is especially impactful for endangered species, like the coho salmon, that hold profound cultural significance for indigenous tribes in the Pacific Northwest, for example, the Nez Perce Tribe believes that the fate of the salmon and people are linked.[1]

The scientific foundations of 6PPD-q's impact on salmon through bioaccumulation and biomagnification highlights its environmental justice implications. This …

Participation In Paradise?: Indigenous Participation And Environmental Decisionmaking In HawaiʻI, Lindsay Peterson

American Indian Law Journal

No abstract provided.

Digital Allotment And Vanishing Indians: Idsov And Llms, Sam Mcveety

American Indian Law Journal

No abstract provided.

How Redistricting Affects Native Representation: The Turtle Mountain Band Of Chippewa, Ryland Mahre

American Indian Law Journal

No abstract provided.

An Apt Analogy?: Rethinking The Role Of Judicial Deference To The U.S. Sentencing Guidelines Post-Kisor, Amy Walker

Fordham Law Review

Since its inception in 1984, the U.S. Sentencing Commission (the “Commission”) has struggled to garner and maintain a sense of legitimacy among federal judges. The tension is both a story about competing expertise between judges and the Commission and competing values, namely uniformity and individuality. In 1993, the U.S. Supreme Court in Stinson v. United States prioritized uniformity by telling lower courts to treat the Commission as they would any other administrative agency. Lower courts—for the most part—faithfully executed this directive until 2019, when the Supreme Court in Kisor v. Wilkie gave them another option, one that seemed to leave …

Regulating Food Waste Management In Indonesia: Do We Need An Omnibus Law (Again)?, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, I Nyoman Suyatna, Putu Gede Arya Sumerta Yasa, I Dewa Gede Palguna, Nadeeka Rajaratnam

Indonesia Law Review

Indonesia was regarded to be the world's second-largest food loss and waste-producing country. Food waste contributes the most significant amount in Indonesia compared to other types of waste. This paper aims to discuss three legal issues. First, it identifies, in descriptive-normative means, the legal framework regulating food waste, which is the intersection of two legal regimes: 'the food management' and 'the waste and environmental management”. Second, it presents a comparative study by exploring the more advanced food waste legal frameworks, which take examples from Europe. The third objective is to recommend legal, institutional, and policy steps to mainstream food waste …

Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis Di Indonesia, Fanny Aprilia

Jurnal Hukum & Pembangunan

Indonesia has demonstrated a strong commitment to international arbitration by participating in various international conventions, such as the 1958 New York Convention, and by implementing supportive domestic legislation, such as Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. International arbitration offers advantages such as neutrality, specialized expertise, and legal certainty, making it a preferred mechanism for resolving foreign investment disputes. However, the implementation of arbitration in Indonesia still faces several challenges, including a lack of understanding of arbitration procedures among court officials and concerns about potential domestic court interference in the arbitration process. This paper highlights the …