Administrative Law Commons^™

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Regulating Compliance Officers, Jennifer M. Pacella

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

Compliance officers are currently an unregulated body and, unlike the legal profession, are not subject to any particular set of professional guidelines that guide their behavior. The lack of a distinct compliance officer profession creates risks relating to heightened potential personal liability and the possibility of merging with another profession that is not exactly compatible with the compliance function. To mitigate these risks, this Article proposes the creation of a professional regulatory system for compliance officers that is industry-specific and self-regulated and discusses the various benefits that would stem from such a system.

The Sec As An Entrepreneurial Enforcer, James J. Park

Northwestern University Law Review

The truth of disclosures by public companies is policed by both private plaintiffs and the Securities and Exchange Commission (SEC). The courts and many commentators have viewed the SEC as a more responsible enforcer than private litigants. Entrepreneurial enforcers with a profit motive have an incentive to advance questionable legal theories to expand the reach of Rule 10b-5, the primary federal prohibition of securities fraud. In contrast, the conventional view is that a public enforcer will bring straightforward cases against public companies. This Article argues that this perception is dated, and that the SEC has become more entrepreneurial in its …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

University Of The District Of Columbia Law Review, University Of The District Of Columbia Law Review

University of the District of Columbia Law Review

No abstract provided.

Meninjau Alasan “Tidak Dipenuhinya Kuota Domestic Market Obligation” Sebagai Dasar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batubara, Zaki Priambudi, Bima Rico Pambud, M. Ghifari Fardhana Bahar, Rivan Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

The revocation of 2,078 Mining Business Licenses (IUP) on January 10, 2022, some of which was based on non-compliance with the Domestic Market Obligation (DMO) policy, is alleged to have been conducted arbitrarily, without regard for the principles and procedures of licensing management. Therefore, this research aims to analyze two legal issues: (1) Whether the revocation of the IUPs belonging to coal mining business entities that failed to meet the DMO quota by the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board (Head of BKPM) is a lawful decision; (2) What are the legal consequences of revoking the coal IUPs …

Dol Fiduciary Rule 3.0 Strikeout, Base Knock, Or Home Run?, Antolin Reiber

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

Money Is Morphing - Cryptocurrency Can Morph To Be An Environmentally And Financially Sustainable Alternative To Traditional Banking, Clovia Hamilton

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

Survey Evidence In Trademark Actions, Ioana Vasiu And Lucian Vasiu

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

Corporate Governance And Compelled Speech: Do State-Imposed Board Diversity Mandates Violate Free Speech?, Salar Ghahramani

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

The Real Persons Are The Corporations We Made Along The Way, Leonard Brahin

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

Front Matter

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

The Impossibility Of Corporate Political Ideology: Upholding Sec Climate Disclosures Against Compelled Commercial Speech Challenges, Erin Murphy

Northwestern University Law Review

To address the increasingly dire climate crisis, the SEC will require public companies to reveal their business’s environmental impact to the market through climate disclosures. Businesses and states challenged the required disclosures as compelled, politically motivated speech that risks putting First Amendment doctrine into further jeopardy. In the past five years, the U.S. Supreme Court has demonstrated an increased propensity to hear compelled speech cases and rule in favor of litigants claiming First Amendment protection from disclosing information that they disagree with or believe to be a politically charged topic. Dissenting liberal Justices have decried these practices as “weaponizing the …

A Look Back In Time: Analyzing The Success And Value Of The 2014 Amendments To Rule 2a-7 And Reporting On Form N-Cr In Light Of The March 2020 Market Events, Jocelyn Near

Catholic University Law Review

Money market funds have frequently been a target of regulation by the Securities and Exchange Commission (“SEC”). Perhaps the most expansive regulation came as a response to the 2008 financial crisis, in which the Reserve Primary Fund “broke the buck.” The SEC’s misguided 2014 reforms exacerbated the inherent risks of money market funds, including the risk of runs and first mover advantage, particularly with the implementation of Form N-CR. Form N-CR requires a money market fund to publicly report when various events occur, including when a retail or government money market fund’s current net asset value per share deviates downward …

An Unfair Method Of Rulemaking: An Application Of Constitutional Doctrines That Oppose The Ftc Rule Banning Non-Competition Agreements, Jared Yaggie

University of Cincinnati Law Review

No abstract provided.

Henderson And The Objective Observer Standard: The Future Of Race-Conscious Standards Post-Students For Fair Admissions, Gabriela Dionisio

Seattle University Law Review

On June 29, 2023, the Supreme Court of the United States decided Students for Fair Admissions v. President & Fellows of Harvard College, which struck down race-conscious admissions policies. Within just a year after its ruling, Students for Fair Admissions has already had a sweeping impact, reaching beyond higher education. Although the Supreme Court did not indicate whether Students for Fair Admissions applies to sectors beyond higher education, law firms, and other employers have already modified their diversity policies and initiatives, erasing race and company diversity considerations. Given those dramatic changes, there is growing fear that Students for Fair Admissions …

Same Crime, Different Time: Sentencing Disparities In The Deep South & A Path Forward Under The Fourteenth Amendment, Hailey M. Donovan

Seattle University Law Review

The United States has the highest incarceration rate of any country in the world. The American obsession with crime and punishment can be tracked over the last half-century, as the nation’s incarceration rate has risen astronomically. Since 1970, the number of incarcerated people in the United States has increased more than sevenfold to over 2.3 million, outpacing both crime and population growth considerably. While the rise itself is undoubtedly bleak, a more troubling truth lies just below the surface. Not all states contribute equally to American mass incarceration. Rather, states have vastly different incarceration rates. Unlike at the federal level, …

Public Primacy In Corporate Law, Dorothy S. Lund

Seattle University Law Review

This Article explores the malleability of agency theory by showing that it could be used to justify a “public primacy” standard for corporate law that would direct fiduciaries to promote the value of the corporation for the benefit of the public. Employing agency theory to describe the relationship between corporate management and the broader public sheds light on aspects of firm behavior, as well as the nature of state contracting with corporations. It also provides a lodestar for a possible future evolution of corporate law and governance: minimize the agency costs created by the divergence of interests between management and …

Robo-Voting: Does Delegated Proxy Voting Pose A Challenge For Shareholder Democracy?, John Matsusaka, Chong Shu

Seattle University Law Review

Robo-voting is the practice by an investment fund of mechanically voting in corporate elections according to the advice of its proxy advisor— in effect fully delegating its voting decision to its advisor. We examined over 65 million votes cast during the period 2008–2021 by 14,582 mutual funds to describe and quantify the prevalence of robo-voting. Overall, 33% of mutual funds robo-voted in 2021: 22% with ISS, 4% with Glass Lewis, and six percent with the recommendations of the issuer’s management. The fraction of funds that robo-voted increased until around 2013 and then stabilized at the current level. Despite the sizable …

The Limits Of Corporate Governance, Cathy Hwang, Emily Winston

Seattle University Law Review

What is the purpose of the corporation? For decades, the answer was clear: to put shareholders’ interests first. In many cases, this theory of shareholder primacy also became synonymous with the imperative to maximize shareholder wealth. In the world where shareholder primacy was a north star, courts, scholars, and policymakers had relatively little to fight about: most debates were minor skirmishes about exactly how to maximize shareholder wealth.

Part I of this Essay discusses the shortcomings of shareholder primacy and stakeholder governance, arguing that neither of these modes of governance provides an adequate framework for incentivizing corporations to do good. …

The Pioneers, Waves, And Random Walks Of Securities Law In The Supreme Court, Elizabeth Pollman

Seattle University Law Review

After the pioneers, waves, and random walks that have animated the history of securities laws in the U.S. Supreme Court, we might now be on the precipice of a new chapter. Pritchard and Thompson’s superb book, A History of Securities Law in the Supreme Court, illuminates with rich archival detail how the Court’s view of the securities laws and the SEC have changed over time and how individuals have influenced this history. The book provides an invaluable resource for understanding nearly a century’s worth of Supreme Court jurisprudence in the area of securities law and much needed context for …