Administrative Law Commons^™

Understanding The Big Three’S Wavering Support Of Environmental And Social Shareholder Proposals, Jeff Schwartz, Jefferson Jensen

Seattle University Law Review

Because of their substantial equity portfolios, BlackRock, Vanguard, and State Street (the Big 3) are central players in corporate governance. It is, therefore, critical to understand how they vote. One puzzle is that their support for shareholder proposals on environmental and social matters appears to waiver. In 2020, for instance, BlackRock supported 11.1% of environmental proposals at S&P 500 firms. In 2021, it seemingly reversed course, supporting 55.2%. It then flipped again, supporting 32.1% in 2022. Such statistics suggest that the Big 3 are constantly changing their views on these topics. This Article seeks to better understand whether this is …

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

To Surmount Paramount Decrees By Degrees, Harry Kazenoff

Catholic University Law Review

The United States Supreme Court in United States v. Paramount and the subsequent Paramount Decrees in 1948 were the federal government’s original attempt to address the consolidation and concentration of the movie production, distribution, and exhibition markets. The government reversed its decision in 2020 because of both changes in the film industry and a change in the legal application of antitrust law. There are two schools of antitrust law thought: structuralism and the consumer welfare standard. The former is concerned with market concentration and supports the Paramount Decrees, and the latter is concerned with prices for consumers and is skeptical …

The Federal Judiciary's Double Standard: How The Fsia Deters Plaintiffs In Their Search For Justice, Chance Easterling

MC Law Review

No abstract provided.

The Crypto Revolution: A Comparative Analysis Of Crypto Regulation In The United States And The European Union, Joseph Galasso

Touro Law Review

Cryptocurrency is something that many people have heard of, but few truly understand the totality of it. From its emergence to the present form, cryptocurrency has become an innovative technology which has changed the way in which we use money. As seen time and time again, where there comes new technology comes governmental authorities introducing new laws to regulate these emerging industries. The aim of these laws and regulations is to protect consumers, but it is imperative not to overregulate the industry. The goal of regulation is to allow consumers to enjoy the benefits of the industry; however, one cannot …

The False Choice Between Digital Regulation And Innovation, Anu Bradford

Northwestern University Law Review

This Article challenges the common view that more stringent regulation of the digital economy inevitably compromises innovation and undermines technological progress. This view, vigorously advocated by the tech industry, has shaped the public discourse in the United States, where the country’s thriving tech economy is often associated with a staunch commitment to free markets. U.S. lawmakers have also traditionally embraced this perspective, which explains their hesitancy to regulate the tech industry to date. The European Union has chosen another path, regulating the digital economy with stringent data privacy, antitrust, content moderation, and other digital regulations designed to shape the evolution …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

The Behaviour Of Dominant Firms And The Principle Of Equal Opportunities: Lessons From The Sen Antitrust Saga Case Comment To The Servizio Elettrico Nazionale Judgment Of The Court Of Justice Of 12 May 2022, Case C-377/20, Laura Zoboli

Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies

This commentary concerns the Servizio Elettrico Nazionale (SEN) case that stems from the conduct of an incumbent operator – Enel S.p.A. – called upon to confront the liberalization process of the Italian electricity market. In particular, the former legal monopolist allegedly worked to consolidate its dominant position in the electricity production market, by denying its rivals access to a resource that would have been non-replicable and of strategic importance to compete in the liberalized electricity distribution market. This ruling is of fundamental importance as the Court of Justice discusses therein the objectives of antitrust law and the notion of exclusionary …

Dol Fiduciary Rule 3.0 Strikeout, Base Knock, Or Home Run?, Antolin Reiber

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

Money Is Morphing - Cryptocurrency Can Morph To Be An Environmentally And Financially Sustainable Alternative To Traditional Banking, Clovia Hamilton

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

Survey Evidence In Trademark Actions, Ioana Vasiu And Lucian Vasiu

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

Corporate Governance And Compelled Speech: Do State-Imposed Board Diversity Mandates Violate Free Speech?, Salar Ghahramani

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

The Real Persons Are The Corporations We Made Along The Way, Leonard Brahin

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

Front Matter

DePaul Business & Commercial Law Journal

No abstract provided.

On The Ftc’S Authority To Promulgate Trade Regulation Rules, Lev Menand, Tim Wu

Faculty Scholarship

On April 23, 2024, the FTC finalized a trade regulation rule prohibiting employers from enforcing non-compete agreements against workers. In response, business groups sued and Daniel Crane, a law professor at the University of Michigan, published a piece in Notice and Comment that reported on the views of 17 anonymous online volunteers regarding the fate of the rule in the courts. All but one of the volunteers, drawn from law professor listservs, predicted the law would be struck down, either based on the “Major Questions Doctrine” (MQD) or for lack of authority to promulgate substantive rules governing unfair methods of …

The Right To Refuse To Deal, The Essential Facilities Doctrine, And The Digital Economy, George Sakkopoulos

St. Mary's Law Journal

Various commentators, as well as the 2020 report on competition in digital markets by the majority staff of the House Judiciary Committee, have advocated for the revival of the essential facilities doctrine, especially in the context of the digital economy. This Article examines the three phases in the development of the essential facilities doctrine and the right to refuse to deal—the foundations in the early twentieth century, the contraction of the right to refuse to deal and the expansion of the essential facilities doctrine in the mid-twentieth century, and the revival of the right to refuse to deal and the …

Food Price Narratives, Tammi S. Etheridge

Scholarly Articles

The use of antitrust in the context of food is problematic because it so clearly violates the Consumer Welfare Standard as prescribed by the courts. Ultimately, antitrust rhetoric promoting ad nauseam enforcement will not improve consumer welfare. Advancing consumer welfare in the food industry must mean prioritizing lower food prices over some arbitrary threshold of market competition or protecting small farms. Courts can and should begin distinguishing these goals immediately.

Możliwość Zaskarżenia Do Organu Regulacyjnego Opłat Za Dostęp Do Infrastruktury, Których Okres Ważności Już Upłynął, Iwona Miedzińska

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (internet Quarterly on Antitrust and Regulation)

The article deals with the issue of the possibility for railway carriers to appeal, to the relevant regulatory body, fees charged by the railway infrastructure manager for access to its railway infrastructure whose validity period has already expired, the so-called “old fees”. This issue is the subject of a judgement of the Court of Justice of the European Union in case C-582/22 Die Länderbahn et al. The analysis presented in this article also covers institutional and legal solutions applicable in this regard in the Polish legal system.

Henderson And The Objective Observer Standard: The Future Of Race-Conscious Standards Post-Students For Fair Admissions, Gabriela Dionisio

Seattle University Law Review

On June 29, 2023, the Supreme Court of the United States decided Students for Fair Admissions v. President & Fellows of Harvard College, which struck down race-conscious admissions policies. Within just a year after its ruling, Students for Fair Admissions has already had a sweeping impact, reaching beyond higher education. Although the Supreme Court did not indicate whether Students for Fair Admissions applies to sectors beyond higher education, law firms, and other employers have already modified their diversity policies and initiatives, erasing race and company diversity considerations. Given those dramatic changes, there is growing fear that Students for Fair Admissions …

Same Crime, Different Time: Sentencing Disparities In The Deep South & A Path Forward Under The Fourteenth Amendment, Hailey M. Donovan

Seattle University Law Review

The United States has the highest incarceration rate of any country in the world. The American obsession with crime and punishment can be tracked over the last half-century, as the nation’s incarceration rate has risen astronomically. Since 1970, the number of incarcerated people in the United States has increased more than sevenfold to over 2.3 million, outpacing both crime and population growth considerably. While the rise itself is undoubtedly bleak, a more troubling truth lies just below the surface. Not all states contribute equally to American mass incarceration. Rather, states have vastly different incarceration rates. Unlike at the federal level, …

I Want A New (Generic) Drug: A Comparative Case For Shifting U.S. Generic Drug Policies To Increase Availability And Lower Healthcare Costs, Immer S. Chriswell

Northwestern Journal of International Law & Business

Enacted in 1984, Hatch-Waxman was intended to increase generic drug availability and make critical healthcare more affordable for Americans. In the nearly forty years following, while it has increased availability of drugs, it has also allowed drug originators to create avenues to profit in ways not intended when the original compromise was struck, undermining its success. Moreover, given a weak antitrust standard against reverse settlement payments proscribed in Actavis, the U.S. faces a dilemma to further improve access to generic medications in the future. The E.U.’s approach to generic drugs, while presently geographically fragmented, is simpler and has a clear …