Administrative Law Commons^™

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Sri Mamudji

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Singkat Perubahan Status Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Milik Negara (Bhmn), Freddy Harris

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Usaha Negara Dalam Menghadapi Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Terjadi Di Luar Yurisdiksi Nasional, Leonardo Bernard

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pendaffaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dan Kota Depok (Laporan Penelitian Singkat Mengenai Praktek Pelaksanaannya), Suparjo Sujadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara, Topo Santoso

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Undang-Undang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nukila Evanty

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Masa Depan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia, Kumia Toha

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Prospek Dan Tantangan International Criminal Court, Kartini Sekartadji

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pengesahan Norma Transnasional Sebagai Upaya Harmonisasi Masyarakat Global, Eman Suparman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Gagasan Pengadilan Pemllihan Umum Dalam Perspektlf Sejarah Hukum Penyelenggaraan Pemilu 1999, Satya Arinanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Putusan Arbitrase Asing Dapat Dibatalkan Di Indonesia, Tineke Teugeh Longdong

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Dimensi Hukum Tentang Penanganan Ketertiban Di Dki Jakarta, Mura P. Hutagalung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Azas·Azas Pemilu Dalam Undang-Undang Pemilu (Studi Kasus Dki Jakarta Tahun 1987), Abdu! Bari Azed

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Menanti Lahirnya Undang-Undang Pinjaman Luar Negeri, Yuli Indrawati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Mereposisi Hubungan Yudikatif Dengan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Konteks Amandemen Uud 1945, Abdul Bari Azed

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pembatasan Hak Presiden Untuk Menuangkan Kebijakannya Melalui Pembuatan Keppres, Heri Tjandrasari

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Efektivitas Dan Reorientasi Sistem Pendidikan Dalam Menciptakan Aparat Penegak Hukum Yang Terpercaya Dan Profesional, M. Hamdan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Ketentuan More Valuable Right (Mfr) Pasal Vii (I) Dalam Pelaksanaan Konvensi New York 1958, Tineke Tuegeh Longdong

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Masalah-Masalah Kewarganegaraan Dalam Konteks Perubahan Uu Tentang Kewarganegaraan Ri, Abdul Bari Azed

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penerapan Lembaga "Rechtsverwerking” Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah, Arie S. Hutagalung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perbandingan Hukum Dan Pendidikan Hukum, Wahyono Darmabrata

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penanggulangan Masalah Preman Ditinjau Dari Sudut Politik Kriminil, M. Hamdan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Evaluasi Terhadap Undang-Undang Pemilu Dan Peraturan Pelaksanaannya Kearah Penyempurnaan Sistim Pemilu, M. Riza Sihbudi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Aspek Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta, Abdul Bari Azed

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perang Irak- Iran Mengancam Keamanan Pelayaran Kapal Negara Netral, Rusdi Malik, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Advokat Dan Penegakan Hukum Dalam Perspektif Peradilan Pidana, Luhut M.P. Pangaribuan, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Ibu Kota Nusantara Sebagai Daerah Khusus Berdasarkan Desentralisasi Asimetris, Krisna Bagas Purwopangestu, Sri Wahyuningsih

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research examines the legal issue concerning the administration of regional government in Nusantara Capital City (IKN) which has been consider by some scholars as demonstrating deviations from the principle of decentralization. This research takes a position contrary to the mainstream legal discourse that argues there is a conceptual deviation in the model of regional governance in IKN. This research is normative legal research employing a conceptual approach and statutory approach with data collected through library research. This research argues that the administration of regional government in IKN does not indicate any deviation from the principle of decentralization. IKN is …

Berbagai Masalah Hukum Bersangkutan Dengan Rumah Susun Dan Pemilikan Satuan Rumah Susun, Prof. Boedi Harsono, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Lembaga Dokumentasi Hukum Dalam Pembangunan Hukum, Kuneng Mulyadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Perhubungan Dalam Penegakan Hukum Di Laut Khususnya Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Fachri Mahmud, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract