Administrative Law Commons^™

Penentuan Batas-Batas Wilayah Administrasi/Daerah Otonom: Suatu Pemikiran Berorentasi Pada Pembangunan, B. Hoessein

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Menyempurnakan Dan Melengkapi Peraturan-Peraturan Perundangan Pertanahan, Boedi Harsono, S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Beberapa Permasalahan Pada Pengajaran Dan Penelitian Hukum Adat Di Fakultas Hukum, Dr. Soerjono Soekanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Laporan Lengkap Promosi Doktor Tapi Omas Ihromi, Tapi Omas Ihromi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Adat Perkawinan Toraja Sa'dan Dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini, Tapi Omas Ihromi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Persetujuan Hukum Perdata Internasional Antara Ri Dan Kerajaan Thailand Mengenai Kerjasama Di Bidang Peradilan Dalam Rangka Asean, S. Gautama Prof. Mr. Dr.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Demografi Hukum Dalam Pembangunan (Fungsi Aspek Demografi Dalam H.A.N), Martina Oscar

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

The U.S. Critical Minerals List: Between A Rock And A Hard Place, Wesley Peebles

Fordham Environmental Law Review

Critical minerals are minerals found essential to economic and national security and vulnerable to supply chain disruptions. Congress and presidents from both political parties have actively promoted critical mineral production, offering up billions of dollars to secure mineral supply chains. The federal government has invested to increase domestic mineral production, grow global partnerships, and reinvigorate U.S. industry in an attempt to reduce the risk of supply disruptions for these valuable minerals. To identify which minerals are critical to the United States, Congress tasked the Secretary of the Interior, acting through the U.S. Geological Survey (USGS), to evaluate and identify a …

Beberapa Perbandingan Ketetapan-Ketetapan Mpr & Permasalahannya, Budiman B. Sagala

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penyediaan Dan Penguasaan Tanah Transmigrasi Di Proyek Sitiung Serta Masalah-Masalahnya, Arie Sukanti

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Beberapa Masalah Dalam Hukum Tanah Indonesia, Erman Radjagukguk

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kapasitas Membuat Perjanjian Internasional Dari Asean, Augusdin Aminoedin

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Sifat Hukum Dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Arifin Soeria Atmadja

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Operasi Penggantian Kelamin Beberapa Masalah Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Moh. Daud Ali

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Yurisdiksi Negara Pada Instalasi-Instalasi Dilandas Kontinen, D. Sidik Suraputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Menyongsong Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu Dalam Pelita Iii, Tatang Suganda

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perusahaan Daerah Dan Beberapa Permasalahannya, Felix Oentoeng Soebagjo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pertumbuhan Majalah Hukum Di Indonesia (Dahulu Hindia Belanda) Antara Tahun 1849-1942, Soelistio Basuki

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu Dalam Praktek Pengadilan, Wahyu Afandi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kasus Vivian Beberapa Permasalahan Hukum, Adnan Buyung Nasution

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Arbitrase, Soebekti Prof. R

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

"Zekerheidsoverdracht & Zekerheidscessie", Ridwan Suselo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Sedikit Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (U.U.P.A.) Dan Praktek Pelaksanaannya, Abdurahman S.H.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pertanggungan Jawaban Hukum Mengenai Masalah "Tanah Oloran" "Tanah Bantaran" Pada Aliran Bengawan Solo, Wisnu Susanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Aspek Hukum Pasar Modal (Bagian 2), Soemantoro Fhui

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penegakan Peraturan Lalu Lintas Dan Kepatuhan Terhadapnya (Dengan Minat Khusus Kota Jakarta), Soerjono Soekanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Wildearth Guardians V. U.S. Dept. Of Agric. Animal And Plant Health Inspection Serv. Wildlife Services, Luke A. Zagar

Public Land & Resources Law Review

WildEarth Guardians v. U.S. Dept. of Agric. Animal and Plant Health Inspection Serv. Wildlife Services considers whether Predator Damage Management (“PDM”) programs in Wilderness Areas violate the Wilderness Act and whether the United States Department of Agriculture’s Animal and Plant Health Inspection Service, Wildlife Services (“Wildlife Services”) violated the National Environmental Policy Act (“NEPA”) in issuing its Final Environmental Assessment (“EA”) and Finding of No Significant Impact (“FONSI”). The Court of Appeals for the Ninth Circuit affirmed its prior holding in Forest Guardians v. Naimal & Plant Health Inspection Serv., finding that “the Wilderness Act does not prohibit Wildlife Service …

Center For Biological Diversity V. U.S. Bureau Of Land Management, Erika C. Rader

Public Land & Resources Law Review

The Ctr. for Biological Diversity v. U.S. Bureau of Land Mgmt. marks the Ninth Circuit’s second time considering the Willow Project, which plans to drill oil in Alaska. Environmental plaintiffs brought a series of claims under NEPA, the Reserves Act, ANILCA, and the ESA to stop or stall the Project. Plaintiffs focused on the BLM’s use of a “full field development standard” in assessing alternatives to the Project. Despite the range of claims, the Ninth Circuit allowed the Project to move forward, but on remand required the BLM to explain its reasoning for departing from the full field development standard …

Dualisme Tujuan Pembebanan Uang Pengganti: Analisis Putusan Angelina Sondakh Di Berbagai Tingkat Peradilan, Valencia Puspa Novandra Ali, Tamsil .

Jurnal Hukum & Pembangunan

Studi ini meneliti perbedaan interpretasi dan penerapan hukuman tambahan berupa restitusi (uang pengganti) dalam kasus korupsi melalui analisis komparatif keputusan Angelina Sondakh di pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, pengadilan kasasi, dan pengadilan peninjauan yudisial. Muncul interpretasi ganda antara memandang restitusi sebagai kompensasi atas kerugian keuangan negara dan sebagai mekanisme untuk menyita keuntungan ilegal. Judex facti menolak penerapan restitusi dengan alasan bahwa tidak terjadi kerugian negara dalam kasus suap dan gratifikasi, sementara judex juris di tingkat kasasi menafsirkan restitusi sebagai instrumen pemulihan aset yang ditujukan untuk keuntungan yang diperoleh secara ilegal. Orientasi konseptual yang bertentangan ini menghasilkan perbedaan signifikan dalam penjatuhan …

Tinjauan Frasa “Setiap Orang” Dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Fajar Hidayansyah Ilham, Luna Dezeana Ticoalu

Jurnal Hukum & Pembangunan

Copyright is one form of legal protection for intellectual works, occupying an important position within the intellectual property law system. The Copyright Law explicitly grants exclusive rights to creators, encompassing both moral rights and economic rights. Economic rights, as stipulated in Article 9 paragraph (1), allow creators to obtain economic benefits from their works, ranging from publication, reproduction, distribution, performance, to communication to the public. This provision shows that creators hold a primary position as legal subjects entitled to protection, while also serving as central actors in the creative industry ecosystem. In practice, the mechanism for copyright protection requires implementing …