Law Commons^™

Excluded But Equal, Gali Racabi

William & Mary Bill of Rights Journal

Work law is excessively exclusionary. Canonical examples include agriculture workers, independent contractors, and domestic workers. But work law excludes far more workers and employers than those familiar categories. Whole sectors, occupations, business sizes, wage arrangements, geographical areas, and more are excluded from the basic tenets of economic citizenship, including federal, state, and local minimum wage; overtime; and safety and labor protection laws.

Equal protection claims govern the authority of legislatures to determine who is in and who is out of work laws. Excluded workers and included employers now routinely use state and federal constitutional equal protection arguments against exclusionary work …

Life, Liberty, And Freedom From Non-Consensual Pelvic Exams?, Michaela Cotton

William & Mary Bill of Rights Journal

[T]here is a need for the federal government to intervene and finally ban the practice of performing non-consensual pelvic exams, and it can do so under the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment, which guarantees the right to refuse involuntary medical treatment. Part I will provide a brief overview of pelvic exams and informed consent; Part II draws on policy considerations for banning this practice and tackles counter-arguments; Part III will discuss the relevant federal law and case precedent; Part IV demonstrates how federal law applies to non-consensual pelvic exams; and, finally, Part V will further explain the need …

Panel Discussion: So You Want To Publish A Book?, Suzanne Kim, Steven W. Bender, Angela J. Davis, Susan D. Carle, Clara Platter, Katheryn Russell-Brown

Scholarly Articles in Law Reviews & Journals

Reaching wide and varied audiences for our academic work through book publishing served as the focus on this pipeline program panel. Through a dynamic conversation among leaders in book publishing from the academic and editorial sectors, we discussed the nuts and bolts of book publishing.

We are indebted, for this important dialogue, to American University Washington College of Law, NPOC, and all the conference’s co-sponsoring schools. We particularly want to thank Vice Dean Susan Carle of American University Washington College of Law, whose idea it was to host this panel. We were joined by the following expert book authors for …

Panel Discussion: Balancing Scholarship, Teaching And Service To Succeed On The Tenure Track – A Workshop For Pretenure Colleagues And Faculty Aspirants, Brenda Smith

Scholarly Articles in Law Reviews & Journals

In imagining the National People of Color Legal Scholarship Conference, the planning committee brainstormed about the theme of the conference and the scope of panels and opportunities that would capture the breadth and vibrancy of scholarship by faculty of color. An antecedent, however, to that scholarship is the entry, success, and thriving of faculty of color in the academy.

From The Editors, Robert Dinerstein, Ezra Rosser

Scholarly Articles in Law Reviews & Journals

This issue includes articles, conference transcripts, and book reviews that date to 2019. The woeful delay is solely the result of our own editorial failure, and we wish to apologize on behalf of the Journal to our readers and to the many contributing authors who put their trust in us. Rest assured that procedures have been established to prevent reoccurrence of such unacceptable time lags. But do know that we appreciate having fallen far short of professional standards in this instance.

Book Review: John Paul Stevens, The Making Of A Justice: Reflections On My First 94 Years, New York, Little, Brown And Co., 2019, Pp. 549, $35.00 (Hardback), Stephen Wermiel

Scholarly Articles in Law Reviews & Journals

The autobiography of Justice John Paul Stevens, published just a few months before he died, is an enticing travelogue for Supreme Court nerds. Other travelers may want to pick a different landscape.

Perjanjian Pinjam Nama Warga Negara Asing Dengan Objek Hak Atas Tanah Melalui Pranata Hukum Nasional (Analisis Simulasi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1138/Pdt.G/2020/Pn Dps), Alvi Azzahra Putri N

Indonesian Notary

Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah kepada Warga Negara Asing (WNA), termasuk melalui perjanjian pinjam nama, sesuai Pasal 21 ayat (1) UUPA. Ini membahas kedudukan kepemilikan hak atas tanah oleh WNA dalam Pranata Hukum Nasional dan upaya hukum penyelesaiannya berdasarkan kasus putusan PN Denpasar Nomor 1138/Pdt.G/2020/PN.Dps. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee yang bertujuan mengalihkan kepemilikan tanah kepada WNA batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum nasional. Upaya hukum yang ditempuh adalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi karena Majelis Hakim keliru menetapkan pasal 570 KUHPerdata sebagai dasar gugatan tidak dapat diterima (NO). Jual beli tanah dalam kasus …

Penghidupan Kembali Perseroan Terbatas Yang Telah Dibubarkanketika Masih Dalam Tahap Likuidasi (Analisis Penetapan Pengadilannegeri Luwuk Nomor 24/Pdt.P/2022/Pn Lwk), Alvian Reyza Fuady

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan hukum terhadap keabsahan dari tindakan Perseroan yang meminta penetapan terkait penghidupan kembali Perseroan Terbatas yang sedang dalam proses pembubaran atau dalam proses likuidasi dan pemenuhan kriteria penghidupan kembali pembubaran Perseroan Terbatas melalui Keputusan Sirkuler (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk 24/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 28 April 2022) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Setelah dibubarkan, perseroan terbatas tidak dapat melakukan kegiatan usahanya atau tindakan hukum lainnya kecuali untuk kepentingan likuidasi atau pemberesan, menurut Pasal 142 ayat (2) huruf b UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam keputusan …

Pelindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Tumpang Tindih Kepemilikan Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 109/Pdt/2023/Pt Dki, Christina Pratiwi Pratiwi

Indonesian Notary

Dalam pemberian fasilitas kredit, bank dapat meminta adanya jaminan berupa hak atas tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan. Hak atas tanah yang dijaminkan sebagai jaminan kredit tidak terlepas dari adanya sengketa tanah. Salah satu sengketa kepemilikan tanah yang kerap terjadi yaitu tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Ada akibat hukum dari tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah terhadap Objek Hak Tanggungan. Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan apabila objek Hak Tanggungan kepemilikannya tumpang tindih, perlu mendapatkan pelindungan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian doktrinal yang bertujuan menelaah akibat hukum dari tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah terhadap Hak Tanggungan dan …

Perlindungan Hukum Pembeli Beriktikad Baik Terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual Yang Melibatkan Notaris Dalam Transaksi Jualbeli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1209 K/Pid/2022), Iqbal Raihan Raihan

Indonesian Notary

Ar1kel ini membahas mengenai perlindungan hukum pembeli berik1kad baik terhadap pemalsuan Akta Kuasa Menjual yang melibatkan notaris dalam transaksi jual beli tanah pada putusan MA No. 1209/K/Pid/2022. Transaksi jual beli tanah dalam kasus putusan ini didasari oleh kuasa menjual yang dipalsukan oleh notaris kemudian dijual oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya kepada pihak lain. Akta kuasa menjual yang dipalsukan dijadikan dasar oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya untuk melakukan jual beli kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang sebenarnya, transaksi jual beli ini berakibat kerugian pada pemilik hak atas tanah dan pembeli berik1kad baik. Peneli1an ini menggunakan metode peneli1an …

Analisis Yuridis Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Tanpa Persetujuan Dan Pemberitahuan Kepada Calon Dewan Komisaris(Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/Xii/2022, Jasmine Adhisty Fiqannawati

Indonesian Notary

Pengangkatan dewan komisaris perseroan haruslah mendapat persetujuan dari calon komisaris terkait sebelum pengangkatannya. Nyonya JT diangkat menjadi komisaris perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), yang mana pengangkatan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya dan Nyonya JT tidak pernah pula dikirimkan hasil dari RUPS LB mengenai pengangkatannya. Hasil dari RUPS LB tersebut yang berupa akta Notaris yang dibuat oleh Notaris A, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga terbitlah SK Kemenkumham yang mencantumkan nama Nyonya JT sebagai komisaris perseroan, yang otomatis membebankan tanggung jawab dan kewajiban atas hal yang tidak pernah disetujui oleh Nyonya JT. Berdasarkan hal …

Akibat Hukum Akta Adopsi Yang Melanggar Hukum Adat (Studi Kasus Marga P Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 324/Pdt/2020/Pt Mdn), M Kevin Veda Kusuma

Indonesian Notary

Pengangkatan Anak atau Adopsi dapat dilaksanakan melalui Akta Notaris maupun secara Hukum Adat yang diakui keberadaannya oleh Konstitusi Republik Indonesia. yang pada akhirnya diajukan untuk mendapatkan penetapan pengadilan dalam rangka Akta Notaris kemudian dipergunakan untuk menjadi alat bukti untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, terdapat kasus pengangkatan anak melalui Akta Notaris yang melanggar hukum adat. Untuk itu, penulis melakukan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah doktrinal yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, mengelompokan lalu memilahnya. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan, dipilah, dan diinterpretasi. Kemudian, penulis menganalisisnya dan …

Peran Notaris Dalam Rangka Memperkuat Akta Perjanjian Kerjasama Internasional Konservasi Orangutan Di Kalimantan, Michael Frederijk Tampubolon

Indonesian Notary

Peran Notaris diperlukan dalam kegiatan konservasi sumber daya alam dalam hal pembuatan akta perjanjian kerjasama perlindungan alam yang melibatkan pihak asing. Salah satu bentuk Kerjasama tersebut terlihat dari Akta Persetujuan Kerjasama antara Ditjen KSDAE dan Universitas York Kanada tentang Kerjasama Konservasi Orangutan Kalimantan di Taman Nasional Kutai. Dalam akta tersebut terdapat hal hal yang bersifat keperdataan seperti pendanaan, bantuan pihak ketiga, serta alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di Indonesia, sehingga akta tersebut memiliki unsur unsur keperdataan. Disinilah, peran serta seorang Notaris sangat dibutuhkan dalam memberikan sumbangsih dalam hal pembuatan akta dan keautentikan akta. Notaris dapat melaksanakan waarmerking untuk menandakan bahwa …

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Pengampuan Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 915 K/Pdt/2021), Muhammad Abimuk Primanto

Indonesian Notary

Jual beli hak atas tanah berdasarkan permohonan pengampuan yang dituangkan ke dalam Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan permohonan pengampuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun ditemukan permohonan pengampuan yang kesaksiannya tidak lengkap karena tidak semua keluarga sedarah atau semenda yang berkaitan langsung dengan pengampuan memberikan kesaksian seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/pdt/2021 di mana salah seorang anak kandung tidak dimintakan kesaksiannya. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tanggung jawab PPAT terhadap AJB yang dibuatnya berdasarkan pengampuan yang cacat hukum karena tidak lengkapnya kesaksian dari keluarga sedarah atau …

The Second Circuit Considers Whether Instacart Shoppers Are Exempt From The Federal Arbitration Act In A Post-Bissonnette World, Emily Prendergast

Cardozo Journal of Equal Rights and Social Justice (ERSJ) Blog

The gig economy consists of individuals, known as gig workers, who perform on-demand labor through digital platforms, such as apps or websites. This structure provides gig workers flexible employment opportunities and autonomy over their hours.  However, employers often incorrectly label gig workers as independent contractors, allowing employers to avoid paying federal and state taxes while also withholding worker protections typically required by federal law.  Mislabeling gig workers persists due to the lack of state regulations defining the scope of employment relationships in the emerging gig industry, and the enforcement of arbitration clauses between workers and employers hinders the enactment of …

Mmu: 09/30/24–10/06/24, Student Bar Association

Monday Morning Update

This Week @ NDLS

Mass Times

Commons Daily Menu

Saint of the Week

General Announcements

State Of Utah V. Alberto Frank Hernandez : Brief Of Appellee, Utah Court Of Appeals

Utah Court of Appeals Briefs (2020 –)

Appeal from convictions for aggravated assault, a third degree felony, and obstruction of justice, a class A misdemeanor , in the Third Judicial District, Salt Lake County, the Honorable Heather Brereton presiding

ERICK GRANGE Salt Lake Legal Defender Assoc. Counsel for Appellant

CONNOR NELSON (18064) Assistant Solicitor General SEAN D. REYES (7969) Utah Attorney General MADISON BARR SAMUEL COMI Salt Lake District Attorney’s Office Counsel for Appellee

Details: Red Mass Tomorrow, Emma Kate Lively `

The Red Mass

Emma Kate Lively reminds members of the NDLS Saint Thomas More Society about the Red Mass tomorrow. She also provides a quick bio of the celebrant, Bishop Robert J. McClory.

Challenges Of Competition And Consumer Protection Law And Regulation, Dominik Borek, Dominik Wolski

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (internet Quarterly on Antitrust and Regulation)

Editorial Foreword

F24rs Sgr No. 1 (Digital Tigercard), Brett Robertson

Student Senate Enrolled Legislation

No abstract provided.

Tinjauan Yuridis Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyaraktan Keagamaan Tanpa Mekanisme Lelang, Fajar Hidayansyah Ilham, Marchellina Shagyna Anggraeni

Jurnal Hukum & Pembangunan

Natural resources is one of the essential aspects of life and human existence. Indonesia is known as a country with abundant natural resources. Therefore, their management must be conducted transparently to prevent corruption and ensure that natural resources are managed in the most efficient and beneficial way fore the community. If natural resources controlled by the state are not managed based on principles reflecting justice, there is a potential that the benefits will only be enjoyed by a small group of people. The mechanism of granting Special Mining Business Permits (WIUPK) through auction is one way to embody the principles …

Analisis Perbandingan Struktural Dan Karakteristik Badan Usaha Milik Negara Indonesia Dengan Malaysia, Raihan Fathurrahman

Jurnal Hukum & Pembangunan

The comparative analysis of the structural and characteristic aspects of State-Owned Enterprises (BUMN) in Indonesia and Malaysia highlights differences in their approaches to managing these state-owned companies. In Indonesia, BUMN are regulated by Law No. 19 of 2003, which divides BUMN into Persero and Perum. However, bureaucratic structures with strict hierarchies and political intervention often hinder market efficiency and responsiveness. Meanwhile, Government-Linked Companies (GLCs) in Malaysia, under the supervision of Khazanah Nasional Berhad, demonstrate a more streamlined and flexible structure. They operate with higher autonomy and tight supervision, enabling quicker responses to market changes. In terms of governance, Indonesia applies …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Tanggung Jawab Negara Terhadap Eksistensi Masyarakat Pemukim Di Atas Air (Studi Kasus: Suku Bajo Desa Samabahari, Kabupaten Wakatobi), Aditya Nurahmani An

Jurnal Hukum & Pembangunan

The settler communities on the water are like the Bajo tribe, they have had a tradition of living on the water and in coastal areas for generations even before Indonesia became independent. The settler communities on the water have faced various problems such as legal certainty for settlements, threats of eviction, difficulty in accessing clean water and acts of discrimination. In this research, there are 2 (two) things to be studied, firstly what is the position of the settler community on the water in terms of the principle of common property resources in marine management and secondly what is …

Privacy Risks And Regulatory Challenges In Smart Grids And Renewable Energy Systems, Mikołaj Rajca

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (internet Quarterly on Antitrust and Regulation)

Smart grid technologies are central to the global shift towards a more efficient and sustainable energy infrastructure, integrating advanced digital systems with traditional power networks. While these technologies offer significant benefits, including enhanced energy management and the seamless integration of renewable energy sources, they also introduce complex privacy challenges. The extensive data collection and real-time communication capabilities inherent in smart grids raise concerns over consumer privacy, data breaches, and cybersecurity threats. This paper critically examines these privacy risks within the context of evolving regulatory frameworks such as the GDPR, NIS2 Directive, and the forthcoming EU AI Act. The discussion emphasizes …

Ndls Communicator: Week Of 09.30.24, Notre Dame Law School

NDLS Communicator

The Latest News

• U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit rules in favor of prison minister barred from county jail
• ND Law Black Law Students Association explores DEI challenges and opportunities following SCOTUS race conscious admissions decision

Faculty News and Briefs

• All-Faculty Team: Sam Bray. Sam Bray was honored as a member of this year's All-Faculty Team and was recognized during last week's home football game for his research on the law of equity and its lasting contributions to the work of courts in the United States.
• This week, Marcus Cole will speak at the inaugural Hope & Healing …

Attempts To Define The Concept Of ‘Dark Patterns’ In The Doctrine And Activities Of Authorities Of Eu Member States, Damian Kazimierski

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (internet Quarterly on Antitrust and Regulation)

The aim of the paper is to trace the different ways of defining the concept of ‘dark patterns’ in the doctrine and decisional practice of authorities operating within the territory of the European Union, with particular attention placed on the Polish perspective. The publication addresses the main elements of this notion, and indicates the premises that lack consensus in the academic community and in the decisional practices of the authorities. These include, first of all, the requirement of intentionality of the use of social engineering in order to induce the user of a website or application to take the expected …

Vol. 13(2) - Entire Issue

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (internet Quarterly on Antitrust and Regulation)

Entore issue 13(2)

‘Intentionality’ As A Feature Of The Subjective Side Of The Tort Of Allowing A Violation Of The Prohibition Of Agreements Restricting Competition, Marta Dobosz, Jarosław Szewczyk

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (internet Quarterly on Antitrust and Regulation)

In the event of finding that an entrepreneur has violated the prohibition specifi ed in Article 6(1) items 1–6 of the Polish Act on Competition and Consumer Protection or in Article 101(1) letter a–e of the TFEU, liability may also be borne by a manager who, in the performance of their function and within the duration of the established infringement, intentionally allowed such an infringement to occur through their action or omission (see Art. 6a of the Act of Competition and Consumer Protection). The purpose of assigning this liability is to demonstrate the individual features of the action in question. …