Law Commons^™

The Failed Attempt To Overthrow The American Government: Crime And Insurrection, Frances P. Bernat

Journal of Criminal Justice and Law

President Trump, refusing to concede the 2020 Presidential election, claimed that there was election fraud. On January 6, 2021, the date set to finalize the election results by Congress, President Trump implored hundreds of thousands of his followers to march to the Capitol and “Stop the Steal.” Inside and outside the Capitol building, the police were overpowered by a mob of Trump supporters who did not want to have Joe Biden be formally declared the next U.S. President. The siege on the Capitol, in a failed attempted overthrow of the national government, was thwarted later that night. In the early …

Peran Notaris Terhadap Pengambilalihan Aset Nasabah (Ayda) Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 258/Pdt/2020/Pt.Dki, Kevin Muhammad

Indonesian Notary

Notaris mempunyai peran yang penting dalam setiap operasional transaksi perbankan terutama dalam pembuatan akta-akta terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Salah satu fungsi bank syariah yaitu menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu peran Notaris terhadap pelaksanaan pengambilalihan aset nasabah (AYDA) dan Bank Muamalat dapat melakukan pengambilalihan aset nasabah (AYDA) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah …

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/Pdt/2019), Ni Putu Vinka Rinjani

Indonesian Notary

Artikel ini membahas tentang pembatalan sertipikat hak atas tanah yang distudi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/PDT/2019. Dalam putusan tersebut, sertipikat hak atas tanah dibatalkan karena pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat bukan pemilik yang sah atas obyek tanah yang bersangkutan. Dengan adanya pembatalan maka sertipikat hak atas tanah sudah tidak berlaku lagi. Hal ini selanjutnya menimbulkan masalah lain karena obyek tanah yang bersangkutan sudah dijual kepada pihak lain. Pembeli menjadi dirugikan karena sertipikat hak atas tanah dibatalkan sehingga ia kehilangan haknya atas obyek tanah tersebut. Untuk itu permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum …

Analisis Tumpang Tindih Penguasaan Bidang Tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sppfbt) Dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/K/Tun/2018), Agripina Tanto

Indonesian Notary

Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan sengketa tumpang tindih penguasaan bidang tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) dengan sertifikat hak pengelolaan di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Banyak ditemukan masyarakat Desa Kuta yang menguasai tanah dengan berlandaskan SPPFBT karena belum melaksanakan pendaftaran tanah pertamakali. Dengan demikian, BPN Kab. Lombok Tengah wajib berhati-hati dalam mengumpulkan data fisik dan yuridis tanah dalam hal pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertamakali agar kelak terhindar dari adanya konflik pertanahan. Adapun masalah yang timbul dimana BPN Kab. Lombok Tengah lengah dalam menerbitkan Sertifikat HPL No. 73/Kuta, terdapat beberapa prosedur yang terlewati sehingga sebagian bidang tanah …

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Atas Objek Tanah Dengan Luasan Kurang Dari 5 Hektar Dan Dibebani Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada Pembangunan Gis 150 Kv Grogol Ii), Natasha Meutia Emiliania

Indonesian Notary

This research explains how land acquisition for public interest such electricity energy (GIS 150 kV Grogol II) happened on object under 5 hectar and mortgage rights. Land acquisition for public interest is an activity which provide land to excalating nation welfare and prosperity, country and it citizens, by giving a guaranteed legal interest toward entitled party. The status of land which prepared for acquisition in the public interest were often under collateral security. Thus to solve the problem, writer use normative legal research methods by compare the law on books with the facts. The data analysis was carried out descriptively, …

Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris Yang Melfteakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun Atau Lebih, Rio Cahya Nandika

Indonesian Notary

This research discusses the imposition of sanctions to a Notary who is convicted with 5 (five) years or more imprisonment penalty charge. A notary as a public official who has the authority to make an authentic (notarial) deed as a perfect means of proof must maintain the dignity of his position. For this reason, in carrying out their positions, Notaries are supervised by the Notary Supervisory Board. The form of supervision is not only in the scope of the Notary’s duty but also on the behavior of a Notary outside their authority such as a crime that can be committed …

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Pemalsuan Foto Identitas Para Pihak Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum (Putusan Nomor 371/Pid.B/2018/Pnsda), Muhamad Irfan Ramadhan

Indonesian Notary

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum bagi Notaris sebagai Pejabat Umum atas pemalsuan foto identitas yang disampaikan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma mengenai perlindungan hukum bagi Notaris atas pemalsuan foto identitas yang disampaikan oleh para pihak dan dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang–undang, pendekatan konseptual, dan analisis kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pegumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris atas …

Kode Etik Notaris Dan Undang – Undang Jabatan Notaris Dalam Pasar Modal, Venny Talitha

Indonesian Notary

An embodiment of a country's development which is the formation of an independent and stable economy with a more evenly distributed increase in people's prosperity growth is quite high. One way to advance the economy is to grow capital market operations, where the stock market plays a major role as a source of business funds and as an investment place for the people. In an increasingly modern society, legal relationships in business activities are usually focused on contractual arrangements between parties, and are no longer focused on trust-related behaviors. In a country that promotes economic growth, the importance of legal …

Tanah Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan Surat Kuasa Menjual Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Syifa Septiriani Indrayadi Putri

Indonesian Notary

Lending and borrowing money is an activity that is widely carried out to support the development of one’s business and economy. The borrowing is carried out between individuals and/or individuals and legal entities. In a loan money, it is necessary to have the words needed in the credit agreement followed by the provision of land as collateral for debt repayment. Debt guarantees are useful if the debtor cannot fulfill his achievements, then the collateral can be sold by the creditor in order to pay off the debt. In practice, it is often found that there are failures to make credit …

Status Kepemilikan Objek Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Perjanjian Pura-Pura Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 392k/Pdt/2018, Fitriah Trisniawati Sutrisna

Indonesian Notary

Perjanjian pada umumnya berisi pernyataan para pihak untuk melakukan tindakan tertentu. Namun kadang kala isi suatu perjanjian hanya pura-pura belaka, hal tersebut dikenal sebagai perjanjian pura-pura. Pada praktiknya perjanjian pura-pura dapat berupa akta perjanjian pengikatan jual beli yang dijadikan sebagai jaminan dalam rangka perjanjian utang piutang. Penelitian ini menganalisis keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura dan status kepemilikan objek dalam akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Berdasarkan hasil …

Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Tanggal 26 Maret 2018 Yang Di Buat Dihadapan Notaris X Di Kabupaten Karawang), Ratih Rahmatiar Safifah

Indonesian Notary

Notaries as public officials authorized to make an authentic deed must comply with all applicable provisions, related to the marriage agreement. This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research type, the type of data used is secondary data with data collection techniques through document study. The results of the study stated that the marriage agreement can basically contain whatever is desired by the parties who made it as long as it does not violate the boundaries of law, religion and morality. The polygamy or anti -polygamy clause can be included in the marriage contract, only if the …

Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2525 K/Pdt/2018), Hayyik Lana Lie Ulin Nuha

Indonesian Notary

PPAT actions that do not include the heirs in the making of the sale and purchase deed (AJB) can be accounted for administratively and civilian for illegal acts in Article 1366 of the Civil Code. PPAT can be subject to administrative sanctions in accordance with Article 62 PP No. 24 of 1997 and Article 6 of the IPPAT Code of Ethics. Defendant I's act of selling inheritance without the plaintiff's knowledge constitutes an illegal act regulated in Article 1365 of the Civil Code so that the sale and purchase of other people's goods is null and can provide a basis …

Property And Local Knowledge, Malcolm Lavoie

Catholic University Law Review

Property rights play an important but largely under-appreciated role in channeling local knowledge into decisions about physical resources. Property devolves decision-making authority to a dispersed pool of owners, who are likely to be aware of local conditions relevant to their resources. As a result, property owners are often in a position to make better-informed decisions about the use of the resource than other parties. The homeowner who preemptively repairs an old roof, the retailer who offers a new product for sale, and the farmer who decides to switch crops are all decision-makers who are empowered through property rights to act …

But We Didn’T Agree To That!: Why Class Proceedings Should Not Be Implied From Silent Or Ambiguous Arbitration Clauses After Lamps Plus, Inc. V. Varela, Andrea Demelo Laprade

Catholic University Law Review

The application of class arbitrability when a contract is silent on the matter remains a mystery. The Supreme Court has not clarified its stance on class arbitrability and preemptive effects of the Federal Arbitration Act on state law when applied to determine if class arbitrability is available. The purpose of this Paper is to address how the Lamps Plus v. Varela decision created more confusion about the question of class arbitrability. It argues that the failure to address the particulars of the availability of class arbitration will perpetuate litigation on this issue. This Paper suggests that the FAA’s purpose supports …

Advocating The Temporary Rights To Work For Refugees And Asylum Seekers In Transit In Indonesia, Marupa Hasudungan Sianturi, Nino Viartasiwi

Indonesia Law Review

Refugees and asylum seekers are stuck in three to unknown years of protracted transit in Indonesia in their route to reach a destination country. The status of foreign refugees and asylum seekers has deprived them access to basic human needs such as the right to earn a living, education, and healthcare service. This study focuses on the issue of the prohibition to work for refugees and asylum seekers by reviewing the law and regulation concerning refugee protection, rights to work for foreigners, and fundamental human rights. In addition, a review of international norms and conventions on human rights, as well …

Regulating Data Exclusivity Of Ride-Hailing Service In Indonesian Competition Law, Annisa Rahma Diasti

Indonesia Law Review

The digital ride-hailing service platforms have advanced significantly due to technological development. It resulted in lower consumer costs and better-quality service. Thus, consumers opted for such platforms more than the conventional transportation, resulting in their exponential growth over the years such as Gojek and Grab in Indonesia. Their strong market position was achieved quickly, facilitated by innovation advantages such as indirect network effects and algorithm-based analysis of users’ past data. Ultimately, data has become a barrier for potential competitors to entering the market. Simultaneously, the incumbents or the dominant market holders likely to use a technology-based strategy by keeping access …

Legal Introspection Towards The Development Of Right To Privacy As Fundamental Right In India, Payal Thaorey

Indonesia Law Review

Privacy of the individual is an essential aspect of dignity. The ability of the individual to protect a zone of privacy enables the realization of the full value of life and liberty. Liberty has a broader meaning of which privacy is a subset. All liberties may not be exercised in privacy. Yet others can be fulfilled only within a private space. Privacy enables the individual to retain the autonomy of the body and mind. The autonomy of the individual is the ability to make decisions on vital matters of concern to life. The journey of right to privacy has been …

Race, Rallies, And Rhetoric: How Trump’S Political Discourse Contributed To The Capitol Riot, Heather Alaniz, Kimberly D. Dodson, Jared R. Dmello

Journal of Criminal Justice and Law

The January 6, 2021, Capitol riot in Washington D.C. reflects one of the worst moments for democracy in U.S. History. Estimates indicate 10% of the individuals arrested following the Capitol riot had connections to far right militias and other right-wing extremist groups. To investigate the events that led up to the Capitol riot, this study provides a descriptive analysis of Trump’s public rhetoric between 2015-2020 citing tweets, speeches, and news interviews where his words created an environment for violence among his supporters prior to and throughout his presidency.

Police Officer Political Identity And Their Opinions Of Public Protests, Lois V. Woods, Kimberly K. Blackmon

Journal of Criminal Justice and Law

Purpose: Controversy surrounding the BLM movement and the insurrection at the US Capitol on January 6, 2021, has been felt even within the ranks of policing. Participation of police officers in the Capitol riot seemed to be at odds with the duty and responsibility of those officers who sustained serious injuries that day. Method: Using data collected from active law enforcement officers, the current study examines how political identity may play a role in a police officer’s perceptions of law enforcement engagement in political protests. Results: The only significant difference found was police refraining from engaging in or participating with …

Ceding Power In Intra-Household Bargaining In Times Of Economic Anxiety: An Experimental Study In Nepal, Margaret Boittin, Katrina Kosec, Cecilia Hyunjung Mo, Soosun You

All Papers

How do perceptions of one’s relative economic status affect beliefs regarding gender roles? We conducted a 2019 survey experiment with approximately 2,000 adults in Nepal. Employing an established survey treatment called a priming experiment to subtly alter half of respondents’ perceptions of their relative economic well-being, we find that increased feelings of relative deprivation make married women significantly less likely to support gender egalitarian perspectives. Women decrease their support for women making decisions over household expenditures, having equal control over household income, sharing household chores, and women working outside the home. A message randomly read to some women and designed …

Hukum Tata Negara Adat Minangkabau Dan Aceh Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Raihan Hudiana

Jurnal Konstitusi & Demokrasi

As the state's fundamental law, the constitution is a legal document that regulates the general provisions of reference for making more specific laws and regulations. The birth of a constitution stems from the shared consensus of a nation that contains the distinctive values of its people, including those in Indonesia. Indonesia has various kingdoms with a long history in each region that is part of it, including Aceh and Minangkabau. The condition of the two regions with a long history of civilization has led to customary constitutional law based on prevailing values. The validity of customary law raises questions about …

Menyoal Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Independensi Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Teddy Handiar Yobel

Jurnal Konstitusi & Demokrasi

This paper talks about General Elections Commission independence concept within General Elections Commissions establishment as a part of People Representative Council supervision. The main goal is to search the right stance following the debate of General Elections Commission independence. After the answer emerges, the discovery from the research paper can become reference regarding the answer about General Elections Commissions debate in term of forming General Elections Commission regulations. Specifically, the big question that could be answered from this research is whether General Elections Commission independence disturbed with the consultation obligatory within General Elections Commission regulations establishment? By way of normative, …

Perkembangan Pengaturan Tindakan Afirmasi Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ishmah Naqiyyah

Jurnal Konstitusi & Demokrasi

This research discusses the development of affirmative action arrangements to increase women's representation in the DPR RI and how the implementation of these arrangements since the beginning of affirmative action was applied in 2004 until the last time affirmative action for the DPR was applied, namely in 2014. The research method used is normative juridical with a legal history approach. The discussion begins by analyzing affirmative action in the Political Party Law, the General Election Law for Members of the DPR, DPD, and DPRD, and the Law on the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representatives Council, …

Enhancing Healthcare Professional Practice In The Philippines Toward Asean Integration Through The Continuing Professional Development Law, Kevin T. Crispino, Ian Christopher N. Rocha

ASEAN Journal of Community Engagement

The Republic Act 10912, otherwise known as the Continuing Professional Development (CPD) Act of 2016, was passed into law to promote and upgrade the practice of healthcare professions in the Philippines. Since the establishment of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Economic Community (AEC), CPD has been considered an area of development through which Filipino professionals are trained to become globally competitive. The Philippine government upholds several agreements made among ASEAN member-states, including recognizing professionals in every ASEAN country, facilitating the mobility of professions within the region, exchanging expertise on standards and qualifications, promoting best practices, and providing valuable …

Forming A More Perfect Honor System: Why The Trend Of Over-Legalizing Academic Honor Codes Must Be Reversed, Christopher M. Hartley

Catholic University Law Review

Legal processes dominate many honor systems at schools and universities. The negative impacts of this legal saturation include time-consuming, overly burdensome, and seldom understood honor systems as well as a shift of student focus from compliance with honor codes to a fixation on exoneration, given the increased opportunity for fighting and defeating honor allegations using legal recourses. This article is a clarion call for higher education immediate action: schools must scrutinize their honor systems to ensure they are legally efficient, not legally saturated. Authors of books and law journal articles have meticulously reviewed the academic honor system history and legal …

Compelled Unionism In The Private Sector After Janus: Why Unions Should Not Profit From Dissenting Employees, Giovanna Bonafede

Catholic University Law Review

This Note examines the impact of the 2018 landmark labor law case Janus v. AFSCME. Janus held it unconstitutional under the First Amendment to require public sector employees to pay fees to a union to which they are not a member. The Supreme Court based their decision on the idea that compelling public employees to subsidize union speech to which they disagreed violated their free speech rights. The author argues that the Court’s holding in Janus should be extended to protect the free speech rights of private sector employees through a finding of state action in the private unionized …

How To Conclude A Brief, Brian Wolfman

Georgetown Law Faculty Publications and Other Works

This essay discusses the "conclusion" section of an appellate brief and its relationship to problems of argument ordering in multi-issue appeals. The essay first reviews the relevant federal appellate rules--Federal Rule of Appellate Procedure 28(a)(9) and Supreme Court Rule 24.1(j)--and explains the author's preference for short, precise, remedy-oriented conclusions, shorn of repetitive argument. It illustrates these points with examples from recently filed appellate briefs. The essay then turns to problems of argument ordering in multi-issue appellate briefs, with an emphasis on ending with a bang not a whimper, while sticking with the short, non-argumentative conclusion. The argument-ordering discussion is also …

We Can Make A Better Use Of Orcid: Five Observed Misapplications, Miriam Baglioni, Paolo Manghi, Andrea Mannocci, Alessia Bardi

Copyright, Fair Use, Scholarly Communication, etc.

Since 2012, the “Open Researcher and Contributor ID” organisation (ORCID) has been successfully running a worldwide registry, with the aim of “providing a unique, persistent identifier for individuals to use as they engage in research, scholarship, and innovation activities”. Any service in the scholarly communication ecosystem (for example., publishers, repositories, CRIS systems, etc.) can contribute to a non-ambiguous scholarly record by including, during metadata deposition, referrals to iDs in the ORCID registry.

The OpenAIRE Research Graph is a scholarly knowledge graph that aggregates both records from the ORCID registry and publication records with ORCID referrals from publishers and repositories worldwide …

2022 Byu Law Review Masthead

BYU Law Review

No abstract provided.

Corruption In University Admissions And The Administrative Allocation Of Scarce Goods, L. Burke Files, Roger E. Meiners, Andrew P. Morriss

BYU Law Review

The Varsity Blues investigation uncovered a seamy side of university admissions. Multiple wealthy parents were indicted for securing their children s admission to selective institutions through bribery. Despite the publicity the indictments and guilty pleas received, and the public schadenfreude over the sight of celebrities being arrested, the investigation is most notable for what it did not do: it did not deploy the federal government's arsenal of anti-money laundering and anti-corruption tools against the universities involved. This represents a significant missed opportunity to address the serious problems that arise from rationing access to selective institutions via opaque, easily manipulated admissions …