Law Commons^™

Nebraska Transcript (University Of Nebraska College Of Law), Fall 2024

Nebraska Transcript

Dean’s Message

Alumni Master Jonathan Hatami, ’02, gives a voice to children in court

Ledford, ’25, leads OUTLaw with compassion in mind

Four Nebraska Law students attend Ms. JD Leadership Academy Intensive

Brummond named recipient of Limitless Leadership Award

Black Law Student Association champions representation in the legal profession

Professor Brandon Johnson: examining electoral jurisprudence

Suggs, ’79, reflects on Lennon case after nearly 45 years

Nebraska Law introduces new peer-reviewed law journal

Generations of Law graduates recognized with Nebraska Alumni Association Family Tree Award

Nebraska Law Review hosts symposium on democracy and trust

Cole leads establishment of Nebraska Innocence Clinic …

Client Confidentiality As Data Security, Jonah E. Perlin

Washington Law Review

The duty of confidentiality has been a cornerstone of the attorney-client relationship for more than four centuries. Historically, this duty was not difficult to discharge. All a lawyer had to do to comply was not affirmatively share client information in public without consent. But that has all changed. The same technologies that provide unprecedented benefits of authorized access by lawyers and their clients create unprecedented risks of unauthorized access by others. As a result, although the duty of confidentiality was once synonymous with a duty to keep client confidences secret, today the duty necessitates that lawyers keep client confidences secure …

Remembering Robert H. Mckinney, James Owsley Boyd

Keep Up With the Latest News from the Law School (blog)

The Maurer School of Law is mourning the passing of its graduate Robert H. McKinney, a visionary attorney, businessman, civic leader, and philanthropist, who died over the weekend at his home in Michigan. He was 98.

McKinney enrolled at the IU School of Law in Indianapolis after his World War II duties, but was recalled to active duty during the Korean War. McKinney transferred to IU’s law school in Bloomington, where he graduated in 1952.

He remained actively involved with both law schools—and the university—for more than 70 years. In 2011 the IU School of Law in Indianapolis was renamed …

Fall 2024

Ergo

No abstract provided.

An Updated Practical Guide To Taking And Defending Depositions, Gary S. Gildin

Dickinson Law Review (2017-Present)

The deposition offers a singular opportunity to handcuff the deponent to an irreversible script. Consequently, both the attorney taking the deposition and defending counsel must prepare for and conduct the deposition with equal if not greater care than the trial.

Traditionally, lawyers have used the deposition to discover facts relating to the legal elements and the credibility, perception, and recollection of the witness. However, recent breakthroughs in neuroscience as to how the brain makes decisions have revealed a different genre of evidence that will drive how the trier of fact will decide the case. Today an attorney taking a deposition …

Discrimination, Model Rule 8.4(G), And The Aba’S Quixotic Quest For Uniformity, Alex B. Long

Washington and Lee Law Review

Under American Bar Association (“ABA”) Model Rule 8.4(g), it is professional misconduct for a lawyer to engage in conduct related to the practice of law that the lawyer knows, or reasonably should know, is harassment or discrimination on the basis of race and other protected characteristics. Widespread concerns over the breadth and lack of clarity concerning the rule have triggered substantial criticism, including the refusal of multiple states to adopt this model rule. Instead, several states have responded by introducing alternative versions of Model Rule 8.4(g) or by applying older rules of professional conduct in the case of discriminatory speech …

Standing For Change: Associational Standing As An Aggregational Mechanism In Tenants' Rights, Hope Peraria

Cardozo Journal of Equal Rights & Social Justice

The note argues that tenant associations can serve as an effective vehicle for aggregate lawsuits to vindicate tenants' rights, addressing the persistent enforcement gap in housing rights. By leveraging associational standing, these associations can advocate for shared interests, facilitate community organizing, and complement legal reforms. This approach not only strengthens tenants' collective power but also offers practical solutions to systemic barriers that prevent individuals from asserting their rights.

Law School News: From Ideas To Political Action 10-2024, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Renewing Our Vows: The Lawyer's Oath And Our Pledge To Democracy, Colin M. Black

Suffolk University Law School Faculty Works

For centuries, lawyers have sworn to an oath as a prerequisite to admission. The oath, barely evolved from their historical roots, represents the guiding commitment lawyers make to democratic principles of honesty, integrity, fairness, and the rule of law. This commitment is in exchange for the power and privilege of belonging to the legal profession. However, the ethical landscape for legal practitioners has evolved, particularly in response to the alarming events of the 2020 U.S. presidential election. These events revealed significant lapses in the judgment and conduct among some lawyers, exposing the need for a recommitment to the democratic principles …

Law Library Blog (October 2024): Legal Beagle's Blog Archive, Roger Williams University School Of Law

Law Library Newsletters/Blog

No abstract provided.

Perjanjian Pinjam Nama Warga Negara Asing Dengan Objek Hak Atas Tanah Melalui Pranata Hukum Nasional (Analisis Simulasi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1138/Pdt.G/2020/Pn Dps), Alvi Azzahra Putri N

Indonesian Notary

Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah kepada Warga Negara Asing (WNA), termasuk melalui perjanjian pinjam nama, sesuai Pasal 21 ayat (1) UUPA. Ini membahas kedudukan kepemilikan hak atas tanah oleh WNA dalam Pranata Hukum Nasional dan upaya hukum penyelesaiannya berdasarkan kasus putusan PN Denpasar Nomor 1138/Pdt.G/2020/PN.Dps. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee yang bertujuan mengalihkan kepemilikan tanah kepada WNA batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum nasional. Upaya hukum yang ditempuh adalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi karena Majelis Hakim keliru menetapkan pasal 570 KUHPerdata sebagai dasar gugatan tidak dapat diterima (NO). Jual beli tanah dalam kasus …

Penghidupan Kembali Perseroan Terbatas Yang Telah Dibubarkanketika Masih Dalam Tahap Likuidasi (Analisis Penetapan Pengadilannegeri Luwuk Nomor 24/Pdt.P/2022/Pn Lwk), Alvian Reyza Fuady

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan hukum terhadap keabsahan dari tindakan Perseroan yang meminta penetapan terkait penghidupan kembali Perseroan Terbatas yang sedang dalam proses pembubaran atau dalam proses likuidasi dan pemenuhan kriteria penghidupan kembali pembubaran Perseroan Terbatas melalui Keputusan Sirkuler (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk 24/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 28 April 2022) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Setelah dibubarkan, perseroan terbatas tidak dapat melakukan kegiatan usahanya atau tindakan hukum lainnya kecuali untuk kepentingan likuidasi atau pemberesan, menurut Pasal 142 ayat (2) huruf b UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam keputusan …

Pelindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Tumpang Tindih Kepemilikan Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 109/Pdt/2023/Pt Dki, Christina Pratiwi Pratiwi

Indonesian Notary

Dalam pemberian fasilitas kredit, bank dapat meminta adanya jaminan berupa hak atas tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan. Hak atas tanah yang dijaminkan sebagai jaminan kredit tidak terlepas dari adanya sengketa tanah. Salah satu sengketa kepemilikan tanah yang kerap terjadi yaitu tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Ada akibat hukum dari tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah terhadap Objek Hak Tanggungan. Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan apabila objek Hak Tanggungan kepemilikannya tumpang tindih, perlu mendapatkan pelindungan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian doktrinal yang bertujuan menelaah akibat hukum dari tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah terhadap Hak Tanggungan dan …

Perlindungan Hukum Pembeli Beriktikad Baik Terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual Yang Melibatkan Notaris Dalam Transaksi Jualbeli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1209 K/Pid/2022), Iqbal Raihan Raihan

Indonesian Notary

Ar1kel ini membahas mengenai perlindungan hukum pembeli berik1kad baik terhadap pemalsuan Akta Kuasa Menjual yang melibatkan notaris dalam transaksi jual beli tanah pada putusan MA No. 1209/K/Pid/2022. Transaksi jual beli tanah dalam kasus putusan ini didasari oleh kuasa menjual yang dipalsukan oleh notaris kemudian dijual oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya kepada pihak lain. Akta kuasa menjual yang dipalsukan dijadikan dasar oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya untuk melakukan jual beli kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang sebenarnya, transaksi jual beli ini berakibat kerugian pada pemilik hak atas tanah dan pembeli berik1kad baik. Peneli1an ini menggunakan metode peneli1an …

Analisis Yuridis Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Tanpa Persetujuan Dan Pemberitahuan Kepada Calon Dewan Komisaris(Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/Xii/2022, Jasmine Adhisty Fiqannawati

Indonesian Notary

Pengangkatan dewan komisaris perseroan haruslah mendapat persetujuan dari calon komisaris terkait sebelum pengangkatannya. Nyonya JT diangkat menjadi komisaris perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), yang mana pengangkatan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya dan Nyonya JT tidak pernah pula dikirimkan hasil dari RUPS LB mengenai pengangkatannya. Hasil dari RUPS LB tersebut yang berupa akta Notaris yang dibuat oleh Notaris A, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga terbitlah SK Kemenkumham yang mencantumkan nama Nyonya JT sebagai komisaris perseroan, yang otomatis membebankan tanggung jawab dan kewajiban atas hal yang tidak pernah disetujui oleh Nyonya JT. Berdasarkan hal …

Akibat Hukum Akta Adopsi Yang Melanggar Hukum Adat (Studi Kasus Marga P Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 324/Pdt/2020/Pt Mdn), M Kevin Veda Kusuma

Indonesian Notary

Pengangkatan Anak atau Adopsi dapat dilaksanakan melalui Akta Notaris maupun secara Hukum Adat yang diakui keberadaannya oleh Konstitusi Republik Indonesia. yang pada akhirnya diajukan untuk mendapatkan penetapan pengadilan dalam rangka Akta Notaris kemudian dipergunakan untuk menjadi alat bukti untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, terdapat kasus pengangkatan anak melalui Akta Notaris yang melanggar hukum adat. Untuk itu, penulis melakukan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah doktrinal yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, mengelompokan lalu memilahnya. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan, dipilah, dan diinterpretasi. Kemudian, penulis menganalisisnya dan …

Peran Notaris Dalam Rangka Memperkuat Akta Perjanjian Kerjasama Internasional Konservasi Orangutan Di Kalimantan, Michael Frederijk Tampubolon

Indonesian Notary

Peran Notaris diperlukan dalam kegiatan konservasi sumber daya alam dalam hal pembuatan akta perjanjian kerjasama perlindungan alam yang melibatkan pihak asing. Salah satu bentuk Kerjasama tersebut terlihat dari Akta Persetujuan Kerjasama antara Ditjen KSDAE dan Universitas York Kanada tentang Kerjasama Konservasi Orangutan Kalimantan di Taman Nasional Kutai. Dalam akta tersebut terdapat hal hal yang bersifat keperdataan seperti pendanaan, bantuan pihak ketiga, serta alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di Indonesia, sehingga akta tersebut memiliki unsur unsur keperdataan. Disinilah, peran serta seorang Notaris sangat dibutuhkan dalam memberikan sumbangsih dalam hal pembuatan akta dan keautentikan akta. Notaris dapat melaksanakan waarmerking untuk menandakan bahwa …

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Pengampuan Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 915 K/Pdt/2021), Muhammad Abimuk Primanto

Indonesian Notary

Jual beli hak atas tanah berdasarkan permohonan pengampuan yang dituangkan ke dalam Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan permohonan pengampuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun ditemukan permohonan pengampuan yang kesaksiannya tidak lengkap karena tidak semua keluarga sedarah atau semenda yang berkaitan langsung dengan pengampuan memberikan kesaksian seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/pdt/2021 di mana salah seorang anak kandung tidak dimintakan kesaksiannya. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tanggung jawab PPAT terhadap AJB yang dibuatnya berdasarkan pengampuan yang cacat hukum karena tidak lengkapnya kesaksian dari keluarga sedarah atau …

Reply Brief For Plaintiff-Appellant Rocky Freeman, Madeline H. Meth

Faculty Scholarship

Because the Probation Office “dropped the ball,” JA199, false information remained in Rocky Freeman’s pre-sentence report for years. The Bureau of Prisons knew or should have known that it was relying on an inaccurate PSR. Yet, it failed to take any action to obtain correct information until Freeman discovered that BOP had been treating him as if he were a contract killer who had murdered two victims—effectively punishing him for acquitted conduct contrary to a court order. Instead of designating Freeman to the lowest-security-level facility for which he was qualified within 500 miles of his family, the United States sent …

Changemaker: Tolulope Kevin Olasanoye: Juris Doctrate: From Ideas To Political Action 9-25-2024, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Vol. 67, No. 05 (September 23, 2024)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Law School News: Supporting Rhode Island's Aquaculture 9-23-2024, Andrew Clark, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Widiss Honored With Cosell Miller Award, James Owsley Boyd

Keep Up With the Latest News from the Law School (blog)

An employment law scholar at the Indiana University Maurer School of Law has been honored for her remarkable contributions to the field.

Deborah A. Widiss, professor of law and the John F. Kimberling Chair, was presented the Miller Award at the 19th annual Colloquium on Scholarship in Employment and Labor Law (COSELL) in San Diego on September 13.

Named in honor of the late Paul Miller, who was the Henry M. Jackson Professor of Law at the University of Washington School of Law, the Miller Award is presented annually to a senior scholar who has shown “outstanding academic and public …

Vol. 67, No. 04 (September 16, 2024)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Velazquez Named To Sec Investor Advisory Committee, James Owsley Boyd

Keep Up With the Latest News from the Law School (blog)

The U.S. Securities and Exchange Commission announced today (Sept. 10) six new members—including an associate professor from the Indiana University Maurer School of Law—to fill vacancies on its Investor Advisory Committee.

Prof. Alvin Velazquez, who joined the Indiana Law faculty this summer, is one of only two members of academia newly appointed to the committee. The committee advises the SEC on regulatory priorities and initiatives to protect investors and promote the integrity of the U.S. securities markets.

Vol. 67, No. 03 (September 9, 2024)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Law School News: Transforming Adversity Into Advocacy 9-4-2024, Andrew Clark, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Vol. 67, No. 02 (September 2, 2024)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Mental Health Screening In Lawyer Licensing, Grahm Ambrose, Brianne Holland-Sergar, Nora Freeman Engstrom

Faculty Journal Articles & Other Writings

This report examines the role of mental health screening in lawyer licensing, focusing on its evolution, current practices, and criticisms. It highlights concerns that such screening may discourage treatment, perpetuate stigma, and lack empirical support for improving public protection. While many states have shifted from broad inquiries into diagnoses and treatment history toward narrower questions about conduct or impairment, most still retain some form of screening. The report also reviews legal, ethical, and practical challenges, including potential conflicts with disability law. Overall, it concludes that although reforms have reduced intrusiveness, significant debate remains about the necessity and effectiveness of mental …

Measures Of Justice: Researching And Evaluating Lay Legal Assistance Programs, Tanina Rostain, James Teufel

Georgetown Law Faculty Publications and Other Works

In recent years a national movement to train lay advocates and advisors to assist people with their common justice problems has emerged in the United States. A host of new programs have launched that allow trained navigators and justice workers to provide legal assistance. These programs – developed in Alaska, Delaware, South Carolina, Arizona, and Utah, among other places – vary in their substantive focus, the skills they impart, and their approaches to reaching the people and communities they seek to help. The proliferation of lay legal assistance programs creates research imperatives and opportunities. These programs need to be assessed …