Law Commons^™

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Nomor : 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam Juncto Putusan Nomor 1544/Pid.B/2019/Pn.Mks), Vanya Putri Ratna Zackia

Indonesian Notary

This research discusses the responsibility of a Notary in carrying out the position, which if in the execution of the position there are things that might cause the deed void by the law. On actuate the position of a Notary, they have to be more careful in the deed work process to avoid the emergence of legal problems in the future, as happened in the case of the District Court Decree Number : 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam Juncto Decree Number 1544/Pid.B/2019/Pn.Mks. This study aims to determine the juridical responsibility of a Notary for the existence of unlawful acts committed by clients who were …

Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Tanggal 26 Maret 2018 Yang Di Buat Dihadapan Notaris X Di Kabupaten Karawang), Ratih Rahmatiar Safifah

Indonesian Notary

Notaries as public officials authorized to make an authentic deed must comply with all applicable provisions, related to the marriage agreement. This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research type, the type of data used is secondary data with data collection techniques through document study. The results of the study stated that the marriage agreement can basically contain whatever is desired by the parties who made it as long as it does not violate the boundaries of law, religion and morality. The polygamy or anti -polygamy clause can be included in the marriage contract, only if the …

Peralihan Hak Atas Tanah Menggunakan Akta Jual Beli Yang Didasari Perikatan Jual Beli Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No 150/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Tim), Beta Avissa

Indonesian Notary

Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yaitu melalui perbuatan jual beli, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga perjanjian jual beli dilakukan di hadapan PPAT. Salah satu kasus yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perbuatan PPAT yang mengalihkan hak atas tanah menggunakan akta jual beli yang didasari perikatan jual beli cacat hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri No 150/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli yang dibuat dengan dasar perikatan jual beli cacat hukum, dan pertimbangan hakim terkait keabsahan akta jual beli tersebut. Untuk menjawab kedua …

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/Pdt/2019), Ni Putu Vinka Rinjani

Indonesian Notary

Artikel ini membahas tentang pembatalan sertipikat hak atas tanah yang distudi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/PDT/2019. Dalam putusan tersebut, sertipikat hak atas tanah dibatalkan karena pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat bukan pemilik yang sah atas obyek tanah yang bersangkutan. Dengan adanya pembatalan maka sertipikat hak atas tanah sudah tidak berlaku lagi. Hal ini selanjutnya menimbulkan masalah lain karena obyek tanah yang bersangkutan sudah dijual kepada pihak lain. Pembeli menjadi dirugikan karena sertipikat hak atas tanah dibatalkan sehingga ia kehilangan haknya atas obyek tanah tersebut. Untuk itu permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum …

Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Notaris Di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xvii/2019), M. Hendri Kurniawan

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Peradilan Notaris di Pengadilan berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan pertimbangan hakim yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dipandang oleh pemohon dapat mempersulit proses peradilan terhadap Notaris di Pengadilan.salah satu kewenangan tersebut adalah, dalam kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat- surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. …

Dampak Hukum Terhadap Akta Pemindahan Hak Dan Kuasa Serta Akta Jual Beli Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan “Pemilik Objek” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016)”, Elfryda Prahandini

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016, yang mana terdapat gugatan terhadap Notaris/PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pembuatan Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta Akta Jual Beli tanpa sepengetahuan dari pemilik sah atas tanah tersebut, dalam proses pembuatan akta-akta tersebut Notaris/PPAT mencatut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat berupa data-data, identitas, dan pemalsuan tanda tangan. Penggugat juga tidak mengetahui, tidak pernah menghadap, tidak pernah menandatangani dan tidak pernah memberikan persetujuan atas pembuatan akta-akta tersebut. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta Akta …

Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (Ppjb) Dalam Kasus Sengketa Perdata (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 994/K/Pdt/2020 Jo Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 218/Pdt.G/2017/Pn Btm), Yuyun Sri Wahyuni

Indonesian Notary

The Sale and Purchase Agreement (PPJB) is an prilimanary agreement arrranged by potential seller and buyer based on the agreement before the transaction, formed in the private deed or notarial deeed. The main problem of this study is about the strength and validity of the Sale and Purchase Agreement (PPJB) Deed as evidence of transfer of rights, power and validity linked to the Supreme Court decision Number: 994 / K / PDT / 2020 jo Batam District Court Decision Number: 218 / PDT.G / 2017 / PN BTM. The research result explains that the Sale and Purchase Agreement (PPJB) Deed …

Kedudukan Persetujuan Anak Angkat Dan Anak Asuh Untuk Menjual Rumah Orang Tua Angkat Dalam Hukum Waris Perdata Barat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2019), Zaslyn Annisa

Indonesian Notary

Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Adoption of Children as the main legal source of adoption in Indonesia does not provide clear provisions regarding adopted children's inheritance rights. This results in the absence of unification of regulations regarding inheritance rights and the criteria for adopted children who can inherit. The case in this research is about husband and wife that raised 2 (two) adopted children. The first adopted child is adopted through a court decision, while the other is adopted through surrender without a court decision. When the adoptive mother died, the relationship between the adopted child and the …

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Hakim Yang Berisikan Erfstelling Atau Legaat Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 Pk/Pdt/2020), Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana

Indonesian Notary

Penelitian ini terkait dengan akta wasiat umum yang dibatalkan oleh hakim dengan pertimbangan akta wasiat berbentuk wasiat fidei commis serta melanggar hak para ahli waris. Berdasarkan pada pengertian wasiat ialah surat yang berisikan kehendak yang dibuat oleh pewaris yang merupakan tindakan hukum yang ingin dilakukan apabila yang bersangkutan meninggal dunia dan dalam pembuatan akta wasiat umum ini dilakukan di hadapan seorang notaris yang mengakibatkan notaris juga dijadikan sebagai turut tergugat sebagai pihak yang membuatkan akta yang dianggap tidak sesuai dengan hukum di indoneisa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat batalnya akta wasiat umum yang dibatalkan oleh hakim …

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Atas Objek Tanah Dengan Luasan Kurang Dari 5 Hektar Dan Dibebani Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada Pembangunan Gis 150 Kv Grogol Ii), Natasha Meutia Emiliania

Indonesian Notary

This research explains how land acquisition for public interest such electricity energy (GIS 150 kV Grogol II) happened on object under 5 hectar and mortgage rights. Land acquisition for public interest is an activity which provide land to excalating nation welfare and prosperity, country and it citizens, by giving a guaranteed legal interest toward entitled party. The status of land which prepared for acquisition in the public interest were often under collateral security. Thus to solve the problem, writer use normative legal research methods by compare the law on books with the facts. The data analysis was carried out descriptively, …

Law School News: Rwu Law Remembers Sarah Weddington 12/30/2021, Michael M. Bowden

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Debating Disability Disclosure In Legal Education, Jasmine E. Harris

All Faculty Scholarship

No abstract provided.

Roberta Karmel And The "Brooklyn School", Edward J. Janger

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

In this contribution, Professor Janger describes Roberta Karmel’s extraordinary contributions to the intellectual, scholarly, and institutional life of Brooklyn Law School.

Karmel’S Dissent: The Sec’S Use And Occasional Misuse Of Section 21(A) Reports Of Investigation, James J. Park

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

Section 21(a) of the Securities Exchange Act gives the SEC the option of publishing a report of its findings after conducting an investigation. Typically, the SEC issues such reports about once a year to highlight major compliance and enforcement issues. This Article examines the SEC’s use of Section 21(a) investigative reports with special attention to its 1979 report in Spartek, where Commissioner Roberta Karmel filed a famous dissent. In that opinion, she argued that the report effectively sanctioned conduct over which the SEC did not have jurisdiction and that Spartek did not have sufficient notice of its regulatory obligations. While …

“The Eu Challenge To The Sec”: A View From 2021, Howell E. Jackson

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

This essay offers a retrospective appreciation of Professor Roberta Karmel’s scholarship exploring the influence of securities regulation in the United States on developments in European capital markets regulation in the late 1990’s and early 2000’s. Professor Karmel’s writings document a fascinating evolution in this trans-Atlantic relationship as the Securities and Exchange Commission transitioned from the world’s dominant capital market regulator throughout most of the post-World War II era into a more collaborative posture by the end of the first decade of the Millennium. The essay concludes by suggesting that the trends that Professor Karmel chronicled in her scholarship have persisted …

Spurring Digital Transformation In Singapore's Legal Industry, Xin Juan Chua, Steven M. Miller

Research Collection School Of Computing and Information Systems

COVID-19 has transformed the way we live and work. It has caused the processes and operations of businesses and organisations to be restructured, as well as transformed business models. A 2020 McKinsey Global survey reported that companies all over the world claim they have accelerated the digitalisation of their customer and supply-chain interactions, as well as their internal operations, by three to four years. They also said they thought the share of digital or digitally enabled products in their portfolios has advanced by seven years. While technology transformation is not new to the legal profession, COVID-19 has cemented the importance …

Beyond Lawyer Assistance Programs: Applying The United States Marine Corps' Concepts And Principles Of Spiritual Fitness As A Means Towards Increasing The Health, Resiliency, And Well-Being Of Lawyers—While Restoring The Soul Of The Profession, David A. Daigle, Daniel V. Goff

Journal of Catholic Legal Studies

(Excerpt)

Lawyer Assistance Programs (“LAPs”) are recognized as an invaluable tool for increasing well-being by assisting lawyers to secure confidential treatment in order to overcome various addictions and mental health issues. The 2017 report by the National Task Force on Lawyer Well-Being underscores this notion by asserting that LAPs “play a pivotal role in lawyer wellbeing.” While this is true, the legal profession would do well to look beyond LAPs and broaden its discussion regarding wellness. In particular, the American Bar Association (“ABA”) should more robustly recognize and encourage spirituality as a means towards health, resiliency, and well-being, much like …

Vol. 61, No. 13 (November 22, 2021)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Letter To Vermont Board Of Bar Examiners, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To Utah State Bar, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To Virginia Board Of Bar Examiners, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To Wisconsin Board Of Bar Examiners, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To New Hampshire Supreme Court, Office Of Bar Admissions, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To New Mexico Board Of Bar Examiners, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To Bar Admissions Administrator, Commonwealth Of The Northern Mariana Islands Supreme Court, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To Chief Appellate Clerk, Palau Supreme Court, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To Board Of Bar Examiners, Commonwealth Of Puerto Rico Supreme Court, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To South Dakota Board Of Bar Examiners, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To Committee Of Bar Examiners, Supreme Court Of The Virgin Islands, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To Washington State Bar Association, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.