Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Digital Commons Network™

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Universitas Indonesia

Discipline
Keyword
Publication Year
Publication
Publication Type
File Type

Articles 4441 - 4470 of 6574

Full-Text Articles in Entire DC Network

Pembuatan Surat Pernyataan Yang Menjamin Kebenaran Keterangan Yang Diberikan Penghadap Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Ppat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk), Melati Nur Fajri Mar 2020

Pembuatan Surat Pernyataan Yang Menjamin Kebenaran Keterangan Yang Diberikan Penghadap Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Ppat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk), Melati Nur Fajri

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat akta mengenai tanah. Terkait pelaksanaan jabatan sebagai PPAT tersebut, seringkali PPAT membuat Akta Jual Beli Tanah berdasarkan keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.DPK. PPAT pada saat pembuatan Akta Jual Beli Tanah tersebut diketahui membuat surat pernyataan yang berisi kebenaran keterangan yang diberikan para pihak dan ditandatangani oleh para pihak. Pembuatan surat pernyataan tersebut dikarenakan penghadap tidak membawa identitas asli. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah serta implikasi hukum terhadap Akta Jual …

Go to article

Status Harta Kawin Dari Perkawinan Campuran Di Luar Negeri Yang Belum Dicatatkan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 613/Pdt/2017/Pt.Dki), Puti Ayu Cassandra Mar 2020

Status Harta Kawin Dari Perkawinan Campuran Di Luar Negeri Yang Belum Dicatatkan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 613/Pdt/2017/Pt.Dki), Puti Ayu Cassandra

Indonesian Notary

Seringkali pasangan suami isteri yang melakukan Perkawinan Campuran tidak memperhatikan akibat hukum dari Perkawinan Campuran tersebut, khususnya terhadap harta bersama. Untuk melindungi diri pribadi dan agar di kemudian hari konsekuensi hukum atas suatu perbuatan hukum dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak sehingga tidak melibatkan harta yang dimilikinya, hendaknya pasangan yang melakukan Perkawinan Campuran membuat Perjanjian Kawin. Perjanjian Kawin sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Pada studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 613/PDT/2017/PT.DKI, pasangan suami isteri tersebut sempat membuat Perjanjian Kawin …

Go to article

Peran Notaris Dalam Mencegah Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Manipulasi Hibah, Rubby Ellryz Mar 2020

Peran Notaris Dalam Mencegah Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Manipulasi Hibah, Rubby Ellryz

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai peran Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak melakukan tax avoidance melalui manipulasi hibah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang bentuk tanggung jawab Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak memanipulasi hibah untuk penghindaran pajak dan ketentuan perpajakan berkaitan dengan Notaris/PPAT atas harta hibah. Penulis mengadakan penelitian dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa semua penghasilan yang diterima seseorang pada hakikatnya merupakan objek pajak. Hibah dari keluarga yang sederajat dan tidak ada kaitannya dengan usaha …

Go to article

Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Kajian Terhadap Tanggung Jawab Dalam Jabatannya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 75/Pdt/2018/Pt.Yyk), Dian Syaferli Mar 2020

Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Kajian Terhadap Tanggung Jawab Dalam Jabatannya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 75/Pdt/2018/Pt.Yyk), Dian Syaferli

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama kajian terhadap tanggung jawab dalam jabatannya. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 (dua) pokok permasalahan, yang pertama adalah Bagaimana Notaris/PPAT sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama yang berkaitan atau tidak dengan lingkup kewenangannya? Sedangkan yang kedua adalah bagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 75/PDT/2018/PT. YYK atas tindakan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Notaris/PPAT? Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis (analytical approach). Hasil analisa adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tuan MK (Notaris/PPAT) jika dilihat …

Go to article

Praktik Pembuatan Akta Jual Beli Dengan Blanko Kosong Terkait Dengan Status Tanah Yang Belum Dipecah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/Pdt/2016/Pt.Bdg), Rachmi Siti Awlyanti Mar 2020

Praktik Pembuatan Akta Jual Beli Dengan Blanko Kosong Terkait Dengan Status Tanah Yang Belum Dipecah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/Pdt/2016/Pt.Bdg), Rachmi Siti Awlyanti

Indonesian Notary

Sebelum tahun 2012 saat dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Per ubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, transaksi jual beli tanah dilakukan dengan menggunakan blanko akta jual beli. Tesis ini membahas mengenai praktik pembuatan akta jual beli bengan blanko kosong terkait dengan status tanah yang belum dipecah, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/PDT/2016/PT.BDG. Permasalahan yang diangkat ialah mengenai keabsahan pembuatan Akta Jual Beli, akibat hukum dari pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong, …

Go to article

Hak Tanggungan Yang Lahir Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 K/Pdt/2017), Shofiah Arasyti Mar 2020

Hak Tanggungan Yang Lahir Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 K/Pdt/2017), Shofiah Arasyti

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai Hak Tanggungan yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Pembuatan Akta Jual Beli haruslah memenuhi syarat sah perjanjian karena jika tidak terpenuhi syarat sah perjanjian maka dapat menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum. Permasalahan dalam tesis ini yaitu akibat hukum terhadap hak tanggungan yang lahir berdasarkan akta jual beli yang cacat hukum, perlindungan hukum bagi Bank selaku kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang akta pemberian hak tanggungannya ditetapkan cacat hukum, dan tanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. …

Go to article

Implementasi Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Putusan Nomor 04/Kppu-L/2018), Syarif Husein Mar 2020

Implementasi Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Putusan Nomor 04/Kppu-L/2018), Syarif Husein

Indonesian Notary

Artikel ini membahas tentang kewajiban Notaris yang timbul dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 jika implementasikan ke dalam ranah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berdampak dapat dikenalinya Pemilik Manfaat, sehingga membantu menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kerap terjadi persekongkolan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan menggunakan Konsep Pemilik Manfaat, dimana si Pemilik Manfaat mengendalikan beberapa Perusahaan untuk menjadi Peserta Tender, dan menciptakan Tender yang kolusif. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Hasil Penelitian menyarankan bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebaiknya melibatkan Notaris, terutama saat pembuatan Kontrak, sehingga Notaris dapat …

Go to article

Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.), Muhammad Irfan Hielmy Mar 2020

Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.), Muhammad Irfan Hielmy

Indonesian Notary

Pemberian kredit yang melibatkan lebih dari satu kreditur maupun debitur menjadi hal yang sering dijumpai mengingat kemampuan kreditur dan debitur yang terbatas, hal ini mengakibatkan terdapat lebih dari satu hubungan hukum, untuk menjamin terlunasinya utang debitur, hak atas tanah seringkali dijadikan sebagai agunan bersama terhadap beberapa perjanjian kredit tersebut. Dalam kondisi demikian, Bank atau Notaris mencantumkan klausul cross default dan cross collateral, guna menjamin kepentingan bank dalam rangka eksekusi agunan bilamana terjadi wanprestasi, dengan adanya klausula cross default maka bilamana debitur wanprestasi terhadap satu perjanjian kredit, maka perjanjian kredit yang memiliki klausula cross default dengan perjanjian kredit tersebut akan berada …

Go to article

Implikasi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Akta Kuasa Dan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris/Ppat (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/Pn.Dps.Tahun 2018), Yeane Marlina Siregar Mar 2020

Implikasi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Akta Kuasa Dan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris/Ppat (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/Pn.Dps.Tahun 2018), Yeane Marlina Siregar

Indonesian Notary

Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian dimana salah satu pihak memberikan cap jempol di surat-surat yang tidak dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris dan/atau PPAT yang kemudian terbit perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kota Denpasar. Penulis mengadakan penelitian atas kasus itu dengan jenis penelitian yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif …

Go to article

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah Di Kota Solok (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014), Yadzka Nafis Mar 2020

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah Di Kota Solok (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014), Yadzka Nafis

Indonesian Notary

Penelitian ini mengkaji mengenai jual beli terhadap sebidang tanah yang ternyata diketahui belakangan bahwa tanah tersebut berstatus tanah ulayat kaum yang terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014. Mak Siri Dt Tan Aceh, dahulu menempati sebidang tanah, yang mana merupakan tanah ulayat kaumnya. Kemudian ia mensertifikatkan tanah tersebut atas nama dirinya. Setelah bersertifikat atas nama dirinya, ia menjual tanah tersebut kepada Tergugat 1 untuk kemudian Tergugat 1 menjual tanah tersebut kepada Tergugat 2. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tanah ulayat yang dimiliki secara kolektif seharusnya tidak dapat dijual, apabila terjadi jual beli maka tanah ulayat harus …

Go to article

Kekuatan Hukum Cover Note Yang Dibuat Oleh Notaris Berkaitan Dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Di Pt Bank Bni Cabang Pare-Pare (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus.Tpk/2018/Pt.Mks), Ratih Puspitasari Winarso Mar 2020

Kekuatan Hukum Cover Note Yang Dibuat Oleh Notaris Berkaitan Dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Di Pt Bank Bni Cabang Pare-Pare (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus.Tpk/2018/Pt.Mks), Ratih Puspitasari Winarso

Indonesian Notary

Sumber dana yang diperoleh dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada para pelaku usaha dicairkan apabila perjanjian kredit telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Perjanjian Kredit tersebut diikuti dengan jaminan yang mengikatnya. Terhadap jaminan tersebut, apabila masih dalam proses pengerjaan dokumen maupun akta-akta nya maka diterbitkanlah Cover Note yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT. Permasalahan dalam tesis ini mengenai tugas, kewenangan dan bentuk pertanggung jawaban Notaris/PPAT atas Cover Note yang dibuatnya sebagai jaminan Perjanjian Kredit terkait kredit macet. Selain itu, akan dibahas juga mengenai kekuatan hukum Cover Note yang dibuat oleh Notaris dalam Perjanjian Kredit yang dikaitkan …

Go to article

Sinkronisasi Aturan Kutipan Risalah Lelang Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/Kn/2017 Tentang Risalah Lelang Dengan Vendu Reglement Dan Pmk Nomor 27/Pmk.06/2016, Daniel Alusinsing Mar 2020

Sinkronisasi Aturan Kutipan Risalah Lelang Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/Kn/2017 Tentang Risalah Lelang Dengan Vendu Reglement Dan Pmk Nomor 27/Pmk.06/2016, Daniel Alusinsing

Indonesian Notary

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengemukakan sebuah kajian terkait sinkronisasi terhadap aturan mengenai Kutipan Risalah Lelang yang diatur berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 tentang Risalah Lelang dengan aturan dokumen Kutipan pada peraturan perundang-undangan lainnya di bidang lelang, yaitu Undang-undang Lelang (Vendu Reglement) dan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Melalui diterbitkannya Perdirjen KN No. 5/KN/2017 ditetapkan jumlah halaman Kutipan Risalah Lelang adalah sekitar tiga hingga empat lembar yang mana kebijakan tersebut akan dianalisis dari segi bentuk, format dan konten (syarat dan ketentuan) menurut ketentuan KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan di bidang lelang. Penelitian yang menggunakan metode Yuridis …

Go to article

Keabsahan Dan Tanggung Jawab Hukum Atas Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penghadap Dan Kuasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1979/K.Pdt/2016), Latifah Puspa Herwido Mar 2020

Keabsahan Dan Tanggung Jawab Hukum Atas Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penghadap Dan Kuasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1979/K.Pdt/2016), Latifah Puspa Herwido

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan membuat akta, salah satunya perbuatan hukum jual beli. Pada praktiknya, Pejabat Pembuat Akta Tanah seringkali lalai dalam hal pemeriksaan identitas penghadap yang datang kepada PPAT, seperti kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979/K.Pdt/2016, PPAT membuat Akta Jual Beli dengan dasar kuasa yang cacat hukum atau tidak berlaku untuk perbuatan hukum yang dicantumkan di dalam akta. Tidak hanya itu, penghadap yang datang ke PPAT bukan merupakan penghadap yang sebenarnya, terdapat unsur manipulasi atau pemalsuan. Akibatnya, permasalahan yang timbul dari putusan tersebut ialah keabsahan dari Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan kuasa yang …

Go to article

Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017), Nizar Satrio Wicaksono Mar 2020

Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017), Nizar Satrio Wicaksono

Indonesian Notary

Surat keterangan waris merupaka salah satu syarat terbitnya akta pembagian hak bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4, Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga keberadaannya merupakan hal yang penting. Namun demikian, bukan berarti Notaris/PPAT memiliki kekuasaan yang besar dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut, segala informasi yang ada dalam isi Surat Keterangan Waris harus didapatkan dari pihak-pihak yang ada dalam Surat Keterangan Waris tersebut, bukan secara serta merta Notaris /PPAT mengisi isi Surat Keterangan Waris sesuai dengan keinginannya dengan maksud suatu tujuan tertentu. Notaris/PPAT yang mengisi isi Surat Keterangan …

Go to article

Arthritis In Chronic Hepatitis C Infection: Is It Rheumatoid Like Arthritis Or True Rheumatoid Arthritis?, Jefri P. Susanto, Syifa Mustika, Bogi Pratomo Mar 2020

Arthritis In Chronic Hepatitis C Infection: Is It Rheumatoid Like Arthritis Or True Rheumatoid Arthritis?, Jefri P. Susanto, Syifa Mustika, Bogi Pratomo

Jurnal Penyakit Dalam Indonesia

No abstract provided.

Go to article

Involvement Of Teenage-Students In Cyberbullying On Whatsapp, Yy Wima Riyayanatasya, Rahayu Rahayu Mar 2020

Involvement Of Teenage-Students In Cyberbullying On Whatsapp, Yy Wima Riyayanatasya, Rahayu Rahayu

JURNAL KOMUNIKASI INDONESIA

Cyberbullying has become a crucial issue that continues to develop in line with the advancement of technology. This study is presented to show that cyberbullying can be analyzed through the perspective of communication science, particularly since cyberbullying can be found on the social media WhatsApp. This article aims to reveal the intensity of junior high school (sekolah menengah pertama – SMP) students’ involvement in cyberbullying via the social media WhatsApp, and their responses to being a victim of cyberbullying. The research employed a survey method by involving 281 randomly selected respondents from six SMPs in Yogyakarta Municipality. Data collection was …

Go to article

Naturalization Of Masculinism: How Female Journalist Leaders In Local Media Resist It, Sunarto Sunarto Mar 2020

Naturalization Of Masculinism: How Female Journalist Leaders In Local Media Resist It, Sunarto Sunarto

JURNAL KOMUNIKASI INDONESIA

The number of male journalists still dominates the media industries, either print or electronic. This phenomenon also happens in local print media. This condition does not give positive opportunities to female journalists to improve their career to a top position in editorial management. This research focuses on female journalists’ experiences as an editorial management staff of a local print media in Semarang. This research has a main objective to describe significances of the female journalists’ experiences. This qualitative descriptive research used a critical constructionism paradigm as a general guidance to the whole research processes with a critical phenomenology research design. …

Go to article

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Grand Campaign 7 April 2019 On Indonesian Presidential Election: Experience Of Othering And Online Media, Carlos Margondo Pardede Mar 2020

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Grand Campaign 7 April 2019 On Indonesian Presidential Election: Experience Of Othering And Online Media, Carlos Margondo Pardede

JURNAL KOMUNIKASI INDONESIA

Indonesian Presidential Election 2019 sees a rematch between Prabowo Subianto and President Joko Widodo. The threat by intolerant Islamics elements that are deeply rooted within the political mainstream, has not only posed Indonesia’s democratic downturn. Opposition pressure at national level had also contributed to this phenomena. The Jakarta 2017 Gubernatorial election has been the decisive specimen applied in the 2019 Presidential Election. The Presidential election has witnessed the repurpose of the Jakarta Gubernatorial political campaign techniques namely the sectarian mobilisation polarizing the public opinion, and the politics of the religious identity. Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Presidential Election Grand Campaign on April …

Go to article

Reading In Communication Perspective, Angggun Nadia Fatimah Mar 2020

Reading In Communication Perspective, Angggun Nadia Fatimah

JURNAL KOMUNIKASI INDONESIA

As a part of daily activities, the concept of reading is often used without referring to its conceptual meaning. The meaning of reading is simplified, to be only associated with the activity of scanning textual literatures. This simplified meaning does not only occur in the context of popular conversation, but can also be found in academic literature. By utilizing the literature review method, this conceptual article seeks to find a more relevant definition of reading that can explain the activity of reading in a communication perspective, especially related to the development of communication technology. Result of this study shows that …

Go to article

The Many Faces Of Wonderful Indonesia: Tourism Brand In 16 Countries Online News Sites, Ummi Salamah, Muhammad Rahmat Yananda Mar 2020

The Many Faces Of Wonderful Indonesia: Tourism Brand In 16 Countries Online News Sites, Ummi Salamah, Muhammad Rahmat Yananda

JURNAL KOMUNIKASI INDONESIA

Media portrayal has implications for the position of places in the growing regional and international competition for various resources such as tourism, investments and businesses. Public relations campaigns are one of the instruments to counter negative perception and proactively promote a positive image of a place. This research aims to analyze the image of Indonesian tourism brand ‘Wonderful Indonesia’. It focuses on the news from online mainstream media in 16 countries; namely the main target market of Indonesian tourism. News saliency in terms of visibility and sentiment indicate how the media see the tourism brand ‘Wonderful Indonesia’ and the destinations …

Go to article

When Lying Becomes An Ordinary Thing: Ethics In The Post-Truth Era, Puji Rianto Mar 2020

When Lying Becomes An Ordinary Thing: Ethics In The Post-Truth Era, Puji Rianto

JURNAL KOMUNIKASI INDONESIA

In Indonesia, the post-truth phenomenon is usually seen more often as a literacy or legal problem. In fact, when understood as new forms of political dishonesty, post-truth must be seen as an ethical problem. This study examines the post-truth phenomenon that takes place in the political reality in Indonesia using communication ethic. The study uses two methods, rhetorical analysis to analysis of Hoax spread on social media and participatory observations in WhatsApp groups. This study found that post-truth basically occurs because of the low ethics of media users in producing, consuming, and sharing social media content. They intentionally created “dishonest …

Go to article

Fighting Money Politics And Shamanic Practices, Guno Tri Tjahjoko Mar 2020

Fighting Money Politics And Shamanic Practices, Guno Tri Tjahjoko

Jurnal Politik

This study aims to describe the efforts of female candidates to break the practice of money politics and the influence of shamans in the 2018 Sriharjo subdistrict election (pilkades). The author used qualitative methods with a case study of the Sriharjo village-head election in Bantul Regency. The author collected primary data through interviews, in-depth group discussions, and observations. Secondary data were collected through a literature review, online articles, photos, and video studies of the pilkades process. The findings of this study show the practice of money politics carried out by “snipers,” whose job is to distribute envelopes containing money from …

Go to article

Interreligious Conflicts In Post-Authoritarian Indonesia: Assumptions, Causes, And Implications, Maksimus Regus Mar 2020

Interreligious Conflicts In Post-Authoritarian Indonesia: Assumptions, Causes, And Implications, Maksimus Regus

Jurnal Politik

While Indonesia is known as a land of religious tolerance, interreligious conflicts have been a central issue in the academe. This study attempts to rethink the discourse on this issue by criticizing and elucidating the long-accepted assumption that religion is one of the main sources of interreligious tensions in Indonesia. This study chose a critical qualitative review to extract data and information from previous studies and reports regarding this issue. The results of this study cover such main elements as causes of interreligious conflicts, assumptions on religious conflicts, implications of religious conflicts on the future of Indonesian multicultural society, and …

Go to article

Democracy And Social Policy In Southeast Asia: A Comparative Process Tracing Analysis, Fadillah Putra, M. Faishal Aminuddin Mar 2020

Democracy And Social Policy In Southeast Asia: A Comparative Process Tracing Analysis, Fadillah Putra, M. Faishal Aminuddin

Jurnal Politik

The relationship between democracy and social policy in Southeast Asia is a critical topic that has received insufficient attention. In general, trends in improving social policy as part of the government’s responsibility for citizens do not follow the trend of democratization. Even in autocratic countries, improving the quality of social policy is always a priority. This study answers the following question: what can the trend of improvement in social policy explain in relation to democratization at the state level? Through the comparative process tracing analysis method, this study demonstrated a discriminatory treatment factor in providing access to public services to …

Go to article

Joined-Up Government In The Prevention Of Terrorist-Financing Offenses By Nonprofit Organizations: An Evidence-Based Approach, Maliki Sukmana Mar 2020

Joined-Up Government In The Prevention Of Terrorist-Financing Offenses By Nonprofit Organizations: An Evidence-Based Approach, Maliki Sukmana

Jurnal Politik

Indonesian interagency coordination to prevent terrorist-financing offenses by nonprofit organizations has several drawbacks. This article applies textual analysis and an evidence-based approach to draw effective coordination mechanisms from several countries’ experiences and to design a model of interagency coordination. The model illustrates mechanisms that can be the drivers of changes and minimize ineffective interagency coordination, which may lead to an increase in nonprofit vulnerabilities to terrorist-financing offenses. Evidence drawn from several countries that are contextually relevant to Indonesia, namely, Australia, Malaysia, Saudi Arabia, and Singapore, illustrates that effective interagency coordination potentially reduces the risks of terrorist financing and has synchronized …

Go to article

Islamic Revivalism In Indonesia: The Caliphate, Sharia, Nkri, Democracy, And The Nation-State, Fahlesa Munabari, Nadia Utami Larasati, Rizky Ihsan Mar 2020

Islamic Revivalism In Indonesia: The Caliphate, Sharia, Nkri, Democracy, And The Nation-State, Fahlesa Munabari, Nadia Utami Larasati, Rizky Ihsan

Jurnal Politik

This research examines Indonesian Islamic revivalist movements’ perspectives on the concepts of the nation-state and democracy. The Islamic revivalist movements studied in this research include Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), and Forum Umat Islam (FUI). Following the fall of the authoritarian Suharto’s regime in 1998, Indonesia witnessed an escalation of Islamic activism whose goals revolve around the implementation of Sharia (Islamic law) and, to a certain extent, the reestablishment of a caliphate (transnational Islamic state). To this end, revivalist movements have been staging frequent mass protests, mainly addressing Indonesian government policies that are …

Go to article

Preventing The Death Of Democracy From Within, Harlitus Berniawan Telaumbanua Mar 2020

Preventing The Death Of Democracy From Within, Harlitus Berniawan Telaumbanua

Jurnal Politik

No abstract provided.

Go to article

Keberadaan Jentik Aedes Aegypti Dan Aedes Albopictus Berdasarkan Karakteristik Kontainer Di Sekolah Dasar, Keluharan Duren Sawit, Jakarta Timur, Tahun 2018, Bobby Ilham Ramadhan, Umar Fahmi Achmadi Feb 2020

Keberadaan Jentik Aedes Aegypti Dan Aedes Albopictus Berdasarkan Karakteristik Kontainer Di Sekolah Dasar, Keluharan Duren Sawit, Jakarta Timur, Tahun 2018, Bobby Ilham Ramadhan, Umar Fahmi Achmadi

Jurnal Nasional Kesehatan Lingkungan Global

Background. Kelurahan Duren Sawit is the highest kelurahan found cases of PE (+) and death cases of DHF in Primary school-aged children in Kecamatan Duren Sawit. This study aimed to see larva Aedes aegypti and Aedes albopictus based on container chracteristics include types, materials, volume, water condition and color in SD, Kelurahan Duren Sawit. Based on the identified container characteristics, then we can know the potential level of longing for the presence of larva Ae. aegypti and Ae. albopictus. Method. This study uses primary data by looking all containers in Kelurahan Duren Sawit Primary School. The design study was cross-sectional, …

Go to article

Gambaran Higiene Sanitasi Makanan Dan Penerapan Prinsip Hazard Analysis Critical Control Point (Haccp) Di Unit Instalasi Gizi Rumah Sakit X Tahun 2018, Putri Chaerina Septiani, Ririn Arminsih Wulandari Feb 2020

Gambaran Higiene Sanitasi Makanan Dan Penerapan Prinsip Hazard Analysis Critical Control Point (Haccp) Di Unit Instalasi Gizi Rumah Sakit X Tahun 2018, Putri Chaerina Septiani, Ririn Arminsih Wulandari

Jurnal Nasional Kesehatan Lingkungan Global

This study is a descriptive research to know the overview of implementation food hygiene sanitation in Nutrition Installation Unit of Hospital X, year 2018 that used observation, interview, and laboratory analysis as methods of collecting data. The results obtained from this research are known that sanitation hygiene in the hospital nutrition unit X is quite qualified according to the checklist referring to Permenkes 1096 Year 2011. However, there are several aspects to be improved such as sanitation facilities, building, and cooking utensils storage. Based on bacteriological result on food samples, hand swab of food handlers, and cutlery in hospital X …

Go to article

Kejadian Penyakit Paru Obstruktif Kronik (Ppok) Pada Pengendara Ojek Online Di Kota Bogor Dan Kota Depok Tahun 2018 (Studi Kasus Pencemaran Udara), Muhammad Aziz Hakim Ramadhan, Budi Hartono Feb 2020

Kejadian Penyakit Paru Obstruktif Kronik (Ppok) Pada Pengendara Ojek Online Di Kota Bogor Dan Kota Depok Tahun 2018 (Studi Kasus Pencemaran Udara), Muhammad Aziz Hakim Ramadhan, Budi Hartono

Jurnal Nasional Kesehatan Lingkungan Global

Background. Taxibike online drivers are the population at risk of lung function impairment caused by exposure of traffic-air pollutions, particularly PM2,5. This study aims to know the incidences of COPD, and its relationship with working hours behaviour, the use of PPE, the loacation of work, nutritional status and the degree of smoking among taxiboke online drivers in Bogor and Depok City . Methods. This study used primary and secondary data with the number of research subjects as many as 100 taxibike online drivers. The design study in this research was cross sectional. Data were analyzed bivariately with chi-square test and …

Go to article

First Prev Next Last