Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Discipline
-
- Social and Behavioral Sciences (2304)
- Law (1478)
- Medicine and Health Sciences (1174)
- Arts and Humanities (1006)
- Public Health (787)
-
- Public Affairs, Public Policy and Public Administration (659)
- Constitutional Law (561)
- Administrative Law (538)
- Criminal Law (535)
- Business (524)
- Civil Law (407)
- Communication (394)
- Comparative and Foreign Law (373)
- Life Sciences (368)
- Philosophy (367)
- Anthropology (364)
- Contracts (361)
- Other Languages, Societies, and Cultures (359)
- Sociology (346)
- Health Services Research (341)
- Human Rights Law (330)
- Natural Resources Law (329)
- International and Area Studies (325)
- Criminal Procedure (307)
- Rule of Law (307)
- Art and Design (306)
- Economics (306)
- Commercial Law (305)
- Business Organizations Law (299)
- International Trade Law (297)
- Keyword
-
- Indonesia (178)
- COVID-19 (130)
- Social media (66)
- Knowledge (59)
- Attitude (44)
-
- Notaris (43)
- Adolescent (31)
- Gender (30)
- Behavior (29)
- Women (29)
- Culture (28)
- Education (27)
- Social Media (26)
- Terrorism (26)
- Covid-19 (24)
- Pandemic (24)
- Film (23)
- Representation (23)
- Tourism (23)
- Adolescents (22)
- Media (22)
- Instagram (21)
- Marketing (20)
- Policy (20)
- Identity (19)
- Malaysia (19)
- Remaja (19)
- Resilience (19)
- Stunting (19)
- Communication (18)
- Publication Year
- Publication
-
- Jurnal Hukum & Pembangunan (523)
- Kesmas (388)
- Indonesian Notary (277)
- International Review of Humanities Studies (272)
- Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia (250)
-
- JURNAL KOMUNIKASI INDONESIA (234)
- Makara Journal of Science (210)
- Paradigma: Jurnal Kajian Budaya (179)
- Makara Human Behavior Studies in Asia (174)
- "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI (171)
- Multikultura (154)
- BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi (153)
- Indonesian Journal of International Law (150)
- Indonesia Law Review (143)
- ASEAN Marketing Journal (112)
- Masyarakat: Jurnal Sosiologi (111)
- ASEAN Journal of Community Engagement (100)
- Global: Jurnal Politik Internasional (99)
- Jurnal ARSI : Administrasi Rumah Sakit Indonesia (95)
- Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (92)
- Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan (92)
- Jurnal Vokasi Indonesia (91)
- Journal of Indonesian Tourism and Policy Studies (90)
- Antropologi Indonesia (88)
- Makara Journal of Health Research (85)
- Journal of Indonesian Health Policy and Administration (84)
- Jurnal Sosial Humaniora Terapan (83)
- Jurnal Politik (82)
- Makara Journal of Technology (81)
- Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (78)
- Publication Type
- File Type
Articles 4291 - 4320 of 6574
Full-Text Articles in Entire DC Network
Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Hutang, Akta Kuasa Untuk Menjual, Dan Akta Perjanjian Pengosongan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pdt.G/2019/Pn.Pti, Hadi Marendra Muhammad
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai alasan untuk membatalkan akta Notaris. Dalam hal pembuatan dan penandatanganan akta autentik, Notaris seharusnya selalu mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban serta menjaga kepentingan para pihak yang menghadap Notaris. Hal ini disebabkan tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta tidak terjaganya kepentingan para pihak yang menghadap Notaris termasuk kedalam pelanggaran serius dan dapat merugikan salah satu pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta perjanjian penyerahan jaminan sebagai penyelesaian hutang, akta kuasa untuk menjual dan akta perjanjian pengosongan yang dibuat karena adanya penyalahgunaan keadaan terhadap penyampingan jaminan Hak Tanggungan. Untuk …
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Secara Angsuran Dan Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 Pk/Pdt/2018”, Inaz Zakia
Indonesian Notary
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus terkait penetapan wanprestasi pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran atau bertahap. Penelitian ini membahas mengenai penetapan wanprestasi bagi debitur yang terlambat melaksanakan prestasinya dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran serta tangung jawab notaris terkait adanya perbedaan isi pada minuta dan salinan akta dan analisis pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 PK/PDT/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini ialah bahwa debitur yang telah lalai dalam membayar angsuran pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum jatuh …
Aspek Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kantor Catatan Sipil Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan 1018/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel), Joviony Veronica Honanda
Aspek Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kantor Catatan Sipil Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan 1018/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel), Joviony Veronica Honanda
Indonesian Notary
Artikel ini menguraikan tentang aspek hukum pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia didasari dengan kasus konkrit berdasarkan putusan pengadilan Nomor 1018/Pdt.P/2018/PN.JKT.SEL. Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan khususnya agar suatu perkawinan dapat diakui menurut hukum Negara Republik Indonesia. Proses Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Namun pada tahun 2018 terdapat kasus pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia. Hal ini merupakan suatu permasalahan hukum atas keabsahan dan kekuatan hukum penetapan hakim atas perintah untuk pencatatan perkawinan semacam ini. Adapun …
Implikasi Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilaksanakan Karena Kepemilikan Saham Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/Pt.Dki), Kartini Putri Ngadimin
Implikasi Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilaksanakan Karena Kepemilikan Saham Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/Pt.Dki), Kartini Putri Ngadimin
Indonesian Notary
Kepemilikan saham adalah permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan ini berfokus pada implikasi dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan adanya kepemilikan dari pemegang saham yang dianggap cacat hukum. Pembahasan akan difokuskan pada keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan tanggung jawab notaris terkait yang Rapat tersebut sudah diberitahukan di Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan sah atau tidaknya pelaksanaan dan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dibatalkan oleh Pengadilan maka memiliki dampak hukum terhadap produk hukum yang …
Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Yang Merupakan Suatu Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Ma Nomor 731k/Pid/2014 Dan Putusan Pn Tanjung Karang Nomor 66/Pdt.G/2019/Pn.Tjk)., Mahanani Suryaningtyas W.
Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Yang Merupakan Suatu Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Ma Nomor 731k/Pid/2014 Dan Putusan Pn Tanjung Karang Nomor 66/Pdt.G/2019/Pn.Tjk)., Mahanani Suryaningtyas W.
Indonesian Notary
Jurnal ini membahas mengenai akibat penipuan dan penggelapan oleh komisaris perusahaan yang menyebabkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham sudah lunas tidak dapat terlaksana. Adapun permasalahan yang dibahas dalam Jurnal ini mengenai keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan dari Komisaris Perseroan terkait pengalihan saham dengan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang terdapat unsur penipuan dan penggelapan dan mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta-akta yang dibuat,sehingga berimplikasi hukum terhadap Perubahan Data Perseroan yang tidak valid yang merugikan terhadap pihak pembeli saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan merupakan data sekunder yang …
Akibat Hukum Cessie Atas Kredit Yang Dialihkan Oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional Semasa Krisis Yang Merupakan Bagian Dari Kredit Sindikasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr), Nabila Satira Harahap
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan cessie dalam kredit sindikasi. BPPN merupakan suatu badan khusus yang dibentuk pemerintah semasa krisis moneter 1998 guna memperbaiki sektor perbankan yang terpuruk pada masa itu. Agar dapat melaksanakan tugasnya, pemerintah memberikan BPPN wewenang yang luas termasuk salah satunya dapat melakukan pengalihan piutang. Pengalihan piutang dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yakni cessie. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kewenangan BPPN melakukan cessie atas piutang yang merupakan bagian dari kredit sindikasi yang beranggotakan bank-bank lain dikaitkan dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr. Untuk menjawab …
Akta Pengakuan Hutang Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Sebagai Jaminan Berdasarkan Putusan Nomor 368/Pdt/2018/Pt.Dki, Putri Sari Febiolla
Akta Pengakuan Hutang Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Sebagai Jaminan Berdasarkan Putusan Nomor 368/Pdt/2018/Pt.Dki, Putri Sari Febiolla
Indonesian Notary
Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta pengakuan hutang sekaligus perjanjian pengikatan jual beli atas tanah sebagai jaminan berdasarkan kasus Putusan Nomor 368/PDT/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat penerapan hukum yang keliru. Sehingga keabsahan akta pengakuan hutang dan perjanjian pengikatan jual beli tidak sah dan notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta-akta yang dibatalkan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan penjualan jaminan yang berupa tanah dengan sertipikat hak milik beserta bangunan diatasnya seharusya tunduk dengan Undang-Undang Hak Tanggungan. Selain itu jika tidak menggunakan Hak Tanggungan, akta pengakuan hutang itu sendiri dapat dipergunakan …
Implikasi Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Antara Akta Notariil Dengan Akta Risalah Rapat Bawah Tangan Yang Merugikan Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor 10/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/X/2019), Rizqky Ramadhan Putra
Indonesian Notary
Tesis ini secara umum membahas mengenai ketentuan pembuatan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas oleh Notaris. Pada dasarnya RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. Dalam pelaksanaan RUPS yang tidak dihadiri oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan RUPS tersebut perlu dibuat dalam bentuk akta notaris, yaitu akta pernyataan keputusan rapat yang merupakan tindak lanjut dari risalah rapat bawah tangan atas RUPS tersebut. Namun, pada kenyataannya, akta-akta Notaris banyak yang bermasalah atau dipermasalahkan, salah satunya dapat dilihat dari kasus yang diangkat dalam penelitian ini mengenai Notaris yang …
Perilaku Notaris Yang Melanggar Kewenangan Notaris Berkaitan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 14/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/Viii/2018, Valencia Isabella
Indonesian Notary
Notaris sebagai pejabat umum diharapkan dapat memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dilayaninya. Notaris dituntut untuk berperilaku sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Notaris. Penelitian ini membahas mengenai perilaku Notaris yang telah melanggar serta mengabaikan UUJN dan Kode Etik Notaris di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hal tersebut, Penulis akan meneliti mengenai bagaimanakah perilaku seorang Notaris yang benar dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat umum ditinjau dari Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 14/PTS- MPWN PROVINSI JAWA BARAT/VIII/2018 dan bagaimanakah penerapan sanksi oleh Majelis …
Akibat Hukum Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pdt.G/2019 Pn Pdg), Vidya Maharani
Indonesian Notary
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus bertanggung jawab penuh atas akta yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena, bila Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan kesalahan terhadap akta yang telah dibuat, maka sifat otentik akta tersebut akan hilang dan menjadi akta dibawah tangan. Penelitian ini memiliki pembahasan tentang keabsahan terhadap akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pendaftaran tanah, dimana seharusnya dalam pembuatan akta dihadapan PPAT wajib dihadiri oleh para pihak yang memang berwenang untuk melaksanakan jual beli tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah persyaratan keabsahan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan …
Status Harta Bersama Yang Didapatkan Setelah Putusan Pernyataan Pailit Dan Dimasukkan Sebagai Boedel Pailit Akibat Tindakan Actio Pauliana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019), Yusin Yanasriksa Halintari
Status Harta Bersama Yang Didapatkan Setelah Putusan Pernyataan Pailit Dan Dimasukkan Sebagai Boedel Pailit Akibat Tindakan Actio Pauliana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019), Yusin Yanasriksa Halintari
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai tindakan action pauliana yang dilakukan oleh Kurator dalam suatu kasus kepailitan, yang dimaksudkan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh istri dari Debitor Pailit terhadap harta bersamanya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Putusan tersebut dilatarbelakangi oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh RSW yang merupakan istri sah dari Debitor Pailit DH, dengan membebani obyek yang merupakan harta bersama dalam perkawinan dengan Hak Tanggungan untuk pelunasan utangnya. Perkawinan antara RSW dan Debitor Pailit DH dilangsungkan setelah Debitor Pailit DH dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg. Tujuan penelitian ini adalah untuk …
Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan No 23/Pdt/2017/Pt Yyk Juncto Putusan No. 771k/Pdt/2018), Rana Zahra Ghina
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (selanjutnya disebut SKMHT) yang dibuat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB). Pembuatan SKMHT yang demikian menimbulkan suatu permasalahan mengenai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya, terlebih nyatanya terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam pembuatan PPJB nya. Oleh karena hal tersebut, timbul sengketa perdata yang bertujuan untuk membatalkan akta-akta tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan mengikat terhadap SKMHT yang dibuat berdasarkan PPJB dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 23/PDT/2017/PT.YYK juncto Putusan No. 771K/PDT/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan …
Tanggung Jawab Notaris Atas Penggelapan Titipan Uang Pajak (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 663/Pid/2017/Pt. Sby), Marsica Lestari
Tanggung Jawab Notaris Atas Penggelapan Titipan Uang Pajak (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 663/Pid/2017/Pt. Sby), Marsica Lestari
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas tentang Tanggung Jawab Notaris atas Penggelapan Titipan Uang Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana wewenang dan tanggung jawab seorang notaris Untuk Menerima Titipan Uang Pajak Berkaitan Dengan Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dengan Klien. Mengenai hal ini tidak ada aturan tertulis yang melarang ataupun memperbolehkan notaris menerima titipan uang pajak dari wajib pajak. Tetapi kebiasaan ini tetap ada dalam lingkungan jabatan notaris, sehingga dapat berpotensi menimbulkan suatu tindak pidana berupa penggelapan titipan uang pajak. Seperti yang terjadi pada seorang notaris APW yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pajak klien. Untuk menjawab permasalahan …
Pembebanan Jaminan Gadai Atas Hak Merek Oleh Pt Bank Syariah X, Azimattinur Karibun Nuraini
Pembebanan Jaminan Gadai Atas Hak Merek Oleh Pt Bank Syariah X, Azimattinur Karibun Nuraini
Indonesian Notary
Belum adanya pengaturan yang jelas mengenai penjaminan atas Hak Merek di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum di dunia bisnis. Di negara-negara lain seperti Jepang dan Amerika, Hak Kekayaan Intelektual sudah lama dapat dijadikan sebagai jaminan perbankan. Di Indonesia sendiri praktek penjaminan merek belum umum dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai praktik penjaminan Hak atas Merek Dagang melalui lembaga penjaminan gadai pada Bank Syariah X serta peranan notaris di dalamnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum diaturnya mengenai penjaminan Hak atas Merek Dagang dalam sistem hukum Indonesia mempersulit baik pihak kreditur maupun debitur dalam melakukan valuasi maupun eksekusi, namun …
Implikasi Yuridis Perubahan Kebijaksanaan Dan Strategi Distribusi Perusahaan Sebagai Salah Satu Syarat Penunjukan Distributor Baru (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 Pk/Pdt/2019 Juncto Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2017/Pt.Btn), Daintywise .
Indonesian Notary
Tesis ini membahas hubungan distributor sebagai perantara yang membantu prinsipal dalam menyalurkan produk kepada masyarakat. Hubungan ini dinyatakan dalam perjanjian distribusi. Dalam suatu perjanjian distribusi terdapat klausul mengenai penunjukan distributor baru dengan salah satu syaratnya terdapat perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan. Pada saat dilaksanakan menyebabkan kerugian kepada distributor lama. Kerugian pada keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh sebagaimana biasanya menjadi batal karena langganan menolak barang dari distributor lama dengan alasan telah menerima barang dari distributor baru. Oleh karenanya, penunjukan distributor baru sebaiknya disetujui oleh distributor lama. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai klausul perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi …
Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/Pdt.G/2019/Pa.Kbm), Desi Rohayati
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah, tujuan penelitian ialah untuk menganalisis akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah terhadap kedudukan pasangan suami istri, anak dan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan berasal dari data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan ialah putusnya hubungan antara pemohon dan termohon sebagai suami dan istri, kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tetap menjadi anak sah. Harta benda dari perkawinan kembali …
Keabsahan Akta Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Yayasan Bbs Yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Bedasarkan Undang-Undang Tentang Yayasan, Ivone Melissa Perez
Keabsahan Akta Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Yayasan Bbs Yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Bedasarkan Undang-Undang Tentang Yayasan, Ivone Melissa Perez
Indonesian Notary
Dewasa ini masih banyak yayasan yang telah ada sebelum berakunya Undang-Undang Yayasan melakukan kegiatan usahanya tanpa melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan, sedangkan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan mengamanatkan agar yayasan-yayasan tersebut melakukan penyesuaian Anggaran Dasar untuk dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai keabsahan akta sewa menyewa, dimana sewa menyewa tersebut dilakukan oleh indivisu sebagai pihak yang menyewakan objek sewa dan Yayasan yang telah ada sebelum diberlakukannya Undang-Undang Yayasan namun belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sebagai pihak penyewa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipologi penelitian …
Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Secara Lisan Dan Status Keberadaan Barang Milik Tergugat Yang Berada Di Gudang Dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019, Karina Gani
Indonesian Notary
Tesis ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa gudang yang dilaksanakan secara lisan yang terjadi di Kota Mempawah. Melakukan perjanjian secara lisan merupakan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut dikarenakan mereka mengutamakan kepercayaan terhadap sesamanya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah legalitas dan pembuktian dari perjanjian sewa menyewa gudang yang dilakukan secara lisan, implikasi hukum terhadap status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di gudang meskipun telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang sewa, dan perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada para pihak. Dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding perjanjian lisan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak …
Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitieme Portie) Ahli Waris Legitimaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018), Rebecca Sarah Sitepu
Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitieme Portie) Ahli Waris Legitimaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018), Rebecca Sarah Sitepu
Indonesian Notary
Setiap orang mempunyai kebebasan dalam membuat wasiat karena hal tersebut merupakan kehendak terakhirnya yang terjadi terhadap harta peninggalan miliknya setelah ia meninggal dunia. Pada prakteknya, masih ditemukan akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris. Tesis ini membahas mengenai akibat hukum dan pertanggungjawaban Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang melangfar bagian mutlak (legitieme portie) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari jurnal ini mengungkapkan bahwa akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris …
Does The Recently Implemented Regulation On Country-By-Country Reporting Deter Tax Avoidance?, Nala Kurniawan, Anggari Dwi Saputra
Does The Recently Implemented Regulation On Country-By-Country Reporting Deter Tax Avoidance?, Nala Kurniawan, Anggari Dwi Saputra
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
To adhere with Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 13, Indonesia enacted regulations concerning Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting (CbCR) to address the issue of tax avoidance. Those regulations introduced the requirement of CbCR in Indonesia, where Multinational Enterprises (MNEs) operating in Indonesia are required to provide tax authorities with geographic breakdown of their profitability, tax payments, and activities wherever they operate. Using the newly implemented CbCR in Indonesia as a treatment for private disclosure requirement, this study examines the effect of CbCR on MNEs tax avoidance. Employing EUR 750 million consolidated revenue threshold for disclosure and utilizing …
Anti-Corruption Disclosure And Earnings Management: A Case In Indonesian Capital Market, Putri Dwi Aprilia Nur Khasanah, Indra Wijaya Kusuma
Anti-Corruption Disclosure And Earnings Management: A Case In Indonesian Capital Market, Putri Dwi Aprilia Nur Khasanah, Indra Wijaya Kusuma
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
This study investigates the relationship between anti-corruption disclosure and earnings management. Firms that disclose anti-corruption are related to the lower earnings management. The sample consists of 207 firm-year observation from 2016-2018. The data are hand-collected for the anti-corruption disclosure and the rest of the firm’s data are obtained from the Osiris database. Our result indicate a significant negative relationship between anti-corruption disclosure and earnings management. The relationship is more pronounce for the profitable and smaller firms. The high level of anti-corruption disclosure reported by the company can reduce earnings management actions in the company and show awareness, ability, skill, actualization …
Pm10 Dalam Udara Ruang Kelas Dengan Kejadian Ispa Pada Siswa Sd/Mi Di Wilayah Kerja Puskesmas Cilebut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Tahun 2018, Agisna Nur Fidya, Budi Hartono
Pm10 Dalam Udara Ruang Kelas Dengan Kejadian Ispa Pada Siswa Sd/Mi Di Wilayah Kerja Puskesmas Cilebut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Tahun 2018, Agisna Nur Fidya, Budi Hartono
Jurnal Nasional Kesehatan Lingkungan Global
Background. ARI is the most common cause of death among children in developing countries. This research is using cross-sectional design, to find out the association of PM10 in the classroom air with the incidence of ARI in elementary school students under Cilebut Primary Health Care work area, Bogor. Methods. The samples are 184 students in 4th and 5th grade in three selected elementary schools. In addition to PM10, other variables thought to be associated with ARI in elementary school students (temperature, humidity, lighting, ventilation, density of the classroom, nutritional status of the students). Results. The results showed that the variables …
Efektivitas Ecompass Sebagai Electronic Document Management System (Edms) Dalam Mendukung Performa Unit Kerja Di Lembaga Penjamin Simpanan, Wahyu Nofiantoro, Anisya Dewi Kusmardianto
Efektivitas Ecompass Sebagai Electronic Document Management System (Edms) Dalam Mendukung Performa Unit Kerja Di Lembaga Penjamin Simpanan, Wahyu Nofiantoro, Anisya Dewi Kusmardianto
Jurnal Administrasi Bisnis Terapan
LPS is an independent institution established under the Law of Republic of Indonesia number 24 year 2004 on the Deposit Guarantee Board, which aims to ensure the savings of the banking customer in Indonesia. In doing its job, LPS implements a system named eCompass as Electronic Document Management System (EDMS) that has features to manage organizational documents but only a small part of working units in the LPS that have utilized the system, the purpose of this research is to measure the effectiveness of eCompass information system to the archive unit that has used eCompass system in LPS. The Weaver …
Efek Obesitas Dengan Risiko Kejadian Penyakit Asma Pada Perempuan Usia Produktif Di Indonesia, Arief Maulana, Nurhayati A. Prihartono, Yovsyah Yovsyah
Efek Obesitas Dengan Risiko Kejadian Penyakit Asma Pada Perempuan Usia Produktif Di Indonesia, Arief Maulana, Nurhayati A. Prihartono, Yovsyah Yovsyah
Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia
Penelitian mengenai hubungan obesitas dengan risiko kejadian penyakit asma sudah banyak dilakukan namun masih jarang dilakukan penelitian yang mengambil sampel perempuan usia produktif (15-64 tahun). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hubungan obesitas dalam menyebabkan asma pada perempuan usia produktif (15-64 tahun). Penelitian ini menggunakan data bersumber dari Indonesian Family Life Survey 5 (IFLS-5) tahun 2014 dengan desain penelitian cross sectional. Sampel yang dianalisis pada penelitian ini berjumlah 15.654 setelah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Data sampel dianalisis dengan menggunakan uji regresi logistik untuk mengetahui besar risiko obesitas dalam menyebabkan asma. Hasil penelitian didapatkan prevalensi asma sebesar 2,91%. Hasil analisis …
Stres Kerja Perawat Meningkatkan Gejala Sindrom Pramenstruasi Di Rumah Sakit X Bekasi, Ratih Yulianingsih, Yenita Agus, Maftuhah Maftuhah
Stres Kerja Perawat Meningkatkan Gejala Sindrom Pramenstruasi Di Rumah Sakit X Bekasi, Ratih Yulianingsih, Yenita Agus, Maftuhah Maftuhah
Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia
Profesi perawat berisiko terhadap stres kerja yang dapat mencetuskan sindrom pramenstruasi. Sindrom pramenstruasi yang terjadi ketika perawat bekerja akan berdampak pada penurunan produktivitas dan risiko terjadinya kecelakaan kerja, maka kondisi tersebut akan membahayakan pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat stres kerja perawat, sindrom pramenstruasi, dan hubungan stres kerja perawat dengan sindrom pramenstruasi. Penelitian ini menggunakan studi potong lintang. Sampel penelitian terdiri dari 160 perawat dalam usia subur di Rumah Sakit (RS) X Bekasi dan sebanyak 12 perawat termasuk ke dalam kriteria ekslusi penelitian yakni mengonsumsi kontrasespi oral atau menderita sindrom polikistik ovarium. Stres kerja perawat dibagi dalam 8 …
Karakteristik Ibu Melahirkan Sectio Caesaria Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Profit X Di Sekitar Jakarta, Trisna Budy Widjayanti
Karakteristik Ibu Melahirkan Sectio Caesaria Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Profit X Di Sekitar Jakarta, Trisna Budy Widjayanti
Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memudahkan akses ibu melahirkan Sectio Caesaria (SC) di RS. Dalam tahun 2014-2017 persalinan SC menempati urutan 10 jumlah kasus dan klaim tertinggi. WHO menetapkan angka optimum SC sebesar 15% sebagai salah satu standar kualitas pelayanan persalinan ibu. Tujuan penelitian ini untukmengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi dan klinis dari ibu yang melahirkan SC yang berhubungan dengan penggunaan JKN di Rumah Sakit Profit (RSP) X di sekitar Jakarta. Penelitian menggunakan desain Cross Sectional dengan total sampel sebanyak 385 ibu melahirkan SC yang diambil dari rekam medis pada periode januari 1- 31 Desember 2018. Karakteristik sosial ekonomi dan klinis …
Faktor Pembentuk Viralitas Promosi Musisi Independen Di Media Sosial, Pijar Suciati
Faktor Pembentuk Viralitas Promosi Musisi Independen Di Media Sosial, Pijar Suciati
Jurnal Vokasi Indonesia
Successful viral communication depends on the ability of the sender to turn the recipient into an active marketer of the message. Tto be viral, before creating and sending the messages, sender should be considering the receiver's perspective and the content of the message. This study aims to find out how strong the factors forming the viral message that affecting the attitude of the audience towards promotional messages from an indie musician/band (Mocca). The paradigm used in this research is positivist (classic), the methodology is quantitative and explanatory approach. The data collection method is survey with online questionnaire. The analysis model …
Village Owned Enterprise Survival Strategy By Raising Brandawareness Of Advertising Through Marketing On Social Media, Deni Danial Kesa
Village Owned Enterprise Survival Strategy By Raising Brandawareness Of Advertising Through Marketing On Social Media, Deni Danial Kesa
Jurnal Vokasi Indonesia
The village as the center of economic development is always interesting to study, because the village structure in Indonesia generally supports the movement of the urban economy. The aim of this study was to analyze the role of marketing and self-image in one of the village organs, namely village-owned enterprises (BUMDes). One way of survival is how BUMdes can increase the brand awareness of the businesses and businesses they run. Quantitative research supporting by descriptive analysis is the method used. As one of the public services whose obligation is to obtain additional revenue through the business sector, BUMDes conducts marketing …
Studi Eksploratif Faktor Risiko Pasar Tradisional Tahun 2018 (Studi Di Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi), Faradhila Aushafiana Manaf, Umar Fahmi Achmadi
Studi Eksploratif Faktor Risiko Pasar Tradisional Tahun 2018 (Studi Di Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi), Faradhila Aushafiana Manaf, Umar Fahmi Achmadi
Jurnal Nasional Kesehatan Lingkungan Global
Background. The existence of traditional markets which are places where food sales have a huge impact on public health. Conditions of traditional market that do not comply with these health norms can be a site of disease outbreaks. Method. This research is a descriptive explorative study. The population in this study is all subjects who perform activities in the Bantar Gebang Traditional Market. Samples were taken by quota sampling technique to get a sample of 150 people. The variables studied in this study are market infrastructure; market sanitation; hygiene and personal sanitation; temperature and humidity; lighting; water quality; fly density; …
Analisis Sistem Pengelolaan Sampah Organik Di Universitas Indonesia (Studi Kasus Efektivitas Unit Pengolahan Sampah Ui Depok), Nisa Larasati, Laila Fitria
Analisis Sistem Pengelolaan Sampah Organik Di Universitas Indonesia (Studi Kasus Efektivitas Unit Pengolahan Sampah Ui Depok), Nisa Larasati, Laila Fitria
Jurnal Nasional Kesehatan Lingkungan Global
Background. Waste management system in the campus has been implemented by Solid Waste Handling Facility of Universitas Indonesia (UPS UI). The main purpose of this study, therefore, is twofold that are to describe the current status of waste management in each faculty and to assess the effectiveness of organic solid waste processing in the Solid Waste Handling Facility of the campus. This study is based on the survey in 14 waste rallying points of the campus. Methods. In this study we observe and interview sorting waste workers, coordinators of each point, workers and the manager in the Solid Waste Handling …