Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Discipline
-
- Social and Behavioral Sciences (2294)
- Law (1476)
- Medicine and Health Sciences (1169)
- Arts and Humanities (997)
- Public Health (782)
-
- Public Affairs, Public Policy and Public Administration (659)
- Constitutional Law (561)
- Administrative Law (538)
- Criminal Law (535)
- Business (521)
- Civil Law (407)
- Communication (392)
- Comparative and Foreign Law (373)
- Life Sciences (365)
- Anthropology (364)
- Philosophy (363)
- Contracts (361)
- Other Languages, Societies, and Cultures (353)
- Sociology (345)
- Health Services Research (341)
- Human Rights Law (330)
- Natural Resources Law (329)
- International and Area Studies (323)
- Criminal Procedure (307)
- Rule of Law (307)
- Economics (306)
- Art and Design (305)
- Commercial Law (305)
- Business Organizations Law (299)
- International Trade Law (297)
- Keyword
-
- Indonesia (177)
- COVID-19 (130)
- Social media (66)
- Knowledge (59)
- Attitude (44)
-
- Notaris (43)
- Adolescent (31)
- Gender (30)
- Behavior (29)
- Women (29)
- Culture (28)
- Education (27)
- Social Media (26)
- Terrorism (26)
- Covid-19 (24)
- Pandemic (24)
- Representation (23)
- Tourism (23)
- Adolescents (22)
- Film (22)
- Media (22)
- Instagram (21)
- Policy (21)
- Marketing (20)
- Identity (19)
- Malaysia (19)
- Communication (18)
- Perception (18)
- Remaja (18)
- Resilience (18)
- Publication Year
- Publication
-
- Jurnal Hukum & Pembangunan (523)
- Kesmas (388)
- Indonesian Notary (277)
- International Review of Humanities Studies (272)
- Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia (250)
-
- JURNAL KOMUNIKASI INDONESIA (233)
- Makara Journal of Science (210)
- Paradigma: Jurnal Kajian Budaya (179)
- Makara Human Behavior Studies in Asia (174)
- "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI (171)
- BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi (153)
- Indonesian Journal of International Law (150)
- Multikultura (146)
- Indonesia Law Review (143)
- ASEAN Marketing Journal (112)
- Masyarakat: Jurnal Sosiologi (111)
- ASEAN Journal of Community Engagement (100)
- Global: Jurnal Politik Internasional (98)
- Jurnal ARSI : Administrasi Rumah Sakit Indonesia (93)
- Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (92)
- Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan (92)
- Jurnal Vokasi Indonesia (91)
- Journal of Indonesian Tourism and Policy Studies (90)
- Antropologi Indonesia (88)
- Makara Journal of Health Research (85)
- Journal of Indonesian Health Policy and Administration (84)
- Jurnal Sosial Humaniora Terapan (83)
- Jurnal Politik (82)
- Makara Journal of Technology (81)
- Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (78)
- Publication Type
- File Type
Articles 1531 - 1560 of 6548
Full-Text Articles in Entire DC Network
Keabsahan Asas Berlaku Surut Dalam Postnuptial Agreement Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Pihak Ketiga (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel), Nurul Jinan, Daly Erni
Keabsahan Asas Berlaku Surut Dalam Postnuptial Agreement Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Pihak Ketiga (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel), Nurul Jinan, Daly Erni
Indonesian Notary
Tesis ini menganalisis mengenai keabsahan suatu perjanjian perkawinan khususnya postnuptial agreement yang dibuat oleh pasangan perkawinan campuran dengan menerapkan asas berlaku surut serta perlindungan hukum pihak ketiga akibat dari eksistensi postnuptial agreement. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Secara umum perjanjian perkawinan saat ini di Indonesia dapat dibuat oleh pasangan suami istri sepanjang perkawinannya berlangsung sebagaimana hal ini telah diamanatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Tesis ini secara khusus membahas kasus pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, pada pokoknya suami istri perkawinan campur hendak memisahkan harta bersama berupa Hak atas Tanah dengan Hak Milik melalui …
Pembuatan Surat Wasiat Oleh Wni Di Luar Negeri (Studi Kasus Tuan Sys), Novelia Kwan
Pembuatan Surat Wasiat Oleh Wni Di Luar Negeri (Studi Kasus Tuan Sys), Novelia Kwan
Indonesian Notary
Tesis ini menganalisis pembuatan dan pendaftaran Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) atas surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri. Analisis ini dilakukan terhadap studi kasus Tuan SYS yang membuat surat wasiatnya di Negara Bagian Texas yang sudah dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Negara Bagian Texas sebelum ia meninggal di Indonesia. Ahli warisnya datang ke beberapa notaris di Indonesia untuk meminta wasiat tersebut didaftarkan dan dibuatkan SKHWnya. Tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal dan non-doktrinal. Pasal 945 KUHPerdata dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 menunjukkan bahwa pembuatan wasiat oleh WNI di …
Kedudukan Kuasa Direksi Dan Dewan Komisaris Dalammenghadiri Rups Luar Biasa Dengan Agendapemberhentian Direksi Dan Dewan Komisaris, Ghia Riezna Zhadira, Tjhong Sendrawan, Sri Laksmi Anindita
Kedudukan Kuasa Direksi Dan Dewan Komisaris Dalammenghadiri Rups Luar Biasa Dengan Agendapemberhentian Direksi Dan Dewan Komisaris, Ghia Riezna Zhadira, Tjhong Sendrawan, Sri Laksmi Anindita
Indonesian Notary
Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip fiduciary duty seharusnya memiliki itikad baik, berhati-hati serta penuh dengan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Dalam pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ PT yang memiliki rasa bertanggung jawab, sifat pembelaan diri atas pemberhentiannya seharusnya dilakukan secara pribadi tanpa dikuasakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kuasa Direksi dan Dewan Komisaris dalam menghadiri RUPS dengan agenda pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787 K/Pdt/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu kedudukan kuasa Direksi dan Dewan Komisaris …
Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadappembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Yangmengandung Klausul Pemilikan Jaminan Oleh Kreditur (Studi Putusanmahkamah Agung Nomor 2182 K/Pdt/2019), Ni Wayan Gita Pratisthita, Raden Ismala Dewi, Arsin Lukman
Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadappembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Yangmengandung Klausul Pemilikan Jaminan Oleh Kreditur (Studi Putusanmahkamah Agung Nomor 2182 K/Pdt/2019), Ni Wayan Gita Pratisthita, Raden Ismala Dewi, Arsin Lukman
Indonesian Notary
Penelitian ini mengkaji perihal klausul pemilikan jaminan oleh kreditur yang merupakan salah satu klausul yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian utang piutang dan tanggung jawab hukum seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat akta jual beli berdasarkan perjanjan utang piutang yang mengandung klausul pemilikan jaminan oleh kreditur tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipologi penelitian preskriptif analitis, jenis data berupa data sekunder yang didukung dengan data primer, dengan alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen, serta analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan, bahwa klausul pemilikan jaminan oleh kreditur tidak memenuhi syarat objektif …
Kerancuan Pelaksanaan Konvensi Apostille Di Dalam Proses Legalisasi Dokumen Publik Secara Elektronik Di Indonesia, Erriyanti Samuhedah Puteri, Edmon Makarim
Kerancuan Pelaksanaan Konvensi Apostille Di Dalam Proses Legalisasi Dokumen Publik Secara Elektronik Di Indonesia, Erriyanti Samuhedah Puteri, Edmon Makarim
Indonesian Notary
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan tentang legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan Konvensi Apostille, mengetahui pengaturan legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan mengetahui implementasi electronic-Apostilles terhadap dokumen publik elektronik di Indonesia. Undang-undang memberikan beberapa penjelasan mengenai legalisasi. Legalisasi dalam penelitian ini ditujukan kepada dokumen publik yang akan dilakukan proses legalisasi atau pengesahan berdasarkan Konvensi Apostille. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Dimana penelitian hukum doktrinal menggunakan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen-dokumen yang ditujukan kepada peraturan yang bersifat tertulis atau bahan hukum lainnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini legalisasi Apostille terhadap dokumen publik …
Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Sudah Beralih Kepada Ahli Waris Untuk Balik Nama Atau Menjual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1092/Pdt.G/2021/Pn Tng), Muhammad Nur Udi Suryadi, Heru Susetyo, Afdol .
Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Sudah Beralih Kepada Ahli Waris Untuk Balik Nama Atau Menjual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1092/Pdt.G/2021/Pn Tng), Muhammad Nur Udi Suryadi, Heru Susetyo, Afdol .
Indonesian Notary
Ownership status of old land rights, such as former customary land rights which have not been converted to new rights until the owner finally dies. It can create difficulties during the transition to heirs. The article analyzes the legal force of the deed of sale and purchase of land with former customary ownership rights which have been transferred to an heir, and the urgency of the court granting validation to the heirs so they can change the name or sell the land. The preparation of this article used doctrinal research methods. Registration of land rights originating from the conversion of …
Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Yang Mana Penjual Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 8/Pdt/2022/Pt.Bdg), Muhammad Bintang Naufaldy, Fitri Arsil, Liza Priandhini
Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Yang Mana Penjual Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 8/Pdt/2022/Pt.Bdg), Muhammad Bintang Naufaldy, Fitri Arsil, Liza Priandhini
Indonesian Notary
In the context of land rights transactions affected by a seller's default, the legal certainty of the buyer is crucial for ensuring stability and trust. Notaries and Land Deed Officials (PPAT) play a vital role in providing legal protection to both buyers and sellers, preserving integrity in these transactions. The research, guided by Decision Number: 8/PDT/2022/PT.BDG, focuses on legal certainty issues for buyers when sellers default and the role of PPAT in ensuring certainty regarding house vacating. The research, utilizing a doctrinal method, employs a descriptive-analytical approach with qualitative data analysis from secondary sources. Key findings emphasize legal certainty tied …
Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Berkaitan Dengan Bukti-Bukti Yang Diserahkan Para Pihak Untuk Pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt.G/2021/Pn Mdn), Moudy Khanza, Siti Hajati Hoesin
Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Berkaitan Dengan Bukti-Bukti Yang Diserahkan Para Pihak Untuk Pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt.G/2021/Pn Mdn), Moudy Khanza, Siti Hajati Hoesin
Indonesian Notary
This article analyzes the authority and responsibilities of a notary in matters relating to the evidence submitted by the parties for the implementation of the joint agreement (Case Study of Medan District Court Decision Number 693/Pdt.G/2021/PN Mdn). The problem formulated is firstly regarding the notary’s authority to store files relating to the deed, and secondly, the notary’s responsibilities are related to storing files for the implementation of the collective agreement related to Medan District Court decision Number 693/Pdt.G/2021/PN Mdn, where the agreement contains a joint agreement between party A and party W regarding the issue of reporting land disputes at …
Kewenangan Notaris Untuk Membatalkan Akta Hibah Yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, Mhd Fadil, Priskila Pratita Penasthika, Chairunnisa Said Selenggang
Kewenangan Notaris Untuk Membatalkan Akta Hibah Yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, Mhd Fadil, Priskila Pratita Penasthika, Chairunnisa Said Selenggang
Indonesian Notary
The legal actions taken by the grantee after the grant has been executed should not contradict Article 1688 of the Civil Code because the grantor has the right to revoke the grant by filing a cancellation request to the court. With a court decision that cancelled the grant, the granted object will revert to the ownership of grantor. This study aims to analyze the authority of notary to annul a grant act made by land deed official and the responsibilities of the Land Deed Official who received the protocol for a cancelled grant. Using a doctrinal research method based on …
Kedudukan Dan Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Didasarkan Pada Utang Piutang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2136 K/Pdt/2022), Melati Pertiwi, Sonyedah Retnaningsih, Alwesius .
Kedudukan Dan Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Didasarkan Pada Utang Piutang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2136 K/Pdt/2022), Melati Pertiwi, Sonyedah Retnaningsih, Alwesius .
Indonesian Notary
This research is motivated by the fact that the use of Deeds of Land Sale and Purchase Agreements is still found as collateral for repayment of debts and receivables. According to the third paragraph number 5 (five) of Law number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights over Land and Objects Related to Land, the only institution of collateral rights over land is mortgage rights. Thus, guaranteeing land using a deed of sale and purchase agreement made before a notary raises legal issues, namely regarding the position and legal consequences of a deed of sale and purchase agreement which is based …
Kedudukan Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3540k/Pdt/2019), Maxwell Kurniadi, Febby Mutiara Nelson, Pieter Everhardus Latumeten
Kedudukan Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3540k/Pdt/2019), Maxwell Kurniadi, Febby Mutiara Nelson, Pieter Everhardus Latumeten
Indonesian Notary
Pipil is a form of tax imposition letter on land which is considered an old right to land ownership before the enactment of Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles by indigenous peoples. Old land rights with minimal ownership information and not registered with the National Land Agency often become easy targets for criminals to control land "legally" by committing fraud in one of the land registration requirements for the first time. This unlawful act was carried out by the perpetrator with the aim of making a profit through buying and selling land to a third party as a …
Pembatalan Ppjb Rusun Sebagai Upaya Hukum Atas Izin Amdal Yang Belum Terbit (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3870 K/Pdt/2022), Maggie Felicia Soelisthio, Fully Handayani Ridwan
Pembatalan Ppjb Rusun Sebagai Upaya Hukum Atas Izin Amdal Yang Belum Terbit (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3870 K/Pdt/2022), Maggie Felicia Soelisthio, Fully Handayani Ridwan
Indonesian Notary
Unissued EIA permit leads to the cancellation of flat sales and purchase agreement made either in front of a Notary or privately. The core problem lies in the legal implications of canceling these SPAs in accordance with Indonesian land law. This research delves into the analysis of the judge's considerations regarding the cancellation of flat SPAs as a legal remedy for the absence of an EIA permit, as per Supreme Court Decision 3870 K/Pdt/2022. Employing a doctrinal research approach, this study scrutinizes court verdicts by examining legal materials related to real estate transactions, SPAs, and flats. The findings of this …
Penerbitan Sertipikat Pengganti Dan Perlindungan Hukumterhadap Pemegang Sertipikat Pengganti Karena Hilang Guna Menciptakan Kepastian Hukum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara), Dodi Naufal Rizki, Muhammad Sofyan Pulungan, Enny Koeswarni
Penerbitan Sertipikat Pengganti Dan Perlindungan Hukumterhadap Pemegang Sertipikat Pengganti Karena Hilang Guna Menciptakan Kepastian Hukum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara), Dodi Naufal Rizki, Muhammad Sofyan Pulungan, Enny Koeswarni
Indonesian Notary
This research analyzes the issuance of replacement certificates of land rights due to loss as well as legal protection for replacement certificate holders to create legal certainty. The issues raised in this research are regarding the process of issuing replacement certificates of land rights due to loss in order to avoid land disputes and conflicts and regarding the position of replacement certificates due to loss as well as legal protection for rights holders of replacement certificates in order to create legal certainty regarding land rights. The method used in this research is doctrinal research with analytical descriptive research type. The …
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Atas Sertipikat Yang Dibatalkan Pendaftaran Peralihan Haknya (Studi Kasus Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/Pn Jkt/Sel), Jami Allaidin, Muhammad Sofyan Pulungan, Enny Koeswarni
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Atas Sertipikat Yang Dibatalkan Pendaftaran Peralihan Haknya (Studi Kasus Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/Pn Jkt/Sel), Jami Allaidin, Muhammad Sofyan Pulungan, Enny Koeswarni
Indonesian Notary
Responsibility of the Land Deed Drafting Official (hereinafter referred to as PPAT) regarding sale and purchase deeds for certificates whose registration of transfer of rights has been cancelled. Cancellation of the registration of the transfer of a land title certificate due to administrative defects and/or legal defects based on the transfer of a sale and purchase deed in which there was an unlawful act by one of the parties, cannot be held accountable to the PPAT, but the limits of PPAT's liability must be taken into account. The formulation of the problem raised is the PPAT's responsibility for sale and …
Perbedaan Tanggung Jawab Antara Cyber Notary Dan Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Didasari Identitas Palsu, Tamara Ratnasari, I Made Pria Dharsana
Perbedaan Tanggung Jawab Antara Cyber Notary Dan Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Didasari Identitas Palsu, Tamara Ratnasari, I Made Pria Dharsana
Indonesian Notary
The purpose of this analytic study is to analyze the responsibility of both Cyber Notary and Notary based on Notary Profession Act Number 2 of 2014 (UUJN) the act of identity forgery in the process of making the authentic deed and what is the legal impact that will occur including the validity of the deed and classification level of the evidence. This analysis research method used in this is normative juridical approach which examines the relevant laws and regulations, legal theories, studies and jurisprudence related to the discussion in this analysis. Normative legal research is a type of research that …
Kepastian Hukum Perjanjian Penanggungan Pribadi (Borgtocht) Secara Di Bawah Tangan Terkait Harta Bersama Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 173/Pdt/2020/Pt Smr), Indri Septiani, Fernando M. Manullang, I Made Pria Dharsana
Kepastian Hukum Perjanjian Penanggungan Pribadi (Borgtocht) Secara Di Bawah Tangan Terkait Harta Bersama Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 173/Pdt/2020/Pt Smr), Indri Septiani, Fernando M. Manullang, I Made Pria Dharsana
Indonesian Notary
Personal Guarantee (borgtocht) which privately made deed without the consent of parther or wife, it supposed to be not ask for full coverage. The need for borgtocht in a debt just for additional (accesoir) not primary, will not exist and will always exist as long as the main agreement is still in effect. The additional guarantee will not always ask for borgtocht, it is also possible tto provide other material guarantee such as fiduciary, pledge, or mortgage. However, PT DPK as a creditor, a non-company, or a financial institution, cannot ask for additional collateral in the form of material guarantees. …
Kedudukan Kuasa Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Menghadiri Rups Luar Biasa Dengan Agenda Pemberhentian Direksi Dan Dewan Komisaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1787 K/Pdt/2021), Ghia Riezna, Sri Laksmi Anindita, Tjhong Sendrawan
Kedudukan Kuasa Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Menghadiri Rups Luar Biasa Dengan Agenda Pemberhentian Direksi Dan Dewan Komisaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1787 K/Pdt/2021), Ghia Riezna, Sri Laksmi Anindita, Tjhong Sendrawan
Indonesian Notary
The Board of Directors and Commissioners in applying the principle of fiduciary duty should have good faith, be careful and full of responsibility in carrying out their obligations. In the dismissal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as organs of PT that have a sense of responsibility, the nature of self-defense for their dismissal should be carried out personally without being authorized. This research aims to analyze the position of the power of attorney of the Board of Directors and Commissioners in attending the GMS with the agenda of dismissal of the Board of Directors and …
Keabsahan Perjanjian Novasi Subjektif Pasif Dalam Peralihan Kredit Pemilikan Rumah Di Bawah Tangan (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/Pn. Bks), Friska Elisabeth, Muhammad Sofyan Pulungan, Enny Koeswarni
Keabsahan Perjanjian Novasi Subjektif Pasif Dalam Peralihan Kredit Pemilikan Rumah Di Bawah Tangan (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/Pn. Bks), Friska Elisabeth, Muhammad Sofyan Pulungan, Enny Koeswarni
Indonesian Notary
The transfer of rights to land and house buildings must be proven clearly and in writing, which in principle must be carried out clearly and in cash. Likewise, with the transfer of home ownership credit from the old debtor to the new debtor, this transfer needs to be carried out with the approval of the credit and involve an authorized official to make a proof of the transaction or transfer of ownership of land and buildings, regarding Verdict Number 17/Pdt.G/2020/PN.Bks. In this case Notary and/or PPAT (Land Deed Official) as an authorized official to make deeds related to land. This …
Akibat Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diselenggarakan Oleh Dewan Komisaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya (Studi Putusan Nomor 2630 K/Pdt/2022), Fauzan Rahmat Ananda, Arman Nefi
Akibat Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diselenggarakan Oleh Dewan Komisaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya (Studi Putusan Nomor 2630 K/Pdt/2022), Fauzan Rahmat Ananda, Arman Nefi
Indonesian Notary
This article analyzes the validity of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held by the Company's Board of Commissioners (BoC) whose term of office has expired, as well as legal consequences of Deed Statement of Meeting Decisions (PKR) made based on the EGMS. The problem is, the Notary that make PKR Deed based on EGMS did not check the Company's Articles of Association (CAA) first before make it, considering that the term of office BoC PT KSE which held the EGMS had ended. This article was using doctrinal research methods. The results show the EGMS held by BoC PT …
Keberlakuan Eigendom Verponding Pada Tanah Negara Yang Penguasaan Fisiknya Dikuasai Oleh Penggarap (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 Pk/Pdt/2022), Farah Diba Maharani, Teddy Anggoro
Keberlakuan Eigendom Verponding Pada Tanah Negara Yang Penguasaan Fisiknya Dikuasai Oleh Penggarap (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 Pk/Pdt/2022), Farah Diba Maharani, Teddy Anggoro
Indonesian Notary
The implementation of Eigendom Verponding in Indonesia is still the cause of many land disputes related to conversion activities based on rights based on eigendom. In this doctrinal research, secondary data is used which comes from laws and regulations relating to land. This research analyzes the legal status of land ownership on the basis of Eigendom Verponding which has not been converted and has become land under state control and is physically controlled by the cultivator and examines the judge's decision in decision number 109 PK/Pdt/2022 regarding the evidence in the civil case. Based on the research results, it was …
Analisis Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Hukum Rumah Negara, Faiza Khalifa, Hendriani Parwitasari, Aristo Pangaribuan
Analisis Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Hukum Rumah Negara, Faiza Khalifa, Hendriani Parwitasari, Aristo Pangaribuan
Indonesian Notary
State House disputes, especially over control of State Houses, occur due to several factors. These factors arise because of various reasons and causes. This article was prepared using doctrinal research methods. A State House is a facility that can be utilized by State Officials or Civil Servants to support housing needs in carrying out state duties. State Houses are divided into Class I, Class II and Class III State Houses, the use of which differs from one to another. The use of State Houses will be adjusted to the provisions of each status/class. Legal disputes regarding State Houses related to …
Kesesuaian Ketentuan Pemilik Manfaat Dengan Undang- Undang Yayasan, Elizabeth Michelle Fong, Ashoya Ratam, Rouli Anita Velentina
Kesesuaian Ketentuan Pemilik Manfaat Dengan Undang- Undang Yayasan, Elizabeth Michelle Fong, Ashoya Ratam, Rouli Anita Velentina
Indonesian Notary
There is a discrepancy in Foundation Law Number 28 of 2004 and Presidential Regulation No.13/2018 concerning the Application of the Principle of Benefits from Corporations in the Context of Preventing and Eradicating Crimes of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes. Looking at the provisions in the Foundation Law which states that Foundation Organs may not receive profits, temporarily Beneficial Owner itself aims to identify the Beneficial Owner of the Foundation, this is of course contradictory because Foundation Organs are not allowed to receive any benefits. The research method used is doctrinal research with a prescriptive research typology, which is research …
Liberalisasi Perbankan Dan Peranan Bank Asing Dalam Perbankan Di Indonesia, Afganovic Mujadid Ashilah, Alvianty Dwi Puspita, Alvin Persada Putera
Liberalisasi Perbankan Dan Peranan Bank Asing Dalam Perbankan Di Indonesia, Afganovic Mujadid Ashilah, Alvianty Dwi Puspita, Alvin Persada Putera
Technology and Economics Law Journal
This study evaluates the impact of banking liberalization in Indonesia, particularly in relation to the presence of foreign banks, and compares the requirements for establishing foreign banks with those of other ASEAN countries. Using a doctrinal method, this study analyzes regulations and legislation, including Law No. 14 of 1967, Law No. 7 of 1994, and POJK No. 12/POJK.03/2021. The results of the study show that banking liberalization has brought significant benefits such as knowledge and technology transfer, increased competition, access to international markets, and economic stability. A concrete example is the role of foreign banks in rescuing troubled domestic banks …
Komparasi Pengawasan Bisnis Bank Digital Dan Bank Konvensional Berdasarkan Peraturan Perbankan Di Indonesia, Arifin Pringgo Laksono, Candra Wahyu Saputro, Ega Kesatrya Putra
Komparasi Pengawasan Bisnis Bank Digital Dan Bank Konvensional Berdasarkan Peraturan Perbankan Di Indonesia, Arifin Pringgo Laksono, Candra Wahyu Saputro, Ega Kesatrya Putra
Technology and Economics Law Journal
Digital transformation in Indonesia's banking industry has created new opportunities and challenges for the national financial system. The increase in digital banking transactions is supported by digital economic growth of USD 90 billion, reflecting significant changes in consumer preferences and banking structures. However, this pace of development has been accompanied by a 50% increase in cybersecurity incidents from 2021 to 2023, threatening public trust and financial system stability. Regulations set by the Financial Services Authority (OJK) through POJK No. 12/POJK.03/2021 and POJK No. 12/POJK.03/2018 have attempted to accommodate the needs of digital banks, but challenges in technology oversight, cybersecurity, and …
Securitisation, National Action Plan, And Law On Terrorism In The Philippines And Indonesia: Questioning Comprehensive Approach, Chaula Rininta Rininta Anindya
Securitisation, National Action Plan, And Law On Terrorism In The Philippines And Indonesia: Questioning Comprehensive Approach, Chaula Rininta Rininta Anindya
Global: Jurnal Politik Internasional
The fundamental aim of the National Action Plan (NAP) on Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE) is to employ a comprehensive approach to addressing the root causes of violent extremism. However, does it necessarily become a real instrument to employ a comprehensive approach in P/CVE? The case of Indonesia and the Philippines will show the important factors of the people behind the policy-making process and the timing of the issuance of NAP. The NAP will only become a mere jargon of a “comprehensive approach” when there is limited access for other actors outside of the governmental agencies to be involved …
Analysis Of America, China, And Indonesian Conflict Styles In The South China Sea 2018-2023, Amril Ahz Hanif Zaki
Analysis Of America, China, And Indonesian Conflict Styles In The South China Sea 2018-2023, Amril Ahz Hanif Zaki
Global: Jurnal Politik Internasional
This research aims to analyse the factors contributing to the ongoing conflict in the South China Sea between China, Indonesia, and the United States. China's aspiration to control the Natuna Islands has been evident since the 1990s, with a marked escalation since 2009. The authors used a mixed methods approach, including a literature review and bibliometric analysis, to analyse 49 documents from the Scopus database. Data were analysed using the 50 Conflict Resolution Activities framework by Jonamay Lambert and Selma Meyers. The study reveals that China exhibits a “Pit Bull” conflict style in 2019 documents, while the United States and …
Patent Law And Access To Biotechnology, Enoch Otim
Patent Law And Access To Biotechnology, Enoch Otim
Technology and Economics Law Journal
The research analyzes the use of patents in a field other than industry and how they have a wider impact than the monetary gain of the patent holder. In recent years, patents have been taken out on organisms and gene sequences, which has a flow-on effect of jeopardizing any further research in that area and possible future developments. This is a serious issue in the fast-moving field of medical biotechnology. For example, researchers patented and developed a test that utilized and identified a gene sequence that was later patented by another party. The researchers may have to discontinue the test …
Development Of A Telecommunications Regulatory Evaluation Model Based On The Five-Generation Framework By The International Telecommunication Union (Itu), Arief Hamdani Gunawan, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko
Development Of A Telecommunications Regulatory Evaluation Model Based On The Five-Generation Framework By The International Telecommunication Union (Itu), Arief Hamdani Gunawan, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko
Technology and Economics Law Journal
With the evolution of technology and changes in societal needs, regulations in the telecommunications industry should be adaptable in order to maintain accessibility, affordability, and quality of service standards. The ITU has developed an extensive assessment model for regulations that consists of five generations. This model evaluates telecommunication regulatory policies’ effectiveness and efficiency under fast evolving technological circumstances. Each generation will be broken down according to such indicators established by the ITU as policy effectiveness, adaptability to technological change, and impact on users of telecoms services. Through various regulatory stages this evaluation model brings out comprehensive understanding about achievements made …
Penguatan Perjanjian Lisensi Dan Optimalisasi Perhitungan Royalti Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Berupa Rahasia Dagang Dan Paten, Silveria Verawaty Rs. T. Fau
Penguatan Perjanjian Lisensi Dan Optimalisasi Perhitungan Royalti Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Berupa Rahasia Dagang Dan Paten, Silveria Verawaty Rs. T. Fau
Technology and Economics Law Journal
Rahasia Dagang dan Paten merupakan 2 (dua) rezim hak kekayaan intelektual yang sangat dekat. Untuk melindungi bisnisnya, Pelaku Usaha dapat memilih Rahasia Dagang dibandingkan Paten atau sebaliknya. Tentunya akan didasarkan pada pertimbangan tertentu. Dalam konteks lisensi teknologi, rahasia dagang dan paten tidak dapat berdiri sendiri, khususnya terhadap kemungkinan munculnya rahasia dagang yang merupakan hak paten. Terdapat dua potensi isu yang muncul berkaitan dengan hubungan keduanya, yakni apabila terjadi perselisihan ataupun berakhirnya masa pelindungan paten yang dalam perjanjian lisensinya melekat juga terkait rahasia dagang. Atas dasar ini, maka Pemilik Lisensi akan menjadi pihak yang berpotensi dirugikan. Untuk itu, diperlukan terobisan dalam …
Tinjauan Terhadap Penerbitan Sovereign Blue Bond Oleh Republik Indonesia Di Pasar Obligasi Jepang, Jasmine Nurlaila Ananta, Rosewitha Irawaty
Tinjauan Terhadap Penerbitan Sovereign Blue Bond Oleh Republik Indonesia Di Pasar Obligasi Jepang, Jasmine Nurlaila Ananta, Rosewitha Irawaty
Technology and Economics Law Journal
Tulisan ini menganalisis bagaimana proses penerbitan serta bentuk tanggung jawab dari akuntabilitas hasil investasi Blue Bond yang diterbitkan oleh Indonesia di Pasar Obligasi Jepang. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Indonesia menerbitkan Blue Bond di Pasar Obligasi Jepang pada tahun 2023 untuk mendukung proyek-proyek yang memperhatikan kelestarian laut sesuai dengan kerangka kerja Republic of Indonesia SDGs Government Securities Framework dan panduan Blue Finance yang diterbitkan oleh ICMA. Penerbitan Blue Bond oleh Indonesia ini dapat menegaskan dukungan Indonesia terhadap sustainable financing. Dikarenakan Blue Bond diterbitkan di Pasar Obligasi Jepang, penting untuk memastikan bahwa proses penerbitannya sesuai dengan peraturan yang …