Digital Commons Network^™

Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjurjawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Perguruan Tinggi Dalam Meningka Tkan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Tatty A. Ramly, Yeti Sumiyati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kebijakan Dan Strategi Pengaturan Usaha Perikanan Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Teluk Jakarta Yang Mengacu Pada Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Tradisional, Afdhol Afdhol, M. Sofyan Pulungan, Bono B. Priambodo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggungjawab Agen Pelayaran Pt. Admiral Lines Sebagai Pengangkut Barang Dalam Perangkutan Laut Di Pelabuhan Belawan, Djafar Ai Bram

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum, Yohanes Suhardin

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945, Josef M. Monteiro

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penemuan Hukum Dalam Perkara Pidana Adat, Hwian Christianto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Tidak Optimalnya Fungsi Dpr Ri Selama Orde Baru, Muktar Pakpahan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Kuhperdata Dan Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Wijayanto Setiawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kajian Yuridis Tentang Pengelolaan Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Malang Yang Disewa Oleh Pihak Ketiga, R. Moeljono, Imam Koeswayono, Aan Eko Widiarto, Sutoyo Sutoyo, Darin M. Mualiffien

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Uswatun Hasanah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Manajemen Transportasi Di Dki Jakarta (Suatu Tinjauan Sosiologis Dan Hukum), Mutiara Hikmah, Heru Cahyoko

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Di Indonesia, Allysthia M. Renti D.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Fatwa Dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah, Yeni Salma Barlinti

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Lokal, Agus Surono

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, Darwin Ginting

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Dispute Settlement Body - Wto Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, Ade Maman Suherman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajlan Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary Di Indonesia, Edmon Makarim

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Director's Duty To Employees: At The Borders Of Corpora Te Law And Labour Law, Hesty D. Lestari

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstltusi Negara Pasca Amandemen Uud 1945, Yanis Maladi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kemungkinan Peraturan Perundangan·Undangan Di Bawah Undang-Undang Sebagai Obyek Pengujian Mahkamah Konstltusi, Thorkis Pane

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Artl Pentlng Pemberlakuan Uu No. 1/Pnps/1965, Hwian Christianto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Indonesia (Kajlan Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendala-Kendala Bpsk), Kurniawan Kurniawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi, Faisal Akbar Nasution

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Dl Indonesia, Fatmawati Fatmawati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pendanaan Terorisme Di Peroleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), H.M. Abdi Koro

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Politik Dan Birokrasi Dl Negara Bagian Sabah Malaysia (Studi Kasus Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi), Azhari Azhari

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Aspek Pidana Di Atas Kereta Rel Listrik/Diesel Reguler (Ekonomi) Dalam Wilayah Jabodetabek, I. Sriyanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Public Use On The Loose: Clarifying The Takings Clause’S Public Use Requirement, Megan Hoefs

Pepperdine Law Review

The Fifth Amendment permits the taking of private property for “public use,” but modern courts refuse to question legislative determinations of that use. Although the Supreme Court has implicitly reserved a prohibition on takings done under a “mere pretext of public purpose,” lower courts are unsure of how to identify or evaluate such pretext. This Comment argues that the Public Use Clause requires a showing of good faith to be constitutionally sufficient. By reframing public use around good faith, this Comment offers a modest but necessary clarification that preserves the structure of existing doctrine while restoring the Clause’s function as …

Open And Shut: Non-Removal Statutesand Door-Closing Penalties, Isaac Zwerling

Pepperdine Law Review

There is a longstanding tension in the Court’s treatment of non-removal statutes and door-closing penalties. On the one hand, the Court has held non-removal statutes—business registration statutes that condition a foreign corporation’s license on that corporation’s right to remove cases brought against it to federal court—pose an unconstitutional limit on federal court access. On the other, the Court has extended door-closing penalties statutes prohibiting unregistered foreign corporations from initiating an action in the forum state—to federal courts sitting in diversity. This Article surveys how the Court arrived at this puzzling result. It does so by analyzing each line of cases …

The Interpretive Force Of Alexander Hamilton’S Early Expositions Of Presidential Power, Michael Stokes Paulsen

Pepperdine Law Review

The most important, rightly influential, early interpretations of the Constitution on presidential power concerning matters of war, peace, and foreign affairs flowed from the able pen of Alexander Hamilton in three sets of pseudonymous public essays: as “Publius” in The Federalist (1787–1788); as “Pacificus” (1793–1794); and “Camillus” (1795–1796). As Publius, Hamilton expounded a broad understanding of presidential constitutional power generally and of presidential power in war and foreign affairs specifically, including an essentially plenary Commander-in-Chief power over the conduct of authorized war (but with no constitutional power to initiate war: that power being explicitly and exclusively assigned to Congress). As …