Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Institution
-
- University of Michigan Law School (2295)
- William & Mary Law School (1816)
- Duquesne University (1736)
- Touro University Jacob D. Fuchsberg Law Center (1346)
- Yeshiva University, Cardozo School of Law (1293)
-
- UC Law SF (1261)
- Universitas Indonesia (1001)
- Washington and Lee University School of Law (989)
- Maurer School of Law: Indiana University (943)
- American University Washington College of Law (818)
- Duke Law (720)
- Georgetown University Law Center (644)
- Villanova University Charles Widger School of Law (596)
- University of Colorado Law School (573)
- Columbia Law School (568)
- Seattle University School of Law (566)
- University of Maryland Francis King Carey School of Law (560)
- The University of Akron (535)
- West Virginia University (535)
- University of Georgia School of Law (522)
- Notre Dame Law School (508)
- Vanderbilt University Law School (505)
- University at Buffalo School of Law (504)
- University of Kentucky (482)
- Fordham Law School (460)
- University of Richmond (439)
- Brigham Young University Law School (438)
- BLR (423)
- Pepperdine University (414)
- UIC School of Law (400)
- Keyword
-
- Constitutional Law (2435)
- Constitutional law (2333)
- Constitution (1734)
- Philosophy (1670)
- Theology (1596)
-
- Supreme Court (1492)
- Hallowed Secularism (1395)
- American Religious Democracy (1377)
- First Amendment (1152)
- Politics (996)
- Law (919)
- Due process (706)
- Federalism (700)
- United States Supreme Court (684)
- Religion (599)
- United States (537)
- History (519)
- Fifth Amendment (468)
- Fourth Amendment (466)
- Separation of powers (459)
- Judicial review (457)
- Government (445)
- Equal protection (443)
- Democracy (437)
- Congress (421)
- Fourteenth Amendment (420)
- Discrimination (395)
- New York (394)
- Originalism (387)
- Jurisprudence (379)
- Publication Year
- Publication
-
- Faculty Scholarship (2003)
- Michigan Law Review (1622)
- Hallowed Secularism (1395)
- UC Law Constitutional Quarterly (1245)
- Touro Law Review (1105)
-
- Faculty Publications (851)
- Jurnal Hukum & Pembangunan (647)
- Articles (628)
- Scholarly Works (622)
- William & Mary Bill of Rights Journal (596)
- Georgetown Law Faculty Publications and Other Works (585)
- William & Mary Law Review (576)
- West Virginia Law Review (519)
- Indiana Law Journal (498)
- Villanova Law Review (1956 - ) (493)
- Cardozo Law Review (456)
- Seattle University Law Review (454)
- ExpressO (395)
- Kentucky Law Journal (394)
- Supreme Court Case Files (371)
- Washington and Lee Law Review (366)
- Buffalo Law Review (363)
- BYU Law Review (358)
- Publications (357)
- UIC Law Review (355)
- Journal Articles (348)
- Pepperdine Law Review (332)
- Vanderbilt Law Review (309)
- Scholarly Articles (286)
- University of Richmond Law Review (266)
- Publication Type
- File Type
Articles 241 - 270 of 34478
Full-Text Articles in Entire DC Network
Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan E-Commerce Dikaitkan Dengan Etika Bisnis, Imas Rosidawati, Edy Santoso
Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan E-Commerce Dikaitkan Dengan Etika Bisnis, Imas Rosidawati, Edy Santoso
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Masyarakat Sipil Dan Mekanisme Asean Intergovernmental Commission On Humang Rights: Studi Kasus International Human Rights Treaty Bodies, Hadi Rahmat Purnama
Masyarakat Sipil Dan Mekanisme Asean Intergovernmental Commission On Humang Rights: Studi Kasus International Human Rights Treaty Bodies, Hadi Rahmat Purnama
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Dampak Peraturan Tentang Impor Beras Terhadap Kegagalan Ketahanan Pangan Dan Kemiskinan Petani Di Indonesia, Sulhani Hermawan
Dampak Peraturan Tentang Impor Beras Terhadap Kegagalan Ketahanan Pangan Dan Kemiskinan Petani Di Indonesia, Sulhani Hermawan
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Relevansi Etika Bisnis Dalam Hukum Perjanjian Kredit Perbankan, Wulanmas Apg, Frederik Frederik
Relevansi Etika Bisnis Dalam Hukum Perjanjian Kredit Perbankan, Wulanmas Apg, Frederik Frederik
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penetapan Masajabatan Jaksa Agung Ri Berdasarkan Putusan Mk No. 49/Puu-Viii/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ri Dalam Sistem Penetapan Jabatan Pejabat Negara Menurut Uud Nri 1945, Titik Triwulan Tutik
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pemahaman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Astim Riyanto
Pemahaman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Astim Riyanto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjurjawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Perguruan Tinggi Dalam Meningka Tkan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Tatty A. Ramly, Yeti Sumiyati
Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjurjawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Perguruan Tinggi Dalam Meningka Tkan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Tatty A. Ramly, Yeti Sumiyati
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kebijakan Dan Strategi Pengaturan Usaha Perikanan Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Teluk Jakarta Yang Mengacu Pada Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Tradisional, Afdhol Afdhol, M. Sofyan Pulungan, Bono B. Priambodo
Kebijakan Dan Strategi Pengaturan Usaha Perikanan Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Teluk Jakarta Yang Mengacu Pada Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Tradisional, Afdhol Afdhol, M. Sofyan Pulungan, Bono B. Priambodo
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggungjawab Agen Pelayaran Pt. Admiral Lines Sebagai Pengangkut Barang Dalam Perangkutan Laut Di Pelabuhan Belawan, Djafar Ai Bram
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum, Yohanes Suhardin
Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum, Yohanes Suhardin
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945, Josef M. Monteiro
Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945, Josef M. Monteiro
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penemuan Hukum Dalam Perkara Pidana Adat, Hwian Christianto
Penemuan Hukum Dalam Perkara Pidana Adat, Hwian Christianto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Tidak Optimalnya Fungsi Dpr Ri Selama Orde Baru, Muktar Pakpahan
Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Tidak Optimalnya Fungsi Dpr Ri Selama Orde Baru, Muktar Pakpahan
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Kuhperdata Dan Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Wijayanto Setiawan
Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Kuhperdata Dan Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Wijayanto Setiawan
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kajian Yuridis Tentang Pengelolaan Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Malang Yang Disewa Oleh Pihak Ketiga, R. Moeljono, Imam Koeswayono, Aan Eko Widiarto, Sutoyo Sutoyo, Darin M. Mualiffien
Kajian Yuridis Tentang Pengelolaan Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Malang Yang Disewa Oleh Pihak Ketiga, R. Moeljono, Imam Koeswayono, Aan Eko Widiarto, Sutoyo Sutoyo, Darin M. Mualiffien
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Uswatun Hasanah
Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Uswatun Hasanah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Manajemen Transportasi Di Dki Jakarta (Suatu Tinjauan Sosiologis Dan Hukum), Mutiara Hikmah, Heru Cahyoko
Manajemen Transportasi Di Dki Jakarta (Suatu Tinjauan Sosiologis Dan Hukum), Mutiara Hikmah, Heru Cahyoko
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Di Indonesia, Allysthia M. Renti D.
Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Di Indonesia, Allysthia M. Renti D.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Urgensi Fatwa Dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah, Yeni Salma Barlinti
Urgensi Fatwa Dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah, Yeni Salma Barlinti
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Lokal, Agus Surono
Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Lokal, Agus Surono
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, Darwin Ginting
Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, Darwin Ginting
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Dispute Settlement Body - Wto Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, Ade Maman Suherman
Dispute Settlement Body - Wto Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, Ade Maman Suherman
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kemungkinan Peraturan Perundangan·Undangan Di Bawah Undang-Undang Sebagai Obyek Pengujian Mahkamah Konstltusi, Thorkis Pane
Kemungkinan Peraturan Perundangan·Undangan Di Bawah Undang-Undang Sebagai Obyek Pengujian Mahkamah Konstltusi, Thorkis Pane
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Artl Pentlng Pemberlakuan Uu No. 1/Pnps/1965, Hwian Christianto
Artl Pentlng Pemberlakuan Uu No. 1/Pnps/1965, Hwian Christianto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Public Use On The Loose: Clarifying The Takings Clause’S Public Use Requirement, Megan Hoefs
Public Use On The Loose: Clarifying The Takings Clause’S Public Use Requirement, Megan Hoefs
Pepperdine Law Review
The Fifth Amendment permits the taking of private property for “public use,” but modern courts refuse to question legislative determinations of that use. Although the Supreme Court has implicitly reserved a prohibition on takings done under a “mere pretext of public purpose,” lower courts are unsure of how to identify or evaluate such pretext. This Comment argues that the Public Use Clause requires a showing of good faith to be constitutionally sufficient. By reframing public use around good faith, this Comment offers a modest but necessary clarification that preserves the structure of existing doctrine while restoring the Clause’s function as …
Open And Shut: Non-Removal Statutesand Door-Closing Penalties, Isaac Zwerling
Open And Shut: Non-Removal Statutesand Door-Closing Penalties, Isaac Zwerling
Pepperdine Law Review
There is a longstanding tension in the Court’s treatment of non-removal statutes and door-closing penalties. On the one hand, the Court has held non-removal statutes—business registration statutes that condition a foreign corporation’s license on that corporation’s right to remove cases brought against it to federal court—pose an unconstitutional limit on federal court access. On the other, the Court has extended door-closing penalties statutes prohibiting unregistered foreign corporations from initiating an action in the forum state—to federal courts sitting in diversity. This Article surveys how the Court arrived at this puzzling result. It does so by analyzing each line of cases …
The Interpretive Force Of Alexander Hamilton’S Early Expositions Of Presidential Power, Michael Stokes Paulsen
The Interpretive Force Of Alexander Hamilton’S Early Expositions Of Presidential Power, Michael Stokes Paulsen
Pepperdine Law Review
The most important, rightly influential, early interpretations of the Constitution on presidential power concerning matters of war, peace, and foreign affairs flowed from the able pen of Alexander Hamilton in three sets of pseudonymous public essays: as “Publius” in The Federalist (1787–1788); as “Pacificus” (1793–1794); and “Camillus” (1795–1796). As Publius, Hamilton expounded a broad understanding of presidential constitutional power generally and of presidential power in war and foreign affairs specifically, including an essentially plenary Commander-in-Chief power over the conduct of authorized war (but with no constitutional power to initiate war: that power being explicitly and exclusively assigned to Congress). As …
Judicial Appointments Before Vacancies, Vasan Kesavan
Judicial Appointments Before Vacancies, Vasan Kesavan
Pepperdine Law Review
Appointments are about power—presidential power. There is no greater presidential appointment power than the power to appoint federal judges who are expected to serve for life. Judicial appointments allow the President to shape one branch of the federal government for decades to come, perhaps decisively, thereby helping to define his legacy. Of all judicial appointments, there is nothing more significant than appointments to the Supreme Court, if the President even has the opportunity during his term. But these appointments are the most difficult for the President to make in the most partisan political period in our lifetimes. May a President, …
Corporate Employment And The First Amendment Shield Against Anti-Dei Legislation, W. Mary Blee
Corporate Employment And The First Amendment Shield Against Anti-Dei Legislation, W. Mary Blee
Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law
No one would have thought that a Supreme Court ruling striking down affirmative action in higher education would affect private employment. However, the ruling in Students for Fair Admissions v. Harvard did exactly that. Corporate employers’ efforts to foster diversity, equity, and inclusion (DEI) were immediately pushed to the forefront of the political battlefield. In the eyes of Republican lawmakers and politicians, DEI efforts were akin to affirmative action, and therefore unconstitutional in the wake of Harvard. Their solution to this problem involved passing anti-DEI legislation and policies which restricted or eliminated employer’s DEI efforts under the guise of upholding …
The Constitution And Financial Freedom: Analyzing First Amendment Claims About Cryptocurrencies, Mithun Imbulamure
The Constitution And Financial Freedom: Analyzing First Amendment Claims About Cryptocurrencies, Mithun Imbulamure
Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law
In recent years, the United States has intensified regulatory oversight of cryptocurrency technologies. In August 2022, the Treasury Department's Office of Foreign Assets Control sanctioned Tornado Cash, a cryptocurrency mixer, leading to the prosecution and conviction of its developers for operating an unlicensed money transmitting business. Congress also amended § 6050I of the Tax Code through the Infrastructure Investment and Jobs Act, extending cash transaction reporting requirements to digital assets. These developments prompted cryptocurrency advocates to assert First Amendment protections for their activities, arguing that compelled disclosure requirements violate associational privacy and that computer code constitutes protected speech. The government …