Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Digital Commons Network

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Constitutional Law

Institution
Keyword
Publication Year
Publication
Publication Type
File Type

Articles 241 - 270 of 34478

Full-Text Articles in Entire DC Network

Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan E-Commerce Dikaitkan Dengan Etika Bisnis, Imas Rosidawati, Edy Santoso May 2026

Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan E-Commerce Dikaitkan Dengan Etika Bisnis, Imas Rosidawati, Edy Santoso

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Masyarakat Sipil Dan Mekanisme Asean Intergovernmental Commission On Humang Rights: Studi Kasus International Human Rights Treaty Bodies, Hadi Rahmat Purnama May 2026

Masyarakat Sipil Dan Mekanisme Asean Intergovernmental Commission On Humang Rights: Studi Kasus International Human Rights Treaty Bodies, Hadi Rahmat Purnama

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Dampak Peraturan Tentang Impor Beras Terhadap Kegagalan Ketahanan Pangan Dan Kemiskinan Petani Di Indonesia, Sulhani Hermawan May 2026

Dampak Peraturan Tentang Impor Beras Terhadap Kegagalan Ketahanan Pangan Dan Kemiskinan Petani Di Indonesia, Sulhani Hermawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Relevansi Etika Bisnis Dalam Hukum Perjanjian Kredit Perbankan, Wulanmas Apg, Frederik Frederik May 2026

Relevansi Etika Bisnis Dalam Hukum Perjanjian Kredit Perbankan, Wulanmas Apg, Frederik Frederik

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Penetapan Masajabatan Jaksa Agung Ri Berdasarkan Putusan Mk No. 49/Puu-Viii/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ri Dalam Sistem Penetapan Jabatan Pejabat Negara Menurut Uud Nri 1945, Titik Triwulan Tutik May 2026

Penetapan Masajabatan Jaksa Agung Ri Berdasarkan Putusan Mk No. 49/Puu-Viii/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ri Dalam Sistem Penetapan Jabatan Pejabat Negara Menurut Uud Nri 1945, Titik Triwulan Tutik

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Pemahaman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Astim Riyanto May 2026

Pemahaman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Astim Riyanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjurjawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Perguruan Tinggi Dalam Meningka Tkan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Tatty A. Ramly, Yeti Sumiyati May 2026

Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjurjawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Perguruan Tinggi Dalam Meningka Tkan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Tatty A. Ramly, Yeti Sumiyati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Kebijakan Dan Strategi Pengaturan Usaha Perikanan Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Teluk Jakarta Yang Mengacu Pada Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Tradisional, Afdhol Afdhol, M. Sofyan Pulungan, Bono B. Priambodo May 2026

Kebijakan Dan Strategi Pengaturan Usaha Perikanan Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Teluk Jakarta Yang Mengacu Pada Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Tradisional, Afdhol Afdhol, M. Sofyan Pulungan, Bono B. Priambodo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggungjawab Agen Pelayaran Pt. Admiral Lines Sebagai Pengangkut Barang Dalam Perangkutan Laut Di Pelabuhan Belawan, Djafar Ai Bram May 2026

Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggungjawab Agen Pelayaran Pt. Admiral Lines Sebagai Pengangkut Barang Dalam Perangkutan Laut Di Pelabuhan Belawan, Djafar Ai Bram

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum, Yohanes Suhardin May 2026

Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum, Yohanes Suhardin

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945, Josef M. Monteiro May 2026

Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945, Josef M. Monteiro

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Penemuan Hukum Dalam Perkara Pidana Adat, Hwian Christianto May 2026

Penemuan Hukum Dalam Perkara Pidana Adat, Hwian Christianto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Tidak Optimalnya Fungsi Dpr Ri Selama Orde Baru, Muktar Pakpahan May 2026

Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Tidak Optimalnya Fungsi Dpr Ri Selama Orde Baru, Muktar Pakpahan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Kuhperdata Dan Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Wijayanto Setiawan May 2026

Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Kuhperdata Dan Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Wijayanto Setiawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Kajian Yuridis Tentang Pengelolaan Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Malang Yang Disewa Oleh Pihak Ketiga, R. Moeljono, Imam Koeswayono, Aan Eko Widiarto, Sutoyo Sutoyo, Darin M. Mualiffien May 2026

Kajian Yuridis Tentang Pengelolaan Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Malang Yang Disewa Oleh Pihak Ketiga, R. Moeljono, Imam Koeswayono, Aan Eko Widiarto, Sutoyo Sutoyo, Darin M. Mualiffien

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Uswatun Hasanah May 2026

Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Uswatun Hasanah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Manajemen Transportasi Di Dki Jakarta (Suatu Tinjauan Sosiologis Dan Hukum), Mutiara Hikmah, Heru Cahyoko May 2026

Manajemen Transportasi Di Dki Jakarta (Suatu Tinjauan Sosiologis Dan Hukum), Mutiara Hikmah, Heru Cahyoko

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Di Indonesia, Allysthia M. Renti D. May 2026

Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Di Indonesia, Allysthia M. Renti D.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Urgensi Fatwa Dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah, Yeni Salma Barlinti May 2026

Urgensi Fatwa Dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah, Yeni Salma Barlinti

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Lokal, Agus Surono May 2026

Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Lokal, Agus Surono

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, Darwin Ginting May 2026

Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, Darwin Ginting

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Dispute Settlement Body - Wto Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, Ade Maman Suherman May 2026

Dispute Settlement Body - Wto Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, Ade Maman Suherman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Kemungkinan Peraturan Perundangan·Undangan Di Bawah Undang-Undang Sebagai Obyek Pengujian Mahkamah Konstltusi, Thorkis Pane May 2026

Kemungkinan Peraturan Perundangan·Undangan Di Bawah Undang-Undang Sebagai Obyek Pengujian Mahkamah Konstltusi, Thorkis Pane

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Artl Pentlng Pemberlakuan Uu No. 1/Pnps/1965, Hwian Christianto May 2026

Artl Pentlng Pemberlakuan Uu No. 1/Pnps/1965, Hwian Christianto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract


Public Use On The Loose: Clarifying The Takings Clause’S Public Use Requirement, Megan Hoefs May 2026

Public Use On The Loose: Clarifying The Takings Clause’S Public Use Requirement, Megan Hoefs

Pepperdine Law Review

The Fifth Amendment permits the taking of private property for “public use,” but modern courts refuse to question legislative determinations of that use. Although the Supreme Court has implicitly reserved a prohibition on takings done under a “mere pretext of public purpose,” lower courts are unsure of how to identify or evaluate such pretext. This Comment argues that the Public Use Clause requires a showing of good faith to be constitutionally sufficient. By reframing public use around good faith, this Comment offers a modest but necessary clarification that preserves the structure of existing doctrine while restoring the Clause’s function as …


Open And Shut: Non-Removal Statutesand Door-Closing Penalties, Isaac Zwerling May 2026

Open And Shut: Non-Removal Statutesand Door-Closing Penalties, Isaac Zwerling

Pepperdine Law Review

There is a longstanding tension in the Court’s treatment of non-removal statutes and door-closing penalties. On the one hand, the Court has held non-removal statutes—business registration statutes that condition a foreign corporation’s license on that corporation’s right to remove cases brought against it to federal court—pose an unconstitutional limit on federal court access. On the other, the Court has extended door-closing penalties statutes prohibiting unregistered foreign corporations from initiating an action in the forum state—to federal courts sitting in diversity. This Article surveys how the Court arrived at this puzzling result. It does so by analyzing each line of cases …


The Interpretive Force Of Alexander Hamilton’S Early Expositions Of Presidential Power, Michael Stokes Paulsen May 2026

The Interpretive Force Of Alexander Hamilton’S Early Expositions Of Presidential Power, Michael Stokes Paulsen

Pepperdine Law Review

The most important, rightly influential, early interpretations of the Constitution on presidential power concerning matters of war, peace, and foreign affairs flowed from the able pen of Alexander Hamilton in three sets of pseudonymous public essays: as “Publius” in The Federalist (1787–1788); as “Pacificus” (1793–1794); and “Camillus” (1795–1796). As Publius, Hamilton expounded a broad understanding of presidential constitutional power generally and of presidential power in war and foreign affairs specifically, including an essentially plenary Commander-in-Chief power over the conduct of authorized war (but with no constitutional power to initiate war: that power being explicitly and exclusively assigned to Congress). As …


Judicial Appointments Before Vacancies, Vasan Kesavan May 2026

Judicial Appointments Before Vacancies, Vasan Kesavan

Pepperdine Law Review

Appointments are about power—presidential power. There is no greater presidential appointment power than the power to appoint federal judges who are expected to serve for life. Judicial appointments allow the President to shape one branch of the federal government for decades to come, perhaps decisively, thereby helping to define his legacy. Of all judicial appointments, there is nothing more significant than appointments to the Supreme Court, if the President even has the opportunity during his term. But these appointments are the most difficult for the President to make in the most partisan political period in our lifetimes. May a President, …


Corporate Employment And The First Amendment Shield Against Anti-Dei Legislation, W. Mary Blee May 2026

Corporate Employment And The First Amendment Shield Against Anti-Dei Legislation, W. Mary Blee

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

No one would have thought that a Supreme Court ruling striking down affirmative action in higher education would affect private employment. However, the ruling in Students for Fair Admissions v. Harvard did exactly that. Corporate employers’ efforts to foster diversity, equity, and inclusion (DEI) were immediately pushed to the forefront of the political battlefield. In the eyes of Republican lawmakers and politicians, DEI efforts were akin to affirmative action, and therefore unconstitutional in the wake of Harvard. Their solution to this problem involved passing anti-DEI legislation and policies which restricted or eliminated employer’s DEI efforts under the guise of upholding …


The Constitution And Financial Freedom: Analyzing First Amendment Claims About Cryptocurrencies, Mithun Imbulamure May 2026

The Constitution And Financial Freedom: Analyzing First Amendment Claims About Cryptocurrencies, Mithun Imbulamure

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

In recent years, the United States has intensified regulatory oversight of cryptocurrency technologies. In August 2022, the Treasury Department's Office of Foreign Assets Control sanctioned Tornado Cash, a cryptocurrency mixer, leading to the prosecution and conviction of its developers for operating an unlicensed money transmitting business. Congress also amended § 6050I of the Tax Code through the Infrastructure Investment and Jobs Act, extending cash transaction reporting requirements to digital assets. These developments prompted cryptocurrency advocates to assert First Amendment protections for their activities, arguing that compelled disclosure requirements violate associational privacy and that computer code constitutes protected speech. The government …