Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Publication
Articles 1 - 5 of 5
Full-Text Articles in Law
Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Peralihan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Jual Beli Piutang Melalui Cessie (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 79/Pdt.G/2019 Pn Tab Dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 754 Pk/Pdt/2011), Vanessa Maurizkha
Lex Patrimonium
Banks act as creditors for selling receivables through a cessie to credit. Problems that arise after the transfer of receivables are identical to the relevance of the validity of the cessie to the mortgage guarantee transfer stipulated in the main agreement. There are differences in the legal concequences in each conditions. The problems discussed in this research are the mechanism through a cessie in conventional banks according to Indonesian law, the development of the regulation on registration of transfer of mortgage, and the legal consequences of the act (cessie) on objects of mortgage guarantee based on the District Court Decision …
Legalitas Pemecahan Piutang Atas Nama Melalui Cessie: Analisis Pengalihan Sebagian Piutang Dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Putusan Nomor 279/Pdt.Sus/Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst, Adinda Rahmania
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas keabsahan pengalihan sebagian piutang atas nama melalui cessie dalam perkara permohonan PKPU berdasarkan Putusan No. 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan bentuk metode penelitian normatif untuk menjawab permasalahan keabsahan pengalihan seluruh dan sebagian piutang atas nama melalui cessie serta pertimbangan Majelis Hakim atas legalitas cessie dalam permohonan PKPU pada Putusan No. 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengalihan piutang atas nama melalui cessie adalah sah manakala memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan perjanjian dasar peralihan piutang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 s.d. Pasal 1340 KUHPerdata. Legalitas partial assignment selain ditentukan kebasahan cessie …
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pelaksanaan Pengalihan Piutang Secara Cessie Dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/Pdt/2018/Pt Bdgperlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pelaksanaan Pengalihan Piutang Secara Cessie Dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/Pdt/2018/Pt Bdg, Dicky Hertanto
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap kreditur atas pelaksanaan piutang secara cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/PDT/2018/PT BDG tentang perkara pengalihan piutang secara cessie. Permasalahan dari penelitian adalah mengenai bentuk pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelusuran data sekunder melalui studi kepustakaan, sedangkan pendekatan analisis dilakukan secara kualitatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari notaris dapat dilakukan dengan menerapkan asas-asas formil dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Profesi dan …
Akibat Hukum Cessie Atas Kredit Yang Dialihkan Oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional Semasa Krisis Yang Merupakan Bagian Dari Kredit Sindikasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr), Nabila Satira Harahap
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan cessie dalam kredit sindikasi. BPPN merupakan badan dibentuk pemerintah semasa krisis moneter 1998 guna memperbaiki sektor perbankan yang terpuruk. Agar dapat melaksanakan tugasnya pemerintah memberikan BPPN wewenang yang luas termasuk dapat melakukan pengalihan piutang. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kewenangan BPPN melakukan cessie atas piutang yang merupakan bagian dari kredit sindikasi dikaitkan dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr. Menurut Penggugat, cessie dilakukan oleh Para Tergugat tidak sah karena Penggugat adalah pemilik seluruh tagihan yang ada dalam sindikasi secara seluruh tagihan telah dialihkan BPPN kepada …
Akibat Hukum Cessie Atas Kredit Yang Dialihkan Oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional Semasa Krisis Yang Merupakan Bagian Dari Kredit Sindikasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr), Nabila Satira Harahap
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan cessie dalam kredit sindikasi. BPPN merupakan suatu badan khusus yang dibentuk pemerintah semasa krisis moneter 1998 guna memperbaiki sektor perbankan yang terpuruk pada masa itu. Agar dapat melaksanakan tugasnya, pemerintah memberikan BPPN wewenang yang luas termasuk salah satunya dapat melakukan pengalihan piutang. Pengalihan piutang dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yakni cessie. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kewenangan BPPN melakukan cessie atas piutang yang merupakan bagian dari kredit sindikasi yang beranggotakan bank-bank lain dikaitkan dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr. Untuk menjawab …