Law Commons^™

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Gugatan Pembatalan Jual Beli Tanah Oleh Para Ahli Waris Penjual, M Waldi Ali Soraya, Lauditta Humaira ,S.H.,M.Kn.

Lex Patrimonium

In the implementation of the Sale and Purchase Binding Agreement Deed, a dispute may occur. For example, if the land being sold is an inheritance. For example, one of the sellers does not approve of the sale and purchase, or the land is sold by someone who is not an heir. Of course the buyer will be disadvantaged. The aim of the research is to find out the legal provisions governing the unilateral cancellation of the PPJB, to explain the determination of unlawful acts and to analyze the legal protection for buyers in land sale and purchase agreements which are …

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dimana Sertifikat Tanah Berada Dalam Penguasaan Bank (Studi Putusan Nomor 751 Pk/Pdt/2019), Ahmad Raihan Imani Setiawan, Abdul Salam

Lex Patrimonium

The dynamic and evolving nature of the law, which also gives rise to complexities in societal issues, requires legal certainty, especially concerning the legal protection for parties involved in a Sale and Purchase Agreement (PPJB). The purpose of this paper is to understand the legal position of the buyer based on a PPJB for land and buildings concerning the land that has been used as collateral by the seller to a bank. Additionally, it aims to determine whether the judge’s considerations were appropriate in providing legal protection to the buyer based on the PPJB, as per the verdict Number 751 …

Pertanggungjawaban Notaris Yang Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/Pid/2016/Pt Smg), Eka Putri Hardianti

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/Pid/2016.PT SMG untuk menganalisis pertanggungjawab Notaris Ny. ER, SH,CN yang melakukan tidak pidana pemalsuan akta autentik, Notaris tersebut menyuruh memasukkan keterangan palsu dikenakan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Serta perlindungan hukum Notaris RA, SH. M.Kn untuk kepentingan proses peradilan, dimana Notaris tersebut melakukan kelalaian dalam pembuatan akta autentik sehingga Notaris dihadirkan sebagai saksi dalam proses peradilan. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah pertanggungjawaban Notaris Ny. ER.SH.CN yang menyuruh memasukkan keterangan palsu dan perlindungan hukum Notaris RA, S.H. M.Kn yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta autentik pada putusan pengadilan yang …

Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Uu Ite Dan Uu Perlindungan Anak, Andre Wowor

Indonesian Notary

In this research,The author raises issues regarding the legal protection of minors in accessing information and electronic transactions based on the ITE Law and the Child Protection Law in the perspective of legal certainty. This research focuses on problems that are motivated by the existence of a legal vacuum related to the age restriction of children in accessing information and electronic transactions resulting in the lack of certainty of the rules applied to regulate things or circumstances that occur to minors who access information and electronic transactions. The legal settlement is pursued by the government's efforts to provide preventive …

Perlindungan Hukum Pembeli Lelang Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemilik Objek Lelang Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 866 K/Pdt/2020, Paramitha Candra

Indonesian Notary

Hak milik merupakan hak terkuat karena mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain. Namun, dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 866 K/Pdt/2020 setelah pembeli lelang membeli objek lelang pada tahun 2009 dan mendapatkan Risalah Lelang, pembeli lelang masih belum dapat menikmati hak miliknya atas objek lelang, karena obyek lelang dijual oleh pemilik objek lelang kepada Pihak Ketiga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum pembeli lelang atas perbuatan melawan hukum oleh pemilik objek lelang terhadap obyek lelang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 866 K/Pdt/2020 dan keabsahan jual beli tanah obyek lelang dalam sengketa yang dilakukan oleh pemilik objek lelang …

Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Penerbitan Sertipikat Ganda Yang Digunakan Sebagai Jaminan Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124k/Pdt/2020), Cynthia Carolina

Indonesian Notary

The purpose of first-time land registration is to guarantee legal certainty for land rights holders and protect interested parties. Issuance of the dual certificate as a land dispute resulted in the purpose of first-time land registration is not achieved. This study discusses the validity of the ownership status of the disputed object between the certificate of ownership rights number 456/Desa Lenek and certificate of ownership rights number 599/Desa Lenek, including the legal protection of PT. Bank Mandiri KCP Mataram after the certificate used as collateral for debt was declared invalid and has no legally binding force based on Supreme Court …

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (Ott), Nuruzzhahrah Diza

Technology and Economics Law Journal

No abstract provided.

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Pemalsuan Foto Identitas Para Pihak Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum (Putusan Nomor 371/Pid.B/2018/Pnsda), Muhamad Irfan Ramadhan

Indonesian Notary

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum bagi Notaris sebagai Pejabat Umum atas pemalsuan foto identitas yang disampaikan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma mengenai perlindungan hukum bagi Notaris atas pemalsuan foto identitas yang disampaikan oleh para pihak dan dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang–undang, pendekatan konseptual, dan analisis kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pegumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris atas …

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Masyarakat Penerima Beras Bantuan Sosial Terkait Penanganan Pandemi Covid-19, Agung Trisakti

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

In handling the spread of COVID-19, the Indonesian government provides social assistance to communities affected by COVID-19 through the Ministry of Social Affairs, one of which is by providing assistance in the form of staple food, namely rice which is distributed through one of the BUMNs in the food sector, namely Perum BULOG. In the implementation of the distribution of aid, it was found that there were reports related to rice that had been distributed in poor quality and was mixed with other materials which were feared to have an impact on the people who consumed the rice. The research …

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xviii/2020), Anandiaz Raditya Priandhana

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terkait dengan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan karena Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dianggap menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan adanya kerugian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Jaksa, serta seakan-akan memberikan kedudukan yang lebih istimewa kepada seorang Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dan pembatasannya dalam Pasal 66 UUJN berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-XVIII/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder, melalui …

Paradoks Hak Menguasai Negara Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 171 Pk/Tun/2016, Heri Herdiansyah

Indonesian Notary

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah perlu mendapatkan perhatian dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Hal ini berlaku juga dalam hal perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya bagi pemegang hak pengelolaan tetapi juga bagi pemegang hak guna bangunan yang mana ketika hak guna bangunan telah habis dan akan diperpanjang, para pihak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara baik dari sisi pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak guna bangunan. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat mengenai implikasi pengalihan hak atas tanah kepada PT X (Persero) dengan hak pengelolaan terhadap perpanjangan hak guna bangunan …

Pembatalan Akta Jual Beli Dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Karena Adanya Penggelapan Oleh Penjual Atas Pembeli Sebelumnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn.Pwt Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 525/Pdt/2019/Pt.Smg), Finona Raissa Anselma

Indonesian Notary

Jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan tidak memiliki bukti yang kuat sehingga berpeluang menimbulkan masalah di kemudian hari yang dapat merugikan, seperti kasus dalam tesis ini. Pokok permasalahan dalam tesis ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan Akta Jual Beli karena adanya penggelapan oleh penjual atas pembeli sebelumnya di mana jual beli dilakukan di bawah tangan dan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli kedua dan kreditur bersangkutan yang telah beritikad baik serta tanggung jawab PPAT berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Pwt juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 525/PDT/2019/PT.SMG. Berdasarkan putusan yang dianalisis dalam tesis ini …

Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Hal Objek Lelang Yang Tidak Sesuai Dengan Pengumuman Lelang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 123/Pdt.G/2018/Pn.Mnd.), M. Ichsan Alfara

Indonesian Notary

Tulisan ini membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Hal Objek Lelang Yang Tidak Sesuai Dengan Pengumuman Lelang Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd.). Permasalahan hukum dalam tulisan ini terkait dengan perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan di KPKNL Manado dan Tanggung jawab Penjual dan Pejabat Lelang terhadap pelaksanaan lelang yang cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd. yaitu lelang eksekusi yang …

Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank Oleh Pegawai Bank Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum, Hendrik Agus Sutiawan, Etty Mulyati, Ijud Tajudin

Jurnal Hukum & Pembangunan

Bank secrets are essential elements and logical consequences of the bank's business character as a trust institution. Bank secrecy is a form of legal protection for depositors. The purpose of this study is to know how the protection of customers and how law enforcement against the opening of bank secrets by Bank Employee in the process of investigating money laundering crime connected with the principle of legal certainty. This research method using normative juridical approach method, that is an approach used to know that a law in accordance with applicable provisions. The research specification is analytical descriptive, using qualitative juridical …

Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat, Miqdad Abdullah Siddiq

Jurnal Hukum & Pembangunan

The commercial utilization of Traditional Knowledge is intended for the benefit of the national economy, especially for the welfare of indigenous peoples as the owners of Traditional Knowledge. Indonesia, which has many indigenous peoples, also has a widevariation of Traditional Knowledge. With the opening of opportunities for parties other than the owners of Traditional Knowledge to utilize the Traditional Knowledge, setting the regulatory governing the commercialization of Traditional Knowledge becomes increasingly strategic. So that the management of the protectionfor Traditional Knowledge in Indonesia has become a very urgent need. In the absence of adequate Traditional Knowledge protection regulations, Traditional Knowledge-related …

Perbandingan Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Invensi Di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Antara Indonesia Dengan Jepang, Abdul Atsar

Jurnal Hukum & Pembangunan

This paper discusses the comparison between legal protection arrangements of invention in the field of Information and Communication Technology (ICT) in this case is software (software) especially patent. Japanese Patent Law explicitly regulates software (software) as a patentable subject. Whereas Law no. 28 Year 2014 on Copyright stipulates that the software can still be protected if Patent protection already exists from the country of origin. Using a comparative study of this paper can be one of the reference in legal protection to answer the rapid development of information and communication technology.