Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Keyword
-
- Harta Bersama (2)
- Akta Jual Beli (1)
- Akta Jual-Beli (1)
- Anak Luar Kawin (1)
- Anak Luar Kawin Diakui (1)
-
- Anak di bawah umur (1)
- Children’s rights, civil procedure, marriage, dispensation, indonesia (1)
- Fidusia (1)
- Hak Waris (1)
- Hak asuh anak (1)
- Hukum Islam (1)
- Hukum Perkawinan (1)
- Jaksa (1)
- Kebebasan Berkontrak (1)
- Kedudukan Hukum. (1)
- Marriage (1)
- Marriage Agreement (1)
- Marriage, Pregnant Marriage, Mazhab, The Compilation of Islamic Law. (1)
- Notary (1)
- Pejabat Pembuat Akta Tanah. (1)
- Pembatalan perkawinan (1)
- Pembuktian (1)
- Pencatatan (1)
- Perbuatan Melawan Hukum (1)
- Perceraian (1)
- Pergeseran Nilai (1)
- Perjanjian Kawin (1)
- Perkawinan (1)
- Potensi dan tantangan. (1)
- Sesama jenis (1)
Articles 1 - 13 of 13
Full-Text Articles in Law
Potensi Pengembangan Wakaf Saham Sebagai Objek Wakaf Baru Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, Fahrul Fauzi
Potensi Pengembangan Wakaf Saham Sebagai Objek Wakaf Baru Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, Fahrul Fauzi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Share waqf is holding one or more shares owned by wakif in a company that is engaged in a field that is permitted under sharia, the profits of which are used according to the purpose of waqf both for public and private in the framework of worshiping Allah SWT. The regulation of share waqf in Indonesia is still incorporated in the provisions of waqf in general. The existence of this regulation is the result of ijtihad by Indonesian ulama who adjusts to the needs and current social conditions. Shares in Islamic law are categorized as a form of Syirkah. The …
When Children’S Rights Are At Stake, Shall Court Remain Silent? Analysis On The Implementation Of Passivity Of Judge Principle In Child Marriage Dispensation In Indonesia, Laras Susanti Ms
Indonesia Law Review
This article explores the existence of asas hakim pasif (passivity of judge principle) in cases involving children in civil cases in Indonesia. As one of the basic principles in civil procedure, judges must be bound by the scope of the case and evidence brought by parties. The principle is not absolute, however, showing that under the Law on Judicial Power; judges are obliged to uphold justice by exploring law and social values more than often. A study case in marriage dispensation shows that judges are facing pluralism orders. Therefore, judges’ value and understanding of children’s rights is a determinant factor. …
Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam, Fahrul Fauzi
Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam, Fahrul Fauzi
Journal of Islamic Law Studies
Marriage is a spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead of the Almighty. Basically, in the opinion of some scholars from the origin of the law of marriage if connected with al-ahkam al-khamsah is permissibility or ibahah. But marriage as a condition to meet the needs of physical life (biological needs) is often bypassed. The fact that there is currently increasingly widespread premarital sex. One of the effects of premarital sex is pregnant out of wedlock. The practice in …
Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat), Raisa Fatnisary
Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat), Raisa Fatnisary
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai perjanjian kawin berdasarkan asas kebebasan berkontrak dengan pembanding negara Amerika Serikat. Pada dasarnya perjanjian perkawinan dapat merupakan sebuah solusi dari permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suami atau isteri dalam menjalankan kehidupan perkawinan, terutama mengenai harta benda mereka. Kondisi masyarakat yang makin demokratis dan kritis membuat perjanjian kawin mengalami perkembangan. Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tidak hanya mengenai harta benda perkawinan, namun dapat juga seperti pembagian biaya keluarga, penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, kebiasaan mengoleksi barang langka yang tergolong mahal, hingga mengatur terhadap profesi masing-masing calon suami istri selama perkawinan berlangsung. Negara Amerika Serikat merupakan …
Akibat Hukum Aspek Pergerseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah (Studi Putusan Nomor 522/Pdt/2017/Pt.Dki), Vidya Pradipta
Akibat Hukum Aspek Pergerseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah (Studi Putusan Nomor 522/Pdt/2017/Pt.Dki), Vidya Pradipta
Indonesian Notary
Indicating a distinction between applicable legislation where illegitimate children that has been acknowledged officially are recognized as heirs attach themselves to other heirs class according to article 863 of the civil code law, outsiders are admitted to inheritance along with first heirs class is entitled to inherit 1/3 of those who should have been granted if they were legitimate children and verdict. It is necessary to pay attention to different contexts regarding legal marriages and recognition of illegitimate children in the Civil Code and Act Number 1 of 1974 on Marriage. The problem in this paper is the shifting value …
Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Atas Nama Pasangan Dalam Perkawinan Sebagai Pemberi Fidusia Oleh Pasangan Lainnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 853/Pid.Sus/2019/Pn Pbr), Radhika Bagas Prabowo
Indonesian Notary
Pemberi fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Hal ini disebabkan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) tercantum ketentuan mengenai larangan untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Penelitian ini membahas mengenai 1.akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia atas nama pasangan dalam perkawinan sebagai pemberi fidusia oleh pasangan lainnya, dan 2.perlindungan hukum bagi penerima fidusia akibat adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh pasangan perkawinan dari pemberi fidusia. Putusan pengadilan negeri Pekanbaru nomor: 853/Pid.sus/2019/Pn Pbr yang menjadi studi kasus …
Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/Pajt), Alifa Yessi Meilinda
Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/Pajt), Alifa Yessi Meilinda
Indonesian Notary
Dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang berakibat pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan masih banyak tidak diperdulikan oleh masyarakat. Pencatatan perkawinan yang diatur oleh peraturan perundangan perkawinan dimaksudkan untuk menjaga agar status perkawinan dan status anak yang dilahirkan sah dan jelas di mata hukum negara dan hukum agama. Selain itu dengan adanya pencatatan secara administratif oleh negara, dimaksudkan agar perkawinan yang merupakan perbuatan hukum penting yang memiliki akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum …
Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis Di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/Pa.Gm), Muhammad Akbar Syawal
Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis Di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/Pa.Gm), Muhammad Akbar Syawal
Indonesian Notary
Pembatalan perkawinan membawa kedudukan perkawinan yang sebelumnya terjalin dianggap tidak pernah ada melalui putusan Pengadilan Agama atau putusan Pengadilan Negeri. Pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penulisan ini membahas mengenai kewenangan Jaksa dalam pembatalan perkawinan dan akibat hukum pembatalan perkawinan sesama jenis. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Jaksa berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesama jenis sejalan dengan ketentuan Pasal 23 dan 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan …
Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam, Georgina Agatha
Indonesian Notary
Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai perubahan serta penambahan bunyi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada perubahan besar yang baru terhadap hukum keluarga di Indonesia tersebut, di mana perubahan yang terkait dengan kedudukan anak luar kawin yang dapat diangkat menjadi anak sah. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan serta mengesahkan bahwa anak luar kawin kini dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya layaknya anak sah, bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, apa bila hal tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Mengenai pembuktian yang …
Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/Puu-Xiii/2015, Andika Prayoga
Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/Puu-Xiii/2015, Andika Prayoga
Indonesian Notary
A marriage is a bond that begins with the understanding of both the bride and groom to get married. During the marriage, the law states that prospective husband and wife can make a Marriage Agreement, one of them is property-related namely an agreement regarding property. In an Article 29 of Law No. 1 of 1974 stated that the Marriage Agreement was made before or at the time of marriage. Furthermore, if someone wants to make a Marriage Agreement after the marriage takes place, she/he has to apply it to the District Court. The results of the study stated that after …
Pengalihan Hak Atas Tanah Dari Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan Suami Istri “(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pdt.G/2019/Pnktb), Elva Monica Hubertina
Pengalihan Hak Atas Tanah Dari Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan Suami Istri “(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pdt.G/2019/Pnktb), Elva Monica Hubertina
Indonesian Notary
Jurnal ini membahas pengalihan hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pasangan suami istri yang hendak bertindak atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah pengalihan hak terhadap objek harta bersama yang dibuat oleh PPAT tanpa adanya persetujuan pasangan suami istri terhadap pihak ketiga. Permasalahan berikutnya adalah tanggung jawab PPAT atas jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yang berbentuk Yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen atas data sekunder. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam …
Pemberian Hak Asuh Atas Anak Di Bawah Umur Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Yang Terjadi Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk, Hana Regina Sari
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki (Ayah) yang terjadi akibat perceraian.iHak asuh anak seharusnya diberikan kepada ibu apabila seorang anak tersebut masih dibawah umur.iNamun hal itu dapat dikesampingkan apabila ayah dapat membuktikan bila sang ibu tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak.iPermasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan hukum dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur yang jatuh kepada orang tua laki-laki (ayah) akibat perceraian dan aspek hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian yang telah berkuatan hukum tetap dan hak asuh anak yang telah diputuskan kepada salah …
Keberlakuan Ketentuan Harta Bersama Dalam Undang-Undang Perkawinan Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 Pk/Pdt/2017), Maghfira Humaira
Indonesian Notary
The provisions of the Marriage Property Law as mentioned in Article 35-Article 37 of Law Number 1 of 1974 about Marriage have been ruled out with a jurisprudence "Buyers with Good Faith Must Be Protected". The panel of judges examining the case doesn’t consider the marital relationship of the parties in the case of joint assets or not. In Indonesian law practice, there are still found some court decisions who do not heed the provisions of Marriage Assets as referred to in Articles 35-37 of Law Number 1 of 1974 about Marriage Law. The state has entrusted Land Titles Registrar …