Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Law Commons™

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

2021

PDF

Discipline
Institution
Keyword
Publication
Publication Type

Articles 1 - 30 of 12768

Full-Text Articles in Law

Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Depok Berdasarkan Sebaran Pendudukan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032, Futri Wicaksono Br Surbakti Dec 2021

Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Depok Berdasarkan Sebaran Pendudukan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032, Futri Wicaksono Br Surbakti

Indonesian Notary

Green open space is part of urban elements that have ecological, aesthetic, socio-cultural and economic functions. Although its role is quite important, it is not uncommon for green open spaces to be the target of meeting land needs for development. Therefore, it is necessary to have a green open space management policy that can guarantee its existence. The problem is whether the availability of Public Green Open Space in accordance with the distribution of occupation in Depok City is in accordance with the applicable law and what are the obstacles and efforts implemented by the Depok City Government. To answer …

Go to article

Perbuatan Hukum Melawan Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Yang Berkedudukan Di Yogyakarta (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : **/Pid.B/2015/Pn.Yyk Tanggal 1 Juni 2015), Fauziah Indah Wardani Dec 2021

Perbuatan Hukum Melawan Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Yang Berkedudukan Di Yogyakarta (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : **/Pid.B/2015/Pn.Yyk Tanggal 1 Juni 2015), Fauziah Indah Wardani

Indonesian Notary

Notary is an authorized Public Officer who is under supervision to carry out their position as a noble, integrous and professional notary. With regard to conducting criminal offense, a notary could be accounted for the deed that they make, based on what they see, what they witness and what they experience in a legal act. In this discussion, a notary often repeats a mistake, and upon their violation, a Notary is bound to be accounted for the mistake. Thus, the research is concerning with the responsibility of a notary who has made a violation that causes a loss to other …

Go to article

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 08/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dki.Jakarta/Ix/2020), Salsabila Oktasa Dec 2021

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 08/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dki.Jakarta/Ix/2020), Salsabila Oktasa

Indonesian Notary

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dituntut untuk bersikap amanah, hati-hati, cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam hal ini Notaris SHS membuat 2 (dua) akta perjanjian kerjasama yaitu Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 56 Tahun 2014 dan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 38 Tahun 2016 yang mana dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama tersebut, Notaris SHS tidak memeriksa status badan hukum dari Yayasan P serta Notaris SHS tidak hadir dalam salah satu pembuatan akta perjanjian kerjasama tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah …

Go to article

Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perusahaan Perseroan, Novita Ariefiani Putri Dec 2021

Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perusahaan Perseroan, Novita Ariefiani Putri

Indonesian Notary

Notary becomes one of the Beneficial Owner (BO) Reporting Parties as stated in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes (Presidential Decree 13/2018). There are no exceptions of corporate form in the regulations, in other words State Own Enterprises (SOE) are included in one form of corporations that required to report their BO. In practice, there is no special procedures regulation for reporting Beneficial Owners in SOE, which basically meet …

Go to article

Kode Etik Notaris Dan Undang – Undang Jabatan Notaris Dalam Pasar Modal, Venny Talitha Dec 2021

Kode Etik Notaris Dan Undang – Undang Jabatan Notaris Dalam Pasar Modal, Venny Talitha

Indonesian Notary

An embodiment of a country's development which is the formation of an independent and stable economy with a more evenly distributed increase in people's prosperity growth is quite high. One way to advance the economy is to grow capital market operations, where the stock market plays a major role as a source of business funds and as an investment place for the people. In an increasingly modern society, legal relationships in business activities are usually focused on contractual arrangements between parties, and are no longer focused on trust-related behaviors. In a country that promotes economic growth, the importance of legal …

Go to article

Tanah Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan Surat Kuasa Menjual Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Syifa Septiriani Indrayadi Putri Dec 2021

Tanah Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan Surat Kuasa Menjual Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Syifa Septiriani Indrayadi Putri

Indonesian Notary

Lending and borrowing money is an activity that is widely carried out to support the development of one’s business and economy. The borrowing is carried out between individuals and/or individuals and legal entities. In a loan money, it is necessary to have the words needed in the credit agreement followed by the provision of land as collateral for debt repayment. Debt guarantees are useful if the debtor cannot fulfill his achievements, then the collateral can be sold by the creditor in order to pay off the debt. In practice, it is often found that there are failures to make credit …

Go to article

Eksekusi Di Luar Pengadilan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/Pdt.G/2019/Pn.Gto Dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/Pdt.G/2020/Pn.Sbr), Mashita Nagieb Kuddah Dec 2021

Eksekusi Di Luar Pengadilan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/Pdt.G/2019/Pn.Gto Dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/Pdt.G/2020/Pn.Sbr), Mashita Nagieb Kuddah

Indonesian Notary

Jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan di luar pengadilan, lebih khusus setelah diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 2/PUU-XIX/2021. Sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/PDT.G/2019/PN.GTO dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/PDT.G/2020/PN.SBR. dimana Perusahaan Pembiayaan melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia di luar pengadilan melalui parate eksekusi namun pihak lain tidak menghendaki hal tersebut. Permasalahan pada penelitian ini tentang pertimbangan hakim yang berbeda terhadap kedua putusan tersebut dengan rentang waktu pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang terbilang mirip dan terkait keabsahan pelaksanaan eksekusi objek jaminan …

Go to article

Analisis Tumpang Tindih Penguasaan Bidang Tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sppfbt) Dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/K/Tun/2018), Agripina Tanto Dec 2021

Analisis Tumpang Tindih Penguasaan Bidang Tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sppfbt) Dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/K/Tun/2018), Agripina Tanto

Indonesian Notary

Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan sengketa tumpang tindih penguasaan bidang tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) dengan sertifikat hak pengelolaan di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Banyak ditemukan masyarakat Desa Kuta yang menguasai tanah dengan berlandaskan SPPFBT karena belum melaksanakan pendaftaran tanah pertamakali. Dengan demikian, BPN Kab. Lombok Tengah wajib berhati-hati dalam mengumpulkan data fisik dan yuridis tanah dalam hal pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertamakali agar kelak terhindar dari adanya konflik pertanahan. Adapun masalah yang timbul dimana BPN Kab. Lombok Tengah lengah dalam menerbitkan Sertifikat HPL No. 73/Kuta, terdapat beberapa prosedur yang terlewati sehingga sebagian bidang tanah …

Go to article

Perlindungan Terhadap Notaris Atas Kewajiban Pelaporan Kepemilikan Manfaat Berdasarkan Perpres 13 Tahun 2018, Fariz Rachman Widyanto Dec 2021

Perlindungan Terhadap Notaris Atas Kewajiban Pelaporan Kepemilikan Manfaat Berdasarkan Perpres 13 Tahun 2018, Fariz Rachman Widyanto

Indonesian Notary

This study discusses the protection of Notaries for reporting beneficial ownership. Beneficial ownership is regulated in Presidential Regulation 13 of 2018 (Perpres13/2018). With this Presidential Regulation, corporations are required to submit a statement regarding the truth of the information submitted to the authorized agency through AHU-Online. One of the parties who can convey information on the beneficial owner of the corporation is a Notary. Notaries in this case play an important role in disclosing beneficial ownership, in accordance with Presidential Regulation 13/2018 which regulates the obligation of corporations to convey information about beneficial owners to the authorized agency, which can …

Go to article

Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt/2017), Olivia Ramadhani Dezytasari Dec 2021

Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt/2017), Olivia Ramadhani Dezytasari

Indonesian Notary

Buying and selling is an agreement, where before entering into an agreement the party making the agreement must fulfill the terms of the agreement, one of which is an agreement, if the agreement is not given freely then this causes the agreement to have a defect in the formation of the agreement or is called a defect of will. One of the reasons for canceling the agreement is the abuse of circumstances, where if the abuse of circumstances can be proven in the making of the agreement, the agreement can be requested for cancellation to the Court. The problems to …

Go to article

Peran Notaris Terhadap Pengambilalihan Aset Nasabah (Ayda) Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 258/Pdt/2020/Pt.Dki, Kevin Muhammad Dec 2021

Peran Notaris Terhadap Pengambilalihan Aset Nasabah (Ayda) Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 258/Pdt/2020/Pt.Dki, Kevin Muhammad

Indonesian Notary

Notaris mempunyai peran yang penting dalam setiap operasional transaksi perbankan terutama dalam pembuatan akta-akta terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Salah satu fungsi bank syariah yaitu menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu peran Notaris terhadap pelaksanaan pengambilalihan aset nasabah (AYDA) dan Bank Muamalat dapat melakukan pengambilalihan aset nasabah (AYDA) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah …

Go to article

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Penggelapan Uang Pembayaran Bphtb Dan Pph Yang Dititipkan Oleh Klien (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 738/Pid.B/2018/Pn.Smg), Azizah Amatullah Fitri Dec 2021

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Penggelapan Uang Pembayaran Bphtb Dan Pph Yang Dititipkan Oleh Klien (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 738/Pid.B/2018/Pn.Smg), Azizah Amatullah Fitri

Indonesian Notary

Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) pada dasarnya, merupakan kewajiban dari pihak yang melakukan transaksi jual beli hak atas tanah atau wajib pajak. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya membantu klien, dengan memberikan pelayanan untuk menyetorkan pajak BPHTB dan PPh. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban dari PPAT atas penggelapan uang titipan klien untuk pembayaran pajak BPHTB dan PPh serta penggelapan yang dikualifikasikan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUH Pidana) dalam putusan pengadilan Nomor 738/Pid.B/2018/PN.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, bersifat eksplanatoris …

Go to article

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Atas Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Serta Kuasa Jual Dengan Dasar Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pdt.G./2020/Pn.Unr), Amalisa Sari Dec 2021

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Atas Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Serta Kuasa Jual Dengan Dasar Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pdt.G./2020/Pn.Unr), Amalisa Sari

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai studi kasus pada putusan Nomor 54/PDT.G./2020/PN.UNR di Pengadilan Ungaran, pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dengan tidak memberikan Salinan akta, tidak membacakan akta, dan tidak ada saksi pada saat penandatanganan Pihak Pertama, lebih jauh pada kasus tersebut alasan dibuatnya akta PPJB atas ketidaktahuan pihak kedua yang mana bisa mengarah pada tindak pidana penipuan dan perbuatan melawan hukum, Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dari sisi pidana dan perdata, Implikasi Perbuatan Melawan Hukum terhadap pihak ketiga selaku pembeli atas tanah …

Go to article

Potensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Dapat Digunakan Oleh Notaris Indonesia, Friska Evi Silviana Dec 2021

Potensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Dapat Digunakan Oleh Notaris Indonesia, Friska Evi Silviana

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai potensi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan oleh Notaris di Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan oleh hampir semua masyarakat dunia tidak terkecuali Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola fikir dan pola hidup masyarakat serta membantu jalannya kegiatan sosial, politik, ekonomi serta budaya yang ada di Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai potensi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan oleh Notaris dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan oleh Notaris sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka digunakan metode penelitian yuridis normatif …

Go to article

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus: Pelaksanaan Pembangunan Depo Light Rail Transit (Lrt) Jabodebek Di Jatimulya), Rizka Naufalian Zahra Dec 2021

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus: Pelaksanaan Pembangunan Depo Light Rail Transit (Lrt) Jabodebek Di Jatimulya), Rizka Naufalian Zahra

Indonesian Notary

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan Depo LRT Jabodebek yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perkeretaapian. Lokusnya berada di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Provinsi Jawa Barat. Hal ini penting diteliti karena pembangunan depo berfungsi untuk menyimpan dan melakukan perawatan rutin, serta perbaikan ringan kereta pada trase Jabodebek. Depo LRT Jabodebek di bangun diatas tanah seluas 12,22 hektar yang mana tanah tersebut terdapat tanah masyarakat dan tanah pemerintah. Secara khusus membahas persoalan mengenai ganti kerugian di tanah milik masyarakat yaitu pada besaran nilai yang mereka dapat dan pada ganti kerugian di tanah milik pemerintah yaitu adanya pesengketaan …

Go to article

Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris Yang Melfteakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun Atau Lebih, Rio Cahya Nandika Dec 2021

Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris Yang Melfteakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun Atau Lebih, Rio Cahya Nandika

Indonesian Notary

This research discusses the imposition of sanctions to a Notary who is convicted with 5 (five) years or more imprisonment penalty charge. A notary as a public official who has the authority to make an authentic (notarial) deed as a perfect means of proof must maintain the dignity of his position. For this reason, in carrying out their positions, Notaries are supervised by the Notary Supervisory Board. The form of supervision is not only in the scope of the Notary’s duty but also on the behavior of a Notary outside their authority such as a crime that can be committed …

Go to article

Analisis Peranan Dan Tugas Notaris Dalam Pasar Modal Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Pasar Modal, Andhika Pradana Dec 2021

Analisis Peranan Dan Tugas Notaris Dalam Pasar Modal Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Pasar Modal, Andhika Pradana

Indonesian Notary

The Capital Market is one part of money market (Financial Market), in general besides money market which has important role for the national development, particularly for the development of business as one of the alternative source external financing by a company. Notary as a public official/state has the authority to make an authentic deed. In his work Notaries create a wide variety of engagements and agreements and deeds are required by legislation to be made by or before a Notary, both legislation in the field of capital market or other legislation. The purpose of this paper is to reveal the …

Go to article

Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuka Rahasia Jabatan Tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt/2018/Pt Plk), Shandy Aditya Pratama Dec 2021

Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuka Rahasia Jabatan Tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt/2018/Pt Plk), Shandy Aditya Pratama

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam menjaga rahasia jabatannya. Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan yang mana dalam melindungi notaris untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, setiap pemeriksaan notaris oleh penegak hukum harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Dalam praktiknya namun terdapat notaris yang membuka rahasia akta yang dibuatnya dalam suatu proses peradilan tanpa melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris yang membuka rahasia jabatan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 1/PDT/2018/PT PLK. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode …

Go to article

Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2525 K/Pdt/2018), Hayyik Lana Lie Ulin Nuha Dec 2021

Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2525 K/Pdt/2018), Hayyik Lana Lie Ulin Nuha

Indonesian Notary

PPAT actions that do not include the heirs in the making of the sale and purchase deed (AJB) can be accounted for administratively and civilian for illegal acts in Article 1366 of the Civil Code. PPAT can be subject to administrative sanctions in accordance with Article 62 PP No. 24 of 1997 and Article 6 of the IPPAT Code of Ethics. Defendant I's act of selling inheritance without the plaintiff's knowledge constitutes an illegal act regulated in Article 1365 of the Civil Code so that the sale and purchase of other people's goods is null and can provide a basis …

Go to article

Status Kepemilikan Objek Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Perjanjian Pura-Pura Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 392k/Pdt/2018, Fitriah Trisniawati Sutrisna Dec 2021

Status Kepemilikan Objek Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Perjanjian Pura-Pura Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 392k/Pdt/2018, Fitriah Trisniawati Sutrisna

Indonesian Notary

Perjanjian pada umumnya berisi pernyataan para pihak untuk melakukan tindakan tertentu. Namun kadang kala isi suatu perjanjian hanya pura-pura belaka, hal tersebut dikenal sebagai perjanjian pura-pura. Pada praktiknya perjanjian pura-pura dapat berupa akta perjanjian pengikatan jual beli yang dijadikan sebagai jaminan dalam rangka perjanjian utang piutang. Penelitian ini menganalisis keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura dan status kepemilikan objek dalam akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Berdasarkan hasil …

Go to article

Perjanjian Sewa Menyewa Hak Pakai Bangunan Di Atas Tanah Negara Yang Belum Bersertifikat Melalui Akta Di Bawah Tangan Di Pantai Padang, Maryam Na’Imah Dec 2021

Perjanjian Sewa Menyewa Hak Pakai Bangunan Di Atas Tanah Negara Yang Belum Bersertifikat Melalui Akta Di Bawah Tangan Di Pantai Padang, Maryam Na’Imah

Indonesian Notary

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan membuat akta otentik, salah satunya akta peralihan hak atas tanah negara. Hak Pakai atas tanah negara tidak dapat dialihkan dengan kesepakatan para pihak melalui akta di bawah tangan, melainkan harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, karena Hak Pakai atas tanah negara hanya dapat dialihkan atas izin pejabat yang berwenang. Perjanjian sewa menyewa atas tanah negara tidak dapat dilakukan, karena sewa menyewa bukan termasuk peralihan hak. Hal ini disebabkan sewa menyewa hanya dapat dilakukan di atas tanah hak milik. Akta di bawah tangan bukanlah alat bukti yang sempurna di mata hukum, sementara kepastian hukum …

Go to article

Tanggung Jawab Notaris Sebagai Akibat Tidak Dapat Diberitahukannya Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tentang Perubahan Data Perseroan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 47/Pdt/2017/Pt Pl, Farhansyah Pradana Dec 2021

Tanggung Jawab Notaris Sebagai Akibat Tidak Dapat Diberitahukannya Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tentang Perubahan Data Perseroan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 47/Pdt/2017/Pt Pl, Farhansyah Pradana

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai studi kasus dari PT. MJP terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan perubahan Perubahan Data kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 47/PDT/2017/PT PLK). Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah mengenai akibat hukum dan Tanggung jawab notaris ketika Akta PKR PT. MJP yang permohonan perubahan data diajukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetapi ditolak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sifat penelitiannya preskriptif analitis, alat pengumpulan datanya dengan studi dokumen, Teknik analisis datanya secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah akibat hukumnya, akta otentik …

Go to article

Hukum Tata Negara Adat Minangkabau Dan Aceh Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Raihan Hudiana Dec 2021

Hukum Tata Negara Adat Minangkabau Dan Aceh Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Raihan Hudiana

Jurnal Konstitusi & Demokrasi

As the state's fundamental law, the constitution is a legal document that regulates the general provisions of reference for making more specific laws and regulations. The birth of a constitution stems from the shared consensus of a nation that contains the distinctive values of its people, including those in Indonesia. Indonesia has various kingdoms with a long history in each region that is part of it, including Aceh and Minangkabau. The condition of the two regions with a long history of civilization has led to customary constitutional law based on prevailing values. The validity of customary law raises questions about …

Go to article

Menyoal Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Independensi Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Teddy Handiar Yobel Dec 2021

Menyoal Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Independensi Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Teddy Handiar Yobel

Jurnal Konstitusi & Demokrasi

This paper talks about General Elections Commission independence concept within General Elections Commissions establishment as a part of People Representative Council supervision. The main goal is to search the right stance following the debate of General Elections Commission independence. After the answer emerges, the discovery from the research paper can become reference regarding the answer about General Elections Commissions debate in term of forming General Elections Commission regulations. Specifically, the big question that could be answered from this research is whether General Elections Commission independence disturbed with the consultation obligatory within General Elections Commission regulations establishment? By way of normative, …

Go to article

2022 Byu Law Review Masthead Dec 2021

2022 Byu Law Review Masthead

BYU Law Review

No abstract provided.

Go to article

State Securities Enforcement, Andrew K. Jennings Dec 2021

State Securities Enforcement, Andrew K. Jennings

BYU Law Review

Each year, state securities regulators bring over twice the enforcement actions brought by the Securities and Exchange Commission, yet their work is largely missing from the literature. This Article provides an institutional account of state securities enforcement and identifies two key advantages — detection granularity and institutional decentralization — that states enjoy over their federal counterparts in policing localized frauds involving individual, often small-dollar, victims. Although states share enforcement jurisdiction with the SEC and DOJ, their enforcement activity reflects their institutional advantages and constraints and thus largely does not overlap with that of federal authorities. Instead, states serve as the …

Go to article

Admitting A Wrong: Apology For The Historical Injustice Of The Dred Scott Case, Laura Kyte Dec 2021

Admitting A Wrong: Apology For The Historical Injustice Of The Dred Scott Case, Laura Kyte

BYU Law Review

No abstract provided.

Go to article

Non-Consensual Disclosures, Nina Varsava Dec 2021

Non-Consensual Disclosures, Nina Varsava

BYU Law Review

In the course of biomedical research on humans — for example, flu, imaging, and genomic studies — researchers often uncover information about participants that is important to their health and wellbeing. In many cases, the information is not anticipated in advance, and participants did not consent to receiving it. This Article examines the law and policy governing human subjects research, focusing on the set of regulations known as the "Common Rule." I argue that human subjects researchers will often have strong ethical reason s to disclose results even when participants did not consent to the disclosure in advance. I also …

Go to article

Corruption In University Admissions And The Administrative Allocation Of Scarce Goods, L. Burke Files, Roger E. Meiners, Andrew P. Morriss Dec 2021

Corruption In University Admissions And The Administrative Allocation Of Scarce Goods, L. Burke Files, Roger E. Meiners, Andrew P. Morriss

BYU Law Review

The Varsity Blues investigation uncovered a seamy side of university admissions. Multiple wealthy parents were indicted for securing their children s admission to selective institutions through bribery. Despite the publicity the indictments and guilty pleas received, and the public schadenfreude over the sight of celebrities being arrested, the investigation is most notable for what it did not do: it did not deploy the federal government's arsenal of anti-money laundering and anti-corruption tools against the universities involved. This represents a significant missed opportunity to address the serious problems that arise from rationing access to selective institutions via opaque, easily manipulated admissions …

Go to article

Relational Enforcement Of Stock Exchange Rules, Geeyoung Min, Kwon-Yong Jin Dec 2021

Relational Enforcement Of Stock Exchange Rules, Geeyoung Min, Kwon-Yong Jin

BYU Law Review

Stock exchanges, as regulating entities supervised by the Securities and Exchange Commission (SEC), have wielded their rulemaking power on various corporate governance issues, ranging from the independent board committee requirement adopted in 2003 to the board diversity requirement approved in 2021. Simultaneously, as for-profit corporate entities, major stock exchanges have been competing against each other to attract and retain more companies. This dual status of stock exchanges — as regulators and as profit driven entities — brings into question the stock exchanges' incentive to enforce their own rules against listed companies. What happens if a listed company violates stock exchange …

Go to article

Next Last